Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa Online

PKP Harus Tahu, Begini Cara Antisipasi Faktur Pajak Fiktif

Sebagai PKP yang memiliki hak dan kewajiban atas PPN, perlu mengetahui dan memahami cara mengantisipasi adanya Faktur Pajak fiktif yang diterima. Karena ini ada dampaknya pada urusan pajak bisnis Sobat Klikpajak. Lebih jelasnya, simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Faktur Pajak menjadi sebuah kewajiban dan keharusan dibuat oleh Penguasha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, diubah terkahir dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaannya, pembuatan Faktur Pajak juga mengalami perubahan. Tidak lagi manual, tapi secara online menjadi Faktur Pajak elektronik.

Ingin tahu cara mudah kelola Faktur Pajak elektronik?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Omong-omong soal Faktur Pajak, sebagai PKP yang membeli BKP/JKP harus cermat daalam menerima Faktur Pajak yang diberikan lawan transaksi.

Kenapa?

Karena dampaknya bisa saja ternyata mendapatkan Faktur Pajak fiktif alias Faktur Pajak yang tidak sah.

Jika itu terjadi, tentu saja ada dampak yang akan Sobat Klikpajak tanggung dalam pengelolaan pajak bisnis.

Seperti apa penjelasannya tentang Faktur Pajak fiktif yang harus diwaspadai PKP, lanjutkan simak di bawah ini.

Pentingnya PKP Tahu Cara Antisipasi Faktur Pajak Fiktif

Seperti yang sudah disinggung di atas, sebagai Wajib Pajak (WP) PKP, sudah sepatutnya mengetahui kemungkinan adanya Faktur Pajak fiktif yang beredar dari lawan transaksinya.

Bagi negara, jelas Faktur Pajak fiktif ini merugikan karena PPN yang dipungut PKP penjual atau telah dibayar oleh PKP pembeli itu tidak disetorkan ke kas negara.

Sedangkan bagi PKP pembeli yang telah dipungut PPN tersebut, sudah jelas akan dirugikan juga.

Lalu, bagaimana cara mengetahuinya dan cara mengantisipasi mendapatkan Faktur Pajak yang tidak sah, pahami penjelasan umum tentang Faktur Pajak fiktif.

Baca juga tentang Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

a. Maraknya Penggunaan Faktur Pajak Fiktif

Jauh sebelum diterapkannya Faktur Pajak elektronik, Faktur Pajak fiktif yang beredar di masyarakat cukup banyak.

Hal ini merugikan negara dan juga pelaku usaha yang dirugikan.

Sebab dengan Faktur Pajak manual yang sebelumnya itu telah menjadikan celak bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai atau tidak berhak melakukan pembuatan Faktur Pajak.

Oleh karena itu, untuk menangkal semakin banyaknya penggunaan Faktur Pajak fiktif ini DJP menerapkan Faktur Pajak elektronik.

Apa saja bentuk-bentuk atau kriteria Faktur Pajak fiktif ini?

Baca juga Cara Otomatis Pengiriman Faktur Keluaran ke Pelanggan

Bentuk, Kriteria atau Ciri-Ciri Faktur Pajak Fiktif

1. Wajib Pajak Non Efektif (WP NE)

Pembuat Faktur Pajak ternyata merupakan WP Non Efektif (NE) yang tidak-tiba aktif dan punya jumlah penyerahan BKP/JKP dalam jumlah yang besar.

2. Tidak Terdaftar sebagai PKP

Faktur Pajak fiktif juga bisa muncul karena dibuat oleh wajib pajak yang belum menjadi PKP.

Hal ini dapat diketahui pada saat WP menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkan, karena WP tidak terdaftar sebagai PKP.

3. Pengurus dan Komisaris Sama

Faktur Pajak fiktif juga dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama.

Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa Online

4. Lokasi Domisi dan Perdaran Usaha Tidak Sesuai

Berikutnya, Faktur Pajak fiktif dapat diketahui dari kondisi di mana wajib pajak yang berdomisili di kawan perumahan, tapi menunjukkan punya peredaran usaha besar.

5. Sering Pindah Alamat

Salah satu ciri-ciri Faktur Pajak ilegal berikutnya adalah ternyata WP kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi terdaftar.

6. Banyak Jenis Barang

Indikasi Faktur Pajak fiktif juga dapat dilihat dari jumlah penyerahan barang atau BKP sangat beragam.

Sehingga sulit atau tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya itu apa.

Sudah tahu? Kini bayar PPN terutang makin praktis! Fitur baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

7. PPN Kurang Bayar Tidak Sesuai

Ciri-ciri Faktur Pajak fiktif juga dapat dilihat dari wajib pajak yang usahanya baru berdiri, namun memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN kurang bayar kecil.

8. Pelaporan Penyerahan Tidak Sesuai

Faktur Pajak fiktif juga dapat diketahui dari indikasi wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan barang/jasa kena pajak, tapi tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.

9. Saat Pembetulan SPT Masa PPN

Untuk mengetahui Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sah juga dapat dilihat dari pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran jadi lebih besar.

Namun diimbangi dengan perubahan Pajak Masukan yang besar pula, sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN status kurang bayar tetapi nilainya kecil.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

b. Dampak Mendapatkan Faktur Pajak Fiktif bagi PKP

Penggunaan Faktur Pajak fiktif atau ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat merugikan Pengusaha Kena Pajak.

Bagi dunia usaha, Faktur Pajak fiktif dapat merugikan investor dan dapat memperkeruh iklim investasi.

Sebagai contoh,

Apabila Sobat Klikpajak seorang investor dan staf Direksi mengecilkan laba melalui skema Faktur Pajak fiktif, tentu saja sebagai investor tidak akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Sobat Klikpajak.

Selain itu, Faktur Pajak fiktif juga berdampak pada jumlah dividen yang dibagikan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Atau lebih parahnya lagi, laba yang dikecilkan dengan didukung penggunaan Faktur Pajak fiktif dapat dijadikan alasan perusahaan untuk tidak memberikan bonus atau menaikkan gaji para karyawan dan buruh.

Baca juga Pajak Capital Gain Saham & Kaitannya dengan PPh Perusahaan

Contoh lain,

Sebagai PKP yang membeli barang/jasa kena pajak, tapi ternyata lawan transaksi tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang sah.

Artinya, Sobat Klikpajak mendapatkan Faktur Pajak fiktif dari transaksi yang telah dilakukan tersebut.

Akibatnya, Faktur Pajak yang diperoleh tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak Masukan, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan atau PPN.

Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa OnlineIlustrasi PKP tidak dapat mengkreditkan PPN karena Faktur Pajak fiktif

Mengenal Lebih Dalam tentang e-Nofa Pajak

Salah satu cara untuk mengantisipasi adanya Faktur Pajak fiktif tersebut, DJP mengeluarkan layanan e-Nofa Pajak.

Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan oleh DJP.

e-Nofa merupakan sebuah sistem atau aplikasi baru penomoran Faktur Pajak.

Artinya, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) disediakan langsung oleh DJP yang diajukan oleh PKP.

Dengan adanya eNofa Pajak, maka diharapkan dapat mencegah penggunaan Faktur Pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran Faktur Pajak oleh PKP.

Karena e-Nofa dapat mendeteksi penomoran Faktur Pajak yang tidak bertanggung jawab, dan penomoran faktur Wajib Pajak dapat dilihat secara berurutan.

Penerapan eNofa pajak ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

a. Peraturan Tentang Permohonan NSFP

Dengan adanya sistem Faktur Pajak berbasis elektronik, kini DJP dapat memberikan NSFP bagi PKP dengan lebih sistematis dan terawasi.

Proses permohonan NSFP ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–24/PH/2012, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak yang berisi kode dan NSFP

NSFP terdiri dari 16 digit yang dibagi menjadi 2 digit kode transaksi, yaitu 1 digit kode status, dan 13 digit nomor faktur yang ditetapkan oleh DJP.

  • NSFP dapat diperoleh sesuai tata cara yang telah ditetapkan

Misalnya, untuk pembuatan Faktur Pajak tahun 2018, nomor Faktur Pajak akan diawali dari 000.18.00000001 dan seterusnya.

Baca juga Cara Membuat & Lapor Faktur Pajak Digunggung bagi Perusahaan Retail

Faktur Pajak Fiktif dapat Diantisipasi dengan e-Nofa Online

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

b. Syarat Mengajukan Permohonan NSFP

Ada beberapa prosedur yang harus ditaati oleh setiap PKP untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan NSFP dengan aplikasi e-Nofa.

Prosedur dalam pengajuan NSFP tersebut adalah:

  1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan badan usaha sebagai PKP
  2. Harus memiliki Sertifikat Elektronik pajak
  3. Mengajukan permohonan NSFP dengan cara login ke laman https://efaktur.pajak.go.id/login

Sudah tahu? Begini Cara Cek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik yang Kedaluwarsa (Expired)

c. Cara Mengajukan NSFP

Bagaimana cara mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP sebelum membuat Faktur Pajak elektronik?

Selengkapnya tutorial simak di sini Panduan Lengkap Cara Mendapatkan NSFP Melalui e-Nofa Online

Itulah penjelasan tentang Faktur Pajak fiktif dan cara mengantisipasinya atau mengenalinya.

Selanjutnya, kelola pajak lainnya dengan cara yang mudah dan cepat mulai dari hitung, bayar, dan lapor SPT pajaknya.

Kemudahan kelola pajak lainnya dapat Sobat Klikpajak temukan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak memiliki Fitur Lengkap Perpajakan Online yang terintegrasi dan seluruh riwayat transaksi perpajakan akan tersimpan aman dalam Fitur Arsip Pajak.

Tunggu apalagi, urus pajak bisnis dengan efektif dan efisien sekarang juga!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Berita Pajak

PUBLISHED03 Sep 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: