Regulasi Terbaru Membuat Faktur Pajak dan Jenis eFaktur

Setiap Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi barang/jasa kena PPN, wajib membuat Faktur Pajak elektronik atau eFaktur. Namun dalam PER-03/PJ/2022 PKP dapat membuat Faktur Pajak kertas pada keadaan tertentu.

Seperti apa ketentuan terbaru membuat Faktur Pajak kertas dalam beleid ini? Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda dan seputar e-Faktur hingga jenis eFaktur.

Faktur Pajak elektronik atau eFaktur mulai diperkenalkan pada 2013 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak).

Ketentuan perubahan pembuatan Faktur Pajak elektronik beberapa kali diubah hingga terbitnya PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) yang mewajibakan PKP tertentu harus membuat eFaktur.

Ada sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pembuatan e-Faktur maupun pelaporan e Faktur dalam hal ini penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Sebelum mulai membuat eFaktur dan melaporkan SPT PPN, sebaiknya pahami penjelasan umum e Faktur ini.

Definisi Faktur Pajak sendiri adalah bukti pungutan pajak yang telah oleh PKP.

Faktur Pajak sangat penting karena terkait dengan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan, yang akan memengaruhi jumlah PPN terutang yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara.

Cara mudah membuat e Faktur, lapor SPT Masa PPN dan bayar/setor PPN terutang hanya di e-Faktur Klikpajak.

Mau tahu cara mudah kelola eFaktur?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kapan Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur dibuat adalah?

eFaktur atau Faktur Pajak elektronik dibuat pada saat:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
  • Pada saat menerima pembayaran BKP/JKP sebelum penyerahan BKP/JKP
  • Saat pembayaran termin atau penyerahan sebagai tahap pengerjaan
  • Pada saat lainnya yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai Faktur Pajak elektronik ini, berikut ulasan seputar e Faktur Pajak dari Mekari Klikpajak untuk Anda, yang akan membahas eFaktur mulai dari seputar pengertian eFaktur adalah dan jenis e Faktur pajak hingga cara membuat dan melaporkannya serta regulasi terbaru terkait pembuatan Faktur Pajak kertas.

Pentingnya e-Faktur, Pengertian e Faktur & Jenis eFaktur adalah

Pengertian eFaktur adalah Faktur Pajak berupa elektronik yang dibuat melalui aplikasi Klikpajak.

Jadi, e-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak elektronik atau bukti pungutan PPN maupun PPnBM secara elektronik alias online atau daring.

Sebelum ada mekanisme Faktur Pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur, Faktur Pajak dibuat secara manual.

Namun proses penerbitan Faktur Pajak secara manual ternyata menimbulkan beberapa permasalahan.

Permasalahan ini muncul baik karena proses administrasi yang banyak dan menjadi beban bagi PKP, maupun karena adanya fraud seperti adanya:

  • Faktur Pajak fiktif
  • Nomor seri ganda
  • Penyalahgunaan faktur
  • Faktur Pajak tidak terbit atau terlambat diterbitkan
  • Hingga masalah sulitnya menelusuri penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan pihak yang tidak berwenang

Oleh karena itulah pada 2014 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memperkenalkan e-Faktur.

Kemudian mekanisme ini diwajibkan sejak 1 Juli 2016.

Hingga pembaruan sistem e-Faktur terakhir kalinya pada Oktober 2020 adalah update e-Faktur 3.0 untuk dapat membuat eFaktur.

Aplikasi eFaktur ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP dan/atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk oleh DJP.

Salah satu aplikasi pajak online mitra DJP adalah Klikpajak.id.

Tahukah? Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu update dan install e-Faktur 3.0 sendiri di perangkat kompoter Anda.

Sebab e-Faktur Klikpajak merupakan aplikasi berbasis web dengan teknologi cloud yang membuat penggunaan fitur e-Faktur tidak perlu install aplikasi.

Melalui aplikasi e-Faktur, PKP tidak perlu lagi membuat Faktur Pajak secara manual.

Selain itu, PKP juga dimudahkan karena beban administrasi Faktur Pajak menjadi lebih ringan melalui aplikasi eFaktur.

Di sisi lain, DJP pun diuntungkan karena menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan perpajakan.

e-Faktur versi Terbaru : Update eFaktur 3.1 dan eFaktur 3.2

Ingat, DJP akan terus melakukan pembaruan sistem e-Faktur untuk mengakomodir layanan perpajakan.

Sistem eFaktur terbaru setelah kewajiban update eFaktur 3.0 adalah update eFaktur 3.1 dan update eFaktur 3.2.

Selengkapnya baca di sini tentang eFaktur Terbaru Update eFaktur 3.2

eFaktur : Pengertian e Faktur, Aturan e-Faktur dan Jenis eFaktur adalah

Siapa yang Wajib Membuat Faktur Pajak di eFaktur dan Jenis eFaktur adalah?

Ingat, tidak semua Wajib Pajak harus membuat Faktur Pajak atau e-Faktur.

Pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atau eFaktur adalah wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP.

Berdasarkan Undang-Undang No.42/2009 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

Baca juga: Apa Saja Kemudahan Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran di Klikpajak?

a. Pengertian Fungsi Faktur Pajak & Manfaat e-Faktur Pajak bagi PKP

Adapun fungsi Faktur Pajak adalah:

  • Fungsi Faktur Pajak sebagai keperluan pelaporan pajak
  • Sebagai pengendalian akuntansi
  • Fungsi kontrol internal
  • Sebagai dokumen untuk perincian transaksi antara pembeli dan penjual barang/jasa kena pajak
  • Berfungsi sebagai bukti pemungutan/pemotongan PPN
  • Bukti telah dipungut/dipotong/bayar PPN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mekanisme e-Faktur Pajak memiliki beberapa manfaat dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerbitan Faktur Pajak Manual.

Tahukah? Sekarang makin praktis bayar/setor PPN terutang dengan Cara Bayar PPN Terutang Melalui Halaman SPT PPN.

Berikut adalah rincian manfaat Faktur Pajak yang diterbitkan secara elektronik bagi PKP, baik PKP Penjual maupun PKP Pembeli:

1. Pengertian Seputar Manfaat eFaktur Pajak bagi PKP Penjual

  • Keamanan identitas pribadi, karena tanda tangan basah dapat digantikan tanda tangan elektronik
  • Hemat biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen karena e-Faktur tidak harus dicetak hard copy
  • Praktis karena melalui aplikasi e-Faktur, PKP dapat membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sekaligus, sehingga meminimalisasi proses administrasi yang berulang
  • Dapat dilakukan dimana saja selama ada jaringan internet, karena PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online dan tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Baca juga Tutorial Cara Impor Faktur Pajak Masukan di Klikpajak

2. Manfaat e-Faktur Pajak bagi PKP Pembeli

  • PKP Pembeli lebih terlindung dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah dari penjual, karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code (Quick Response Code) yang dapat di-scan dengan mudah menggunakan smartphone atau gawai lainnya.
  • Hal ini dapat digunakan oleh PKP Pembeli untuk memeriksa informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya tentang kevalidan e-Faktur Pajak.

Ingin langsung kelola Faktur Pajak elektronik atau e Faktur lebih praktis karena terhubung dengan akuntansi online Mekari Jurnal?

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

b. Pengertian Jenis Faktur & Jenis eFaktur Pajak

Dalam dunia usaha, terdapat istilah Faktur Komersil yang tidak jauh berbeda dengan Faktur Pajak.

Faktur Komersil dikeluarkan untuk memberikan informasi terkait perhitungan penjualan dengan perhitungan pembayaran kemudian.

Berikut jenis-jenis Faktur Komersil tergantung fungsi diedarkannya faktur tersebut:

1. Faktur Biasa

Faktur Biasa umumnya digunakan dalam transaksi yang bersifat sederhana.

Artinya, jenis Faktur Biasa ini yang biasanya diberikan pada saat transaksi secara umum dan memiliki sistem sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau dalam transaksi jual beli barang/jasa.

Baca Juga: Penyebab Lain Munculnya ETAX 40001 pada e-Faktur & Solusinya

2. Faktur Proforma

Sedangkan Faktur Proforma adalah jenis faktur yang bersifat sementara.

Faktur Proforma ini biasanya diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan.

Artinya, Faktur Proforma ini digunakan sebagai faktur pengganti sementara karena barang yang diterima konsumen dikirimkan dengan cara bertahap atau barang belum diterima secara keseluruhan.

Setelah barang diterima secara utuh atau keseluruhan, maka Faktur Proforma ini akan diganti dengan Faktur utuh atau Faktur Biasa.

Baca juga: Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dibayarkan Perusahaan Retail

3. Faktur Konsuler

Bagaimana dengan Faktur Konsuler ini?

Faktur Konsuler adalah faktur yang dibuat khusus untuk melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor.

Jenis Faktur Konsuler ini harus memiliki legalisasi oleh pperwakilan negara tujuan pengimpor, yaitu atase perdagangan, kantor konsuler, dan kedutaan besar negara pengimpor yang berkedudukan di negara pengekspor.

Itulah jenis-jenis Faktur Komersil.

Bagaimana dengan jenis Faktur Pajak elektronik atau jenis eFaktur?

Baca juga: e-Faktur untuk Pembuatan Faktur Pajak BKP dan JKP

eFaktur : Pengertian e Faktur dan Jenis eFaktur adalah

Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Berikut adalah pemahaman dan seputar pengertian jenis-jenis eFaktur yang wajib dipahami PKP:

Secara umum Faktur Pajak digolong menjadi dua bagian yakni Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan.

Perbedaan keduanya adalah jika Faktur Keluaran harus dibuat oleh PKP penjual BKP/JKP, sedangkan Faktur Masukan merupakan Faktur Pajak yang digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan oleh PKP pembeli sebagai bukti telah dipungut/dipotong PPN.

Berikut adalah jenis-jenis eFaktur:

  • Faktur Pajak Standar
  • Faktur Pajak Gabungan
  • Faktur Pajak Sederhana
  • Faktur Pajak Cacat
  • Faktur Pajak Pengganti
  • Faktur Pajak Batal
  • Faktur Pajak Digunggung atau PPN Digunggung

Penjelasan tentang jenis e-Faktur ini, selengkapnya baca Jenis-Jenis Faktur Pajak Elektronik yang Harus Diketahui PKP

eFaktur : Pengertian e Faktur dan Jenis eFaktur adalah[ Fitur membuat Faktur Pajak yang mudah di eFaktur Klikpajak di artikel pengertian e Faktur ]

Syarat Menggunakan Aplikasi e-Faktur

Setelah mengetahui penjelasan umum tentang seputar pengertian eFaktur dan jenis eFaktur adalah, berikutnya yang perlu diketahui adalah syarat menggunakan aplikasi e-Faktur.

Setidaknya, Sobat Klikpajak harus memenuhi syarat berikut ini agar dapat menggunakan aplikasi e-Faktur:

  • Sudah punya NPWP Badan
  • WP Badan sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Memiliki Sertifikat Elektronik pajak atau Digital Sertificate e-Faktur
  • Registrasi di aplikasi e-Faktur atau memiliki akun eFaktur
  • Memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP dan NSFP tidak kedaluwarsa

Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh PKP, maka frekuensi membuat e-Faktur pun akan semakin besar.

Proses penerbitan Faktur Pajak elektronik ini dapat dilakukan secara online dengan dua cara sebagai berikut:

1. Melalui eFaktur pajak.go.id

Namun untuk dapat membuat Faktur Pajak elektronik melalui eFaktur pajak.go.id, terlebih dahulu harus melakukan donwload dan install aplikasi e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer atau laptop sendiri.

Kemudian, ketika akan melaporkan SPT Masa PPN, harus pindah platform ke e-Faktur web DJP.

Agar tidak ribet harus download dan install aplikasi eFaktur, karena harus menyesuaikan juga spesifikasi sistem operasi yang ada pada komputer, lebih simpel gunakan e-Faktur mitra resmi DJP yakni e-Faktur Klikpajak.

Baca juga Cara Membuat Faktur yang Mudah & Praktis hanya di Klikpajak

2. Melalui mitra DJP Klikpajak.id

DJP telah bekerja sama dengan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau application service provider (ASP).

Pastikan ASP yang ingin digunakan adalah ASP yang ditunjuk secara resmi oleh DJP.

Seperti yang sudah disinggung di atas, DJP menunjuk Klikpajak by Mekari sebagai ASP/PJAP mitra resmi pajak untuk mengelola perpajakan wajib pajak.

Melalui e-Faktur Klikpajak, berbagai aktivitas pajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik, lapor SPT Masa PPN, hingga bayar/setor PPN Terutang dan melakukan restitusi pajak dengan mudah hanya dalam satu platform.

Bagaimana langkah-langkah seputar kelola e-Faktur lebih mudah dan cepat tanpa install aplikasi di e-Faktur Klikpajak?

Selengkapnya baca tutorial Langkah-Langkah Cara Membuat Faktur Pajak, Lapor SPT Masa PPN dan Bayar PPN Terutang di e-Faktur.

Bahkan kelola e-Faktur lebih cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online Mekari Jurnal.

Selanjutnya, temukan di sini kemudahan kelola e-Faktur dari integrasi Klikpajak.id dengan Jurnal.id.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Ketentuan Baru: PKP Dapat Membuat Faktur Pajak Kertas jika dalam Keadaan Begini

Seperti yang sudah disebutkan di atas, dalam keadaan tertentu PKP dapat membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

Ketentuan itu jelas tertuang dalam Peraturan Dierktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Dalam Pasal 36 ayat (1) PER-03/PJ/2022 disebutkan, PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat e-faktur.

Kedaan tertentu seperti apa yang membuat PKP dapat membuat Faktur Pajak kertas?

PKP dapat membuat Faktur Pajak kertas apabaila:

  • Terjadi peperangan
  • Kerusuhan
  • Revolusi
  • Bencana alam
  • Pemogokan
  • Kebakaran
  • Sebab lain di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Bentuk dan ukuran Faktur Pajak berbentuk kertas dibuat menggunakan format seperti berikut:

Sedangkan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP dalam Faktur Pajak kertas sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP pada eFaktur.

Faktur Pajak kertas ini dibuat paling sedikit untuk:’

  • Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP
  • Arsip PKP yang membuat Faktur Pajak

Bagaimana jika ingin melakukan pembetulan Faktur Pajak kertas?

Faktur Pajak kertas yang dibuat PKP karena dalam keadaan tertentu tersebut dapat dilakukan pembetulan atau penggantian.

Bagaimana jika keadaan tertentu itu sudah berakhir?

Dalam hal keadaan tertentu itu sudah ditetapkan berakhir oleh DJP, maka PKP wajib merekam data Faktur Pajak kertas yang sudah dibuat itu dan diunggah (upload) ke DJP menggunakan aplikasi e-Faktur.

Faktur Pajak kertas yang diunggah melalui eFaktur tersebut harus dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari DJP.

Begitu juga dengan Faktur Pajak kertas yang sebelumnya telah dibatalkan, maka dapa saat keadaan tertentu sudah berakhir, maka PKP harus merekam Faktur Pajak kertas yang dibatalkan itu ke aplikasi e-Faktur.

Nah, di atas adalah penjelasan tentanng eFaktur, seputar Pengertian e Faktur adalah serta Jenis eFaktur bagi PKP dan ketentuan pembuatan Faktur Pajak kertas bagi PKP. Semoga bisa bermanfaat!

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED13 May 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: