NSFP Berlaku Setahun. Ini Cara Pengembalian Nomor Seri Faktu Pajak

Saat akhir tahun, jangan cek NSFP tidak terpakai? Sudah tahu cara pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai? Atau bingung cari contoh surat pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak?

Mekari Klikpajak akan menunjukkan cara mengembalikan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai, ketentuan pengembalian NSFP atau prosedur pengembalian nomor seri faktur pajak dan cara mendapatkan form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) diperlukan saat akan membuat Faktur Pajak. Tapi jika NSFP tidak terpakai, wajib dikembalikan ke Ditjen Pajak melalui tata cara pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak yang diatur oleh DJP.

Cara mengembalikan NSFP yang tidak terpakai harus melalui proses yang benar termasuk penggunaan form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak yang sesuai.

Bagi yang baru kali ini akan melakukan pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak, mungkin masih cukup awam dan bingung bagaimana cara mengembalikan NSFP yang tidak terpakai ini.

Sehingga membutuhkan contoh surat pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak untuk mengetahui gambaran prosesnya.

Tenang saja, cara mengembalikan NSFP yang tidak terpakai ini sangat mudah. Terus simak ulasan dari Klikpajak.id di bawah ini untuk mengetahuinya.

Mengenal Kode Seri Nomor Faktur Pajak

Setiap dokumen Faktur Pajak akan selalu dibubuhkan kode atau penomoran pajak.

Tentu saja kode seri nomor Faktur Pajak ini bukan sekadar nomor, melainkan memiliki arti yang berbeda setiap kode pada Faktur Pajak tersebut.

Pengertian Nomor Seri Faktur Pajak sendiri atau yang disingkat NSFP adalah nomor seri yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) berupa deret angka.

Artinya, PKP tidak bisa sembarangan memasukkan kode seri nomor Faktur Pajak pada pembuatan e-Faktur selain yang sudah ditentukan DJP tersebut.

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 disebutkan, kode seri nomor Faktur Pajak terdiri atas 16 digit, yaitu:

  • 2 digit Kode Transaksi
  • 1 digit Kode Status
  • 13 digit Nomor Seri Faktur

Nomor seri Faktur Pajak yang terdiri dari 11 digit nomor urut yang dipisahkan dengan 2 digit tahun penerbitan dan nomor seri Faktur Pajak itu diberikan dalam bentuk nomor sesuai jumlah permintaan pemohon (PKP).

1. Penjelasan Kode Transaksi Faktur Pajak

Dua digit pertama pada Faktur Pajak adalah kode yang ditentukan PKP.

Sebab yang tahu transaksi sebenarnya adalah PKP itu sendiri dengan siapa akan melakukan transaksi tersebut.

Kode ini menunjukkan siapa yang menjadi lawan transaksi PKP yang menerbitakan Faktur Pajak.

Dua digit pertama pada Faktur Pajak tersebut memiliki arti sebagai berikut:

a. Kode Transaksi 01 : Kode 01 digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak dan PPN dipungut oleh PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Kode 01 ini digunakan pada jenis penyerahan barang/jasa kena pajak selain pada kode 04 hingga 09.

b. Kode Transaksi 02 : Kode 02 digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak pada pemungut PPN, seperti:

  • Bendahara Pemerintah
  • BUMN
  • Badan Usaha tertentu

Dimana Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

c. Kode Transaksi 03 : Kode 03 digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak pada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah, dan Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah.

Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah tersebut seperti:

  • Kontraktor KKS (Kontrak Kerja Sama) pengusaha minyak (sesuai PMK No. 73/2010)
  • Badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

d. Kode Transaksi 04 : Kode 03 digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) lain dan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak, seperti:

  • Barang untuk pemakaian sendiri
  • Barang pemberian cuma-cuma

e. Kode Transaksi 05 : Kode 05 ini tidak digunakan.

f. Kode Transaksi 06 : Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya dan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan pernyerhan barang/jasa kena pajak dan juga penyerahan dilakukan pada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

g. Kode Transaksi 07 : Kode ini digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), seperti:

  • Bea Masuk DTP
  • Penyerahan untuk pengelolaan Kawasan Berikat

h. Kode Transaksi 08 : Kode 08 digunakan untuk penyerahan barang/jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas bebas PPN.

i. Kode Transaksi 09 : Kode 09 digunakan untuk penyerahan aktiva sesuai Pasal 16 D UU PPN, yang mana pajak pertambahan nilainya dipungut PKP penjual yang melakukan penyerhaan barang kena pajak.

Barang Kena Pajak (BKP) ini berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan awalnya digunakan untuk tidak diperjualbelikan.

2. Penjelasan Kode Status

Kode seri nomor Faktur Pajak pada dua digit pertama sudah dibahas penjelasannya.

Berikutnya adalah mengenai kode status yang ada pada nomor seri Faktur Pajak.

Kode status ini berada setelah dua digit pertama kode transaksi.

Kode status ini terdiri satu digit yang terletak setelah kode transaksi Faktur Pajak.

Satu digit kode status tersebut adalah:

  • Kode Status o : Kode 0 ini adalah untuk status Faktur Pajak Normal
  • Kode Status 1 : Kode 1 ini adalah untuk status Faktur Pajak Pengganti

Perlu diperhatikan, untuk penerbitan Faktur Pajak pengganti kedua dan seterusnya, akan tetap menggunakan kode status yang sama dengan sebelumnya, yakni Kode Status 01.

Masa Berlaku Nomor Seri Faktur Pajak

NSFP merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk penomoran Faktur Pajak, berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Sedangkan Faktur Pajak merupakan sebuah bukti dari pajak yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Setiap Faktur Pajak memiliki nomor seri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang artinya Faktur Pajak menjadi sah karena terdapat nomor seri yang hanya dapat diperoleh dari Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.

Baca juga PPN Pemakaian Sendiri dan PPN Pemberian Cuma-Cuma Bikin Bisnis Untung?

Apa pentingnya NSFP?

Tentu saja Nomor Seri Faktur Pajak sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap PKP dalam menerbitkan e-Faktur kepada lawan transaksi atau pembeli, maupun PKP pembeli yang menerima Faktur Pajak Keluaran dari PKP penjual.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 bahwa Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit mencantumkan:

  • Kode
  • Nomor seri
  • Tanggal pembuatan

NSFP sendiri sebenarnya terdiri dari 13 digit. Namun jumlah angka dalam Faktur Pajak sebanyak 16 digit, karena sebelum digit NSFP didahului Kode Transaksi yang terdiri atas 2 digit dan Kode Status terdiri atas 1 digit.

Begini urutannya:

  • 2 digit pertama Kode Transaksi
  • 1 digit berikutnya Kode Status
  • 13 digit kemudian merupakan NSFP

Format Kode Transaksi ditetapkan terdiri atas kode 01 hingga 09. Juga terdapat dua jenis Kode Status, yakni 0 untuk status Faktur Pajak normal dan 1 untuk status Faktur Pajak pengganti.

Nomor Seri Wajib Pajak yang sah dan resmi adalah NSFP yang diterbitkan oleh DJP. Setiap PKP yang akan menerbitkan e-Faktur harus mengajukan permohonan NSFP terlebih dahulu secara online melalui e Nofa.

Ketahui di sini Panduan Lengkap Cara Mendapatkan NSFP di e-Nofa DJP

Kapan Masa Kedaluwarsa Nomor Seri Faktur Pajak?

Ingat ya, masa berlaku Nomor Seri Faktur Pajak itu ada batasnya. Jadi NSFP itu tidak berlaku selamanya alias ada masa kedaluwarsanya.

Sampai kapan masa berlaku Nomor Seri Faktur Pajak?

Sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, disebutkan:

PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau NSFP yang sama lebih dari 1 dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Dengan demikian, setiap akhir tahun pajak, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak digunakan harus dilaporkan ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

NSFP tidak terpakai tersebut dapat dilaporkan bersama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan Desember pada tahun yang bersangkutan.

Pada saat pelaporan NSFP tidak terpakai tersebut menggunakan formulir atau form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak.

Kenapa NSFP tidak terpakai harus dikembalikan?

DJP menekankan bahwa tertib administrasi perpajakan diperlukan untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang berujung pada merugikan negara maupun wajib pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, NSFP tidak terpakai harus dikembalikan ke DJP setiap akhir tahun untuk mencegah penyalahagunaan pemakaian Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sebenarnya.

Baca juga tentang Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Apa Konsekuensi Tak Kembalikan NSFP yang Tidak Terpakai?

Sesuai Perdirjen Pajak No. 24/2012 tersebut, bahwa permohonan pengembalian NSFP yang tidak terpakai adalah melalui penyampaian SPT Masa PPN.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa dalam pelaporan SPT Pajak haruslah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Ketika SPT Masa PPN yang dilaporkan itu tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti ketidaksesuaian data Faktur Pajak, salah satunya karena belum melaporkan NSFP yang tidak terpakai, maka pelaporan SPT Masa PPN bisa dianggap tidak lengkap.

Apabila SPT Masa PPN yang dilaporkan tidak lengkap, maka akan dianggap belum menyampaikan SPT pajak tersebut.

Lalu, apa sanksi tidak kembalikan NSFP yang tidak digunakan ini?

Jika tidak mengembalikan NSFP yang artinya pelaporan SPT Masa PPN dianggap tidak sah, maka sanksinya adalah sanksi tidak menyampaikan SPT Masa PPN.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 klaster perpajakan, bahwa diberlakukan skema penghitungan tarif sanksi pajak terbaru.

Penghitungan tarif sanksi pajak ini dihitung dari tarif sanksi bunga administrasi pajak berdasarkan suku bunga acuan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagaimana cara mengetahui tarif sanksi tidak lapor SPT Masa PPN?

Cara menghitung tarif sanksi tidak menyampaikan SPT Masa PPN, selengkapnya baca Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Contoh Surat Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak

Berikut adalah bentuk formulir/form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak atau contoh surat pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak.

Formulir ini digunakan oleh PKP setiap akhir tahun untuk melaporkan NSFP yang tidak digunakan lagi atau sisa Nomor Seri Faktur Pajak tidak terpakai.

Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak: Cara Pengembalian NSFPContoh form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai

Cara Mengembalian Nomor Seri Faktur Pajak Online

Bisakah cara mengembalikan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan itu online atau secara daring?

Sejauh ini, hanya permintaan NSFP saja yang bisa dilayani secara online.

Sedangan pelayanan untuk mengembalikan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan online masih belum tersedia.

Pengembalian NSFP yang tidak terpakai hanya dapat dilakukan secara manual dengan menyerahkan formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/2012 ke loket di KPP.

Berikut langkah-langkah cara pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak:

1. Unduh Formulir Pengembalian NSFP

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh Formulir Pengembalian NSFP atau form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak.

Form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak dapat diunduh di tautan berikut ini Formulir Pemberitahuan NSFP yang Tidak Digunakan.

2. Mengisi form pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak

Selanjutnya Sobat Klikpajak harus mengisi formulir tersebut secara lengkap dan benar serta jangan lupa untuk menandatanganinya.

3. Melaporkan NSFP tidak terpakai lewat SPT PPN

Setelah mengisi formulir tersebut, Sobat Klikpajak tinggal melaporkan langsung atau bisa juga melaporkan bersama dengan laporan SPT Masa PPN Desember.

Bagaimana cara kerja Fitur Multi User & Multi Company yang Efektif untuk Kelola Pajak Bisnis?

Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak: Cara Pengembalian NSFP

Apa yang Harus Dilakukan Setelah Mengembalikan NSFP Tidak Terpakai?

Ketika mengembalikan NSFP, pastikan kembali bahwa nomor seri tersebut memang tidak digunakan dan tidak ada transaksi yang belum dibuatkan Faktur Pajak.

Setidaknya pahami hal-hal ketika NSFP yang tidak digunakan itu telah dilaporkan kembali ke DJP.

1. NSFP yang dikembalikan tidak bisa digunakan lagi

Nomor Seri Faktur Pajak yang telah Sobat Klikpajak kembalikan tidak dapat digunakan lagi. Secara sistem, Ditjen Pajak akan menghapus nomor tersebut.

Penghapusan NSFP yang tidak terpakai tersebut akan muncul keterangan “Reject” ketika Sobat Klikpajak mencoba memaksa melakukan upload Faktur Pajak dengan NSFP yang sudah dikembalikan ke DJP tersebut.

2. Merinci NSFP yang tidak terpakai

Oleh karena itu, pada saat pengembalian NSFP, Sobat Klikpajak harus hati-hati dan merinci NSFP mana saja yang tidak digunakan dari masing-masing seri nomor.

Juga harus dipastikan NSFP yang dikembalikan ke DJP itu benar-benar nomor yang tidak terpakai dan seluruh transakai pada tahun pajak tersebut sudah dibuatkan Faktur Pajaknya.

Setelah pengembalian NSFP berhasil, Sobat Klikpajak harus menghapus atau memperbarui penggunaan NSFP pada menu “Referensi Nomor Faktur” pada aplikasi e-Faktur.

Dengan demikian, Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dikembalikan tersebut tidak akan muncul lagi saat melakukan “Rekam Faktur Pajak Keluaran” untuk tahun berikutnya.

3. Langsung minta NSFP terbaru

Selain itu, Sobat Klikpajak juga bisa meminta NSFP untuk tahun pajak selanjutnya, sebelum pergantian tahun.

Sebagai contoh, menjelang akhir tahun 2021 Sobat Klikpajak sudah dapat meminta NSFP yang baru untuk transaksi di awal tahun 2022.

Berapa Jumlah NSFP yang akan Diberikan DJP?

Merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2020, unttuk PKP yang belum pernah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN sebelumnya, maka DJP akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak maksimal 75 NSFP.

Sedangkan bagi PKP yang sudah pernah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa, jumlah NSFP yang diberikan adalah:

1. Jumlah NSFP sama dengan sebelumnya

Apabila penerbitan jumlah Faktur Pajak selama 3 Masa Pajak sebelumnya sama dengan atau kurang dari 75 Faktur Pajak, maka jumlah NSFP yang diberikan adalah sama dengan jumlah yang diminta PKP, tapi paling banyak 75 NSFP.

2. Berapapun jumlah NSFP yang diminta PKP

Jika jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan selama 3 Masa Pajak sebelumnya lebih dari 75 Faktur Pajak, maka jumlah NSFP yang diberikan sesuai dengan jumlah yang diminta PKP, tetapi maksimal 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan dalam 3 Masa Pajak sebelumnya dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Itulah cara yang harus dilakukan terhadap NISFP yang tidak habis setiap tahunnya dan menjadi agenda rutin menjelang akhir tahun pajak.

Setelah mengetahui cara menangani Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai tersebut, berikutnya Sobat Klikpajak dapat mulai fokus pada cara mengelola pajak bisnis agar administrasi perpajakan perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berbagai jenis urusan pajak bisnis mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak online lebih mudah melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari.

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan pajak bisnis seperti:

Tentu masih banyak lagi berbagai jenis pengelolaan pajak bisnis lainnya yang lebih mudah dilakukan melalui Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi dengan Laporan Keuangan Online Jurnal.id.

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online Klikpajak untuk kelola pajak bisnis lebih mudah?

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED12 May 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: