Cara Membuat Faktur Pajak, Bentuk dan Contoh e-Faktur Perusahaan

Meski sudah diwajibkan Faktur Pajak elektronik, mungkin masih ada Sobat Klikpajak yang penasaran bagaimana cara membuat Faktur Pajak manual. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan bentuk Faktur Pajak dan contoh e Faktur Pajak perusahan untuk Sobat Klikpajak.

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah, cepat & praktis dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan Fungsi Faktur Pajak (FP)

Faktur pajak pastinya bukan hal yang terasa asing bagi para pelaku usaha. Namun mungkin belum banyak yang tahu bahwa Faktur Pajak itu ternyata ada banyak bentuknya.

Ketahui cara membuat Faktur Pajak yang benar atau cara membuat Faktur Pajak manual, kemudian contoh e Faktur Pajak dan bentuk Faktur Pajak.

Sebelum membahas bentuk-bentuk Faktur Pajak dan bagaimana cara membuatnya, akan dibahas pengertiannya secara umum.

a. Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Para pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP,  setiap tahun akan diminta untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah memungut pajak dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, yang mereka lakukan.

Faktur Pajak yang dikeluarkan selama masa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilaporkan dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan ini menjadi tanda bukti bahwa PKP tersebut sudah membayar pajak dari transaksinya sesuai peraturan.

Di Indonesia, orang yang menerima Faktur Pajak adalah individu atau badan sudah dikukuhkan sebagai PKPyang dikenakan pajak (PKP pembeli) oleh PKP penjual karena telah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak pada mereka.

b. Fungsi Faktur Pajak

Adapun Faktur Pajak digunakan untuk empat hal berikut:

  1. Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP.
  2. Untuk bukti mengkreditkan Utang Pajak PPN atau mendebit PPh (Pajak Penghasilan) di Bayar di Muka.
  3. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  4. Sedangkan bagi penerima, Faktur Pajak digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang/jasa kena pajak.

Barangkali menjadi pertanyaan banyak orang mengapa Faktur Pajak penting?

Posisi Faktur Pajak penting karena ini adalah bukti pungutan pajak oleh PKP.

Hasil pungutan pajak tersebut nantinya akan disetorkan ketika PKP itu membuat laporan tahunan.

Faktur Pajak bisa saja tidak diterbitkan oleh PKP dalam kondisi dia telah membuat Faktur Pembelian dan Faktur Penjualan secara sah, yang difungsikan juga sebagai Faktur Pajak.

Note: Apa Konsekuensi jika Tanggal Faktur Pajak Beda dengan ‘Invoice’?

Bentuk Faktur Pajak dan Cara Membuat Faktur Pajak Manual

Faktur Pajak terdiri dari tiga bentuk, di antaranya:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Contoh bentuk Faktur Pajak Standar:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakContoh Faktur Pajak Standar via academiaedu

Baca juga tentang Baru Dikukuhkan jadi PKP? Ketahui Ketentuan Pengganti Faktur Pajak Manual

b. Faktur Pajak Sederhana

FP Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari Faktur Pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

Contoh bentuk Faktur Pajak Sederhana:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakContoh Faktur Pajak Sederhana via Ruangguru

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak gabungan adalah jenis Faktur Pajak standar yang digunakan PKP ketika dalam satu bulan ada beberapa kali transaksi BKP/JKP yang dilakukan dengan satu PKP.

Contoh, PT AAA dalam satu bulan bertransaksi dengan PT BBB di tanggal 1, 5, 8, 12, 15, 21, dan tanggal 27.

Dari semua transaksi tersebut bisa dibuatkan hanya dalam 1 lembar Faktur Pajak saja, yakni Faktur Pajak Gabungan.

Maka untuk menyederhanakan, bisa menggabungkan dari semua transaksi dalam pencatatan di dalam satu faktur gabungan.

Note: Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Ketentuan Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan e-Faktur Pajak

Untuk membuat Faktur Pajak, diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang:

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Jika dalam pembuatan Faktur Pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN maupun UU KUP, maka penjual maupun pembeli sama-sama akan menghadapi risiko, yakni:

  • Sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  • Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

Sedangkan penyebab faktur bermasalah adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian Faktur Pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan NSFP tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melaporkan ekspor dalam SPT PPN

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi Faktur Pajak tidak sah dalam cara membuat Faktur Pajak manual

Note : Faktur Pajak Pengganti Beda Masa: Beda Tanggal, Bulan dan Tahun

Syarat Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan e-Faktur Pajak

Ketentuan ini merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan Faktur Pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model ini sering disebut Faktur Pajak 000.

Tahap-tahap menerbitkan Faktur Pajak:

a. Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

b. Memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh NSFP.

Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak.

Sertifikat Elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

c. Mendapatkan NSFP Lewat e-Nofa

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran Faktur Pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

d. Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan NSFP, bisa juga datang langsung ke KPP setempat.

Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Dalam pembuatan Faktur Pajak secara umum mencantumkan data berikut ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Ilustrasi Sertifikat Elektronik sebagai salah satu syarat membuat e-Faktur

Note: Tutorial Cara Update e-Faktur 3.0

Persiapan Membuat Faktur Pajak dan Contoh e Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak ini terdapat dua cara yakni secara manual dan secara elektronik.

Namun terhitung sejak 1 Juli 2016, DJP sudah mewajibkan pembuatan e-Faktur secara nasional oleh semua PKP.

Pembuatan e-Faktur diatur dalam Perdijenpajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Pemberlakuan e-Faktur ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara disektor pajak.

Sebab seperti dijelaskan sebelumnya, e-Faktur bisa memperkecil kemungkinan adanya Faktur Pajak fiktif atau Faktur Pajak palsu karena dengan aplikasi e-Faktur, mendapatkan NSFP melalui tahapan validasi yang cukup ketat.

Lewat aplikasi, diharapkan pula pembuatan Faktur Pajak semakin mudah karena sudah ada format bakunya pada aplikasi tersebut.

Pada e-Faktur, tanda tangan pejabat pajak perusahaan digantikan dengan QR Code.

Ini berfungsi sebagai validasi Faktur Pajak dan sah sebagai bukti pemungutan PPN atau PPnBM.

Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur ini?

Jika, menggunakan aplikasi e-Faktur DJP, maka harus melakukan install e-Faktur versi terbaru terlebih dahulu.

Sebelum mengunduh aplikasi e-Faktur ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi:

  • Punya Sertifikat Elektronik
  • Punya NSFP
  • Komputer yang akan digunakan memenuhi standarisasi agar saat menjalankan aplikasi e-Faktur berjalan lancar

Standar komputer tersebut sebagai berikut:

a. Hardware 

  1. Processor Dual Core
  2. 3 GB RAM (jika Anda harus menerbitkan ribuan e-Faktur pajak, maka Anda harus menambah kapasitas RAM)
  3. 50 GB Hard Disk Space
  4. VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768

b. Software 

  1. Sistem operasi: Linux/Microsoft Windows/Mac OS
  2. Java version 1.7
  3. Adobe reader

Perlu diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah memberlakukan wajib e-Faktur 3.0 untuk semua PKP.

Untuk itu, PKP yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur versi 2.2.

Ketahui cara mudah dan cepat kelola e-Faktur yang terintegrasi dengan laporan keuangan online hanya di Klikpajak.id:

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED12 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: