Pengertian, Cara Hitung Faktur Pajak dalam PPN Masukan Dan Keluaran

Pengertian, cara hitung Faktur Pajak dalam PPN masukan dan keluaran terbaru adalah sebagai berikut akan diulas blog Mekari Klikpajak! Simak sampai selesai penjelasanya.

Seperti telah diketahui, Faktur Pajak Masukan adalah bagian dari komponen pengkreditan Pajak Masukan yang dikurangkan dari Faktur Pajak Keluaran dan biasanya juga disebut VAT in.

Untuk memenuhi kewajiban atas PPN yang dipungut, sebagai PKP wajib memahami cara menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk dibayarkan ke kas negara atau dilakukan pengkreditan Pajak Masukan adalah pajak yang dikenakan atas transaksi atau jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berada di wilayah kepabeanan Indonesia.

Dalam dunia bisnis, khususnya yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu sudah tidak asing dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN maupun katentuan Pajak Masukan ( VAT in ), juga mengenai Faktur Pajak Keluaran adalah bagian dari transaksi perpajakan perusahaan.

Karena terdapat dua pihak dalam transaksi, yakni penjual dan pembeli, maka terdapat dua jenis perhitungan PPN, yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran atau biasa disebut Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Faktur Pajak.

Keduanya memiliki perbedaan, yang mana Pajak Masukan digunakan sebagai pajak atas pembelian barang/jasa kena pajak sedangkan Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak atas penjualan barang/jasa kena pajak.

Selain itu, keduanya memiliki dokumen resmi dan sah untuk mencatat semua transaksi, hanya saja untuk sistem penerbitan dokumennya terbilang cukup berbeda.

Jika Faktur Pajak Masukan adalah diterbitkan oleh PKP lawan transaksi saat membeli barang/jasa, sedangkan Faktur Pajak Keluaran adalah diterbitkan oleh PKP yang bersangkutan saat menjual barang/jasa.

Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan keduanya lengkap dengan contoh soal PPN Masukan dan Keluaran dan jurnaldi bawah ini, namun sebelum itu Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien.

Sehingga urusan perpajakan perusahaan dapat membantu kinerja usaha lebih baik lagi.

“Serahkan semua urusan perpajakan dan keuangan perusahaan melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Anda secara optimal.”

Pengertian Hingga Perbedaan Faktur Pajak PPn Masukan ( VAT in ) dan Keluaran

PPN Masukan ( VAT in ) atau Faktur Pajak Masukan adalah digunakan oleh PKP Pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya.

PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak. Mari berkenalan lebih dekat dengan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Sedangkan PPN Keluaran atau Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP saat menyerahan atau menjual barang/jassa kena PPN atau PPnBM.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan ke kas negara.

Bagaimana cara menghitung PPN Terutang? Terus simak ulasannya berikut ini.

Kaitannya PPN dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Tentu saja, Pajak Masukan berkaitan erat dengan yang namanya Pajak Pertambahan Nilai.

Jadi pengertian PPN dalam Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh PKP atas:

  • Pemperolahan/pembelian barang/jasa kena pajak.
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean
  • Impor BKP dalam Masa Pajak tertentu.

Sedangkan pengertian PPN dalam Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang dipungut PKP saat:

  • Menyerahkan/menjual barang/jasa kena pajak
  • Ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud
  • Ekspor jasa kena pajak

Karakteristik Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah Berikut

Karakteristik yang dapat dilihat dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah pengkredita pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka PPN Terutang wajib disetorkan ke kas negara.

Karakteristik Pajak keluaran dapat diperhatikan dari pengenaan PPN ini pada objek kena pajak yang diawali dengan penetapan tarif barang terlebih dahulu, setelah itu dipungut pajaknya atau dipotong PPN oleh PKP penjual.

Pemungutan barang/jasa kena pajak berupa Faktur Pajak Keluaran tersebut dapat dikreditkan dalam kurun waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir.

Pencatatan Transaksi Pajak Masukan ( VAT in ) dan Pajak Keluaran (VAT out)

Pencatatan transaksi Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran dilakukan dalam Faktur Pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur Pajak.

Setidaknya, Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus mencantumkan detail Nomor Seri Faktur Pajak ( NSFP ) yang dikeluarkan oleh DJP dan informasi nama serta jumlah atau nilai barang yang ditransaksikan maupun NPWP atau identitas PKP.

Transaksi dalam Faktur Pajak harus dilaporkan setiap masa pajak dengan menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Fakktur.

Baca juga: NSFP Berlaku Setahun. Ini Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak

Ketentuan Perhitungan PPN

Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian karakteristik Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, maka PPN harus dihitung untuk mengetahui pajak terutang maupun dapat digunakan untuk kompenasi pajak.

Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim, bilamana nilai dari PPN dalam Faktur Pajak Masukan lebih besar daripada nilai PPN dalam Faktur Pajak Keluaran.

Di sisi lain, PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ( UU PPN ).

Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-Faktur juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Intinya, penghitungan PPN Masukan atau VAT in adalah dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP.

Sedangkan, PPN Keluaran dalam Faktur Pajak Keluaran adalah dilakukan penghitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP.

Kedua penghitungan ini akan sama-sama dilaporkan pada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya melalui rekonsiliasi Pajak Masukan dan rekonsiliasi Pajak Keluaran.

Kaitan Faktur Pajak Masukan ( VAT in ) dan Faktur Pajak Keluaran dalam Sistem Pengkreditan Pajak Masukan adalah

Sebelumnya telah dijelaskan sekilas mengenai Faktur Pajak. Ini merupakan dokumen penting setiap kali PKP melakukan transaksi terkait Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Isinya adalah detail transaksi yang terjadi, mulai dari identitas kedua belah pihak, komoditas yang diperjualbelikan, PPN dan PPnBM ( Pajak Penjualan atas Barang Mewah ) yang menjadi kewajiban, serta info detail lainnya.

Jadi, untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak, Sobat Klikpajak harus dikukuhkan menjadi PKP terlebih dahulu.

Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Laporan pajak yang menggunakan Faktur Pajak Keluaran disampaikan PKP Penjual pada DJP setelah transaksi dilakukan.

Kemudian, Faktur Pajak Masukan yang dimiliki PKP Pembeli untuk diverifikasi nilainya dengan dibandingkan pada Faktur Pajak Keluaran.

Dalam penghitungan PPN Terutang, bila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak ini, akan diselesaikan dengan apa yang disebut Kredit Pajak.

Kredit pajak sendiri berarti penyelesaian selisih Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi antara kedua faktur pajak yang dilaporkan.

Hal ini bukanlah pelanggaran hukum perpajakan, namun sebuah kewajaran.

Nantinya, selisih ini dapat diselesaikan dengan pembayaran kekurangan pajak (jika pajak masukan lebih kecil) atau klaim pajak atau kompensasi pajak (jika pajak masukan lebih besar).

Pembayaran kekurangan pajak bisa dilakukan pada periode selanjutnya untuk menutup jumlah kekurangan yang ada.

Sedangkan ketika VAT in atau Pajak Masukan lebih besar, maka PKP dapat melakukan klaim, dan nantinya jumlah kelebihan bayar akan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak pada periode berikutnya.

Ini yang disebut sebagai kompensasi pajak yang bisa diterima oleh PKP.

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini dilakukan pada masa pajak yang sama.

Ketika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut belum dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya.

Batas waktu pengkreditan Pajak Masukan maksimal 3 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Jika ternyata PKP belum melakukan produksi, sehingga belum ada penyerahan barang kena pajak terutang, maka Pajak Masukan dari impor/perolehan barang kena pajak tersebut dapat dikreditkan.

Serba-Serbi Pajak Keluaran Bagi Pengusaha Kena Pajak

Berikut hal yang perlu Anda pahami.

Dibayarkan Oleh Pengusaha Kena Pajak

Sebelum memutuskan untuk menyisihkan uang untuk pembayaran Pajak Keluaran, Anda wajib memahami kriteria PKP.

Sebagaimana PPh yang mengenal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), terdapat kriteria yang wajib dipenuhi agar perusahaan Anda boleh mendaftarkan diri sebagai PKP.

Dalam ketentuan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, perusahaan Anda dapat ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualan atau omzet mencapai lebih dari Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Jika total transaksi penjualan perusahaan yang Anda kelola tidak mencapai jumlah tersebut, Anda boleh saja mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Pajak Keluaran pada dasarnya merupakan utang kepada negara yang harus dibayarkan oleh PKP.

Untuk pembayaran sebaiknya memang dilakukan ketika usaha Anda sudah dikukuhkan secara resmi sebagai PKP.

Selain ketentuan perihal minimal omzet dalam setahun, Anda juga harus melewati survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Dokumen serta syarat pengajuan atau pengukuhan PKP juga wajib Anda lengkapi.

Sebagai Komponen PPN dalam Penyetoran PKP

Dapat dikatakan pajak ini sebagai salah satu komponen penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh PKP setiap bulan.

Dengan kata lain, Pajak Keluaran dapat pula disebut sebagai pajak objektif.

Cara menghitung PPN Keluaran senantiasa beriringan dengan Pajak Masukan.

Hal ini tidak lepas dari posisi Pajak Keluaran sebagai salah satu komponen penghitungan PPN.

Ketika nominal pajak lebih besar daripada Pajak Masukan, PKP wajib membayarkan selisihnya ke Kas Negara.

Sementara saat nominal Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, kelebihan setoran dapat dijadikan sebagai kompensasi pada masa pembayaran pajak berikutnya.

Dengan kata lain, pajak ini berfungsi sebagai sarana pengkreditan atau pengurangan pajak.

Hal  tersebut karena barang yang dibeli oleh PKP akan kembali dijual ke konsumen di kemudian hari.

Pengkreditan dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak masa pajak berakhir.

Waktu tersebut membuat PKP cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah atau PPN Keluaran adalahIlustrasi pengertian cara menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah

Baca Juga : Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Contoh Perhitungan PPN Masukan Dan Keluaran

Lalu jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran?

Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda?

Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP?

Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan pengertian cara menghitung pajak masukan dan keluaran di bawah ini.

a. Cara Menghitung Pajak Keluaran

Berikut ini adalah contoh cara menghitung PPN Keluaran atau pajak keluaran adalah PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual.

Contoh Penghitungan Pajak Keluaran 1:

Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor.

Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini, dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000.

Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut?

Jawab:

= Harga satuan layar monitor Rp4.500.000
= Jumlah layar monitor terjual 50 unit
= Total penjualannya 50 x Rp4.500.000 = Rp225.000.000
Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi
Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 10% x Rp225.000.000 = Rp22.500.000

Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah Rp22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut.

Contoh Penghitungan Pajak Keluaran 2:

Ketentuan tarif untuk sistem pajak ini juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 10%. Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama.

Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN.

PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017.

Pada  5 Mei 2017, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Rp300.000.00. Tarif PPN adalah sebesar 10%.

Pajak Keluaran= 10% x Rp300.000.00 = Rp30.000.00

Nominal Rp30,000,00 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2017.

Kemudian, pada 9 Mei 2017, PT FGH melakukan pembelian barang dari PT XYZ (PKP) sebagai persediaan dagangan.

Harga beli barang adalah sebesar Rp500,000,00 dengan tarif PPN sebesar 10%.

Pajak Masukan= 10% x Rp500.000.00

Pajak Masukan= Rp50.000.00

Nominal Rp50.000.00 merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh PT FGH.

Berdasarkan contoh diatas, besarnya selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT FGH adalah Rp20.000.00

Nominal PPN Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan.

Selisih ini dapat dijadikan sebagai kompensasi PT FGH pada masa pembayaran pajak selanjutnya.

Baca juga: Cara Upload Pajak Masukan di eFaktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

b. Perhitungan PPN Masukan atau Faktur Pajak Masukan adalah

Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian dan mencari selisih antara pajak PPN Masukan dan Keluaran.

Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya.

Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Contoh cara menghitung PPN Masukan:

Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021.

Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya, adalah sebagai berikut:

1. Maret 2021, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Pak Jak adalah Rp50.000.000, sedangkan PPN Masukannya sebesar Rp35.000.000.

Maka pada bulan Maret, Pak Kelik memiliki selisih sebesar Rp15.000.000.

Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

2. Pada April 2021, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar Rp60.000.000, sedangkan PPN masukannya sebesar Rp72.000.000.

Maka periode April, Pak Jak memiliki selisih sebesar Rp12.000.000 yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

3. Periode Mei 2021, PPN Keluaran adalah sebesar Rp57.000.000, sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Rp42.000.000.

Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

  • Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 + Rp15.000.000 = Rp27.000.000.
  • Total PPN lebih bayar adalah Rp12.000.000 sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah Rp27.000.000 – Rp12.000.000 = Rp15.000.000.
  • Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Sobat Klikpajak juga dapat melihat contoh Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil disini.

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

Cara Mudah Kelola Faktur Pajak Masukan ( VAT in ) dan Faktur Pajak PPn Keluaran

Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai pengertian hingga perhitungan pajak PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Sobat Klikpajak yang berstatus PKP.

Tentu, penghitungan ini bisa dilakukan secara mandiri, sebab sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment.

Agar lebih mudah melakukan pengelolaan PPN Masukan dan Keluaran, mulai dari menghitug Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Anda bisa gunakan e-Faktur Klikpajak.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN tersebut.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT, maka untuk pelaporan PPN Online wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Mekari Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Terbaru, DJP kembali memperbarui sistem e-Faktur yakni update eFaktur 3.1 untuk mengakomodir penambahan fitur tambahan pengelolaan Faktur Pajak dan update eFaktur 3.2 untuk penyesuaian kenaikan tarif PPN 11% mulai April 2022.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya dan update eFaktur 3.1 juga update eFaktur 3.2 otomatis?

Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Melalui e-Faktur

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Nah, pengertian, cara hitung Faktur Pajak dalam PPN masukan dan keluaran terbaru adalah sebagaimana telah diulas diatas.

Perlu diketahui juga, lewat Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Mekari Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Urus pajak lainnya lebih memang cepat dengan fitur lengkap Mekari Klikpajak, untuk fitur Klikpajak selengkapnya baca di sini.

Cara hitung VAT in Faktur Pajak Masukan Adalah dan Faktur Pajak Keluaran untuk pengkreditan pajak masukan

Lihat juga beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur di e-Faktur 3.0
  4. Apa Saja Kemudahan Cara Membuat Faktur Di Efaktur Klikpajak

Anda juga bisa baca artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya di klikpajak seperti dibawah ini:

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP Mekari Klikpajak?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED06 May 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: