Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Aplikasi e-Faktur jadi terobosan Ditjen Pajak demi memudahkan Wajib Pajak Badan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN. Klikpajak.id akan menjabarkan alur pembuatan e-Faktur, hitung PPN, pembayaran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN.

Sejarahnya, sejak diperkenalkannya Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur pada 2013 yang kala itu bernama e-Tax Invoice, pada 1 Juli 2016 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mewajibkan penggunaan e-Faktur.

Artinya, jika sebelumnya Faktur Pajak dibuat secara manual atau biasa disebut Faktur Pajak Kertas, kini pembuatan Faktur Pajak harus berupa elektronik melalui aplikasi e-Faktur.

Seperti apa alur membuat Faktur Pajak Elektronik melalui aplikasi e-Faktur, rincian perhitungan PPN serta pembayaran PPN dan bagaimana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN ini, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Table of Contents

Mengenal Faktur Pajak dan e-Faktur

Faktur Pajak adalah bukti dari pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Faktur Pajak dibuat oleh Wajib Pajak Badan atau PKP yang menjual BKP atau JKP sebagai bukti bahwa perusahaan telah memungut PPN dan PPnBM dari pihak yang membeli BKP/JKP tersebut.

Pembuatan Faktur Pajak ini harus berupa elektronik atau disebut e-Faktur sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Ilustrasi Faktur Pajak manual belum e-Faktur

Faktur Pajak Kertas (Manual)

Faktur Pajak yang dilakukan secara manual ini diketik di atas kertas dengan ciri pembuatan serta ketentuan penggunaannya sebagai berikut:

  • Tanda tangan

Berupa tanda tangan basah dari PKP atau pegawai yang ditunjuk mengurus perpajakan.

  • Format

Tidak ada format resmi mengenai bentuk faktur, tapi PKP tetap harus menyusun berdasarkan keterangan yang tertera pada PER-24/PJ/2012.

  • Jumlah lembar

Wajib dicetak minimal dua lembar, masing-masing untuk PKP Penjual dan PKP Pembeli.

  • Permohonan/Permintaan NSFP

PKP harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

  • Prosedur pelaporan

PKP tidak wajib mengunggah Faktur Pajak sebelum pelaporan SPT PPN. Faktur Pajak Masukan dan keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar Pajak Keluaran dan Pajak Masukan pada saat membuat SPT PPN.

  • Pelaporan SPT PPN

Pelaporan SPT PPN menggunakan formulir SPT PPN 1111.

  • Mata uang

Mata uang yang dicantumkan bebas dan tidak harus menggunakan mata uang rupiah.

Ilustrasi Sertifikat Elektronik untuk membuat e-Faktur

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Sedangkan pada pembuatan Faktur Pajak Elektronik, harus dibuat melalui aplikasi e-Faktur DJP. Bentuk dan ketentuan pembuatan serta penggunaannya seperti berikut:

  • Tanda tangan

Diganti oleh kode QR (Quick Response).

  • Format

Sudah ditentukan oleh aplikasi atau sistem yang disediakan DJP.

  • Jumlah lembar

Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam format salinan bentuk cetak (hardcopy).

  • Permohonan/Permintaan NSFP

PKP tidak harus datang ke KPP untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

  • Prosedur pelaporan

PKP harus mengunggah Faktur Pajak, baik keluaran maupun masukan, agar bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan. Prosedur ini untuk membuat dan melaporkan SPT PPN.

  • Pelaporan SPT PPN

Semuanya tersedia dalam satu aplikasi.

  • Mata uang

Mata uang yang harus dicatat harus rupiah. Jika PKP melakukan transaksi dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah.

Ilustrasi membuat e-Faktur

Tujuan Penggunaan e-Faktur

DJP pun mengimbau pada seluruh pembeli barang dan penerima jasa yang mendapatkan Faktur Pajak dari PKP, agar memastikan Faktur Pajak yang diterima merupakan e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik).

Harapannya, dengan e-Faktur bisa meminimalisir munculnya permasalahan Faktur Pajak, seperti:

  • Keterlambatan faktur
  • Faktur Pajak fiktif
  • Faktur Pajak ganda
  • Penyalahgunaan faktur
  • Penerbitan Faktur Pajak oleh non PKP atau yang tidak berhak

Contoh Modus Faktur Pajak Fiktif

Modus Faktur Pajak fiktif memang tidak asing di telinga. Faktur Pajak fiktif ini dibuat tidak sesuai dengan data transaksi yang sebenarnya atau dibuat oleh pengusaha yang statusnya belum PKP.

Faktur Pajak fiktif ini dibuat oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memperoleh keuntungan.

Modusnya, dengan cara membeli Faktur Pajak Masukan dan mengkreditkannya dalam penyampaian SPT Masa PPN.

Sehingga ia bisa mendapatkankan pengurang dari setoran pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.

Parahnya lagi, oknum ini bisa lebih diuntungkan lagi karena menggunakan Faktur Pajak fiktif tersebut untuk minta restitusi atau pengembalian pajak ke negara.

Ilustrasi hindari Faktur Pajak fiktif dengan e-Faktur

Ciri-Ciri Faktur Pajak Fiktif

Karena fiktif, artinya Faktur Pajak tersebut tidak sah dan tidak diakui sebagai Faktur Pajak yang sebenarnya oleh DJP.

Note: Untuk mengetahui seperti apa ciri-ciri Faktur Pajak fiktif, selengkapnya cek di SINI

Syarat Faktur Pajak yang Sah

Agar Faktur Pajak itu sah sesuai ketentuan yang ditetapkan DJP, maka pembuatannya harus benar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), setidaknya syarat Faktur Pajak itu harus mencantumkan:

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, dan NPWP pembelian BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Sesuai UU PPN tersebut, salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah NPWP pembeli atau lawan transaksi BKP/JKP.

Namun melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model pengisian NPWP pada faktur ini disebut Faktur Pajak 000.

Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan dan 2 Jenis Faktur Pengganti LainnyaIlustrasi jenis Faktur Pajak

Jenis Faktur Pajak

Jenis-jenis Faktur Pajak berdasarkan fungsinya adalah:

  • Faktur Pajak Pengganti
  • Faktur Pajak Gabungan
  • Faktur Pajak Digunggung
  • Faktur Pajak Cacat
  • Faktur Pajak Batal

Note: Ketahui penjelasan dari masing-masing jenis Faktur Pajak tersebut di SINI.

Ilustrasi membuat e-Faktur

Syarat Membuat e-Faktur

Tidak sembarang orang bisa membuat Faktur Pajak. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk membuat e-Faktur.

Saat pertama kali akan membuat Faktur Pajak, sesuai dengan UU PPN adalah Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sebagai penerbit e-Faktur, di antaranya:

1. Memiliki NPWP Badan

Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak Badan atau perusahaan harus melampirkan sejumlah persyaratan pengajuan NPWP Badan, yakni:

  • Mengunduh dan mengisi Formulir Pendaftaran NPWP Badan
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus perusahaan (direktur)
  • Fotokopi NPWP salah satu pengurus perusahaan atau direktur
  • Fotokopi akta pendirian usaha
  • Fotokopi dokumen izin usaha atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 2.  Memiliki EFIN Badan

EFIN (Electronic Filing Identification Number) tidak hanya wajib dimiliki oleh WP Pribadi tapi juga WP Badan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2019, begini ketentuan pembuatan EFIN Badan:

Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian WP Badan.

Berikut langkah-langkah permohonan EFIN Badan:

  • Mengunduh Formulir Permohonan EFIN pada laman DJP Online https:www.pajak.go.id/formulir-permohonan-efin
  • Pengurus yang mewakili WP Badan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir tersebut
  • Formulir yang diisi harus diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KKP2KP) terdaftar (tidak bisa di kantor pajak mana saja)
  • Menunjukkan dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
  1. Surat keterangan-surat penunjukan-dari pimpinan tertinggi, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan tidak tercantum dalam akta/dokumen pendirian, tetapi berwenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan.
  2. Identitas diri berupa KTP dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan merupakan WNI. Namun jika pengurus merupakan WNA, maka yang ditunjukkan adalah paspor.
  3. Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama pengurus, baik itu WNI maupun WNA. Namun, jika pengurus merupakan WNA tidak terdaftar sebagai WP, maka tidak perlu menyampaikan NPWP atau SKT.
  4. Kartu NPWP dan SKT atas nama WP Badan.
  5. Surat kuasa menyampaikan formulir permohonan dan menerima WFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus. Selain itu, pengurus juga harus menyampaikan alamat email aktif untuk proses verifikasi.
  • Setelah mendapatkan EFIN dari petugas pajak, maka pengurus harus segera melakukan aktivasi EFIN melalui tautan (link) aktivasi yang dikirim melalui email. Kemudian pengurus sudah dapat mendaftarkan perusahaannya di situs web DJP Online.

Dalam hal WP Badan seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), maka pengajuan permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan oleh kuasa khusus WP yang ditunjuk untuk mewakili.

Ilustrasi pengusaha yang statusnya PKP yang bisa membuat e-Faktur

3. Dikukuhkan sebagai PKP

Syarat untuk bisa membuat e-Faktur berikutnya adalah harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengajuan pengukuhan sebagai PKP harus melampirkan:

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian usaha dan perubahannya jika ada (jika ada) bagi WP Badan dalam negeri
  • Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang
  • Fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab Warga Negara Asing (WNA)
  • Dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  • Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTKU) dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa

Cara Pengajuan PKP

Setelah berkas yang dibutuhkan sebagai syarat mengajukan sebagai Pengusaha Kena Pajak lengkap, berikutnya adalah cara pengajuan menjadi PKP yakni:

  • Mendatangi KPP tempat NPWP Anda terdaftar
  • Tunggu beberapa hari untuk petugas KPP melakukan survei ke lokasi usaha

 4. Mengajukan Kode Aktivasi dan ‘Password’ e-Nofa

Setelah berstatus PKP, selanjutnya mengajukan permintaan Kode Aktivasi dan Kata Sandi (Password) untuk mengakses e-Nofa Pajak, dengan cara:

  • Datang ke KPP tempat NPWP terdaftar
  • Mengisi formulir permintaan Kode Aktivasi dan Password e-Nofa
  • Formulir ditandatangani oleh direktur dan cap/stempel perusahaan
  • Serahkan formulir ke loket KPP

Kode aktivasi akan dikirim melalui Jasa Pengiriman Surat (POS) Indonesia. Sedangkan password akan dikirim ke email yang digunakan untuk mendaftar sebagai PKP.

e-Nofa Pajak sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) elektronik secara daring.

5. Memiliki Sertifikat Elektronik

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Elektronik, maka PKP yang dapat meminta NSFP Online hanya PKP yang memiliki Sertifikat Elektronik (SE/Digital Certificate).

Langkah-langkah membuat Sertifikat Elektronik adalah:

  • Menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ke KPP yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP.
  • Penyampaian surat ditujukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak boleh diwakilkan.
  • Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT dalam bentuk aslinya.
  • Jika pengajuan dilakukan oleh pengurus PKP, maka nama pengurus harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Jika nama pengurus tidak tercantum, wajib menunjukkan dokumen asli dan fotokopi: Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan, akta pendirian perusahaan atau penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
  • Pengurus harus menunjukkan asli dan fotokopi kartu identitas berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan Kartu Keluarga (KK).
  • Jika pengurus WNA (Warga Negara Asing), harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi paspor, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  • Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru dalam CD (compact disc) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi keterangan: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Fungsi Sertifikat Elektronik ini sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak dan memiliki masa berlaku hingga 2 tahun.

e nofa klikpajakContoh fitur aplikasi e-Nofa DJP untuk membuat e-Faktur

6. Mengajukan NSFP

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat e-Faktur, maka PKP yang meminta Nomor Seri Faktur Pajak Online harus sudah memiliki Sertifikat Elektronik (Digital Certificate).

Cara Mendapatkan NSFP

Untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

a. Instal Sertifikat Elektronik

Cara menginstal sertifikat elektronik adalah:

  • Login e-Nofa di laman efaktur.pajak.go.id/login
  • Pilih menu Download Sertifikat Digital. Setelah itu klik “OK”
  • Pada halaman Download Sertifikat Elektronik, akan muncul informasi mengenai masa berlaku Sertifikat Elektronik
  • Klik “Unduh”
  • Hasil unduhan berupa berkas ekstensi P12 dengan nama 15 digit NPWP
  • Klik dua kali berkas tersebut untuk menginstalnya
  • Lalu pilih Current User dan klik “Next”
  • Masukkan passphrase sertifikat elektronik dan klik“Next”
  • Pilih opsi Automatically Select The Certificate Store Based On The Type Of Certificate dan klik“Next”
  • Pada halaman Completing the Certificate Import Wizard klik“Finish”
  • Sertifikat elektronik selesai diinstal

b. Permintaan NSFP

Setelah memasang sertifikat elektronik pada perangkat komputer atau laptop, masuk tahap permintaan NSFP. Berikut langkah-langkah meminta NSFP:

  • Login e-Nofa di laman efaktur.pajak.go.id/login
  • Pilih menu Permintaan NSFP
  • Akan muncul pemberitahuan untuk memilih Sertifikat Elektronik yang sudah diinstal
  • Pilih sertifikat elektronik dan klik “OK”
  • Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih “Advanced”
  • Setelah itu pilih Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)
  • Lalu di halaman selanjutnya isi tahun pajak, nama pemohon (nama PKP), jabatan pemohon (jabatan PKP), dan jumlah NSFP yang diminta. Klik “Proses”
  • Masukkan kata sandi e-Nofa dan klik “Ya”
  • Akan muncul pemberitahuan Permohonan NSFP telah disetujui dan surat akan dicetak. Pilih “OK”
  • Setelah itu muncul pemberitahuan bahwa browser akan mengunduh otomatis Nomor Seri Faktur Pajak
  • Seandainya NSFP tidak terunduh, buka menu Riwayat Permintaan NSFP dan unduh secara manual

Ilustrasi Faktur Pajak tidak sesuai

Denda Pembuatan e-Faktur yang Salah

Agar Faktur Pajak yang diterbitkan itu sah sesuai ketentuan yang berlaku, maka pembuatan Faktur Pajak harus benar.

Jika Faktur Pajak tidak sesuai, PKP bisa dikenai sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Atau, PKP tidak bisa memanfaatkan pajak masukan yang dikreditkan untuk mengurangi beban PPN yang harus dibayar.

Beberapa kesalahan yang kerap terjadi dalam pembuatan Faktur Pajak adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian Faktur Pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan nomor seri faktur tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melakukan pelaporan faktur pajak
  • Tidak melaporkan ekspor dalam SPT PPN (jika melakukan kegiatan ekspor)

Kesalahan-kesalahan tersebut sangat mungkin terjadi ketika pembuatan Faktur Pajak dilakukan secara manual atau tidak ditunjang dengan teknologi yang memungkinkan pengerjaannya lebih mudah dan sederhana.

 

Ilustrasi membuat e-Faktur

Langkah-Langkah Membuat e-Faktur

Untuk memudahkan WP dalam pembuatan e-Faktur, DJP telah menyediakan beberapa aplikasi pembuatan e-Faktur melalui:

  • Client Desktop
  • Web Based
  • Host to Host (H2H)

Persiapan Membuat e-Faktur

Tahapan dalam membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) yang harus disiapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi e-Faktur  DJP Online di antaranya:

  • Menyiapkan Sertifikat Elektronik
  • Menyiapkan komputer, rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak adalah perangkat keras berupa: Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB Harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 760, Mouse, dan Keyboard dan Perangkat Lunak (software) berupa Sistem Operasi: Linux/Mac OS/Microsoft Windows, Java Versi 1.7, dan Adobe Reader
  • Terhubung dengan jaringan internet, baik direct connection ataupun proxy
  • Menyiapkan password permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa)
  • Menyiapkan username penandatangan Faktur Pajak
  • Menyiapkan NSFP yang telah didapatkan dari KPP atau dari website DJP
  • Menyiapkan data transaksi Faktur Pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi

Cara Mudah Membuat e-Faktur

Agar lebih mudah dalam pembuatan Faktur Pajak, Anda bisa membuatnya di e-Faktur Klikpajak.id.

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Langkah-langkah pembuatan e-Faktur, bisa Anda lihat pada video berikut ini.

Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Sebelum membuat e-Faktur, ketahui bagaimana perhitungan PPN.

Faktur Pajak dibuat karena adanya pungutan PPN yang dilakukan. PPN sendiri terbagi menjadi dua istilah, yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran.

Adanya kedua jenis PPN ini berfungsi untuk menghitung berapa besar PPN yang harus disetorkan wajib pajak ke negara.

  • PPN Masukan

PPN masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas BKP/JKP. Ini dikenal dengan Faktur Pajak Masukan.

  • PPN Keluaran

PPN Keluaran adalah pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP. Dan ini juga dikenal dengan Faktur Pajak Masukan.

Note: Ingin mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh Perhitungan PPN Keluaran

PT AAA pada 19 Agustus 2020 menjual produk software keuangan sebanyak 200 aplikasi dengan harga satuan sebesar Rp50.000.000 per aplikasi keuangan. Karena sebagai penjual, maka PT AAA merupakan PKP yang harus memungut PPN Keluaran.

Maka, besar PPN Keluaran dari transaksi PT AAA ini adalah:

Harga 1 aplikasi = Rp50.000.000
Produk software keuangan yang terjual 200 unit = 200 x Rp50.000.000 = Rp10.000.000.000
PPN = Rp10.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp1.000.000.000

Contoh Perhitungan PPN Masukan

PT AAA pada Agustus 19 Agustus 2020 membeli barang kena pajak berupa komputer canggih untuk operasional perusahaan sebesar Rp5.000.000.000 dari PT BBB, sehingga PT AAA harus membayar PPN yang dipungut PT BBB.

Maka, besar PPN Masukan dari transaksi PT AAA dengan PT BBB ini adalah:

= Pembelian komputer x Tarif PPN
= Rp5.000.000.000 x 10%
= Rp500.000.000

Membuat Faktur Pajak Keluaran

Membuat Faktur Pajak Keluaran dilakukan secara online melalui aplikasi e-Faktur.

Lebih mudah membuat Faktur Keluaran bisa melalui e-Faktur Klikpajak dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. ‘Login’ ke Klikpajak.id

Klik menu e-Faktur, setelah itu pada submenu Faktur pilih Faktur Keluaran.

2. Masuk di Menu Faktur Keluaran

Anda akan diarahkan ke halaman Faktur keluaran, kemudian pilih button Buat Faktur Keluaran.

3. Mengisi Form Faktur Keluaran

Isi form Faktur Keluaran sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Simpan ‘Draft’

Kemudian klik Simpan sebagai draft, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Keluaran dan status Faktur Keluaran tersebut adalah belum approved.

5. Masuk ke Daftar Nomor Faktur

Pada list pilih Nomor Faktur Pajak yang baru saja Anda buat, Anda akan diarahkan ke halaman detail dari Faktur Keluaran tersebut, kemudian pilih Upload.

6. Tunggu Faktur Keluaran ‘Approved’

Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Faktur Keluaran dan apabila berhasil, status Faktur Keluaran tersebut akan berubah dari Sedang diproses menjadi ‘Approved’.

7. Lihat Detail Faktur Keluaran

Pada menu e-Faktur, pilih submenu Faktur dan klik Faktur Keluaran. Pada list Faktur Keluaran pilih Nomor Faktur Pajak yang akan Anda ingin lihat detailnya.

Membuat Faktur Pajak Masukan

Untuk pembuatan Faktur Pajak Masukan juga bisa online dengan langkah-langkah yang mudah melalui e-Faktur Klikpajak. Berikut caranya:

1. ‘Login’ Akun Klikpajak

Klik menu e-Faktur, setelah itu pada submenu Faktur pilih Faktur Masukan.

2. Masuk di Menu Faktur Masukan

Anda akan diarahkan ke halaman Faktur Masukan, kemudian pilih button Buat Faktur Masukan.

3. Mengisi Form Faktur Masukan

Isi form Faktur masukan sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Simpan ‘Draft’

Kemudian klik Simpan sebagai draft, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Detail Faktur masukan yang baru saja dibuat dan status Faktur Masukan tersebut adalah Belum approve, kemudian pilih Upload.

5. Masuk ke Daftar Faktur Masukan

Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman list Faktur Masukan dan status approval nya akan berubah dari Sedang diproses menjadi Approved.

6. Lihat Detail Faktur Masukan

Untuk melihat detail Faktur Masukan, pada list Faktur Masukan pilih Nomor Faktur Pajak yang Anda ingin lihat detailnya.

Cara Cepat Input Faktur Pajak Masukan

Adanya teknologi memindai telah memudahkan aktivitas memasukkan data Faktur Pajak Masukan yang jumlahnya terkadang bukan lagi ratusan, bahkan ribuan tak lagi manual.

Klikpajak.id telah dilengkapi dengan sistem ‘Scan QR Code e-Faktur’ yang semakin memudahkan Anda input Faktur Masukan.

Note: Cara mudah dan cepat input Faktur Pajak Masukan, bisa melalui ponsel dengan Scan QR Code e-Faktur. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan selengkapnya bisa dilihat di SINI.

Ilustrasi input data Faktur Pajak Masukan e-Faktur

Ketentuan PPN Masukan dan Keluaran

Penghitungan PPN Masukan dan Keluaran ini ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak, dengan PPN Keluaran dalam masa yang sama.

1. Jika PPN Keluaran lebih besar

Jika PPN Keluaran dalam suatu masa pajak itu ternyata lebih besar dibanding PPN Masukan, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke negara.

2. Jika PPN Masukan lebih besar

Apabila PPN Masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibanding PPN Keluaran, maka kelebihan itu bisa dilakukan pengajuan restitusi atau PKP bisa mendapatkan kompensasi untuk masa pajak selanjutnya.

Ketentuan Pengkreditan PPN Masukan

Untuk bisa mengkreditkan pajak masukan, maka antara PPN Masukan dan PPN keluaran harus pada masa pajak yang sama.

Kalaupun bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lambat harus dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak.

Ketentuan Pajak Penghasilan Dan Penghematan Pajak Bagi Pengusaha BaruIlustrasi menghitung PPN

Contoh Perhitungan SPT PPN Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil

Guna menemukan PPN Terutang yang harus disetorkan ke kas negara, terlebih dahulu harus melakukan pengurangan antara PPN Keluaran dan Masukan yang dapat dikreditkan.

Hasil dari pengurangan PPN Keluaran dengan Masukan adalah jumlah PPN Terutang.

Berikut ilustrasi contoh perhitungan PPN kurang bayar dan PPN lebih bayar serta ilustrasi pengkreditan SPT Masa PPN:

Contoh 1, SPT PPN Kurang Bayar

PT AAA pada Agustus 2020 melakukan penyerahan BKP dalam hal ini penjualan produk software keuangan sebanyak 4000 aplikasi, dengan harga per aplikasi adalah Rp50.000.000. Kemudian PT AAA juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa komputer canggih untuk operasional perusahaan sebesar Rp125.000.000.000 dari PT BBB, sehingga PT AAA harus membayar PPN yang dipungut PT BBB.

PPN Terutang pada Agustus 2020

Maka, perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT AAA pada Agustus ini adalah:

PPN Keluaran
Harga 1 aplikasi = Rp50.000.000
Produk software keuangan yang terjual selama bulan Agustus sebanyak 4000 aplikasi = 4000 x Rp50.000.000 = Rp200.000.000.000
PPN = Rp200.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp20.000.000.000
PPN Masukan
Total pembelian unit komputer canggih = Rp125.000.000.000
PPN yang dipungut oleh PT BBB dari PT AAA = Rp125.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp12.500.000.00
PPN Terutang
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp20.000.000.000 – Rp12.500.000.000
= Rp7.500.000.000 (PPN kurang bayar)


Pilih Mengkreditkan atau Pilih Restitusi SPT Masa PPN Lebih Bayar

Seperti dijelaskan sebelumnya, ketika Pajak Masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka pilihannya ada 2 yakni:

  • Mengajukan pengembalian atau restitusi pajak, atau
  • Kompensasi untuk mengkreditkan masa pajak selanjutnya

Berikut perhitungan SPT Masa PPN lebih bayar yang bisa dikreditkan atau diajukan untuk restitusi:

Contoh 2, SPT PPN Lebih Bayar

PT AAA pada September 2020 melakukan penyerahan BKP penjualan produk software keuangan sebanyak 1000 aplikasi, dengan harga per aplikasi adalah Rp50.000.000. Kemudian PT AAA juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa komputer canggih untuk operasional perusahaan sebesar Rp55.000.000.000 dari PT CCC, sehingga PT AAA harus membayar PPN yang dipungut PT CCC.

PPN Terutang pada September 2020

Maka, perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT AAA September ini adalah:

PPN Keluaran
Harga 1 aplikasi = Rp50.000.000
Produk software keuangan yang terjual selama bulan Agustus sebanyak 1000 aplikasi = 1000 x Rp50.000.000 = Rp50.000.000.000
PPN = Rp50.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp5.000.000.000
PPN Masukan
Total pembelian unit komputer canggih = Rp55.000.000.000
PPN yang dipungut oleh PT CCC dari PT AAA = Rp55.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp5.500.000.000
PPN Terutang
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp5.000.000.000 – Rp5.500.000.000
= Rp500.000.000 (PPN lebih bayar)

 

Contoh 3, PPN Nihil

PT AAA pada Oktober 2020 melakukan penyerahan BKP penjualan produk software keuangan sebanyak 500 aplikasi, dengan harga per aplikasi adalah Rp50.000.000. Kemudian PT AAA juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa komputer canggih untuk operasional perusahaan sebesar Rp20.000.000.000 dari PT CCC, sehingga PT AAA harus membayar PPN yang dipungut PT CCC.

PPN Terutang pada Oktober 2020

Maka, perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT AAA Oktober ini adalah:

 

PPN Keluaran
Harga 1 aplikasi = Rp50.000.000
Produk software keuangan yang terjual selama bulan Agustus sebanyak 500 aplikasi = 500 x Rp50.000.000 = Rp25.000.000.000
PPN = Rp25.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp2.500.000.000
PPN Masukan
Total pembelian unit komputer canggih = Rp20.000.000.000
PPN yang dipungut oleh PT CCC dari PT AAA = Rp20.000.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp2.000.000.000
PPN Terutang
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp2.500.000.000 – Rp2.000.000.000
= Rp500.000.000 (PPN kurang bayar)

 

Ilustrasi Pilih Mengkreditkan PPN Lebih Bayar pada Periode Selanjutnya

Karena PT AAA memilih tidak melakukan restitusi, tapi mengkreditkan PPN lebih bayar pada September untuk masa pajak Oktober, maka perhitungannya seperti ini:

PPN kurang bayar Oktober sebesar Rp500.000.000
PPN lebih bayar pada September Rp500.000.000
Maka, PPN Masa Oktober 2020 ini adalah:
= PPN Terutang Oktober – PPN Terutang September
= Rp500.000.000 – Rp500.000.000
= Rp0 atau nihil

 

PPN Keluaran maupun PPN Masukan ini wajib dicatatkan dalam Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan BKP/JKP.

Ilustrasi membayarkan PPN yang dipungut

Ketentuan Menyetorkan PPN yang Dipungut

Setelah memungut PPN dan membuat Faktur Pajak Keluaran, langkah berikutnya yang harus dilakukan PKP adalah menyetorkan PPN yang dipungut itu ke kas negara.

Tujuan dari adanya SPT Masa PPN ini tak lain juga untuk melihat jumlah Faktur Keluaran apakah lebih banyak dari Faktur Masukan.

Jika Faktur Keluaran lebih besar dibanding Faktur Masukan, maka kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara.

Sebaliknya, ketika Faktur Masukan lebih banyak ketimbang Faktur Keluaran, maka PKP bisa mengkompensasikan pada masa pajak selanjutnya. Atau PKP bisa mengajukan restitusi, yakni pengajuan kembali kelebihan pajak yang dibayarkan.

Berikut ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam pembayaran atau penyetoran PPN yang dipungut:

1. Menggunakan SSP

Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

2. Sarana Administrasi lain

Sarana administrasi lain ini dapat berupa:

  • Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi
  • Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau dalam Negeri
  • Bukti Pbk (pemindahbukuan) atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan
  • Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Validasi SSP

SSP atau sarana administrasi lain tersebut dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.

Di kecualikan dari ketentuan ini, Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.

4. Pembayaran Diakui Lunas

Pembayaran yang dilakukan akan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN (Modul Penerimaan Negara) pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

5. Ketentuan Penggunaan Formulir SSP

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

  • 1 jenis pajak
  • 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
  • 1 surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Ketentuan ini dikecualikan untuk WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (3a) UU KUP yang dapat membayar PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

  • Bentuk formulir SSP

Formulir SSP dibuat dalam 4 rangkap, yakni:

  1. Lembar ke-1: untuk arsip WP
  2. Lembar ke-2: untuk KPPN
  3. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
  4. Lembar ke-4: untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

  • Ketentuan pengisian SSP

Ketentuan pengisian SSP terbagi menjadi dua, yakni:

  1. Untuk Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran
  2. Untuk Nomor Objek Pajak (NOP) dan alamat NOP pada SSP, sesuai petunjuk pengisiannya, hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau banguan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri

Note: Aturan SSP sudah mengalami beberapa kali perubahan. Aturan SSP terbaru selengkapnya bisa dilihat di SINI.

6. Mata Uang untuk Menyetor Pajak

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah.

Pengecualian pembayaran dan penyetoran pajak dalam mata uang rupiah alias bisa menggunakan mata uang asing, apabila:

1. Bagi WP yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal Final yang dibayarkan sendiri oleh WP serta surat ketetapan pajak dan Surat tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar AS, dengan menggunakan mata uang Dolar AS.

  • WP ini dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP dalam mata uang rupiah
  • Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang rupiah, WP harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar AS dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku pada tanggal pembayaran

Note: Cek Kurs Pajak dan penjelasan lengkap terkait kurs mingguan bisa Anda lihat di SINI.

2. Termasuk WP yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS, yaitu WP yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Pembayaran pajak dalam mata uang dolar AS dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing

Contoh SPT Tahunan Badan & Form Induk SPT Masa PPN yang merupakan bagian dari e-Faktur

Cara Pembayaran/Penyetoran PPN

Sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang dipungut ke kas negara, tahap-tahap yang harus dilakukan PKP adalah:

1. Membuat Faktur Pajak Keluaran

2. Membuat Faktur Pajak Masukan

3. Menyampaikan SPT Masa PPN

4. Membayar PPN Terutang kurang bayar

Ketika SPT Masa PPN mengalami kurang bayar inilah PKP harus melakukan pembayaran seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Tata cara membayar/menyetor PPN yang dipungut ini dilakukan secara online melalui aplikasi e-Billing.

Berikut langkah-langkah pembayaran/penyetoran PPN yang telah dipungut:

1. Membuat ID Billing

2. Membayar PPN yang dipungut ke bank persepsi/pos persepsi/bank devisa persepsi mata uang asing

Langkah-langkah pembayaran atau penyetoran PPN yang telah dipungut, bisa Anda lihat pada video berikut ini.

Menyampaikan SPT Masa PPN

“Setelah pembuatan Faktur Pajak, kewajiban PKP berikutnya adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.”

Sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), disebutkan bahwa SPT Masa terdiri dari:

  • SPT Masa PPh
  • SPT Masa PPN
  • SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan WP Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak dari PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Pelaporan SPT Masa PPN ini harus dilakukan setiap bulan, meski tidak ada perubahan neraca maupun nilai rupiah pada masa pajak terkait atau nihil (0).

Ilustrasi lapor SPT Masa PPN

Ketentuan Lapor SPT Masa PPN

Ketentuan dalam penyampaian SPT Masa PPN ini dijelaskan dalam:

  • Pasal 3A ayat (3), bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap PKP dalam bentuk dokumen elektronik
  • Pasal 3A ayat (4), bahwa SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik
  • Pasal 3A ayat (5), bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (berbunyi: melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 Masa Pajak) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8 ayat (7) PMK No. 243/PMK.03/2018 disebutkan, PKP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.

Saluran tertentu di sini adalah aplikasi pelaporan SPT Pajak secara daring (online) yakni e-Filing.

Salah satu saluran tertentu melalui fitur e-Filing yang merupakan mitra resmi DJP adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) e-Filing Klikpajak by Mekari.

Formulir SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN disebut juga dengan SPT Masa PPN 1111. Pengguna formulir SPT Masa PPN 1111 ini bisa WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1111 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Induk SPT Masa PPN 1111, yakni formulir 1111 (F.1.2.32.04) dan Lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

  • Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
  • Formulir 1111 A1: formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
  • Formulir 1111 A2: formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
  • Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).
  • Formulir 1111 B2: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
  • Formulir 1111 B3: formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

Isi dari SPT Induk atau SPT Masa PPN 1111

Sesuai yang tertuang dalam PMK SPT Masa PPN bahwa isi dari SPT Masa PPN harus memuat data sebagai berikut:

  • Jenis pajak
  • Nama WP dan NPWP
  • Tanda tangan WP atau kuasa dari WP
  • Jumlah penyerahan
  • Jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
  • Jumlah pajak keluaran (penjualan)
  • Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan
  • Jumlah kekurangan/kelebihan pajak
  • Tanggal penyetoran
  • Data lainnya terkait kegiatan usaha WP/PKP

Cara Pelaporan SPT Masa PPN

Penyampaian SPT Masa PPN ini wajib menggunakan aplikasi pajak online e-Filing.

Untuk memudahkan Anda dalam melaporkan SPT Masa PPN, gunakan e-Filing Klikpajak.

Dari 2 tutorial pelaporan SPT Masa PPN di bawah ini, pilih satu yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini, yakni:

  • Apakah Anda sebelumnya sudah membuat e-Faktur di DJP Online, atau
  • Apakah Anda sebelumnya pembuatan e-Faktur di Klikpajak

1. Jika Pembuatan Faktur Pajak di e-Faktur DJP

Bagi Anda yang saat ini membuat Faktur Pajak menggunakan e-Faktur DJP Online, Anda tetap bisa melaporkan SPT Masa PPN lebih mudah di e-Filing Klikpajak.

Langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing Klikpajak jika pembuatan Faktur Pajaknya di e-Faktur DJP, lihat video berikut ini.

2. Jika Pembuatan Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Sedangkan bagi Anda yang saat ini membuat Faktur Pajak sudah menggunakan e-Faktur Klikpajak, pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih mudah lagi.

Langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Faktur Klikpajak bisa Anda lihat pada video berikut ini.

Restitusi SPT Masa PPN Lebih Bayar

Restitusi PPN adalah pengajuan pengembalian pembayaran PPN yang sudah disetorkan ke kas negara sebelumnya oleh PKP.

Berikut penjelasan terkait pengajuan pengembalian PPN yang lebih bayar:

Syarat Restitusi PPN

PPN lebih bayar yang bisa diajukan restitusi adalah:

  • Jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang, atau
  • Ketika pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
  • Namun restitusi lebih bayar PPN ini hanya bisa dilakukan jika PKP tidak memiliki utang pajak lainnya

Restitusi PPN ini dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun juga bisa diajukan pengembalian pada setiap Masa Pajak.

Tapi dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, PKP yang bisa mengajukan restitusi PPN setiap Masa Pajak adalah:

  • PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud
  • PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
  • PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut
  • PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud
  • PKP dalam tahap belum berproduksi

Ilustrasi restitusi PPN yang merupakan bagian dari administrasi e-Faktur

Prosedur dan Tahapan Restitusi PPN

Prinsip umum tata cara restitusi pajak diatur dalam Psal 17 ayat (1) UU KUP yang berbunyi:

“Direktorat Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.”

Ketentuan dan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau restitusi PPN diantaranya:

1. Penerbitan SKPLB

DJP akan menerbitkan SKPLB setelah melakukan pemeriksaan dan diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar daripada jumlah pajak keluaran.

SKPLB masih dapat diterbitkan lagi jika berdasarkan hasil pemeriksaaan atau data baru ternyata jumlah pajak yang lebih dibayar itu lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

3. Pengajuan Permohonan tertulis

WP harus mengajukan permohonan tertulis setelah menerima SKPLB. Permohonan restitusi dapat diajukan pada akhir tahun buku.

Tapi berdasar Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, aturan pengajuan restitusi pada akhir tahun buku tidak berlaku bagi:

  • PKP yang melakukan ekspor BKP/JKP berwujud
  • PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
  • PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut
  • PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud
  • PKP dalam tahap belum berproduksi

Kriteria PKP tersebut merupakan PKP risiko rendah, dapat mengajukan restitusi PPN pada setiap Masa Pajak melalui mekanisme khusus restitusi PPN.

3. Pemeriksaaan PKP

Setelah restitusi diajukan, PKP akan diperiksa dengan jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

“Jika dalam batas waktu tersebut DJP tidak memberikan atau memberitahukan keputusan, permohonan restitusi yang telah diajukan dianggap dikabulkan.”

Ilustrasi mengajukan restitusi SPT Masa PPN

Cara Pengajuan Restitusi PPN

Ketentuan pelaksanaan tata cara restitusi PPN ditetapkan dalam PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPnBM, dengan cara pengajuan restitusi sebagai berikut:

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan 2 pilihan, yakni:

  1. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi pada kolom ‘Dikembalikan (restitusi)’
  2. Surat permohonan tersendiri apabila kolom ‘Dikembalikan (restitusi)’ dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak

2. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan pada KPP di tempat PKP berkedudukan

3. Permohonan pengembalian kelebihan pajak ditentukan satu permohonan untuk satu Masa Pajak

Cara Permohonan Restitusi PPN setiap Masa Pajak

Untuk melakukan restitusi, perusahaan harus melakukan SPT Masa PPN untuk setiap masa pajak yang akan diajukan restitusi.

Pembetulan SPT Masa PPN ini menggunakan Formulis 1111 Induk Bagian H dicentang, yakni:

  • Centang kolom ‘PKP’ Pasal 9 ayat (4b) PPN’
  • Centang kolom ‘Dikembalikan (Restitusi)
  • Centang kolom ‘Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Cara Permohonan Pengkreditan PPN Lebih Bayar

Begitu juga sebaliknya, jika tidak ingin melakukan restitusi kelebihan bayar pada SPT Masa PPN, maka mengajukan pengkreditan pada SPT Masa PPN untuk bulan berikutnya adalah dengan mencentang kebalikan dari ketika memilih restitusi.

Pada Formulir 1111 Induk Bagian H, dicentang sebagai berikut:

  • Centang pada kolom ‘Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
  • Centang kolom ‘Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Mekanisme Khusus Restitusi PPN

Mekanisme khusus restitusi PPN ini hanya berlaku bagi PKP tertentu. Ini disebut restitusi pendahuluan, yang berlaku pada PKP dengan kriteria sebagai berikut:

  • PKP berisiko rendah
  • WP dengan kriteria tertentu yang ditetapkan pada Perdirjen-pajak Pasal 17C UU KUP
  • WP yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai PMK dalam Pasal 17D UU KUP

Salah satu yang berbeda dalam mekanisme restitusi PPN pada PKP tertentu ini adalah masalah jangka waktu.

Restitusi melalui mekanisme khusus ini tidak dilakukan pemeriksaaan, tapi dilakukan penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak surat permintaan restitusi pajak diterima secara lengkap, dapat diterbitkan SKPPKP.

Artinya, PKP tertentu yang masuk kategori mekanisme restitusi khusus ini akan memperoleh kelebihan pembayaran PPN yang diajukan ini dalam jangka waktu lebih singkat.

Ilustrasi SPT Masa PPN kurang bayar setelah membuat e-Faktur

Cara Membayar SPT Masa PPN Kurang Bayar

Setelah melaporkan SPT Masa PPN, tetapi ternyata Anda mengalami SPT Masa PPN kurang bayar, maka yang harus harus Anda lakukan tentunya membayarkan kekurangan tersebut.

Berikut cara membayar SPT Masa PPN kurang bayar:

a. Membuat ID Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda juga bisa membuat ID Billing sebagai syarat ketika akan melakukan pembayaran pajak di e-Billing Klikpajak, karena Klikpajak.id juga menerbitkan ID Billing resmi dari DJP.

Langkah-langkah membuat ID Billing:

1. Login ke e-Billing Klikpajak

Langkah pertama untuk menggunakan fitur e-Billing di Klikpajak adalah login/masuk ke akun Klikpajak Anda melalui link https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan ‘email dan password’ yang telah Anda daftarkan di Klikpajak.

2. Pilih menu ‘Bayar Pajak’

Setelah masuk dengan email dan password yang telah didaftarkan, akan muncul menu Home seperti dibawah ini, selanjutnya Anda klik ‘Bayar Pajak‘.

3. Tentukan Jenis KAP/KJS

Setelah mengklik ‘Bayar Pajak’ akan muncul halaman baru untuk menentukan jenis pajak yang ingin anda bayarkan seperti dibawah ini. Tentukan Kode Akun Pajak dan Jenis Pajak, Kode Jenis Setoran dan Masa Pajak yang akan Anda bayarkan. Lalu klik lanjutkan.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis di Klikpajak.

4. Masukkan Jumlah Pajak yang Dibayar

Setelah mengklik Lanjutkan, akan muncul halaman seperti di bawah ini, lalu masukan jumlah pajak yang akan dibayarkan pada kolom yang tersedia, lalu klik Lanjutkan.

5. Buat ID Billing

Setelah klik Lanjutkan akan muncul gambar seperti di bawah ini, pastikan semuanya telah terisi dengan benar lalu klik ‘Buat ID Billing dan Lanjutkan’.

6. ID Billing Siap Diproses

Setelah mengklik ‘Buat ID Billing dan Lanjutkan’, Anda akan diarahkan kembali ke halaman utama (Home). Apabila ID Billing sudah diproses, maka di kolom ID Billing akan muncul informasi bahwa ID Billing Anda sedang diproses. Jika ID Billing sudah selesai diproses, maka akan muncul secara otomatis di halaman ini.

b. ‘Download’ ID Billing

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Setelah mengajukan pembuatan ID Billing, berikutnya Anda harus mengunduh ID Billing/SSP tersebut untuk siap digunakan melanjutkan pembayaran SPT Masa PPN kurang bayar tersebut.

Berikut langkah-langkah ‘download’ SSP/ID Billing:

1. Masuk pada fitur ‘Bayar Pajak’ e-Billing Klikpajak

Langkah pertama untuk download atau unggah SSP  pada fitur Bayar pajak adalah Setelah mengklik ‘Buat ID Billing dan Lanjutkan’, Anda akan diarahkan kembali ke halaman utama (Home). Apabila ID Billing sudah diproses, maka di kolom ID Billing akan muncul informasi bahwa ID Billing Anda sedang diproses. Jika ID Billing sudah selesai diproses, maka akan muncul secara otomatis di halaman ini.

2. Pilih menu ‘Home’

Setelah ID Billing Anda berhasil diproses, silakan Anda pilih menu ‘Home’ untuk melihat ID Billing Anda pada menu menunggu pembayaran. Setelah itu Anda dapat pilih tombol yang terdapat di pojok kanan pada jenis pajak sesuai yang Anda inginkan. Dan pilih unduh SSP.

3. Klik ‘Unduh SSP’

Setelah Anda berhasil klik unduh SSP. Berikut adalah tampilan SSP yang telah berhasil di download.

c. Pilih Metode Pembayaran

Setelah berhasil mengunduh ID Billing/SSP untuk siap dilakukan pembayaran SPT Masa PPN kurang bayar tersebut, ada 3 metode pembayaran yang bisa Anda pilih, diantaranya:

  1. via Pos/Bank persepsi
  2. via ATM
  3. via Internet Banking

Cara Pembetulan SPT Masa PPN

Pembetulan SPT Masa PPN terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengisian data-data pada e-SPT. Sehingga Anda harus melakukan pembetulan.

Misal, PT AAA pada bulan Juli 2020 telah melaporkan SPT Masa PPN dengan jumlah PPN yang dibayar sebesar Rp500.000.000. Ternyata pada Agustus 2020 baru diketahui nominal yang sebenarnya seharusnya Rp700.000.000. Maka PT AAA harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan Juli tersebut..

Setelah melakukan revisi atas data yang salah pada e-Faktur Juli tersebut, maka PT AAA melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk melaporkan perbaikan dari revisinya.

Pembetulan SPT Masa PPN ini diperbolehkan ketika terjadi:

  •       Adanya Faktur Pajak pengganti
  •       Faktur Pajak Retur
  •       Keterlambatan menerbitkan Faktur Pajak

Agar lebih mudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN, gunakan e-Filing Klikpajak.

Berikut langkah-langkah pelaporan pembetulan SPT Masa PPN:

1. ‘Login’ e-Filing Klikpajak

Langkah pertama untuk melakukan e-Filing di Klikpajak, Anda harus masuk atau login terlebih dahulu pada akun Klikpajak yang sudah Anda daftarkan. Jika Anda lupa password, silahkan klik pada link ini.

2. Klik ‘Lapor Pajak’

Setelah Anda berhasil masuk pada akun Klikpajak Anda, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, lalu Klik ‘Lapor Pajak’ di menu atas samping ‘Bayar Pajak’

Harap perhatikan: Pelaporan pajak melalui eFiling baru bisa dilakukan apabila Anda sudah mendaftarkan EFIN Anda di Klikpajak. Jika sudah, ditandai dengan menghilangnya tombol “Daftar EFIN” di menu bar. Jika belum, cek tutorial mendaftarkan EFIN pada link berikut.

3. ‘Input’ file CSV

Jika sudah berhasil masuk ke halaman ‘Lapor Pajak’, Masukan file CSV yang didapatkan dari aplikasi e-SPT atau e-Faktur di field yang tersedia. Jika file CSV yang diupload valid, maka informasi Jenis SPT, Masa pajak, NPWP, beserta keterangan pembetulan akan muncul.

4. Pilih SPT yang Dibetulkan

Apabila kami menemukan pajak yang sudah dilaporkan sebelumnya di Klikpajak, kami akan memunculkan pajak tersebut. Pilihlah laporan SPT yang ingin Anda lakukan pembetulan, lalu klik ‘Lapor pembetulan’. (Langkah ini hanya muncul apabila Anda telah melakukan pelaporan sebelumnya di Klikpajak).

5. Lampirkan PDF Bukti Bayar

Setelah itu Masukan file lampiran PDF yang ingin turut dilaporkan di field yang tersedia. Lampiran PDF ini bersifat opsional jika status pelaporan SPT Anda nihil. Apabila status SPT Anda adalah Kurang Bayar, Anda wajib melampirkan PDF minimal bukti pembayaran pajak Anda. (Nama file PDF wajib sama dengan nama file CSV yang ingin Anda laporkan).

6. Klik ‘Laporkan’

Setelah Anda yakin dengan data pajak yang ingin Anda lapor, klik ‘Laporkan’. Anda akan dibawa ke halaman Status pelaporan dan dapat melihat status SPT yang baru Anda sampaikan muncul di baris teratas. Pelaporan Anda sedang diproses oleh DJP dan tinggal menunggu Bukti Pelaporan Elektronik (BPE).

7. NTTE dan BPE akan Anda Terima

Apabila pelaporan SPT berhasil dan telah menerima NTTE, BPE akan dikirimkan ke email yang terdaftar di Klikpajak seperti contoh di bawah ini.

8. Unduh BPE

Sebagai informasi BPE juga dapat diunduh di dalam aplikasi seperti pada contoh berikut. Pelaporan SPT Tahunan Badan Anda telah selesai.

Sanksi Tidak Bayar dan Denda Telat Lapor SPT Masa PPN

Sebagai Wajib Pajak PKP tapi tidak membayar kewajiban PPN, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan tentunya akan ditindak, mulai dari surat teguran hingga tindakan tegas berupa penahanan, atau biasa disebut gijzeling (penyanderaan).

Lama penahanan bagi yang mengemplang pajak ini dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan atau bisa lebih cepat selama ada pembayaran atau pelunasan kewajiban pajaknya.

Bagaimana jika telat bayar dan menyampaikan SPT Masa PPN?

Jenis sanksi pajak yang akan dikenakan WP PKP telat bayar dan lapor SPT Masa PPN di antaranya:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ini berupa denda, bunga, dan kenaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Denda

  • Terlambat menyampaikan SPT Masa, kena denda Rp100.000-Rp500.000 per SPT
  • Melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik, kena denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
  • Telah dikukuhkan sebagai PKP tapi Tidak membuat Faktur Pajak, kena denda 2% dari DPP
  • Sudah membuat Faktur Pajak tapi tidak tidak tepat waktu, kena denda 2% dari DPP
  • Sudah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, kena denda 2% dari DPP
  • Melaporkan Faktur Pajak tapi tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak, kena denda 2% dari DPP

2. Bunga

Sanksi bunga ini dikenakan jika pelanggaran tersebut menyebabkan utang pajak jadi semakin besar.

  • Pembetulan SPT Masa dan Tahunan, dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar
  • Terlambat membayar pajak masa dan tahunan, kena bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang
  • Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB, dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah kurang bayar, maksimal 24 bulan
  • SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya, kena denda 48% dari jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar
  • SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar/terlambat bayar, dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang bayar
  • Mengangsur/menunda, dikenakan bunga 2% per bulan yang merupakan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
  • Kekurangan pajak akibat penundaan SPT, kena bunga 2% atas kekurangan pembayaran pajak

3. Kenaikan

Sanksi kenaikan dihitung dengan persentase tertentu yang dilihat dari jumlah pajak kurang bayar.

  • Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP, dikenakan kenaikan sanksi 50% dari pajak yang kurang bayar
  • SPT tidak disampaikan sesuai yang disebutkan dalam surat teguran, PPN/PPnBM tidak semestinya dikompensasikan atau tidak tarif 0% tidak terpenuhinya pasal 28 dan pasal 29, yakni:
  1. PPN/PPnBM tidak/kurang dibayar, kena kenaikan 100% dari PPN/PPnBM yang tidak/kurang dibayar
  2. Kekurangan pajak atas SKPKBT, akan dikenakan kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak

Ilustrasi sanksi pidana bagi pengemplang pajak

b. Sanksi Pidana

  • Denda pidana

Dikenakan pada pihak yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

Sanksi pidana ini dikenakan pada WP dan diancamkan pada pejabat pajak atau pihak ketiga yang terbukti melanggar norma berlaku.

  • Pidana kurungan

Sanksi pidana ini jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang berdasarkan putusan harus dilakukan pidana kurungan. Bisa berlaku pada WP itu sendiri maupun pihak ketiga.

  • Pidana penjara

Pidana penjara ini merupakan perampasan kemerdekaan. Artinya WP yang melanggar akan dipenjara.

Ancaman pidana penjara ini tidak ditujukan pada pihak ketiga, akan tetapi hanya kepada pejabat dan wajib pajak yang bersangkut.

faktur pajak e fakturIlustrasi batas waktu bayar dan lapor pajak setelah pembuatan e-Faktur

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jatuh tempo pelaporan SPT Masa PPN adalah pada hari terakhir, tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Note: Detail batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak, selengkapnya bisa dilihat di SINI.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Kebutuhan Perpajakan Anda, Ada di Klikpajak!

Klikpajak berbasis cloud yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik kapan pun dan di mana pun.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Fitur e-Faktur Klikpajak

Di Klikpajak, Anda semakin mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan seperti:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Faktur Pajak Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Contoh selain bisa membuat e-Faktur, di Klikpajak juga bisa membuat bukti potong di e-Bupot

Membuat Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Note: Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration. Membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh fitur e-Filing Klikpajak buat lapor SPT Pajak, selain dilengkapi fitur e-Faktur juga

Lapor SPT Masa PPN/Tahunan di e-Filing Klikpajak

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing Klikpajak kapan saja dengan mudah.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, di antaranya:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Ilustrasi tim support Klikpajak yang selalu siap membantu Anda

Tim Support Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED19 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: