Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

Cara Membuat Faktur Pajak, Bentuk dan Contoh e-Faktur Perusahaan

Meski sudah diwajibkan Faktur Pajak elektronik, mungkin masih ada Sobat Klikpajak yang penasaran bagaimana cara membuat Faktur Pajak manual. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan bentuk Faktur Pajak dan contoh e Faktur Pajak perusahan untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, seperti biasa Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak untuk kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah, cepat & praktis dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan Fungsi Faktur Pajak (FP)

Faktur pajak pastinya bukan hal yang terasa asing bagi para pelaku usaha. Namun mungkin belum banyak yang tahu bahwa Faktur Pajak itu ternyata ada banyak bentuknya.

Ketahui cara membuat Faktur Pajak yang benar atau cara membuat Faktur Pajak manual, kemudian contoh e Faktur Pajak dan bentuk Faktur Pajak.

Sebelum membahas bentuk-bentuk Faktur Pajak dan bagaimana cara membuatnya, akan dibahas pengertiannya secara umum.

a. Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Para pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP,  setiap tahun akan diminta untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah memungut pajak dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, yang mereka lakukan.

Faktur Pajak yang dikeluarkan selama masa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilaporkan dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan ini menjadi tanda bukti bahwa PKP tersebut sudah membayar pajak dari transaksinya sesuai peraturan.

Di Indonesia, orang yang menerima Faktur Pajak adalah individu atau badan sudah dikukuhkan sebagai PKP yang dikenakan pajak (PKP pembeli) oleh PKP penjual karena telah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak pada mereka.

b. Fungsi Faktur Pajak

Adapun Faktur Pajak digunakan untuk empat hal berikut:

  1. Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP.
  2. Untuk bukti mengkreditkan Utang Pajak PPN atau mendebit PPh (Pajak Penghasilan) di Bayar di Muka.
  3. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  4. Sedangkan bagi penerima, Faktur Pajak digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang/jasa kena pajak.

Note: Apa Konsekuensi jika Tanggal Faktur Pajak Beda dengan ‘Invoice’?

Barangkali menjadi pertanyaan banyak orang mengapa Faktur Pajak penting? 

Posisi Faktur Pajak penting karena ini adalah bukti pungutan pajak oleh PKP.

Hasil pungutan pajak tersebut nantinya akan disetorkan ketika PKP itu membuat laporan tahunan.

Faktur Pajak bisa saja tidak diterbitkan oleh PKP dalam kondisi dia telah membuat Faktur Pembelian dan Faktur Penjualan secara sah, yang difungsikan juga sebagai Faktur Pajak.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi contoh e Faktur pajak dan cara membuat Faktur Pajak manual

Bentuk Faktur Pajak dan Cara Membuat Faktur Pajak Manual

Faktur Pajak terdiri dari tiga bentuk, di antaranya:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Contoh bentuk Faktur Pajak Standar:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakContoh Faktur Pajak Standar via academiaedu

b. Faktur Pajak Sederhana

FP Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari Faktur Pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

Note: Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Contoh bentuk Faktur Pajak Sederhana:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakContoh Faktur Pajak Sederhana via Ruangguru

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak gabungan adalah jenis Faktur Pajak standar yang digunakan PKP ketika dalam satu bulan ada beberapa kali transaksi BKP/JKP yang dilakukan dengan satu PKP.

Contoh, PT AAA dalam satu bulan bertransaksi dengan PT BBB di tanggal 1, 5, 8, 12, 15, 21, dan tanggal 27.

Dari semua transaksi tersebut bisa dibuatkan hanya dalam 1 lembar Faktur Pajak saja, yakni Faktur Pajak Gabungan.

Maka untuk menyederhanakan, bisa menggabungkan dari semua transaksi dalam pencatatan di dalam satu faktur gabungan.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi membuat Faktur Pajak Gabungan dalam cara membuat Faktur Pajak Manual serta contoh e Faktur pajak

Ketentuan Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan e-Faktur Pajak

Untuk membuat Faktur Pajak, diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang:

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Jika dalam pembuatan Faktur Pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN maupun UU KUP, maka penjual maupun pembeli sama-sama akan menghadapi risiko, yakni:

  • Sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  • Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

Note: Faktur Pajak Pengganti Beda Masa: Beda Tanggal, Bulan dan Tahun

Sedangkan penyebab faktur bermasalah adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian Faktur Pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan NSFP tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melaporkan ekspor dalam SPT PPN

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi Faktur Pajak tidak sah dalam cara membuat Faktur Pajak manual

Syarat Cara Membuat Faktur Pajak Manual dan e-Faktur Pajak

Ketentuan ini merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan Faktur Pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model ini sering disebut Faktur Pajak 000.

Tahap-tahap menerbitkan Faktur Pajak:

a. Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

b. Memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh NSFP.

Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak.

Sertifikat Elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

c. Mendapatkan NSFP Lewat e-Nofa

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran Faktur Pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

d. Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan NSFP, bisa juga datang langsung ke KPP setempat.

Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Dalam pembuatan Faktur Pajak secara umum mencantumkan data berikut ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi Sertifikat Elektronik sebagai salah satu syarat membuat e-Faktur

Persiapan Membuat Faktur Pajak dan Contoh e Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak ini terdapat dua cara yakni secara manual dan secara elektronik.

Namun terhitung sejak 1 Juli 2016, DJP sudah mewajibkan pembuatan e-Faktur secara nasional oleh semua PKP.

Pembuatan e-Faktur diatur dalam Perdijenpajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Pemberlakuan e-Faktur ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara disektor pajak.

Sebab seperti dijelaskan sebelumnya, e-Faktur bisa memperkecil kemungkinan adanya Faktur Pajak fiktif atau Faktur Pajak palsu karena dengan aplikasi e-Faktur, mendapatkan NSFP melalui tahapan validasi yang cukup ketat.

Lewat aplikasi, diharapkan pula pembuatan Faktur Pajak semakin mudah karena sudah ada format bakunya pada aplikasi tersebut. 

Pada e-Faktur, tanda tangan pejabat pajak perusahaan digantikan dengan QR Code.

Ini berfungsi sebagai validasi Faktur Pajak dan sah sebagai bukti pemungutan PPN atau PPnBM.

Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur ini?

Jika, menggunakan aplikasi e-Faktur DJP, maka harus melakukan install e-Faktur versi terbaru terlebih dahulu.

Sebelum mengunduh aplikasi e-Faktur ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi:

  • Punya Sertifikat Elektronik
  • Punya NSFP
  • Komputer yang akan digunakan memenuhi standarisasi agar saat menjalankan aplikasi e-Faktur berjalan lancar

Standar komputer tersebut sebagai berikut:

a. Hardware 

  1. Processor Dual Core
  2. 3 GB RAM (jika Anda harus menerbitkan ribuan e-Faktur pajak, maka Anda harus menambah kapasitas RAM)
  3. 50 GB Hard Disk Space
  4. VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768

b. Software 

  1. Sistem operasi: Linux/Microsoft Windows/Mac OS
  2. Java version 1.7
  3. Adobe reader

Perlu diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah memberlakukan wajib e-Faktur 3.0 untuk semua PKP.

Untuk itu, PKP yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur versi 2.2.

Note: Tutorial Cara Update e-Faktur 3.0

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur PajakIlustrasi contoh e Faktur pajak dan tidak lagi melalui cara membuat Faktur Pajak manual

Mudah Membuat e-Faktur Tanpa Install Aplikasi hanya di Klikpajak

Seperti diketahui, per 1 Oktober 2020, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur 2.2 telah ditutup.

Perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat lebih mudah dan praktis kelola e-Faktur karena tidak perlu ribet harus menginstall aplikasi maupun backup data e-Faktur ke komputer lain terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Sebab aplikasi e-Faktur online Klikpajak mengadopsi sistem berbasis web dengan teknologi cloud.

Memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengelola NSFP dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Sobat Klikpajak semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Sobat Klikpajak bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Sobat Klikpajak, bukan?

Jadi, kemudahan berlipat Sobat Klikpajak dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpa install terlebih dahulu
  • e-Faktur Klikpajak sudah dilengkapi dengan sistem prepopulated 3.0
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

Kelola Pajak Laiannya Mudah & Cepat dengan Klikpajak by Mekari

Itulah penjelasan tentang cara membuat Faktur Pajak manual, bentuk Faktur Pajak dan contoh e Faktur pajak.

Sekarang saatnya Sobat Klikpajak juga melakukan berbagai aktivitas pajak lainnya lebih mudah dan cepat melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak by Mekari.

Karena kelancaran dalam urusan perpajakan perusahaan juga memengaruhi kinerja dan kemajuan bisnis.

Hal ini bisa didapatkan dengan support system perpajakan yang mendukung perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

B. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

C. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Membuat Faktur Pajak Manual, Bentuk dan Contoh e Faktur Pajak

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah cara membuat Faktur Pajak manual, bentuk Faktur Pajak & contoh e Faktur pajak 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED12 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: