Sertifikat Elektronik Pengganti EFIN Wajib untuk Semua WP Mulai 2022

Sudah tahu belum, EFIN bakal digantikan dengan Sertifikat Elektronik untuk melakukan aktivitas perpajakan online? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak tentang Sertifikat Elektronik pajak pengganti EFIN yang wajib untuk semua Wajib Pajak (WP) mulai 2022 mendatang.

Sertifikat Elektronik pajak (Digital Certificate) atau Sertel kini tak lagi bersifat eksklusif hanya untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) saja, tapi lebih bersifat umum bagi seluruh Wajib Pajak.

Jadi, Sertifikat Elektronik pajak ini tidak terbatas pada PKP saja, melainkan juga bagi WP Non-PKP. Artinya, Sertifikat Elektronik pajak diperlukan untuk semua WP.

Masih bingung bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Elektronik (Digital Certificate)?

Ketahui syarat pengajuan Sertifikat Elektronik dan langkah mudah untuk mendapatkannya di sini.

Karena Klikpajak.id akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Sertifikat elektronik dan syarat pengajuan Sertifikat Elektronik untuk semua WP ini.

Selain itu, Klikpajak juga mengulas penjelasan umum apa itu Sertifikat Elektronik pajak serta seputar fungsi dan penggunaan sertifikat digital pajak ini untuk Sobat Klikpajak.

Apa itu Sertifikat Elektronik Pajak atau Sertel (Digital Certificate)?

Apa itu Sertifikat Elektronik atau Sertel?

Menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, Sertifikat Elektronik adalah:

Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik.

Sementara itu, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Jadi, Sertifikat Elektronik merupakan otentikasi identitas pengguna layanan perpajakan secara elektronik, yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas Wajib Pajak.

Temukan cara kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Aturan Baru, Non-PKP juga Harus Pakai Sertifikat Digital Pajak

Seperti yang sudah disinggung di atas, bagi para Pengusaha Kena Pajak atau PKP, memiliki sertifikat elektronik adalah sebuah keharusan.

Tapi kini bukan hanya PKP, setiap Wajib Pajak dalam hal ini WP Non-PKP juga harus memiliki Sertifikat Elektronik pajak.

Sebab Sertifikat Elektronik ini dibutuhkan mengakses layanan perpajakan elektronik.

Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi semua WP ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat ELektronik, dan Pengukuhan PKP.

Riwayat perubahan aturan Sertifikat Elektronik

Di atas sudah disebutkan bahwa Sertifikat Elektronik pajak awalnya memang hanya diperuntukkan bagi WP PKP.

Hingga akhirnya DJP memberlakukan Sertifikat Elektronik untuk semua Wajib Pajak, baik PKP maupun Non-PKP.

Berikut adalah tahapan peraturan dalam pemberlakuan Setifikat Elektronik:

  1. Sertifikat Elektronik diwajibkan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2015.
  2. Pada PER-04/PJ/2017, diatur ketentuan bahwa Sertifikat Elektronik juga harus dimiliki oleh Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-Bupot PPh 23/26. Namun implementasi e-Bupot pada masa ini dilakukan secara bertahap hingga wajib menggunakan e-Bupot bagi PKP pada tahun 2020 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020. Berikutnya, bagi Non-PKP juga diharuskan memiliki Sertifikat Elektronik yang diatur dalam KEP-368/PJ/2020.
  3. Terkini, Sertifikat Elektronik harus dimiliki semua Wajib Pajak yang menggunakan layanan perpajakan elektronik, melalui PER-04/PJ/2020.

Baca juga cara mendapatkan sertifikat elektronik e-Faktur

Apa Tujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi Semua WP?

DJP menekankan penggunaan Sertifikat Elektronik pajak yang tidak lagi bersifat terbatas hanya untuk PKP, melainkan berlaku pada semua Wajib Pajak, adalah untuk meningkatkan keamanan atau sekuritas layanan perpajakan berbasi digital (elektronik).

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

a. Apa Fungsi Sertifikat Elektronik?

Sesuai Pasal 40 PER-04/PJ/2020, Sertifikat Elektronik digunakan untuk mempermudah layanan perpajakan secara elektronik.

Adapun layanan perpajakan elektronik tersebut seperti:

  1. Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)
  2. Pembuatan e-Faktur ( Faktur Pajak elektronik )
  3. Pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik ( Bukti Potong Pajak elektronik ), pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-Bupot)
  4. Pengajuan surat keberatan elektronik
  5. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan oleh WP secara elektronik
  6. Pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan WP secara elektronik
  7. Layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Temukan di sini Cara Mendapatkan NSFP Online

Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya bagi Semua Wajib PajakIlustrasi masa berlaku Sertifikat Elektronik pajak

b. Syarat Mengajukan Sertifikat Elektronik

Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak, Sobat Klikpajak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf d, berikut adalah syarat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik:

1. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa:

  • KTP (Kartu Tanda Penduduk), bagi WNI (Warga Negara Indonesia)
  • Paspor dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi WNA (Warga Negara Asing)
  • Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

2. Menyerahkan asli Surat Penunjukan dari WP Orang Pribadi jika diwakilkan oleh pihak lain.

Sudah tahu? Baca juga tentang NIK KTP jadi NPWP

Jika Pengajuan Sertifikat Digital Diwakilkan

Apabila pengajuan Sertifikat Elektronik pajak diwakilkan, maka pengurus harus menunjukkan asli dan penyerahkan fotokopi dokumen berupa:

1). Dokumen identitas diri salah satu pengurus, yakni:

  • Fotokopi KTP dan NPWP, bagi WNI
  • Fotokopi paspor bagi WNA & fotokopi NPWP jika telah terdaftar sebagai WP

2). Dokumen pendirian Badan Usaha, meliputi:

  • Akta pendirian atau dokumen pendirian perubahannya, bagi WP Badan selain BUT ( Bentuk Usaha tetap )
  • Surat Keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi BUT

3). SPT Tahunan PPh seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi WP Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation).

4). Pengurus harus melakukan verifikasi dan autentikasi identitas.

Pengurus dalam hal ini adalah:

  • Orang yang punya wewenang menentukan kebijakan/mengambil keputusan perusahaan
  • Namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak terakhir, yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk cabang
  • Jika pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan atau akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan/surat keterangan dari pengurus/pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian/dokumen pendirian dan perubahannya dari WP badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Jika permintaan Sertifikat Digital dilakukan oleh Instansi Pemerintah

Apabika permintaah Sertifikat Elektronik pajak secara tertulis oleh Instansi pemerintah, maka ketentuannya adalah:

1. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik apajk oleh:

  • Kepala Instansi pemerintah Pusat, kuasa anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat.
  • Kepala Instansi Pemerintah Daerah/pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah.
  • Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi pemerintah Desa.

2. Pejabat yang mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan asli dan fotokopi dokumen berupa:

  • Penunjukan sebagai kepala Instansi Pemerintah Pusat/daerah/desa, kuasa anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi atat usaha keuangan pada instani pemerintah pusat/daerah/desa, untuk instansi pemerintah pusat/daerah/desa.

3. Dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk

Fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk.

5). Pejabat melakukan verifikasi dan autentikasi identitas.

Baca juga tentang Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik Hanya 2 Tahun

Masa berlaku Sertifikat Elektronik pajak yang didapat oleh Wajib Pajak adalah berlaku dua tahun dan harus diperpanjang.

Masa berlakunya dihitung per tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP.

Jika Sertifikat Elektronik pajak tidak diperbarui setelah masa berlaku yang ditentukan, maka autentifikasi Sertifikat Elektronik di aplikasi e-Faktur tidak bisa berjalan dan user atau PKP tidak akan bisa mengunggah Faktur Pajak.

Ketahui juga tentang Cara Cek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik yang Kedaluwarsa (Expired).

Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya bagi Semua Wajib PajakIlustrasi Sertifikat Elektronik yang kedaluwarsa

Cara Memperbarui Sertifikat Elektronik yang Kedaluwarsa

Cara memperbarui Sertifikat Elektronik pajak ini sama dengan cara mengajukan pertama kali mengajukan Sertifikat Elektronik.

Caranya, Wajib Pajak harus kembali mengajukan surat permohonan disertai beberapa persyaratan perpanjangan Sertifikat Elektronik seperti berikut:

  1. Surat permintaan perpanjang Sertifikat Elektronik yang sudah ditandatangani.
  2. Surat pernyataan berisi persetujuan penggunaan surat elektronik DJP yang dilengkapi dengan meterai.
  3. SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir (asli dan fotokopi).
  4. Bukti tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir (asli dan fotokopi).
  5. Menyertakan kartu identitas seperti KTP/Paspor/KITAS/KITAP pengurus (asli dan fotokopi).
  6. Kartu Keluarga (KK) pengurus PKP (asli dan fotokopi).
  7. Lampirkan pula softcopy foto terbaru dari pengurus.
  8. Siapkan password untuk permintaan nomor seri faktur pajak.

Baca juga Daftar Perusahaan Pemungut PPN PMSE & Cara Input Data Dokumen Lain Transaksi PMSE di e-Faktur

Siapa yang Boleh Mengajukan Perpanjangan Sertifikat Digital Pajak?

Seluruh proses pengajuan perpanjangan Sertifikat Elektronik harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau PKP maupun orang yang berwenang menentukan kebijakan perusahaan.

PKP atau staf yang dimaksud adalah yang namanya tertera pada SPT Tahunan PPh badan tahun terakhir.

Dalam memperpanjang sertifikat elektronik, Wajib Pajak maupun WP PKP boleh memasukan passphrase yang baru atau berbeda dengan passphrase lama.

Sertifikat Elektronik untuk membuat e-Faktur

Setelah memperpanjang Sertifikat Elektronik, Wajib Pajak PKP atau pengurus PKP tidak perlu melakukan registrasi ulang pada aplikasi e-Faktur.

Data-data yang dimiliki PKP juga tidak akan hilang ketika Sertifikat Elektronik diperbaharui.

Dengan begitu, PKP hanya perlu menghubungkan patch Sertifikat Elektronik baru yang sudah diperpanjang dengan aplikasi e-Faktur.

Baca juga tentang Cara Rekonsiliasi Pajak Masukan Lebih Mudah & Cepat

Permohonan Sertifikat Digital secara ‘Online’

Untuk mengurus Sertifikat Elektronik pajak secara online, Wajib Pajak atau WP PKP ataupun staf pengambil keputusan di sebuah perusahaan bisa ke situs e-Nofa, lalu input passphrase pada laman e-Nofa.

Selanjutnya, Wajib Pajak atau WP PKP menghubungi KPP terdaftar melalui saluran telepon, e-mail, atau pesan singkat untuk mendapatkan pengesahan dari petugas khusus.

Data yang Harus Disiapkan

Petugas khusus yang bertugas memvalidasi identitas Wajib Pajak atau WP PKP membutuhkan beberapa data, seperti:

  • NPWP, nama, dan alamat, NIP (bagi PKP OP) atau NIK yang mengajukan (bagi PKP badan)
  • Nomor telepon yang terdaftar di akun pajak dan alamat email yang terdaftar di akun pajak

Jika petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP, petugas khusus itu baru memberikan persetujuan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Setelah mengajukan Sertifikat Elektronik, berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mengunduh Digital Certificate ini. Berikut Cara Download dan update Sertifikat Elektronik

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020, DJP menghentikan sementara layanan tatap muka selama periode pencegahan penyebaran Virus Corona.

Aturan ini berlaku mulai 16 Maret 2020. Layanan perpajakan bagi para wajib pajak bisa dioptimalkan melalui sarana digital yang ada.

 

Sertifikat Elektronik dan Syarat Pengajuannya bagi Semua Wajib Pajak

Buat Faktur Pajak dengan Cara yang Mudah Tanpa Install Aplikasi e-Faktur

Setelah mendapatkan Sertifikat Elektronik, kini saatnya membuat Faktur Pajak elektronik. Pastikan Sobat klikpajak membuat e-Faktur dengan cara mudah.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Rekonsiliasi Pajak Keluaran Lebih Mudah dan Cepat
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Klikpajak by Mekari, Solusi Perpajakan yang Lebih Mudah, Cepat & Terintegrasi

Dapatkan Sertifikat Elektronik sekarang juga dan lakukan transaksi perpajakan Sobat Klikpajak dengan cara mudah dan simpel.

Semoga informasi ini berguna, dan silakan dibagikan ke media sosial Sobat Klikpajak untuk berbagi informasi buat rekan & siapa saja yang membutuhkan cara mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak.

Kini saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai urusan perpajakan lebih mudah dan cepat dengan fitur lengkap Klikpajak.id.

Kalau ada cara praktis, kenapa harus ribet urus pajak perusahaan?

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak online lebih mudah dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online yang Terintegrasi dari Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED16 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: