Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalah

Cara Mengajukan Restitusi PPN di e-Faktur dan Syaratnya

Perusahaan mengalami lebih bayar PPN? Sobat Klikpajak berhak ajukan restitusi PPN. Sudah tahu syarat restitusi pajak? Klikpajak by Mekari akan mengulas bagaimana cara restitusi PPN adalah, syarat restitusi PPN dan cara restitusi pajak untuk Sobat Klikpajak.

Jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satu opsi yang bisa diambil adalah restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar pajak dengan syarat restitusi pajak yang benar

Ketentuan restitusi pajak pertambahan nilai

Mengenai restitusi PPN ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam beleid ini dijelaskan, jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Landasan hukum restitusi PPN UU No. 28 tahun 2007, diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007, yang kemudian diubah menjadi PMK Nomor 74/PMK.03/2012 dan kemudian diubah lagi menjadi PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Terbaru aturan mengenai ini adalah PMK Nomor 39/PMK.03/2018.

Bagaimana cara restitusi pajak dan apa saja syarat restitusi PPN ini?

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin tahu cara kelola pajak perusahaan yang mudah dan cepat?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klipajak Sekarang!

Cara Restitusi Pajak & Proses Pengajuan Restitusi PPN adalah…

DJP menyebutkan, sejatinya wajib pajak berhak mengajukan pengembalian pajak lebih bayar atas 2 kondisi berikut ini:

  • Telah membayar pajak yang seharusnya tidak terutang pajak
  • Telah membayar pajak lebih besar dari yang semestinya (kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM)

Apa itu restitusi PPN?

Restitusi PPN adalah pengembalian pembayaran PPN berlebih dari negara kepada PKP melalui Ditjen Pajak.

Restitusi PPN ini terjadi ketika jumlah PPN yang dibayarkan/disetorkan PKP ternyata lebih besar daripada jumlah PPN terutang.

Dalam pengajuan pengembalian kelebihan bayar atau restitusi PPN, PKP bisa memilih untuk dilakukan proses pengembalian pendahuluan atau proses restitusi biasa.

Untuk menjadi pertimbangan PKP, proses pengembalian pendahuluan lebih cepat hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak (WP) PKP tertentu.

Sesuai Pasal 17D UU KUP dan PMK No. 39/PMK.03/2018, salah satu syarat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN adalah untuk PKP yang:

  • Nilai restitusi atau jumlah lebih bayar PPN paling banyak Rp1 miliar

Proses pengembalian lebih cepat karena hanya dilakukan penelitian namun di masa yang akan datang dimungkinkan dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila ditemukan data baru.

Sudah tahu insentif pengembalian PPN hingga Rp5 miliar? Selengkapnya baca Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN: Cek Daftar KLU di Sini!

Setelah dilakukan penelitian, sesuai Pasal 11 PMK 39/2018 tersebut, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan permohonan pengembalian pendahuluan PPN ini paling lama 1 bulan.

Sedangkan untuk proses restitusi biasa, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan.

Jangka waktu pemeriksaan pun paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap.

Berikut langkah-langkah restitusi PPN atau pengembalian atas kelebihan pembayaran PPN:

1. Mengajukan permohonan restitusi PPN dengan menggunakan dua metode, yakni:

  • Mengisi SPT Masa PPN dengan memberi tanda silang pada kolom Dikembalikan (restitusi).
  • Jika kolom Dikembalikan (restitusi) pada SPT Masa PPN tersebut tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak, maka PKP bisa mengajukan surat permohonan sendiri secara terpisah.

2. PKP bisa mengajukan permohonan restitusi PPN ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.

3. Setelah dilakukan pengecekan oleh DJP, biasanya akan diterbitkan SKPLB.

4. SKPLB diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diserahkan dan diterima secara lengkap, kecuali pada kegiatan tertentu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen Pajak.

5. Apabila dalam 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN, DJP tidak kunjung memberikan keputusan, itu artinya permohonan restitusi PPN dikabulkan dan SKPLB tersebut akan diterbitkan dalam waktu paling telat 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir.

Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalahIlustrasi cara restitusi PPN adalah atau cara restitusi pajak

a. Ketentuan Cara Restitusi Pajak atau Restitusi PPN

Ketentuan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau dalam cara restitusi pajak atas kesalahan pemotongan/pemungutan, maka:

1. Pemohon pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

2. Pemohon pengembalian harus ditandatangani oleh WP atau pihak yang berhak mengajukan:

  • Dalam hal ini permohonan ditandatangi oleh bukan WP/pihak yang berhak mengajukan permohonan, pemohon harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Lampiran permohonan dan pihak yang mengajukan permohonan restitusi PPN tersebut adalah:

1. Pihak yang mengajukan adalah pihak yang dipungut, sepanjang pihak yang dipungut bukan PKP

2. Permohonan pengembalian atau restitusi PPN harus dilampiri dengan dokumen berupa:

  • Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
  • Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

3. KPP tempat mengajukan permohonan restitusi PPN:

  • KPP tempat WP yang dipotong/dipungut terdaftar dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat

Ketahui cara mudah bayar/setor pajak perusahaan secara online dalam artikel Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

b. Cara Restitusi PPN di e-Faktur

Sama seperti pengajuan restitusi pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), pengembalian kelebihan pembayaran PPN juga perlu melakukan pembetulan SPT.

Untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai eFaktur, PKP bisa mengajukan permohonan melalui SPT Masa PPN (untuk jenis pajak PPN dan/atau PPnBM).

Pada SPT Masa PPN terdapat bagian kolom yang berisi perlakuan apa saja yang ingin dilakukan wajib pajak dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar.

Contoh pengajuan restitusi PPN pada SPT Masa PPN:

Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalah

c. Jika Permohonan Restitusi PPN ditolak

Ada sejumlah alasan jika DJP tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengecekan menemukan bahwa PKP tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan pada Pasal 9 Ayat (4b) huruf a, b, c, d, dan e Undang-undang PPN.

2. Hasil pemeriksaan menyatakan PKP ternyata tidak ada kelebihan bayar PPN.

3. Lampiran surat pemberitahuan tidak lengkap dan terdapat pembayaran pajak yang tidak benar.

Ilustrasi cara restitusi pajak tapi pengajuan restitusi PPN ditolak

d. Syarat Restitusi PPN Diterima jika…

Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan mempelajari dokumen tambahan, DJP bisa berkeputusan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN dan menerbitkan SKPLB dengan kondisi sebagai berikut:

  1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
  2. pajak yang telah disetor tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
  3. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN wajib pajak pemungut; dan
  4. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh WP yang dipungut.

Restitusi PPN juga dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor, yang salah satunya meliputi PPN yang telah dibayar dan tercantum dalam:

  1. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
  2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor (SPKPBM), SPTNP, atau Surat Penetapan Pabean (SPP) yang telah diterbitkan keputusan keberatan;
  3. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding;
  4. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali;
  5. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding;
  6. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali; atau
  7. Dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Note: PPN Pemakaian Sendiri dan PPN Pemberian Cuma-Cuma Bikin Bisnis Untung?

Untuk restitusi PPN impor dapat diajukan oleh PKP dengan membuat surat permohonan dalam bahasa Indonesia dan harus ditandatangani oleh PKP itu sendiri serta melampirkan dokumen seperti berikut:

  1. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
  2. Fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
  3. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP;
  4. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  5. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan PKP, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sama halnya dengan restitusi PPN yang muncul karena adanya kesalahan dalam pemungutan.

Maka untuk permohonan restitusi PPN yang berhubungan dengan impor harus disampaikan ke KPP tempat PKP dikukuhkan menyerahkan bukti penerimaan surat.

Atau bisa pula melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir selama dilengkapi dengan bukti pengiriman surat.

Note: Gagal Lapor SPT Masa PPN, Begini Cara Baru untuk Lapor

DJP dapat melakukan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan menerbitkan SKPLB apabila memenuhi ketentuan:

  1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara; dan
  2. Dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan tahun pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan.

Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalahIlustrasi melakukan cara restitusi pajak atau restitusi PPN

Ingat, Ya? Bikin Faktur Pajak dan Lapor SPT Masa PPN Wajib di e-Faktur 3.0

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP memberlakukan e-Faktur 3.0.

Seiring dengan berlakunya e-Faktur 3.0, bukan hanya pembuatan Faktur Pajak, pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya juga harus melalui aplikasi e-Faktur. Tidak bisa lagi melalui e-SPT atau e-Filing.

Ingat, sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 untuk membuat Faktur Pajak, PKP yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus melakukan install dan update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu pada perangkat komputernya.

Setelah mengupdate e-Faktur 3.0 pada perangkat, dapat membuat Faktur Pajak elektroniknya melalui e-Faktur Client Desktop.

Tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based saat akan melaporkan SPT Masa PPN-nya, karena harus dilakukan secara real time.

Tahukah, Sobat Klikpajak dapat membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN tanpa keluar masuk platform jika menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Sobat Klikpajak dapat langsung menggunakan fitur prepopulated pada aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa harus install sendiri aplikasinya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 jika menggunakan e-Faktur 3.0 Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id merupakan aplikasi pajak online berbasis web yang didukung dengan teknologi cloud, sehingga dapat membuat Faktur Pajak elektronik sekaligus melaporkan SPT Masa PPN hanya dalam satu platform.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klipajak Sekarang!

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Sobat Klikpajak pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Sobat Klikpajak semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur ‘Online’

Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalah

Mudah Ajukan Cara Restitusi Pajak & Kelola Pajak Perusahaan dengan Klikpajak

Bukan hanya memudahkan Sobat Klikpajak dalam membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN saja, Klikpajak.id juga akan membantu menghitung dan membayar serta memastikan perhitungan pajak perusahaan benar, serta mudah menyampaikan SPT Tahunan/Masa PPh (Pajak Penghasilan) Sobat Klikpajak dalam satu platform

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di Inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Sobat Klikpajak dalam mengelola e-Faktur, e-Bupot, bayar dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

Cara Restitusi Pajak: Syarat Restitusi Pajak & Cara Restitusi PPN adalah

Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Klikpajak by Mekari mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klipajak Sekarang!

Sobat Klikpajak juga dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai macam aktivitas pajak, mulai dari cara hitung, bayar, dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University, yang bisa dijadikan porfotolio di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED30 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: