Cara Menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran, PKP Wajib Paham

Agar dalam memenuhi kewajiban atas PPN yang dipungut dan disetor ke kas negara, sebagai PKP wajib memahami cara menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah. Sudah tahu apa itu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran? Klikpajak by Mekari akan mengulas penjelasan PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah dan perhitungan pajak keluaran adalah yang harus diketahui setiap PKP.

Dalam dunia bisnis, khususnya untuk Sobat Klikpajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu sudah tidak asing dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN maupun katentuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta yang dimaksud PPN keluaran adalah juga pajak keluaran adalah bagian dari transaksi perpajakan perusahaan.

Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berada di wilayah kepabeanan Indonesia.

Karena terdapat dua pihak dalam transaksi, yakni penjual dan pembeli, maka terdapat dua jenis perhitungan PPN, yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran atau biasa disebut Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan memang hanya satu kali pada setiap transaksi.

Namun kedua belah pihak harus memiliki dokumen resmi dan sah untuk mencatat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang sudah menjadi kewajibannya ini.

Tentu saja, berkas Faktur Pajak yang digunakan juga berbeda, yakni Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam tentang Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta cara menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien.

Sehingga urusan perpajakan perusahaan dapat membantu kinerja usaha lebih baik lagi.

“Serahkan semua urusan perpajakan dan keuangan perusahaan melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Perbedaan Penghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

PPN Masukan atau Pajak Masukan digunakan oleh PKP Pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya.

PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak. Mari berkenalan lebih dekat dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim, bilamana pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.

Di sisi lain, PPN Keluaran atau Pajak Keluaran merupakan pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-Faktur juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Intinya, penghitungan PPN Masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP.

Sedangkan, PPN Keluaran adalah dilakukan penghitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP.

Kedua penghitungan ini akan sama-sama dilaporkan pada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya melalui rekonsiliasi Pajak Masukan dan rekonsiliasi Pajak Keluaran.

Kaitan PPN Masukan dan Keluaran dengan Faktur Pajak & Sistem Pengkreditan Pajak

Sebelumnya telah dijelaskan sekilas mengenai Faktur Pajak. Ini merupakan dokumen penting setiap kali PKP melakukan transaksi terkait Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Isinya adalah detail transaksi yang terjadi, mulai dari identitas kedua belah pihak, komoditas yang diperjualbelikan, PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang menjadi kewajiban, serta info detail lainnya.

Jadi, untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak, Sobat Klikpajak harus dikukuhkan menjadi PKP terlebih dahulu.

Laporan pajak yang menggunakan Faktur Pajak Keluaran disampaikan PKP Penjual pada DJP setelah transaksi dilakukan.

Kemudian, Faktur Pajak Masukan dibuat oleh PKP Pembeli untuk diverifikasi nilainya dengan dibandingkan pada Faktur Pajak Keluaran.

Bila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak ini, akan diselesaikan dengan apa yang disebut Kredit Pajak.

Kredit pajak sendiri berarti penyelesaian selisih Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi antara kedua faktur pajak yang dilaporkan.

Hal ini bukanlah pelanggaran hukum perpajakan, namun sebuah kewajaran.

Nantinya, selisih ini dapat diselesaikan dengan pembayaran kekurangan pajak (jika pajak masukan lebih kecil) atau klaim pajak atau kompensasi pajak (jika pajak masukan lebih besar).

Pembayaran kekurangan pajak bisa dilakukan pada periode selanjutnya untuk menutup jumlah kekurangan yang ada.

Sedangkan ketika pajak masukan lebih besar, maka PKP dapat melakukan klaim, dan nantinya jumlah kelebihan bayar akan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak pada periode berikutnya.

Ini yang disebut sebagai kompensasi pajak yang bisa diterima oleh PKP.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah atau PPN Keluaran adalahIlustrasi menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Baca Juga : Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Contoh Perhitungan Masing-Masing PPN

Lalu jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran?

Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda?

Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP?

Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan di bawah ini.

a. Perhitungan PPN Keluaran (Pajak Keluaran)

PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual.

Contoh:

Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor.

Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini, dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000.

Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut?

Jawab:

= Harga satuan layar monitor Rp4.500.000
= Jumlah layar monitor terjual 50 unit
= Total penjualannya 50 x Rp4.500.000 = Rp225.000.000
Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaks
Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 10% x Rp225.000.000 = Rp22.500.000

 

Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah Rp22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Mudah kelola e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Perhitungan PPN Masukan (Pajak Masukan)

Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari selisih antara PPN Masukan dan Keluaran.

Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Contoh penghitungan PPN Masukan:

Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021.

Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya, adalah sebagai berikut:

1. Maret 2021, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Pak Jak adalah Rp50.000.000, sedangkan PPN Masukannya sebesar Rp35.000.000.

Maka pada bulan Maret, Pak Kelik memiliki selisih sebesar Rp15.000.000.

Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

2. Pada April 2021, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar Rp60.000.000, sedangkan PPN masukannya sebesar Rp72.000.000.

Maka periode April, Pak Jak memiliki selisih sebesar Rp12.000.000 yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

3. Periode Mei 2021, PPN Keluaran adalah sebesar Rp57.000.000, sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Rp42.000.000.

Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

  • Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar Rp12.000.000 + Rp15.000.000 = Rp27.000.000.
  • Total PPN lebih bayar adalah Rp12.000.000 sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah Rp27.000.000 – Rp12.000.000 = Rp15.000.000.
  • Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Sobat Klikpajak juga dapat melihat contoh Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil disini.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah atau PPN Keluaran adalah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Mudah Kelola PPN Masukan dan Keluaran

Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Sobat Klikpajak yang berstatus PKP.

Tentu, penghitungan ini bisa dilakukan secara mandiri, sebab sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment.

Agar lebih mudah melakukan pengelolaan PPN Masukan dan Keluaran, mulai dari menghitug Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Anda bisa gunakan e-Faktur Klikpajak.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Melalui e-Faktur

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Urus pajak lainnya lebih memang cepat dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari, untuk fitur Klikpajak selengkapnya baca di sini.

Lihat juga beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Apa Saja Kemudahan Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Di Efaktur Klikpajak

Anda juga bisa baca artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya di klikpajak seperti dibawah ini:

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED03 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: