Tarif Sanksi Pajak: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Dalam sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi perpajakan November 2021, berlaku 1 November 2021 – 31 November 2021 sebesar terendah 0,51% hingga tertinggi 1,76% berdasarkan KMK No. 60/KMK.10/2021. Ketahui tarif bunga sanksi pajak untuk mempermudah melakukan kewajiban pajak Sobat Klikpajak.

Tarif bunga sanksi pajak periode 1 November hingga 31 November 2021 ini hampir sama dengan dengan periode Oktober 2021.

Tentang tarif sanksi perpajakan & tarif bunga sanksi pajak

Tarif bunga sanksi pajak ini sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu bulan.

Singkatnya, tarif bunga sanksi pajak ini untuk menghitung besar tarif sanksi pajak.

Ketentuan tarif bunga sanksi pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja klaster perpajakan, dibagi 12 bulan berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Temukan cara kelola e-Faktur dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Tarif Sanksi Administrasi Pajak Mengacu Suku Bunga Acuan BI

Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No. 6/1983 yang diubah dengan UU No. 16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI-7 days reserve repo rate) per bulan.

Artinya, jika BI menurunkan Suku Bunga Acuan, maka tarif bunga sanksi pajak juga akan lebih rendah.

Sebaliknya, ketika Suku Bunga Acuan BI naik, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi.

Dengan demikian, pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja ini bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan BI (BI-7DRRR).

Tentu saja, model pengenaan tarif sanksi pajak ini berbeda jika dibanding yang berlaku sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak sesuai UU KUP adalah single tarif, yakni 2% per bulan untuk sanksi keterlambatan atau kurang bayar pajak.

Temukan update tarif bunga sanksi pajak setiap bulannya untuk mengetahui berapa besar tarif sanksi pajak atas keterlambatan bayar, lapor dan tidak bayar pajak maupun pembetulan SPT di sini.

Klikpajak by Mekari akan selalu memberikan update tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui besar tarif sanksi pajak saat diperlukan untuk keperluan memenuhi sanksi perpajakan.

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak November 2021

Berlaku: 1 November 2021 – 30 November 2021

(Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor – 60/KMK.10/2021)

A. Sanksi Administrasi

No. Ketentuan dalam UU KUP Tarif Bunga Per Bulan
1 Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,51%
2 Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) 0,93%
3 Pasal 8 ayat (5) 1,35%
4 Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) 1,76%

Bukan hanya pengenaan sanksi perpajakan saja, pemerintah juga memberikan imbalan pajak dengan tarif imbalan yang diperbarui setiap bulannya kepada wajib pajak yang berhak.

B. Imbalan Bunga

No. Ketentuan dalam KUP Tarif Bunga Per Bulan
1. Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) 0,51%

 

Note: Ketahui Kurs Pajak Hari ini untuk penghitungan perpajakan dari transaksi ekspor-impor Anda.

Tarif Sanksi Pajak: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Penjelasan Tabel Pasal dalam UU KUP pada Tarif Sanksi Bunga Administrasi Pajak

Perlu dipahami, selain pengenaan sanksi administrasi pajak, DJP juga memberikan imbalan bunga terhadap Wajib Pajak (WP) yang berhak.

Berikut penjelasan pasal-pasal dalam UU KUP terkait pengenaan sanksi denda pajak dan pemberian imbalan bunga terhadap Wajib Pajak:

Baca juga tentang Ingat! Tahun Depan, CV Tidak Bisa Pakai PPh Final UMKM Lagi

A. Sanksi Administrasi (Ketentuan Tarif Sanksi Pajak)

1. Penjelasan Pasal 19 UU KUP

a. Pasal 19 ayat (1):

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau SKPKB Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

b. Pasal 19 ayat (2):

“Dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

c. Pasal 19 ayat (3):

“Dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, WP dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

Baca juga tentang Penting! Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

2. Penjelasan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14 UU KUP

a. Pasal 8 ayat (2):

“Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

b. Pasal 8 ayat (2a):

“Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

c. Pasal 9 ayat (2a):

“Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

d. Pasal 9 ayat (2b):

“Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

e. Pasal 14 ayat (3):

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

Note: Dear Pebisnis, Begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

3. Penjelasan Pasal 8 UU KUP

Pasal 8 ayat (5):

“Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh WP sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:

  1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan, atau;
  2. Jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa;

Dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

Note: Cara Lapor Pajak Online Bulanan dan Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

4. Penjelasan Pasal 13 UU KUP

a. Pasal 13 ayat (2):

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

b. Pasal 13 ayat (2a):

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 bulan.”

Tarif Sanksi Pajak: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak TerbaruIlustrasi tarif bunga sanksi pajak untuk menentukan besar tarif sanksi pajak

B. Imbalan Bunga

Penjelasan beberapa pasal dalam UU KUP terkait pemberian imbalan bunga terhadap Wajib Pajak:

a. Pasal 11 ayat (3):

“Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

b. Pasal 17B ayat (3):

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada WP diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.”

c. Pasal 17B ayat (4):

“Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a):

  1. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan
  2. Dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau;
  3. Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Dan dalam hal kepada WP diterbitkan SKPLB, kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.”

d. Pasal 27B ayat (4):

“Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan:

  1. Berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12; dan
  2. Diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.”

Note: Cara Menghitung Pajak Kendaraan, Tarif Progresifnya dan Aturan Lapor SPT Pajaknya

Tabel Daftar Tarif Sanksi Pajak Periode 1 November – 30 November 2021

Berdasarkan update data tarif bunga sanksi administrasi pajak dari Kemenkeu tersebut, berikut Klikpajak.id rangkum tarif sanksi pajak berdasarkan jenis pelanggaran perpajakan:

No. Jenis Sanksi Pajak Tarif Bunga Sanksi Pajak Uplift
1 Bunga penagihan [Pasal 19 (1)] 0,51% 0%
2 Penundaan pembayaran/angsuran pajak [Pasal 19 (2)] 0,51% 0%
3 Kurang bayar penundaan pelaporan SPT Tahunan [Pasal 19 (3)] 0,51% 0%
4 Pembetulan SPT [Pasal 8 (2) & (2a)] 0,93% 5%
5 Terlambat bayar/setor pajak 0,93% 5%
6 Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan [Pasal 14 (3)] 0,93% 5%
7 Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT [Pasal 8 (5)] 1,35% 10%
8 Sanksi SKPKB [Pasal 13 (2)] 1,76% 15%
9 Sanksi SKPKB [Pasal 13 (2a)] 1,76% 15%

 

Makin Praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

Tabel Daftar Imbalan Pajak Periode 1 November – 30 November 2021

Berdasarkan update data bunga imbalan pajak dari Kemenkeu tersebut, berikut Klikpajak.id rangkum tarif imbalan bunga pajak berdasarkan jenis imbalan pajak:

No. Jenis Sanksi Pajak Tarif Imbalan Bunga Pajak
1 Pengembalian kelebihan pembayaran pajak lewat 1 bulan 0,51%
2 Terlambat penerbitan SKPLB 0,51%
3 Pemeriksaan pajak tidak dilanjutkan 0,51%

 

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Penggunaan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Berikut rincian aturan sanksi perpajakan dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Menghitung Tarif Sanksi Pajak

Berikut contoh perhitungan tarif denda sanksi pajak berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kemenkeu setiap bulannya.

PT AAA menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 20 Juli  2022. Jumlah kurang bayar sebesar 250.000.000 dilunasi PT AAA pada 19 Juli 2020.

Sanksi bunga terlambat bayar pajak atas SPT Tahunan (sesuai Pasal 9 ayat 2b UU KUP) dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan sampai dengan pembayaran.

Misalnya, tarif bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan pada Mei 2022 sebesar 4,96%.

Maka sanksi administrasi yang dihitung mulai bulan April 2022 dikenakan tarif sebesar 0,83% per bulan [(4,96% + 5%) / 12)].

Tarif sanksi yang digunakan adalah tarif saat sanksi mulai dihitung yang 1 April dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan yakni 4 bulan (bagian bulan [19 Juli] dihitung penuh menjadi 1 bulan].

Maka, begini cara hitungnya:

= Rp250.000.000 x 0,83% x 4 bulan

= Rp2.075.000 x 4 bulan

= Rp8.300.000

Jadi, PT AAA harus membayar terlambat setor pajak kurang bayar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp8.300.000.

Baca juga tentang Batasan PKP Terbaru atau Treshold PKP Turun. Sudah Tahu?

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Agar terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar atau lapor SPT dan aktivitas pajak lainnya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang memiliki fitur lengkap dan terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di Inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Sobat Klikpajak dalam mengelola Faktur pajak online, e-Bupot, pembayaran pajak online dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

Tarif Sanksi Pajak: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Klikpajak by Mekari mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

‘Update’ tarif bunga sanksi administrasi pajak secara berkala untuk mengetahui besar tarif sanksi pajak

Selain pengenaan sanksi perpajakan, DJP juga memberikan imbalan bunga pajak.

Ketahui besar imbalan bunga pajak yang menjadi hak Sobat Klikpajak yang juga diperbarui setiap bulannya.

Jangan lupa, jika ingin lebih mudah kelola pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Ingin tahu caranya?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

 

Kategori : Data

PUBLISHED01 Nov 2021
IN Data
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: