Tarif PPh 23 Terbaru: Ulasan Lengkap dan Besaran PPh 23 / PPh Pasal 26

Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Ada banyak macam Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya adalah pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 dan 26. Mulai dari pengertian PPh 23/26, objek, subjek, tarif hingga penggunaannya diatur dalam perundang-undangan pajak penghasilan. Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang besaran PPh 23 atau tarif PPh 23 terbaru maupun PPh 26 secara lengkap untuk Sobat Klikpajak.

Sebelum itu, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara praktis agar urusan pajak lebih efektif dan efisien.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Selanjutnya, berikut Klikpajak by Mekari berikan ulasan lengkap mengenai besaran PPh 23 atau tarif PPh 23 dan 26 buat Sobat Klikpajak yang bisa dijadikan panduan.

Berapa tarif PPh 23 atau Besaran PPh 23?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan menjabarkan secara lebih rinci pemahaman dasar mengenai PPh Pasal 23 dan Pasal 26 secara berurutan, mulai dari pengertian PPh 23 dan 26 hingga contoh perhitungannya.

a. Definisi PPh Pasal 23/26

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dasar hukum PPh Pasal 23/26 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU PPh ini 4 kali diubah. UU PPh terakhir kali diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 36/2008 di antaranya:

  • Pajak penghasilan Orang Pribadi
  • Pajak penghasilan Badan
  • Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)
  • Pajak penghasilan pasal 15
  • Pajak penghasilan pasal 21
  • Pajak penghasilan pasal 22
  • Pajak penghasilan pasal 23
  • Pajak penghasilan pasal 24
  • Pajak penghasilan pasal 25/29
  • Pajak penghasilan pasal 26

b. Pengertian PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

c. Pengertian PPh 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi penghasilan yang dikenakan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23

Perbedaan PPh Pasal 23 / 26 dan Tarif PPh 23 (Besaran PPh 23)

Meski PPh Pasal 23/26 merupakan sama-sama pajak penghasilan yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen hingga keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, namun perbedaan dari PPh 23/26 ini adalah terletak pada subjek atau orang yang dikenakan pajak ini.

a. Subjek Pajak secara Umum

Secara umum, subjek pajak adalah:

  • Orang pribadi, dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  • Badan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni:

  • Subjek pajak dalam negeri
  • Subjek pajak luar negeri

Baja Juga: Bentuk Usaha Tetap: Tarif Pajaknya dan Bentuk Lain Dikategorikan BUT

BUT yang menjadi subjek pajak di antaranya:

  • Tempat kedudukan manajemen
  • Cabang perusahaan
  • Kantor perwakilan
  • Gedung kantor
  • Pabrik
  • Bengkel
  • Gudang
  • Ruang untuk promosi dan penjualan
  • Pertambangan dan penggalian sumber alam
  • Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan
  • Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  • Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  • Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
  • Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
  • Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

b. Siapa Subjek Pajak yang Dikenakan PPh 23 dan Tarif PPh 23 atau Besaran PPh 23?

Sesuai dengan pengertian pajak penghasilan pasal 23 di atas, maka yang menjadi subjek atau orang yang dikenakan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 adalah:

  • Wajib pajak dalam negeri
  • BUT

c. Siapa Subjek Pajak yang Dikenakan PPh 26?

Masih sesuai dengan pengertian PPh Pasal 26 di atas, maka seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh 26 adalah:

1. Pengoperasian Usaha di Indonesia

  • Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

  • Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Buat Kode Billing langsung bayar atau setor tanpa pindah platform hanya di e-Billing Klikpajak. Coba Gratis sekarang!

Jadi, perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ini adalah:

  • PPh Pasal 23 Digunakan untuk?

PPh 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri.

  • PPh Pasal 26 Digunakan untuk?

Sedangkan PPh 26 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri/warga negara asing (WNA) selain BUT.

WNA di sini adalah orang asing yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Artinya status pajak orang asing ini menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Karena jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan yang diperolehnya merupakan objek PPh Pasal 21, kecuali terdapat tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menyebutkan Batasan 183 hari tidak berlaku tetapi diatur tersendiri.

d. Siapa Subjek Pajak yang Bebas PPh 23 / 26 dan Tarif PPh 23 (Besaran PPh 23)?

Subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang tidak termasuk dalam pengenaan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23/26 adalah:

  • Kantor perwakilan negara asing
  • Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya
  • Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat: Indonesia jadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
  • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi warga negara asing yang bekerja di Indonesia sebagai objek PPh 23 atau besaran PPh 23

Apa Objek PPh 23 / 26 dan Dikenakan Tarif PPh 23?

Ada beberapa perbedaan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 dan 26 ini. Setidaknya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 ada penambahan objek PPh 23 untuk jenis jasa lainnya.

a. Objek PPh Pasal 23 (Tarif Pph 23 atau Besaran PPh 23)

Dalam PMK No. 141/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagai Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7/1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36/2008, disebutkan objek PPh 23 Jasa Lainnya adalah:

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur lanskap
  7. Perancang (design)
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Penebangan hutan
  13. Pengolahan limbah
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
  15. Perantara dan/atau keagenan
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
  19.  Mixing film
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
  23. Internet termasuk sambungannya
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
  28. Maklon
  29. Penyelidikan dan keamanan
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  32. Pembasmian hama
  33. Kebersihan atau cleaning service
  34. Sedot septic tank
  35. Pemeliharaan kolam
  36. Katering atau tata boga
  37.  Freight forwarding
  38. Logistik
  39. Pengurusan dokumen
  40. Pengepakan
  41. Loading dan unloading
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
  43. Pengelolaan parkir
  44. Penyondiran tanah
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
  47. Pemeliharaan tanaman
  48. Permanenan
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
  50. Dekorasi
  51. Pencetakan/penerbitan
  52. Penerjemahan
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
  54. Pelayanan pelabuhan
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa
  56. Pengelolaan penitipan anak
  57. Pelatihan dan/atau kursus
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
  59. Sertifikasi
  60. Survey
  61. Tester
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Waktu Pemotongan Dilakukan

PPh Pasal 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi:

  • Transaksi dividen
  • Transaksi royalti
  • Transaksi atas bunga
  • Transaksi atas penghargaan
  • Transaksi dari sewa
  • Transaksi dari penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa

b. Objek PPh Pasal 26

Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 di antaranya:

  • Dividen
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Imbalan dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  • Keuntungan karena pembebasan utang

Mudah kelola e-Faktur dan e-Bupot di Klikpajak by Mekari. Coba sekaranf!

c. Objek yang Tidak Kena Pemotongan Besaran PPh 23 atau Tarif PPh 23 / 26

Pun demikian, juga ada objek yang dikecualikan atau tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 26.

Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas penghasilan dari berikut ini:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

  •  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi pemotong atau pemungut PPh 23 atau besaran PPh 23

Siapa Pemotong PPh 23 / 26 (Tarif PPh 23 atau Besaran PPh 23)?

Pemotong PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

a. Pemotong atau Pembuat Bukti Potong PPh 23

Pemotong PPh Pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah:

1. Pemotong PPh 23 Bentuk Badan

2. Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23.

Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu:

  • Akuntan
  • Arsitek
  • Dokter
  • Notaris
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

b. Pemotong atau Pembuat Bukti Potong PPh 26

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, seperti gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak Luar Negeri, wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi tarif PPh 23 atau besaran PPh 23

Berapa Tarif PPh 23 (Besaran PPh 23)  dan Tarif PPh 26?

Tarif PPh Pasal 23/26 ini dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Ketentuan tarif PPh 23/26 ini diatur dalam UU PPh No. 36/2008.

a. Besar Tarif PPh 23 (Besaran PPh 23)

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

  • 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya
  • 100% atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengenaan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi:

  • 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  •  4% dari DPP untuk objek pajak lainnya

Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Note: Jika bisnis Anda juga termasuk salah satu yang bisa menikmati insentif pajak PPN, coba cek Ini Daftar Jenis Usaha Terdampak Corona yang Bisa Ajukan Insentif PPN

1. Pengertian Jumlah Bruto

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk usaha tetap
  • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap;

Namun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap itu tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

2. Jumlah Bruto Tidak Berlaku Atas:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material
  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi laporan keuangan sebagai basis pernghitungan pajak yang di dalamnya ada komponen tarif PPh 23 atau besaran PPh 23

b. Tarif Khusus PPh 23 (Besaran PPh 23 Khusus)

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

  •  25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
  •  20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
  • 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
  • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21

c. Besar Tarif PPh 26

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak (tax treaty) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang berlaku.

Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar:

1. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Jumlah Bruto

Tarif 20 persen dari jumlah bruto yang dikenakan atas:

  • Dividen
  • Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman)
  • Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta
  • Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Bayar dan lapor pajak dalam satu platform lebih mudah dan cepat di Klikpajak. Coba sekarang!

2. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan Neto

Tarif 20 persen dari perkiraan penghasilan neto ini dikenakan atas:

a. Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar dan pesawat terbang ringan.

Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual.

b. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah:

  • 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang

c. Pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual.

3. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan

Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan. Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia

4. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari BUT di Indonesia

Tarif PPh 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu BUT di Indonesia.

Pengenaan tarif ini dikecualikan atas penghasilan tersebut jika penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

  • Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri
  • Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut
  • Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan
  • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersial

5. Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%

Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Lapor SPT Pajak Pribadi mudah di e-Filing Klikpajak. Coba Gratis sekarang!

Aturan Penggunaan PPh Pasal 23/26

Dari uraian di atas, maka PPh Pasal 23/26 ini digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan yang menjadi subjek dan objek PPh 23/26 sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PPh.

Ketika melakukan transaksi yang menjadi objek PPh 23/26, maka pemotong atau pemungut pajak penghasilan ini harus membuat bukti pemotongan.

Bukti pemotongan tersebut diserahkan pada pihak atau subjek yang telah dipungut PPh 23/26, serta digunakan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 oleh pihak/subjek pemotong, sesuatu batas waktu yang ditentukan.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Ilustrasi menghitung tarif PPh 23 atau besaran PPh 23

Perhitungan PPh 23 / 26

Ketentuan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23/26 diatur dalam UU PPh No. 36 tahun 2008. Seperti apa gambaran perhitungannya, berikut beberapa contoh perhitungannya:

a. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Beberapa contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23:

1. Contoh Perhitungan PPh 23 atas Dividen

Pada 17 Juli 2020, PT AAA membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar Rp200.000.000 yang melakukan penyertaan modal.

Karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Tarif PPh 23 x Pembayaran Dividen
= 15% x  Rp200.000.000
= Rp30.000.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran, yakni pada 31 Juli 2020
Saat penyetoran: dilakukan paling lambat 17 Agustus 2020

 

Dari ilustrasi kasus di atas, PT AAA ternyata telah membagikan dividen kepada 5 perusahaan pemegang saham perusahaan AAA ini. PT AAA memiliki NPWP dengan nomor 01.123.222.4-32.000.

Maka PT AAA memotong PPh 23 atas dividen yang dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

Daftar pemegang saham PT AAA

 

Pemegang SahamNPWP% Penyertaan ModalDividen
PT BBB01.234.333.5-42.00030%Rp600.000.000
PT CCC01.345.444.6-52.00024%Rp480.000.000
PT DDD01.456.555.7-62.00010%Rp200.000.000
PT EEE (BUMN) 01.567.666.8-72.0007%Rp140.000.000
PT FFF01.678.777.9-82.0005%Rp100.000.000
    

 

Catatan:

  • PT BBB tidak termasuk kategori objek PPh 23 karena persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%
  • PT EEE bukan objek PPh 23 karena merupakan badan usaha milik negara yang dikecualikan dari objek pajak ini

Daftar pemegang saham PT AAA yang dipungut PPh 23 atas dividen

 

Pemegang SahamPenyertaan ModalDividenPPh Pasal 23 yang Dipotong
PT CCC24%Rp480.000.00015% x Rp480.000.000 = Rp7.200.000.000
PT DDD10%Rp200.000.00015% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000 
PT FFF5%Rp100.000.00015% x Rp100.000.000 = Rp15.000.000
    

 

Baca Juga: Apa Saja Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan?

b. Contoh Perhitungan PPh Pasal 26

Perhitungan didasarkan pada dasar pengenaan pajaknya. Berikut beberapa contoh perhitungan PPh 26 untuk jenis-jenis objek pajaknya:

1. Contoh Perhitungan PPh 26 atas Hadiah

Pak Kelik seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar Rp200.000.000.

Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
PPh 26 atas Hadiah adalah:
= Rp200.000.000 x 20%
= Rp40.000.000
Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu Pak Kelik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar  Rp200.000.000 – Rp40.000.000 = Rp160.000.000
 

 

Baca Juga: 8 Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha yang Wajib Diketahui Perusahaan

2. Contoh Perhitungan PPh 26 atas Premi Asuransi

PT AAA memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT BBB. PT BBB adalah perusahaan asuransi di luar negeri.

PT AAA membayar jumlah premi asuransi pada 2020 sebesar Rp3.000.000.000. Maka PPh 26 PT AAA dari premi asuransi tersebut sebesar:

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Neto) x 20%
Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan.
PPh 26 atas Premi Asuransi adalah:
Perkiraan Penghasilan Neto = 50% x Rp3.000.000 = Rp1.500.000.000
PPh Pasal 26 = 20% x Rp1.500.000.000 = Rp300.000.000

 

Jika PT AAA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi CCC, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp3.000.000.000.

Kemudian PT Asuransi CCC mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, yakni ke PT BBB, dengan membayar premi sebesar Rp1.500.000.000, maka ketentuan PPh 26 atas premi reasuransi ini adalah:

Tarif PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah 20%
Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan.
PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah:
Perkiraan Penghasilan Neto = 10% x Rp1.500.000.000 = Rp150.000.000
PPh Pasal 26 PT AAA = 20% x 150.000.000 = Rp30.000.000

 

3. Contoh Perhitungan PPh 26 atas Gaji Orang Pribadi

Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari.

Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar US$20000 sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah Rp14.500 per dolar AS. Maka, perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
Penghasilan Bruto dari gaji sebulan adalah US$20000 x Rp14.500 = Rp290.000.000
PPh 26 atas Gaji adalah:
= Rp290.000.000 x 20%
= Rp58.000.000
Dengan demikian, Charles akan menerima gaji sebesar Rp290.000.000 – Rp58.000.000 = Rp232.000.000

 

Baca Juga: Cari Tahu Perubahan PTKP dari Tahun ke Tahun

4. Contoh Perhitungan PPh 26 atas Pendapatan Perusahaan Asing (BUT)

PT AAA memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada 2020 sebesar Rp20.000.000.000.

Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT AAA ini sebesar 25% x Rp20.000.000 = Rp5.000.000.000.

Sehingga penghasilan BUT PT AAA setelah kena pajak menjadi sebesar Rp20.000.000.000 – Rp5.000.000.000 = Rp15.000.000.000. Maka, PPh 26 yang dikenakan pada PT AAA adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Neto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
PPh 26 atas Perusahaan Asing BUT adalah:
PPh 26 yang terutang = Rp15.000.000.000 x 20% = Rp3.000.000.000
Jika penghasilan setelah pajak sebesar Rp15.000.000 ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

 

Baca Juga: Ketahui Cara Mudah Bayar dan Lapor PPN Jasa Luar Negeri

5. Contoh Perhitungan PPh 26 di bawah ‘Tax Treaty’

Robert adalah seorang warga negara asing asal Kanada. Ia memiliki saham PT AAA di Indonesia sebesar 30%.

Tahun 2020 Robert menjual seluruh sahamnya senilai Rp20.000.000.000 kepada Charles yang merupakan warga negara Inggris.

Diasumsikan ketiga negara (Indonesia, Kanada, dan Inggris) tidak termasuk dalam hubungan P3B atau Perjanjian Pajak (tax treaty).

Dengan demikian, perhitungan PPh 26 atas transaksi tersebut adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
Perkiraan penghasilan neto PPh 26 adalah 25%:
= Rp20.000.000.000 x 25%
= Rp5.000.000.000
PPh 26 atas transaksi penjualan saham adalah:
= Rp5.000.000.000 x 20%
= Rp1.000.000.000
Sementara itu, apabila negara asal wajib pajak dan pemotong PPh Pasal 26 tersebut merupakan negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Atau dalam perjanjian P2B tersebut disebutkan ada ketentuan besar tarif tertentu, yakni mulai dari 0% hingga 20%.

 

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Contoh bukti pemotongan dan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh 23 / 26

Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standarisasi Penomoran Bukti Potong PPh 23/26 yang Wajib Diketahui

Nomor bukti pemotongan ini terdiri dari 10 digit, yakni:

2 digit pertama adalah kode bukti pemotongan, yang diatur sebagai berikut:

  • 3.1 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 kertas (hardcopy)
  • 3.2 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 kertas
  • 3.3 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 elektronik
  • 3.4 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 elektronik

8 digit berikutnya merupakan nomor urut, dengan ketentuan:

  • Nomor urut diberikan secara berurutan
  • Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi e-Bupot 23/26 di-generate oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak tersentralisasi (Nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak)

2. Mencantumkan NPWP atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika tidak memiliki NPWP

3. Mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas

4. Mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili

5. Menandatangani bukti pemotongan

Dalam penggunaan aplikasi e-Bupot, maka berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada Sertifikat Elektronik (Digital Certificate)

6. Satu bukti pemotongan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak

a. PPh 23/26 saat Pemotongan

Pemotongan PPh 23/26 berdasarkan UU PPh dilakukan pada akhir bulan pada saat:

  • Saat dibayarkannya penghasilan
  • Saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan
  • Atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

b. PPh 23/26 saat Terutang

Berdasarkan UU PPh, saat terutangnya PPh Pasal 23/26 adalah:

  • Pada saat pembayaran
  • Saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa
  • Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

c. Membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23/26 telah dipotong, pihak pemotong harus:

  • Memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut
  • Bukti potong (rangkap ke-2) digunakan saat melakukan e-Filing pajak PPh 23

Begini cara membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot

d. Pembayaran PPh Pasal 23/26

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, atau kantor pos) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Untuk bisa melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. Langkah-langkah pembuatan ID Billing bisa Anda lakukan di fitur e-Billing Klikpajak.

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23/26.

Agar terhindar dari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak

e. Pelaporan PPh Pasal 23/26

Pelaporan PPh 23/26 ini dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara:

Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23/26.

Note: Berikut Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Contoh fitur aplikasi e-Bupot untuk PPh 23

Wajib e-Bupot Mulai Oktober 2020

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Lebih mudah membuat bukti potong elektronik dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26, Sobat Klikpajak dapat menggunakan aplikasi e-Bupot Klikpajak.

Mengapa lebih mudah di e-Bupot Klikpajak?

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26

Itulah penjelasan tentang tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 dan tarif PPh 26 serta cara membuat bukti potong pajaknya, berikutnya Sobat Klikpajak juga dapat melakukan aktivitas perpajakan lainnya lebih mudah di Klikpajak by mekari.

Kelola Pajak Lainnya Lebih Mudah & Cepat di Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26

C. Lapor SPT Pajak Mudah dan Cepat di e-Filing Klikpajak

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca Juga: PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Kalender Pajak Terbaru

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya, begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tarif PPh 23 dan Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tadi tentang tarif PPh 23 terbaru, besaran PPh 23, PPh Pasal 26 dan penjelasan lengkapnya

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

live demo pajak online

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED23 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: