PPN Masukan dan Keluaran serta Contoh Perhitungannya

PPN Masukan dan Keluaran adalah komponen dalam perhitungan PPN Terutang dalam mengelola Faktur Pajak. Temukan contoh perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran di sini.

Ketentuan perhitungan PPN masukan dan keluaran dalam laporan keuangan diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar dapat berfungsi dengan baik dan benar.

Seperti diketahui, salah satu fungsi VAT in atau Faktur Pajak Masukan adalah bisa digunakan untuk pengkreditan Pajak Masukan dari hasil pengurangan dengan PPN Keluaran.

Untuk memenuhi kewajiban atas PPN yang dipungut, sebagai PKP wajib memahami cara menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk dibayarkan ke kas negara atau dilakukan pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan adalah pajak yang dikenakan atas transaksi atau jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang berada di wilayah kepabeanan Indonesia.

Dalam dunia bisnis, khususnya yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu sudah tidak asing dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN maupun katentuan Pajak Masukan ( VAT in ).

Begitu juga dengan PPN Keluaran ( VAT out) karena Faktur Pajak Keluaran adalah bagian dari transaksi perpajakan perusahaan.

Karena ada dua pihak dalam transaksi, yakni penjual dan pembeli, maka terdapat dua jenis perhitungan PPN, yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran atau biasa disebut Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Faktur Pajak.

Perbedaan keduanya yakni Pajak Masukan digunakan sebagai pajak atas pembelian barang/jasa kena pajak, sedangkan Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak atas penjualan barang/jasa kena pajak.

Selain itu, keduanya memiliki dokumen resmi dan sah untuk mencatat semua transaksi, hanya saja untuk sistem pengelolaan dokumennya terbilang cukup berbeda.

Jika Faktur PPN Masukan adalah dikelola pada saat PKP Pembeli menerima atau membeli barang/jasa kena pajak, sedangkan Faktur PPN Keluaran adalah dikelola pada saat PKP Penjual menyerahkan atau menjual barang/jasa.

Lebih jelasnya, simak pembahasan keduanya lengkap dengan contoh soal PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam akuntansi pajak di bawah ini.

Nnamun sebelum itu Mekari Klikpajak akan kembali mengingatkan Anda pentingnya kelola pajak bisnis seperti mengelola PPN Masukan dan Keluaran dalam laporan keuangan bisnis yang efektif dan efisien.

Sehingga urusan perpajakan perusahaan dapat membantu kinerja usaha lebih baik lagi.

“Serahkan semua urusan perpajakan dan keuangan perusahaan melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Anda secara optimal.”

Kelola Faktur Pajak dengan Menarik Data secara Otomatis dalam Laporan Keuangan Online Hanya dengan Aplikasi e-Faktur API Klikpajak. Coba Sekarang, Gratis!

Pengertian hingga Perbedaan Faktur Pajak PPN Masukan ( VAT in ) dan Keluaran

Apa itu PPN Masukan (PPN income) dan bedanya dengan PPN Keluaran (PPN outcome)?

PPN Masukan ( VAT in / PPN income ) atau Faktur Pajak Masukan adalah digunakan oleh PKP Pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya.

PPN Masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak. Mari berkenalan lebih dekat dengan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Sedangkan PPN outcome atau PPN Keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terdapat pada Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh PKP saat menyerahan atau menjual barang/jasa kena PPN atau PPnBM.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan ke kas negara.

Jadi, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka akan terjadi PPN Terutang kurang bayar, sehingga PKP wajib menyetorkan ke negara.

Bahkan PPN Masukan tersebut justru dapat dikompensasikan atau dikreditkan ke masa pajak berikutnya oleh PKP, jika ternyata nilai pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.

Baca Juga: Perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran serta Contoh

Kaitannya PPN dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Seperti yang sudah disinggung di atas, Pajak Masukan berkaitan erat dengan yang namanya Pajak Pertambahan Nilai.

Sehingga pengertian PPN dalam Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh PKP atas:

  • Pemperolahan/pembelian barang/jasa kena pajak.
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean
  • Impor BKP dalam Masa Pajak tertentu.

Sedangkan pengertian PPN dalam Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang dipungut PKP saat:

  • Menyerahkan/menjual barang/jasa kena pajak
  • Ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud
  • Ekspor jasa kena pajak

Apa itu PPN Masukan dan PPN Keluaran, sederhananya begini:

a. PPN Masukan adalah timbul pada saat membeli barang maupun jasa.

b. PPN Keluaran adalah timbul pada saat menjual barang maupun jasa.

Setiap akhir bulan berikutnya, PPN Keluaran tersebut akan dikurangi dengan PPN Masukan.

Jika PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka selisihnya harus disetor ke negasa.

Sebaliknya, jika PPN Masukan lebih besar dibanding PPN Keluaran, maka selisihnya bisa digunakan untuk melunasi PPN terutang pada priode berikutnya atau diajukan restitusi PPN.

Contoh Faktur Pajak Masukan atau PPN Masukan ( VAT in )

Karakteristik Pajak Masukan dan Karakteristik Pajak Keluaran adalah?

Karakteristik yang dapat dilihat dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah pengkreditan pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka PPN Terutang wajib disetorkan ke kas negara.

Karakteristik Pajak keluaran dapat diperhatikan dari pengenaan PPN ini pada objek kena pajak yang diawali dengan penetapan tarif barang terlebih dahulu, setelah itu dipungut pajaknya atau dipotong PPN oleh PKP penjual.

Pemungutan barang/jasa kena pajak berupa Faktur Pajak Keluaran tersebut dapat dikreditkan dalam kurun waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir.

Pencatatan Transaksi Pajak Masukan ( VAT in ) dan Keluaran ( VAT out )

Pencatatan transaksi Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran dilakukan dalam Faktur Pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur Pajak.

Setidaknya, Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus mencantumkan detail Nomor Seri Faktur Pajak ( NSFP ) yang dikeluarkan oleh DJP dan informasi nama serta jumlah atau nilai barang yang ditransaksikan maupun NPWP atau identitas PKP.

Transaksi dalam Faktur Pajak harus dilaporkan setiap masa pajak dengan menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Fakktur.

Baca juga: NSFP Berlaku Setahun. Ini Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak

Contoh Jurnal untuk PPN dalam Pengelolaan Pajak Masukan dan VAT Out

PKP A pada tahun 2022, PPN terdapat selisih antar data yang ada di sistem dengan data pada dokumen hardcopy.

Misalnya, selisih data PPN tersebut yakni Rp2o.000.000 pada sistem, sedangkan berdasarkan dokumen hardcopy sebesar Rp18.000.000. Maka ada selisih 2.000.000.

Kemudian jurnal untuk mencatat PPN dalam akuntansi pajak sebagai berikut:

A. Mencatat PPN atas Pembelian (Pajak Masukan)

  • Pembelian = xxx
  • PPN Masukan / VAT in = xxx
  • Utang dagang = xxx

B. Mencatat PPN atas Penjualan (Pajak Keluaran)

  • Kas/piutang = xxx
  • Penjualan = xxx
  • PPN Keluaran / VAT out = xxx

C. Penyesuaian Perhitungan PPN atau VAT in dan VAT out

  • PPN out = xxx
  • PPN in = xxx
  • Hitung PPN Terutang (kurang bayar) = xxx —> apabila PPN masukan lebih kecil dari pengeluaran

Karena data pada komputer utang PPN Rp20.000.000 sedangkan yang tercatat pada hardcopy Rp18.000.000, maka otomatis yang dilaporkan ke utang pajak adalah Rp18.000.000.

D. Penyesuian di Sistem

  • Utang pajak = 2.000.000
  • PPN out = 2.000.000

Ketentuan Perhitungan PPN

Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian karakteristik Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, maka PPN harus dihitung untuk mengetahui pajak terutang maupun dapat digunakan untuk kompenasi pajak.

Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim, bilamana nilai dari PPN dalam Faktur Pajak Masukan lebih besar daripada nilai PPN dalam Faktur Pajak Keluaran.

Di sisi lain, PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ( UU PPN ).

Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-Faktur juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Intinya, penghitungan PPN Masukan atau VAT in adalah dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP.

Sedangkan, PPN Keluaran dalam Faktur Pajak Keluaran adalah dilakukan penghitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP.

Kedua penghitungan ini akan sama-sama dilaporkan pada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya melalui rekonsiliasi Pajak Masukan dan rekonsiliasi Pajak Keluaran.

Contoh Faktur Pajak Keluaran atau PPN Keluaran ( VAT out )

Kaitan Faktur Pajak Masukan ( VAT in ) dan Keluaran dalam Sistem Pengkreditan

Sebelumnya telah dijelaskan sekilas mengenai Faktur Pajak. Ini merupakan dokumen penting setiap kali PKP melakukan transaksi terkait Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Isinya adalah detail transaksi yang terjadi, mulai dari identitas kedua belah pihak, komoditas yang diperjualbelikan, PPN dan PPnBM ( Pajak Penjualan atas Barang Mewah ) yang menjadi kewajiban, serta info detail lainnya.

Jadi, untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak, Sobat Klikpajak harus dikukuhkan menjadi PKP terlebih dahulu.

Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Laporan pajak yang menggunakan Faktur Pajak Keluaran disampaikan PKP Penjual pada DJP setelah transaksi dilakukan.

Kemudian, Faktur Pajak Masukan yang dimiliki PKP Pembeli untuk diverifikasi nilainya dengan dibandingkan pada Faktur Pajak Keluaran.

Dalam penghitungan PPN Terutang, bila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak ini, akan diselesaikan dengan apa yang disebut Kredit Pajak.

Kredit pajak sendiri berarti penyelesaian selisih Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi antara kedua faktur pajak yang dilaporkan.

Hal ini bukanlah pelanggaran hukum perpajakan, namun sebuah kewajaran.

Nantinya, selisih ini dapat diselesaikan dengan pembayaran kekurangan pajak (jika pajak masukan lebih kecil) atau klaim pajak atau kompensasi pajak (jika pajak masukan lebih besar).

Pembayaran kekurangan pajak bisa dilakukan pada periode selanjutnya untuk menutup jumlah kekurangan yang ada.

Sedangkan ketika VAT in atau Pajak Masukan lebih besar, maka PKP dapat melakukan klaim, dan nantinya jumlah kelebihan bayar akan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak pada periode berikutnya.

Ini yang disebut sebagai kompensasi pajak yang bisa diterima oleh PKP.

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan Pasal 9 UU PPN, pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini dilakukan pada masa pajak yang sama.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Jika dalam suatu Masa Pajak, PKP disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Apabila PKP disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Ketika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut belum dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya.

Batas waktu pengkreditan Pajak Masukan maksimal 3 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Jika ternyata PKP belum melakukan produksi, sehingga belum ada penyerahan barang kena pajak terutang, maka Pajak Masukan dari impor/perolehan barang kena pajak tersebut dapat dikreditkan.

Selengkapnya tentang ketentuan pengkreditan pajak masukan atau PPN masukan baca di sini.

Apakah PPN Masukan Masa Pajak tidak sama bisa dikreditkan?

Seperti yang sudah ditetapkan dalam UU PPN bahwa pengkreditan PPN Masukan dilakukan pada masa pajak yang sama.

Apakah tidak dapat mengkreditkan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama?

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, bawah pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya.

Pajak Masukan beda masa pajak tersebut dapat dilakukan pengkreditan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat e-Faktur dibuat.

Pengkreditan PPN Masukan beda masa pajak ini harus dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN.

Contoh kasus:

PT AAA adalah PKP di sektor usaha tekstil, pada tanggal 9 Juli 2022 melakukan transaksi pembelian bahan baku tekstil (BKP) dari PT BBB yang juga PKP.

Atas transaksi tersebut, PT BBB menerbitkan eFaktur pada saat transaksi tersebut dilakukan. Namun eFaktur tersebut baru diterima PT AAA pada 16 November 2022.

Sementara itu PT AAA telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, dan September 2022.

Tapi PT AAA belum menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2022 dan ia belum membebankan sebagai biaya serta tidak menambahkan Pajak Masukan tersebut ke dalam harga perolehan barang kena pajak.

Maka, eFaktur tertanggal 9 Juli 2022 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh PT AAA melalui pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, atau September 2022.

Pengkreditan Pajak Masukan tersebut juga dapat dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPN untu Masa Pajak Oktober 2022.

Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Tidak semua PPN Masukan dapat dikreditkan atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya.

Berikut transaksi yang membuat pajak masukan yang diperoleh wajib pajak tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009:

  1. Perolehan barang dan jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  2. Perolehan barang dan jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha
  3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi sedan dan station wagon (kecuali barang dagangan atau disewakan)
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean sebelum pengusaha dikukuhan sebagai PKP
  5. Perolehan barang dan jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria. Contoh, tidak mencantumkan identitas secara lengkap seperti nama, alamat, dan NPWP pembeli barang dan jasa
  6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah diatur DJP mengenai penetapan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  7. Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya ditagih melalui penerbitan ketetapan pajak
  8. Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan
  9. Perolehan BKP selain barang modal dan/atau JKP sebelum PKP berproduksi.

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

Baca Juga: Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!

PPN Masukan dan Keluaran dalam Laporan Keuangan

Faktur Pajak dikelola dari invoice yang dibuat saat adanya transaksi jual beli barang maupun jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

Untuk itulah pengelolaan PPN masukan dan keluaran dalam laporan keuangan selalu diperlukan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam akuntansi perpajakan bagi PKP.

Sebelum melaporkan dan menyetorkan PPN, PKP harus melakukan rekonsiliasi pajak, yakni menghitung pajak masukan dan pajak keluaran yang ada di dalam laporan keluaran dengan yang ada di database eFaktur.

Sehingga laporan keuangan atau akuntansi merupakan bagian dari cara mengelola PPN Masukan dan Keluaran bagi setiap PKP.

Begini langkah-langkah rekonsiliasi pajak masukan dan pajak keluaran:

Serba-serbi Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak

Berikut hal yang perlu Anda pahami.

PPN terutang Dibayarkan Oleh Pengusaha Kena Pajak

Sebelum memutuskan untuk menyisihkan uang menjadi pengusaha yang wajib menyetorkan PPN ke negara, Anda wajib memahami kriteria PKP.

Sebagaimana PPh yang mengenal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), terdapat kriteria yang wajib dipenuhi agar perusahaan Anda boleh mendaftarkan diri sebagai PKP.

Dalam ketentuan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, perusahaan Anda dapat ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualan atau omzet mencapai lebih dari Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Jika total transaksi penjualan perusahaan yang Anda kelola tidak mencapai jumlah tersebut, Anda boleh saja mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Pajak Keluaran pada dasarnya merupakan utang kepada negara yang harus dibayarkan oleh PKP.

Untuk pembayaran sebaiknya memang dilakukan ketika usaha Anda sudah dikukuhkan secara resmi sebagai PKP.

Selain ketentuan perihal minimal omzet dalam setahun, Anda juga harus melewati survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Dokumen serta syarat pengajuan atau pengukuhan PKP juga wajib Anda lengkapi.

Sebagai Komponen PPN dalam Penyetoran PKP

Dapat dikatakan pajak ini sebagai salah satu komponen penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh PKP setiap bulan.

Dengan kata lain, Pajak Keluaran dapat pula disebut sebagai pajak objektif.

Cara menghitung PPN Keluaran senantiasa beriringan dengan Pajak Masukan.

Hal ini tidak lepas dari posisi Pajak Keluaran sebagai salah satu komponen penghitungan PPN terutang seperti yang sudah disinggung di atas.

Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka akan terjadi PPN Terutang kurang bayara, sehingga PKP wajib membayarkan selisihnya ke Kas Negara.

Sementara saat nominal Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, kelebihan setoran dapat dijadikan sebagai kompensasi pada masa pembayaran pajak berikutnya.

Dengan kata lain, pajak ini berfungsi sebagai sarana pengkreditan atau pengurangan pajak.

Hal  tersebut karena barang yang dibeli oleh PKP akan kembali dijual ke konsumen di kemudian hari.

Pengkreditan dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak masa pajak berakhir.

Waktu tersebut membuat PKP cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah atau PPN Keluaran adalahIlustrasi pengertian cara menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah

Baca Juga : Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Contoh Soal dan Jawaban Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran

Seperti dijelaskan di atas bahwa pajak masukan dan pajak keluaran merupakan duah hal yang berbeda namun satu kesatuan dalam transaksi barang maupun jasa kena pajak yang harus dikelola dalam bentuk Faktur Pajak.

Jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran?

Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda?

Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP?

Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan pengertian cara menghitung pajak masukan dan keluaran di bawah ini.

a. Cara Menghitung PPN Keluaran

Ketentuan tarif untuk sistem pajak ini juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 11%.

Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama.

Berikut ini adalah contoh cara menghitung PPN Keluaran atau pajak keluaran.

Penghitungan PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual.

(1) Contoh Penghitungan Pajak Keluaran

Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor.

Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022, dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000.

Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut?

Jawab:

= Harga satuan layar monitor Rp4.500.000
= Jumlah layar monitor terjual 50 unit
= Total penjualannya 50 x Rp4.500.000 = Rp225.000.000

Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi.

Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 11% x Rp225.000.000 = Rp24.750.000.

Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah Rp24.750.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut.

(2) Contoh Penghitungan Pajak Keluaran

Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN.

PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017.

Pada  5 Mei 2022, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Rp300.000.00. Tarif PPN adalah sebesar 11%.

Pajak Keluaran= 11% x Rp300.000 = Rp33.000

Nominal Rp30,000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2022.

Kemudian, pada 9 Mei 2022, PT FGH melakukan pembelian barang dari PT XYZ (PKP) sebagai persediaan dagangan.

Harga beli barang adalah sebesar Rp500,000,00 dengan tarif PPN sebesar 11%.

Pajak Masukan= 11% x Rp500.000

Pajak Masukan= Rp55.000

Nominal Rp55.000 merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh PT FGH.

Berdasarkan contoh diatas, besarnya selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT FGH adalah Rp22.000.

Nominal PPN Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan.

Selisih ini dapat dijadikan sebagai kompensasi PT FGH pada masa pembayaran pajak selanjutnya.

Baca juga: Cara Upload Pajak Masukan di eFaktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

b. Cara Menghitung PPN Masukan

Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian dan mencari selisih antara pajak PPN Masukan dan Keluaran.

Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya.

Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

(1) Contoh cara menghitung PPN Masukan (PPN Kurang Bayar)

Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2022.

Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. September 2022, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Pak Jak adalah Rp50.000.000, sedangkan PPN Masukannya sebesar Rp35.000.000.

Maka pada bulan Maret, Pak Jak memiliki selisih sebesar Rp15.000.000.

Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

2. Pada Oktober 2022, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar Rp60.000.000, sedangkan PPN masukannya sebesar Rp72.000.000.

Maka periode Oktober, Pak Jak memiliki selisih sebesar Rp12.000.000 yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

3. Periode November 2022, PPN Keluaran adalah sebesar Rp57.000.000, sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Rp42.000.000.

Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

  • Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 + Rp15.000.000 = Rp27.000.000.
  • Total PPN lebih bayar adalah Rp12.000.000 sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah Rp27.000.000 – Rp12.000.000 = Rp15.000.000.
  • Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan.

(2) Contoh cara menghitung PPN Masukan (PPN Lebih Bayar dan bisa digunakan untuk pengkreditan pajak masukan)

Selengkapnya untuk mengetahui detail contoh perhitungan pajak masukana dan keluaran nihil hingga lebih bayar yang dapat digunakan untuk mengkreditkan PPN Masukan, baca di bawah ini:

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Cara Mudah Kelola Faktur Masukan ( VAT in ) dan Keluaran ( VAT out )

Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai pengertian hingga perhitungan pajak PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Anda yang berstatus PKP.

Tentu, penghitungan ini bisa dilakukan secara mandiri, sebab sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment.

Agar lebih mudah melakukan pengelolaan PPN Masukan dan Keluaran, mulai dari menghitug Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Anda bisa gunakan e-Faktur Klikpajak.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN tersebut.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT, maka untuk pelaporan PPN Online wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Mekari Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Terbaru, DJP kembali memperbarui sistem e-Faktur yakni update eFaktur 3.1 untuk mengakomodir penambahan fitur tambahan pengelolaan Faktur Pajak dan update eFaktur 3.2 untuk penyesuaian kenaikan tarif PPN 11% mulai April 2022.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya dan update eFaktur 3.1 juga update eFaktur 3.2 otomatis?

Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Melalui e-Faktur

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP Mekari Klikpajak?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kenapa kelola eFaktur lebih mudah di Klikpajak?

Nah, pengertian, cara hitung Faktur Pajak dalam PPN masukan dan keluaran terbaru adalah sebagaimana telah diulas diatas.

Perlu diketahui juga, lewat Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Mekari Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Bahkan eFaktur Klikpajak sudah dilengkapi dengan sistem API (Application Programming Interface), sehingga proses pengelolaan e-Faktur lebih simpel, mudah dan cepat.

Urus pajak lainnya lebih memang cepat dengan fitur lengkap Mekari Klikpajak, untuk fitur Klikpajak selengkapnya baca di sini.

Lihat juga beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur di e-Faktur 3.0
  4. Apa Saja Kemudahan Cara Membuat Faktur Di Efaktur Klikpajak

Anda juga bisa baca artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya di klikpajak seperti di bawah ini:

Itulah penjelasan tentang apa itu PPN Masukan dan keluaran dalam akunatnsi serta cara mengelolanya. Semoga dapat membantu Anda!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED15 Sep 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: