Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Contoh Pembuatan eFaktur

Bagi yang baru terjun di dunia pajak bisnis, mungkin masih bingung seperti apa format faktur, cara menerbitkan atau membuat eFaktur, cara input, cara membuat Faktur Pajak Keluaran yang benar, hingga cara buat Faktur Pajak secara online.

Meskipun cara pembuatan eFaktur sangat mudah, sebaiknya pahami ketentuan format cara membuat Faktur Pajak online di aplikasi e Faktur yang praktis.

Namun mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah ada banyak format e-Faktur? Apakah ada ketentuan dalam format faktur ini?

Seiring dengan adanya aplikasi e-Faktur, sejatinya Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu lagi memikirkan format dokumen faktur saat membuatnya.

Karena format tersebut sudah tersedia otomatis dalam platform dan tinggal menggunakannya.

Namun mungkin masih ada sebagian dari Sobat Klikpajak yang penasaran ingin mengetahui seperti apa sistemnya, mulai dari bentuk, cara menerbitkan, cara membuat Faktur Pajak Keluaran, dan contohnya.

Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, simak dulu pengertian secara umum tentang cara buat faktur secara lebih jelas di bawah ini.

Memahami Pengertian Faktur Secara Lebih Jelas

Dalam pengertian umum, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Para pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP,  setiap tahun akan diminta untuk membuat faktur baik secara manual atau online sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah memungut pajak dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, yang mereka lakukan.

Bukti pungutan pajak yang dikeluarkan selama masa pemungutan Pajak PPN akan dilaporkan dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan menyatakan bahwa PKP tersebut sudah membayar pajak dari transaksinya sesuai peraturan.

Di Indonesia, orang yang menerima faktur ini akan disebut individu atau badan sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dikenakan pajak (PKP pembeli) oleh PKP penjual karena telah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak pada mereka.

Apa Fungsinya?

Adapun empat fungsi Faktur yang sering digunakan, yakni:

  1. Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP
  2. Untuk bukti mengkreditkan Utang Pajak PPN atau mendebit PPh ( Pajak Penghasilan ) di Bayar di Muka
  3. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  4. Sedangkan bagi penerima, dokumen faktur ini biasa digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang/jasa kena pajak

Barangkali menjadi pertanyaan banyak orang mengapa dokumen berupa faktur ini menjadi penting?

Posisi dokumen faktur ini menjadi penting karena ini adalah bukti pungutan pajak oleh PKP.

Hasil pungutan pajak tersebut nantinya akan disetorkan ketika PKP itu membuat laporan tahunan.

Bukti pungutan pajak bisa saja tidak diterbitkan oleh PKP dalam kondisi dia telah membuat Faktur Pembelian dan Faktur Penjualan secara sah, yang difungsikan juga sebagai Faktur Pajak.

Temukan cara kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah, cepat & praktis dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Mejari Klikpajak. Coba & buktikan sekarang!

Seperti Apa Format pada Faktur Pajak Manual

Meski sudah diwajibkan untuk menggunakan Faktur dalam format elektronik, mungkin masih ada Sobat Klikpajak yang penasaran bagaimana cara menerbitkan hingga cara membuat Faktur Pajak manual.

Karena itu disini Klikpajak.id akan menunjukkan seperti apa format yang ada di dokumen faktur manual ini.

Karena meskipun dokumen faktur ini pastinya bukan hal yang terasa asing bagi para pelaku usaha.

Namun mungkin belum banyak yang tahu bahwa dokumen pungutan pajak itu ternyata ada banyak bentuknya.

Baca juga: Apa Konsekuensi jika Tanggal Faktur Beda dengan ‘Invoice’?

a. Beberapa Format dan Bentuk Faktur Pajak Manual

Dokumen faktur ini biasanya terdiri dari empat bentuk atau format Faktur Pajak, di antaranya:

1. Format Faktur Pajak Standar

Pengertian Faktur Pajak Standar adalah dokumen faktur yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan dokumen faktur
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani dokumen faktur tersebut

Contoh bentuk dokumen faktur standar adalah sebagai berikut:

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Contoh Cara Membuat eFaktur, cara buat e FakturContoh Faktur Pajak Standar via academiaedu

Baca juga: Baru Dikukuhkan jadi PKP? Ketahui Ketentuan Pengganti Dokumen Faktur

2. Format Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen faktur atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan dokumen faktur.
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari Faktur sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

Contoh bentuk format Faktur Pajak Sederhana adalah sebagai berikut yang ada di bawah ini:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakContoh Faktur Pajak Sederhana via Ruangguru

3. Format Faktur Pajak Khusus

Faktur Pajak khusus adalah format dokumen pungutan pajak yang dibuat khusus untuk orang pribadi.

Berikut contoh bentuk atau format Faktur Pajak khusus untuk orang pribadi:

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Contoh Cara Membuat eFaktur, cara buat e Faktur

Contoh format Faktur Pajak khusus via PMK 03/2013

4. Format Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak gabungan adalah jenis bukti pungutan pajak standar yang digunakan PKP ketika dalam satu bulan ada beberapa kali transaksi BKP/JKP yang dilakukan dengan satu PKP.

Contoh, PT AAA dalam satu bulan bertransaksi dengan PT BBB di tanggal 1, 5, 8, 12, 15, 21, dan tanggal 27.

Dari semua transaksi tersebut bisa dibuatkan hanya dalam 1 lembar dokumen faktur saja, yakni faktur gabungan.

Maka untuk menyederhanakan, bisa menggabungkan dari semua transaksi dalam pencatatan di dalam satu faktur gabungan.

Untuk syarat faktur pajak gabungan bagi PKP bisa anda baca disini.

b. Pahami tentang Faktur Keluaran sebelum Membuat eFaktur

Sebelum memulai cara membuat eFaktur, ketahui apa itu Faktur Keluaran?

Pengertian Faktur Pajak Keluaran adalah dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau barang kena pajak yang tergolong barang mewah.

Sesuai definisi tersebut, maka dokumen faktur ini akan berkaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Setiap barang/jasa kena PPN atau barang yang termasuk golongan barang mewah, maka pengenaan pajaknya disertai dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak berupa dokumen faktur.

Sebagai PKP yang menjual barang atau jasa kena PPN / PPnBM, maka wajib memungut PPN dengan menerbitakan faktur Keluaran dan diberikan pada PKP Pembeli.

Selain mengetahi cara membuat eFaktur dan Pajak Keluaran, PKP Penjual juga harus menyetorkan PPN Terutang dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulananya.

Apa saja informasi yang ada pada Faktur Pajak Keluaran?

Dalam pembuatan Pajak Keluaran, setidaknya harus memuat beberapa informasi yang wajib ada di antaranya:

  1. Nama dan alamat PKP Pembeli dan PKP Penjual
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP Pembeli dan PKP Penjual
  3. Nama BKP dan/atau JKP yang ditransaksikan
  4. Harga jual/Penggantian Uang Muka/Termin
  5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
  6. Tarif PPN (selengkapnya baca di sini tarif PPN terbaru berlaku 2022)
  7. Pajak Penjualan atas Barang Mewah jika transaksi yang dilakukan merupakan barang kena PPnBM

Bagaimana jika tidak ada detail informasi tidak tersedia?

Maka PKP Penjual dapat mengisi kolom informasi dengan angka nol.

Setelah Faktur Keluaran dibuat, maka selanjutnya harus diunggah (upload/impor eFaktur Keluaran) untuk mendapatkan persetujuan (approval) DJP sebelum diserahkan ke pembeli.

Setelah approval atau impor Faktur Keluaran berhasil, maka Faktur Keluaran yang diterbitkan tersebut sah dan diakui DJP.

Kapan pembuatan dokumen Faktur Keluaran ini akan dilakukan?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pembuatan Faktur Keluaran akan dibuat ketika ada transaksi atau penjualan barang/jasa kena PPN dan PPnBM.

Jadi, Faktur Keluaran dibuat oleh PKP Penjual yang menyerahkan barang/jasa kena PPN atau barang kena PPnBM.

Lebih jelasnya kapan dokumen Faktur Pajak Keluaran dibuat, berikut ini penjelasan lengkap mengenai kapan waktu dokumen ini harus dibuat:

  1. Dibuat pada saat penyerahan BKP
  2. Dibuat pada saat penyerahan JKP
  3. Faktur Keluaran dibuat saat penerimaan pembayaran (jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)
  4. Dibuat saat pembayaran uang muka atau termin )jika penyerahan sebagai tahap pekerjaan)
  5. Faktur Keluaran dibuat saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Baca juga: Terbitkan Faktur jika Pembeli Tidak Punya NPWP, Bagaimana Caranya?

c. Ketentuan Membuat Faktur Keluaran Manual

Untuk membuat dokumen faktur, diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang:

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Jika dalam pembuatan dokumen faktur itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN maupun UU KUP, maka penjual maupun pembeli sama-sama akan menghadapi risiko, yakni:

  • Sanksi pajak sebesar berdasarkan hasil penghitungan dengan tarif bunga sanksi administrasi dari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )
  • Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

Sedangkan penyebab dokumen faktur ini bermasalah adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian dokumen faktur yang salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan NSFP tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran pajak ( SSP ) tidak sesuai
  • Terlambat melaporkan ekspor dalam SPT PPN

d. Cara Menerbikan Atau Membuat Faktur Pajak Elektronik Lewat Aplikasi e-Faktur

Seperti diketahui, Faktur Keluaran awalnya memang dibuat secara manual dalam format excel dan diserahkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar.

Namun seiring berkembangnya teknologi, DJP mewajibkan pembuatan Faktur Keluaran secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur pajak.

Kewajiban membuat faktur elektronik melalui aplikasi e-Faktur pajak dimulai pada 2015.

Apa itu aplikasi e-Faktur pajak?

Aplikasi e-Faktur adalah sistem yang digunakan untuk cara membuat format eFaktur atau Faktur Pajak elektronik dimana formatnya sudah ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Tentu saja, adanya aplikasi e Faktur ini semakin memudahkan pembuatan Faktur Keluaran dan menghindari penyalahgunaan seperti Faktur Pajak fiktif.

Dengan adanya aplikasi e-Faktur ini, maka PKP tidak boleh lagi membuat faktur secara manual atau faktur dalam bentuk kertas.

Itu artinya dokumen faktur harus dibuat dalam bentuk Faktur Pajak elektronik.

Jika tidak, maka dokumen faktur yang diterbitkan dianggap sebagai dokumen yang tidak sah.

Termasuk cara menerbitkan atau buat Faktur Pajak Keluaran juga harus dilakukan secara online.

Tentu saja, dengan adanya aplikasi e-Faktur, cara input, hingga cara buat Faktur Pajak Keluaran secara online atau cara buat e Faktur tidaklah sulit. Lebih mudah malah.

Terus simak ulasan di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut cara input faktur Keluaran atau cara membuat eFaktur.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi format, cara membuat Faktur Pajak manual, hingga seperti apa dokumen faktur yang tidak sah.

Baca juga : Faktur Pengganti Beda Masa: Beda Tanggal, Bulan dan Tahun

Bagaimana Cara Menerbitkan, Membuat Faktur Pajak Keluaran Hingga Syarat Pembuatan eFaktur?

Ketentuan ini merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan dokumen faktur ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu syarat pembuatan faktur pajak formal yang harus dicantumkan.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model ini sering disebut Faktur Pajak 000.

Lalu untuk tahap-tahap menerbitkan dokumen faktur yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

b. Memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh NSFP.

Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak.

Sertifikat Elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

Ingat, Sertifikat Elektronik atau sertifikat digital e Faktur memiliki masa berlaku. Ketahui cara cek masa berlaku Sertifikat Elektronik eFaktur.

Selengkapnya baca di sini untuk mengetahi langkah-langkah Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik e-Faktur.

c. Mendapatkan NSFP Lewat e-Nofa

Buat Anda yang masih belum paham apa itu eNofa? Berikut penjelasan singkatnya.

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran faktur.

Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan NSFP, bisa juga datang langsung ke KPP setempat.

Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Tata cara pembuatan atau menerbitkan Faktur Pajak secara umum mencantumkan data berikut ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan dokumen faktur
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Baca juga: Jenis Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan. Apa Penyebabnya?

Persiapan Membuat Faktur Pajak Keluaran di Aplikasi e-Faktur

Seperti yang sudah disebutkan di atas, tata cara pembuatan Faktur Pajak dibagi dua yakni, secara manual dan secara elektronik.

Namun terhitung sejak 1 Juli 2016, DJP sudah mewajibkan pembuatan e-Faktur secara nasional oleh semua PKP.

Pembuatan e-Faktur diatur dalam Perdirjenpajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Berbentuk Elektronik.

Pemberlakuan e-Faktur ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara disektor pajak.

Sebab seperti dijelaskan sebelumnya, e-Faktur bisa memperkecil kemungkinan adanya dokumen Faktur Pajak fiktif atau palsu karena dengan aplikasi e-Faktur, mendapatkan NSFP melalui tahapan validasi yang cukup ketat.

Lewat aplikasi e-Faktur, diharapkan pula format pembuatan Faktur Pajak semakin mudah karena sudah ada template berupa format bakunya pada aplikasi tersebut.

Pada e-Faktur, tanda tangan pejabat pajak perusahaan digantikan dengan QR Code.

Ini berfungsi sebagai validasi dokumen faktur dan sah sebagai bukti pemungutan PPN atau PPnBM.

Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur ini?

Jika, menggunakan aplikasi e-Faktur DJP, maka harus melakukan install e-Faktur versi terbaru terlebih dahulu.

Sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Punya Sertifikat Elektronik Pajak

2. Memiliki NPWP Badan

3. Komputer yang akan digunakan memenuhi standarisasi ( bagi pengguna e-Faktur client desktop DJP). Standar komputer tersebut sebagai berikut:

  1. Hardware : Processor Dual Core, 3 GB RAM (jika Anda harus menerbitkan ribuan e-Faktur pajak, maka Anda harus menambah kapasitas RAM), 50 GB Hard Disk Space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768.
  2. Software : Sistem operasi: Linux/Microsoft Windows/Mac OS, Java version 1.7, Adobe reader.

Perlu diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah memberlakukan wajib e-Faktur 3.0 untuk semua PKP.

Untuk itu, PKP yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur versi 2.2.

Terbaru, DJP juga telah meluncurkan e-Faktur terbaru sebagai pembaruan beberapa fitur di dalamnya.

Anda juga bisa kelola dokumen Faktur Elektronik tanpa install aplikasi hanya di e-Faktur Klikpajak

Tahukah? Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot install dan mengunduh aplikasi e-Faktur untuk mengelola Faktur Pajak elektronik.

Sebab, e-Faktur Klikpajak berbasis web yang membuat pengelolaan dokumen ini lebih mudah mulai dari cara menerbitkan, bikin Faktur Pajak, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN hanya dalam satu platform langsung tanpa install aplikasi.

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Contoh Cara Membuat eFaktur, cara buat e Faktur

Contoh format Faktur Pajak yang sudah baku di aplikasi e-Faktur

Mau Tahu Cara Buat e Faktur yang Mudah? Begini Cara Membuat eFaktur

Baca sampai selesai untuk ketahui cara buat e Faktur yang mudah dan cepat, kelola e-Faktur, cara input, cara bikin, menerbitkan atau membuat Faktur Pajak Keluaran secara online dengan lebih mudah hanya di blog Mekari Klikpajak ini.

Semua dapat Anda temukan hanya di Mekari Klikpajak karena aplikasi pajak online mitra resmi DJP Klikpajak.id terintegrasi dengan laporan keuangan online Mekari Jurnal.id.

Itulah penjelasan seputar format pembuatan faktur yang bisa dilakukan secara manual ataupun online.

Perlu Anda ingat, kalau format pembuatan Faktur Pajak elektronik ini telah tersedia pada aplikasi e-Faktur dalam format template yang sudah baku dan tinggal diisi saja.

Jadi, sekarang tak perlu bingung lagi bagaimana cara input hingga pembuatan Faktur Pajak online ya?

Karena cara menerbitkan, membuat hingga input Faktur Pajak Keluaran dengan memanfaatkan eFaktur itu sangat mudah.

Jadi mulai sekarang gunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak untuk kemudahan cara input hingga cara membuat Faktur Pajak Keluaran online pada eFaktur untuk solusi yang mudah dan cepat.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Anda juga dapat langsung menghubungi tim Mekari Klikpajak untuk mendapatkan panduan cara menggunakan e Faktur untuk mempermudah cara membuat faktur dan cara kelola pajak bisnis yang praktis.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED12 Apr 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: