Perbedaan PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 pada Jasa Konstruksi

Meski PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 sama-sama pengenaan pajak atas jasa, singgungan antara keduanya seringkali membingungkan wajib pajak saat menentukan jenis pajaknya. Ketahui apa perbedaan jasa konstruksi PPh 23 dan 4 ayat 2 ini untuk kelola PPh 23 jasa konstruksi dengan benar.

Lalu, sebenarnya yang digunakan jasa kontsruksi PPh 23 atau 4 ayat 2 ya?

Merujuk PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi maupun pekerjaan konstruksi.

Pengguna jasa konstruksi ini bisa orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.

Sedangkan penyedian jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk BUT sebagai pemberi layanan jasa konstruksi.

Sebagai pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi akan selalu bersinggunan dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi.

Tak dimungkiri, beberapa sebutan dalam regulasi baku yang ditetapkan pemerintah seringkali membingungkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Misalnya saja peruntukan jenis Pajak Penghasilan (PPh) untuk kegiatan usaha, salah satunya PPh di bidang jasa.

Sementara itu, setidaknya ada dua jenis pasal yang diperuntukkan untuk pengenaan pajak jasa, yakni PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Kedua pasal tersebut, juga untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan jasa konstruksi.

Sehingga butuh pemahaman dalam mencerna maksud dari peraturan perundangan perpajakan agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik.

Seperti apa perbedaan PPh 23 jasa konstruksi dengan PPh 4 ayat 2 ini, terus simak ulasan dari dari Mekari Klikpajak berikut ini.

Jenis Pasal yang Mengatur PPh Jasa Konstruksi

Bagaimana ketentuan dua jenis pajak penghasilan dan perbedaan jasa konstruksi PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 ini?

Kedua regulasi ini sama-sama mengatur ketentuan dalam pengenaan PPh dalam bidang jasa konstruksi, namun juga terdapat perbedaan dalam pengenaannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam masing-masing pasal.

Jenis pasal yang mengatur tentang PPh Jasa Konstruksi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23.

Akan tetapi detail untuk pelaksanaan ketentuan pasal dalam UU PPh tersebut lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai regulasi turunannya.

Pengertian PPh Pasal 23 sendiri merupakan pajak atas jasa atau modal, sewa, royalti, bunga, dividen, penyerahan jasa, maupun hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Jenis jasa konstruksi yang dikenakan PPh 23 adalah?

Berikut jenis jasa konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015:

1. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

2. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Selengkapnya mengenai apa saja objek dan tarif PPh Pasal 23, bisa baca di sini.

Bagaimana dengan ketentuan dalam PPh Pasal 4 ayat 2?

Pengertian PPh Pasal 4 ayat 2 dalam UU PPh adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan terkait usaha jasa dan sumber tertentu seperti jasa kontsruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya.

Penjelasan lengkap tentang PPh Pasal 4 ayat 2 dapat Anda baca di sini.

Singgungan antara PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 bidang jasa konstruksi sering menjadi pertanyaan. Simak penjelasan perbedaannya di sini.

Apa Perbedaan PPh 23 Jasa Konstruksi dan PPh 4 ayat 2 ini?

Sekilas melihat definisinya, antara PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 memang terkesan mirip dari sisi objek yang dikenakannya, yakni salah satunya bidang jasa konstruksi.

Namun tetap saja, dengan adanya dua pengaturan tersebut maka ada sejumlah perbedaan meski sama-sama mengatur pengenaan PPh pada jasa konstruksi.

Setidaknya ada beberapa perbedaan pengenaan pajak penghasilan pada jasa konstruksi untuk jenis PPh 23 dan PPh 4 ayat 2.

Berikut beberapa perbedaan PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2 dalam UU PPh:

a. Perbedaan Jenis Aktivitas Subjek Pajak

Perbedaan pertama antara PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2 adalah jenis aktivitas subjek pajaknya.

Apa yang dimaksud subjek pajak di sini adalah penggunaan frasa ‘jasa konstruksi’ pada kedua regulasi tersebut.

Pada pasal 4 ayat 2 huruf d, disebutkan dengan jelas bahwa yang digunakan adalah frasa ‘usaha jasa konstruksi’.

Sedangkan pada Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh, disebutkan dengan menuliskan ‘jasa konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’.

Penulisan yang berbeda pada kedua regulasi tersebut tentu jadi pembeda yang mendasar pada subjek pajaknya, meski memang yang dimaksud nyaris sama, yakni sama-sama jasa konstruksi.

Jadi, PPh 23 jasa konstruksi ini artinya dikenakan pada badan usaha dalam negeri yang terdaftar sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sehingga penghasilan atau imbalan yang diperoleh wajib pajak pengusaha jasa konstruksi dalam negeri tersebut dikenakan PPh 23 jasa konstruksi.

Bagaimana jika yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi itu wajib pajak pribadi?

Apabila penerima penghasilan jasa konstruksi adalah orang pribadi, maka akan masuk pada pengenaan PPh Pasal 21.

Sebaliknya, PPh 4 ayat 2 ini dikenakan pada bidang usaha jasa konstruksi. Artinya penghasilan wajib pajak dari usaha jasa konstruksi ini akan dikenakan PPh 4 ayat 2.

Singkatnya, perbedaan PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2 adalah jika PPh 23 pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi, sedangkan PPh 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi.

b. Sifat Pengenaan PPh Jasa Konstruksi

Perbedaan berikutnya antara PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 pada jasa konstruksi adalah sifat pengenaan pajaknya.

Pengenaan PPh 23 jasa konstruksi bersifat tidak final, sedangkan untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final.

Secara jelas sebenarnya perbedaannya nampak jelas, yakni pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaksanakan dengan PP Nomor 51 tahun 2008 bersifat final.

c. Sertifikasi dan Klasifikasi Usaha

Merujuk pada penggunaan frasa ‘usaha jasa konstruksi’ pada Pasal 4 Ayat 2 UU PPh, dapat diartikan bahwa yang dimaksud frasa ini adalah subjek yang bidang usahanya secara formal, merupakan jasa konstruksi.

Artinya hanya pengusaha yang telah memperoleh sertifikasi terkait bidang usaha jasa konstruksi dan mendapatkan kualifikasi tertentu saja yang masuk dalam pasal ini.

Pengusaha yang dimaksud kemudian adalah pengusaha yang telah mengantongi izin usaha di bidang konstruksi, atau biasa disebut Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ).

Sertifikat atau berkas lain yang berlaku sebagai sertifikasi bisa berupa Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) yang diterbitkan secara langsung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ).

SBU hanya berlaku selama tiga tahun sejak tanggal diterbitkannya. Untuk perpanjangan, harus dilakukan registrasi ulang pada tahun kedua dan ketiga.

Jika tidak diperpanjang, maka SBU yang dimiliki tidak berlaku dan dikenai sanksi berupa pengenaan PPh Final lebih besar:

  • 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi
  • 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi
  • 2% atau 3% untuk jasa pelaksana konstruksi tergantung kualifikasi kecil/menengah/besar
  • 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan

Apabila kemudian hari wajib pajak pengusaha usaha jasa konstruksi tersebut tidak lagi memiliki sertifikat, maka akan dikenai PPh 23 jasa konstruksi.

Sebab artinya wajib pajak pengusaha usaha jasa konstruksi tersebut dianggap sudah tidak terdaftar di dalam LPJK.

Baca Juga: Resmi Turun, Inilah Tarif PPh Jasa Konstruksi Terbaru

Baca Juga: Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!

Peraturan Baru PPh Usaha Jasa Konstruksi dalam PP No. 9 Tahun 2022

Ketentuan terbaru mengenai pengenaan PPh Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konsruksi.

Regulasi ini merupakan pembaruan peraturan pelaksana UU PPh terkait pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2.

Dalam Pasal 2 PP No. 9/2022 disebutkan bahwa Usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jenis usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final adalah yang memiliki kegiatan sebagai beriktu:

1. Konsultasi konstruksi

Layanan jasa konsultasi konstruksi ini mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan anajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

2. Pekerjaan konstruksi

Layanan jasa pekerjaan konstruksi ini mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Pekerjaan konstruksi terintegrasi

Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi ini mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Usaha Jasa Konstruksi tersebut setidaknya harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

  • Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum
  • Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis
  • Klasihkasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum
  • Ktasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis
  • Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi

Tarif PPh Final Usaha Jasa Konstruksi

Merujuk Pasal 3 ayat 1 PP No. 9/2022 ini, tarif pajak penghasilan untuk Usaha Jasa Konstruksi adalah:

  • 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
  • 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
  • 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang punya sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan.
  • 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.
  • 4% untuk pekerjaan konstruksi terirrtegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.
  • 3,5% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
  • 6% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Contoh Pengenaan PPh Usaha Jasa Konstruksi

Penting diperhatikan berapa besar tarif PPh dari jasa konstruksi ini dipengaruhi oleh SIUJK dan kualifikasi usaha serta nilai pekerjaan atau kontrak.

Contoh kasus 1

PT AAA mendapatkan project pengerjaan konstruksi pembangunan gedung dengan nilai kontrak sebesar Rp1.500.000.000.

Pekerjaan konstruksi tersebut dilakukan oleh kontraktor BBB yang memiliki SBU dari LPJK Kualifikasi Kecil.

Maka, atas pekerjaan konstruksi tersebut dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 3%, karena kontraktor memiliki SIUJK, meski dengan kualifikasi kecil, namun ternyata nilai pekerjaannya sudah melebihi Rp1 miliar.

Contoh kasus 2

CV BBB mendapatkan project konstruksi perbaikan gedung senilai Rp500.000.000.

Pekerjaan konstruksi tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang tidak memiliki SBU dari LPJK.

Dengan demikian, tarif PPh Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan sebesar 4% karena sejatinya berapa pun nilai project tersebut, selama tidak memiliki SBU atau LPJK, maka akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

Wajib Membuat Bukti Potong PPh 23 atau PPh 4 ayat 2

Sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat 2, wajib membuat bukti potong PPh Unifikasi.

Bukti potong tersebut harus diserahkan ke lawan transaksi atau pihak yang telah menerima penghasilan atas jasa konstruksi ataua usaha jasa konstruksi tersebut.

Pembuatan bukti potong PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2 ini juga harus dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Kemudian pihak yang memungut PPh ini harus menyetorkan ke kas negara dengan membuat Kode Billing sesuai jenis pajaknya.

Tutorial cara bayar pajak online di e-Billing selengkapnya baca di sini.

Wajib Lapor SPT Masa PPh 23 atau PPh 4 ayat 2

Selain menyetorkan pemungutan atau pemotongan PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2, juga harus melaporkan pemungutan pajak penghasilan tersebut.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan melalui formulir SPT PPh Unifikasi di aplikasi e-Bupot.

Bagaimana cara lapor SPT PPh 23 jasa konstruksi dan PPh 4 ayat 2 ini?

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id untuk kelola PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 atau PPh Unifikasi?

Anda dapat mencobanya sekarang juga, gratis! atau langsung menghubungi tim support Klikpajak!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Itulah penjelasan tentang perbedaan jasa konstruksi PPh 23 dan PPh Final serta ketentuan jasa konstruksi PPh 23 atau 4 ayat 2.

Pelaporan SPT PPh 4 ayat 2 lebih praktis dengan aplikasi e-SPT PPh 4 ayat 2 dari Klikpajak. Terintegrasi dengan sistem e-Bupot Unifikasi.

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED20 Sep 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: