Laporan keuangan yang benar menghasilkan perencanaan usaha yang tepat dan memperlancar urusan perpajakan. Bagaimana cara membuat laporan keuangan pajak perusahaan? Temukan juga contoh pembukuan pajak dalam blog Klikpajak.id berikut ini.
Seperti diketahui, laporan keuangan atau pembukuan akan selalui diperlukan setiap usaha yang didirkan untuk mengelola bisnis sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya pada saat melaporkan SPT Tahunan Badan.
Tentu saja, membuat laporan keuangan bisa menjadi hal yang bikin deg-degan, apalagi bagi staf baru yang belum berpengalaman.
Sebab laporan keuangan ini bisa menjadi acuan bagi pebisnis atau investor dalam menentukan langkah mereka ke depan.
Apakah akan mempertahankan kucuran dana investasi mereka ke perusahaan tersebut atau angkat kaki karena dinilai tak ada lagi prospek.
Oleh karena itu, Mekari Klikpajak akan menunjukkan bagaimana penyusunan dan contoh laporan pajak perusahaan atau contoh pembukuan pajak yang dapat membantu pembuatannya untuk kepentingan administrasi perpajakan.
Sebab, laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui kewajiban pajak yang harus dibayar dan digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
Dalam akuntansi, laporan keuangan adalah contoh data yang menunjukkan posisi serta aktivitas keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu.
Laporan keuangan digunakan sebagai referensi perusahaan untuk melihat kesuksesan bisnis serta menentukan langkah ke depannya.
Pada perusahaan-perusahaan besar, laporan keuangan disusun dengan rapi karena dibuat oleh akuntan berpengalaman.
Namun untuk perusahaan yang baru berkembang, ini menjadi sebuah tantangan dan mau tidak mau staf yang ditunjuk harus menyusun laporan keuangan yang sepatutnya sesuai standar akuntansi keuangan.
Bagi pemula, tidak perlu khawatir dalam mengelola laporan keuangan dan perpajakan perusahaan.
Sebab Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan dan memajukan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan online lengkap dan terintegrasi dengan akuntansi online Jurnal.id, serta didukung dengan sistem Application Programming Interface (API), seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis.
Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai ‘Powering Business Growth‘ setiap perusahaan.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Mekari sebagai software bisnis yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan, memiliki aplikasi yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Selain aplikasi perpajakan, terdapat juga produk ERP Mekari yang dapat mengelola keuangan dan sumber daya manusia suatu perusahaan.
Persiapan Membuat Laporan Keuangan untuk Pajak Perusahaan
Membuat laporan keuangan untuk perpajakan atau laporan keuangan pajak dapat menjadi tugas yang menantang, karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi.
Agar membuat laporan keuangan terasa mudah, maka staf tersebut memang harus tahu kaidah-kaidah cara membuat laporan keuangan.
Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan tidak boleh mengabaikan pengeluaran dan pemasukan kecil.
Sebab laporan keuangan dalam skala kecil juga sangat penting.
Walaupun jumlahnya kecil, namun apabila dikeluarkan terus menerus, hal tersebut bisa membuat keuangan perusahaan tekor.
Baca juga: Kenapa Laporan Keuangan Penting Saat Lapor SPT Tahunan Badan?
Berikut ini, hal yang perlu dipersiapkan saat mau membuat laporan keuangan perusahaan:
1. Menyiapkan Buku Catatan Pengeluaran
Fungsi dari buku catatan pengeluaran adalah untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan sekecil apapun atau sebesar apapun.
Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik sekadar membeli kopi untuk tamu kantor atau peralatan tulis di kantor, harus dicatat.
Memiliki catatan pengeluaran, akan lebih memudahkan saat menyeimbangkan buku kas pada akhir tahun.
2. Menyiapkan Buku Catatan Pemasukan
Selain pengeluaran, siapkan juga buku catatan pemasukan.
Sesuai namanya, buku catatan pemasukan berfungsi untuk memantau keseimbangan bisnis.
Buku ini mencatat semua uang yang masuk ke rekening perusahaan, termasuk utang yang sudah lunas.
Biasakan mencatat semua pemasukan setiap hari. Sebab buku kas akan sangat dibutuhkan di akhir bulan, kuartal, dan tahun.
Baca juga: Accrual Basis: Perbedaan dengan Jenis Laporan Keuangan ‘Cash Basis’
3. Membuat Buku Stok Barang
Tidak hanya uang, sebuah perusahaan juga perlu mengurusi keluar-masuk barang.
Barang-barang yang dimaksud di sini adalah produk yang dijual atau yang dibeli perusahaan.
Semakin banyak jumlah barang yang keluar dan masuk, penjualan perusahaan otomatis semakin tinggi.
Buku stok barang merupakan contoh laporan keuangan paling sederhana, hanya saja tidak mencantumkan jumlah uang disana.
Lebih mudah dan cepat kelola laporan keuangan pajak di Klikpajak.id yang terintegrasi dengan Jurnal.id untuk Kelola Laporan Keuangan Pajak Perusahaan.
4. Membuat Buku Inventaris
Catatan inventaris berguna untuk memeriksa semua barang yang dimiliki perusahaan.
Buku ini berisi tentang semua barang yang dibeli oleh perusahaan untuk menunjang aktivitas pekerjaan.
Buku inventaris juga berfungsi sebagai acuan stabilitas sebuah perusahaan.
Catatan inventaris sangat penting karena bersangkutan langsung dengan laporan keuangan di akhir periode.
Semakin praktis bayar PPN terutang dengan Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN
5. Merangkum Buku Catatan Kas Utama
Langkah berikutnya untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan adalah merangkum buku kas utama.
Sebab membuat laporan keuangan akan sulit tanpa buku catatan kas utama.
Buku ini merangkum semua pengeluaran dan pemasukan perusahaan, baik itu bentuk uang maupun barang.
Dari catatan ini, bisa terlihat seberapa banyak keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan.
Tak hanya sebagai sumber informasi keuangan, buku catatan kas utama juga merupakan dasar laporan keuangan
Ilustrasi contoh laporan keuangan pajak
Konsep Pembukuan Pajak, Pencatatan dan NPPN
Perlu dipahami, dalam pembuatan laporan keuangan pajak, terdapat yang namanya pembukuan, pencatatan dan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Pembuatan pembukuan atau pencatatan maupun NPPN untuk kebutuhan pajak diatur dalam peraturan perundangan perpajakan.
Dalam peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, tidak semua wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib membuat pembukuan.
Artinya, WP yang wajib membuat pembukuan adalah mereka yang telah memenuhi unsur kemampuan dalam pembuatan pembukuan dari sisi penghasilan bruto yang diperolehnya dan statusnya.
Sedangkan bagi WP yang belum memenuhi kriteria wajib melakukan pembukuan, dapat memilih menggunakan metode pencatatan atau NPPN untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KUP, UU PPh, dan Peraturan Ditrektur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaannya.
Berikut dasar hukum ketentuan dalam pembuatan pembukuan, pencatatan dan penggunaan NPPN:
1. UU KUP
Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan:
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
(10) Dihapus.
(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. UU PPh
Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan:
(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. PER-4/PJ/2009
Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 disebutkan:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN
b. WP Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
3. PER-17/PJ/2015
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2009 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) disebutkan:
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp4.800.000.000 atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.
(3) Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Contoh Laporan Keuangan / Contoh Pembukuan Pajak
Dalam akuntansi, ada lima bentuk laporan keuangan, yang punya fungsi dan tujuan masing-masing.
Namun secara garis besar, tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi keuangan yang menjadi tolok ukur kinerja sebuah perusahaan.
Setelah catatan-catatan di atas lengkap, maka pembuatan laporan keuangan bisa dimulai.
Berikut ini empat contoh laporan keuangan yang bisa dibuat sebuah perusahaan untuk pembukuan pajak.
Baca juga: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya
1. Laporan keuangan Neraca
Laporan keuangan neraca adalah data yang memperlihatkan kondisi nilai dan posisi aktiva serta pasiva, yang pada akhirnya harus seimbang.
Apabila nilainya terhitung tidak seimbang pada akhir periode, itu artinya ada permasalahan pada posisi keuangan perusahaan.
Laporan keuangan neraca juga bisa memuat catatan utang, modal, dan kewajiban.
Berikut contoh laporan keuangan neraca:
PT AAA
Laporan Keuangan Neraca
Periode Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021
(dalam jutaan rupiah)
| Aktiva | |||
| Aktivas Lancar: | |||
| Kas | 264.750 | ||
| Wesel tagih | 200.000 | ||
| Account Receivable | 304.400 | ||
| Bunga usaha | 1.000 | ||
| Persediaan barang dagang | 310.750 | ||
| Perlengkapan kantor | 2.400 | ||
| Asuransi dibayar dimuka | 13.250 | ||
| Total Aktiva Lancar | 1.096.550 | ||
| Properti, bangunan dan peralatan: | |||
| Tanah | 50.000 | ||
| Peralatan usaha | 135.500 | ||
| Dikurangi akumulasi Penyusutan | 28.500 | 107.000 | |
| Peralatan kantor | 77.850 | ||
| Dikurangi akumulasi penyusutan | 23.600 | 54.250 | |
| Total Properti, bangunan dan peralatan | 211.250 | ||
| Total Aktivas | 1.307.800 | ||
| Kewajiban | |||
| Kewajiban lancar: | |||
| Utang usaha | 112.100 | ||
| Wesel bayar | 25.000 | ||
| Utang gaji | 5.700 | ||
| Sewa diterima di muka | 9.000 | ||
| Total kewajiban lancar | 151.800 | ||
| Kewajiban jangka panjang: | |||
| Wesel bayar tagihan | 100.000 | ||
| Total kewajiban | 251.800 | ||
| Ekuitas Pemilik | |||
| Modal Pak Kelik | 1.056.000 | ||
| Total kewajiban dan ekuitas pemilik | 1.308.250 | ||
Baca juga: Kenapa Laporan Keuangan Penting Saat Lapor SPT Tahunan Badan?
2. Laporan Keuangan Laba Rugi
Laporan laba rugi atau income statement merangkum data kerugian serta keuntungan sebuah perusahaan.
Jika jumlah pemasukan terlihat lebih banyak pada laporan laba rugi, maka itu artinya perusahaan dapat dikatakan sukses.
Akan tetapi, jika angka pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, posisi perusahaan artinya sedang dalam keadaan terancam.
Laporan keuangan pajak laba rugi ada dua jenis, yakni single step dan multiple step.
a. Contoh laporan keuangan laba rugi single step
PT BBB (Perusahaan Asuransi}
Laporan Laba Rugi
Periode Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam jutaan rupiah)
| 2021 | 2020 | |
| Pendapatan | ||
| Pendapatan Premi | ||
| Premi Bruto | 10.000 | 8.000 |
| Dikurangi: Premi reasuransi | (1000) | (500) |
| Dikurangi (ditambah): Kenaikan (penurunan) Premi yang Belum merupakan pendapatan | (1500) | (1000) |
| Jumlah Pendapatan Premi | 12.500 | 9.500 |
| Hasil Investasi | 2000 | 1000 |
| Imbalan Jasa DPLK | 500 | 250 |
| Pendapatan lain | 750 | 500 |
| Jumlah Pendapatan | 15.750 | 11.250 |
| Beban | ||
| Klaim dan manfaat | 2000 | 1000 |
| Dikurangi: Klaim Reasuransi | (1000) | (500) |
| Ditambah (dikurangi): Kenaikan (penurunan) kewajiban manfaat polis masa depan dan estimasi kewajiban klaim | 1500 | 1000 |
| Amortisasi biaya akuisisi ditangguhkan | 800 | 400 |
| Pemasaran | 500 | 250 |
| Umum dan administrasi | 300 | 150 |
| Hasil (beban) lain | 100 | 100 |
| Jumlah Beban | 4.200 | 2.400 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 11.550 | 8.850 |
| Pajak Penghasilan | (1.541) | (1.947) |
| Laba Bersih Tahun Sekarang | 10.009 | 6.903 |
| Dividen | (2.001) | (1.380) |
| Saldo Laba Awal Tahun | 8.550 | 3.250 |
| Saldo Laba Akhir Tahun | 16.558 | 8.773 |
b. Contoh laporan keuangan laba rugi multiple step
Berikut ini contoh laporan keuangan laba rugi multiple step seperti berikut:
PT.CCC
Laporan Laba Rugi
Periode 31 Desember 2021
| Pendapatan Usaha | ||
| Pendapatan jasa service | 5.000.000.000 | |
| 1. Beban gaji | 1.000.000.000 | |
| 2. Beban penyusutan | 400.000.000 | |
| 3. Beban asuransi | 250.000.000 | |
| 4. Beban perlengkapan | 200.000.000 | |
| Jumlah beban usaha | (1.850.000.000) | |
| Laba usaha | 3.150.000.000 | |
| Pendapatan di luar usaha | ||
| Pendapatan bunga | 600.000.000 | |
| Beban di luar usaha | ||
| Beban bunga | 200.000.000 | |
| Laba di luar usaha | (400.000.000) | |
| Laba bersih | Rp3.550.000.000 | |
Selengkapnya baca di sini Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!
3. Laporan keuangan Perubahan Modal
Dalam istilah akuntansi, laporan perubahan modal dikenal sebagai statement of changes in equity.
Laporan keuangan perubahan modal biasanya dipakai untuk melihat kondisi modal perusahaan dan data baru ketika terjadi perubahan modal.
Walhasil, dalam laporan keuangan perubahan modal akan terlihat jumlah modal awal dan saldo terakhir sebuah perusahaan.
Berikut contoh laporan keuangan perubahan modal:
CV. DDD
Laporan keuangan perubahan modal
Periode yang berakhir pada 31 Januari 2021
| Modal | 400.000.000 | |
| Tambahan investasi selama periode berjalan | 500.000.000 | |
| Laba bersih selama periode berjalan | 277.750.000 | |
| 777.750.000 | ||
| Dana Tarik tunai | 250.000.000 | 527.750.000 |
| Modal per 31 Januari 2020 | 927.750.000 |
Baca juga: Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?
4. Laporan Keuangan Arus Kas
Informasi yang dikumpulkan dalam buku catatan kas utama akan dipakai pada laporan keuangan pajak jenis ini.
Laporan keuangan arus kas atau cash flow statement bertujuan mengenai arus keluar-masuk kas.
Lewat laporan keuangan ini, bisa diketahui seberapa banyak uang perusahaan yang sudah dibelanjakan dan apakah jumlahnya sebanding dengan pemasukan.
Data dalam laporan keuangan ini dipakai untuk memperkirakan perputaran uang perusahaan di masa mendatang dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada investor atau pemangku kepentingan di perusahaan tersebut.
Berikut ini contoh laporan keuangan arus kas:
Laporan arus kas
Periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021
(dalam jutaan rupiah)
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 2.522.760 |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (1.448.290) |
| Pembayaran beban usaha | (266.215) |
| Penerimaan (pembayaran) kegiatan usaha lainnya | 3.960 |
| Pembayaran pajak | (256.780) |
| Kas Bersih yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi | 555.435 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |
| Penambahan aset tetap | (262.755) |
| Hasil penjualan aset tetap | 3.895 |
| Penurunan aset lain-lain | (4.280) |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (263.140) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | |
| Pembayaran fasilitas utang bank jangka pendek | (80.105) |
| Pengiriman (pembayaran) fasilitas kredit investasi | (26.000) |
| Pembayaran dividen | (239.820) |
| Pembayaran aset sewa pembiayaan | 1.770 |
| Tambahan modal yang disetor | (1.970) |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (274.030) |
| Kenaikan Kas dan Setara Kas | 18.265 |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 397.245 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 415.510 |
Setelah membuat pembukuan untuk pajak, bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pajak?
Baca juga: Tarif PPh Badan: Besaran Persen Serta Cara Menghitungnya
Contoh Penyusunan Laporan Pajak Perusahaan
PT AAA merupakan badan usaha berstatus PKP di bidang tekstil. PT AAA melakukan berbagai transaksi pembelian dan juga penjualan barang kena pajak pertambahan nilai.
Selain melakukan berbagai transaksi penjualan dan pembelian, PT AAA tentunya juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya.
PT AAA juga memiliki berbagai aktivitas bisnis lainnya seperti utang piutang usaha dalam menjalankan usahanya.
Seperti apa alur pengelolaan laporan keuangan dan contoh penyusunan pembukuan pajak perusahaan PT AAA, lihat uraiannya di bawah ini:
A. Membuat Neraca Saldo Awal
PT AAA
NERACA SALDO
Periode 1 Januari 2022
| No. | Nama Akun | Debet
(Rp) |
Kredit
(Rp) |
| 111 | Kas | 200.000.000 | – |
| 112 | Bank XYZ | 500.000.000 | – |
| 113 | Piutang Usaha | 80.000.000 | – |
| 114 | Persediaan barang | 50.000.000 | – |
| 101 | Pajak Masukan | – | – |
| 102 | PPh 25 | 10.000.000 | – |
| 115 | Perlengkapan | 60.000.000 | – |
| 120 | Beban penyusutan | – | – |
| 121 | Peralatan | 90.000.000 | – |
| 122 | Akumulasi penyusutan alat | – | 8.000.000 |
| 123 | Utang Usaha | – | 50.000.000 |
| 124 | Utang Pajak | – | 25.000.000 |
| 125 | Utang PPN | – | 52.000.000 |
| 126 | Utang bank | – | 100.000.000 |
| 127 | Modal pemilik awal | – | 600.000.000 |
| 201 | PPN Keluaran | – | – |
| 211 | Prive | 50.000.000 | – |
| 212 | Penjualan | – | 250.000.000 |
| 213 | Retur penjualan | 20.000.000 | – |
| 311 | Potongan penjualan | 15.000.000 | – |
| 312 | Pembelian | 250.000.000 | – |
| 313 | Retur pembelian | – | 25.000.000 |
| 411 | Potongan pembelian | – | 5.000.000 |
| 412 | Beban sewa | 40.000.000 | – |
| Jumlah | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 | |
B. Mencatat Transaksi ke dalam Jurnal
PT AAA
JURNAL UMUM
Periode Januari 2022
| Tanggal | Kode Akun | Nama Akun | Nota/ Faktur | Pemasok/ Pelanggan | Debet | Kredit |
| JURNAL PEMBELIAN |
| 01/01/2022 | 312 | Pembelian | – | CV BBB | 50.000.000 | – |
| 01/01/2022 | 101 | Pajak Masukan | – | – | 7.700.000 | – |
| 01/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | – | – | 10.000.000 |
| 05/01/2022 | 312 | Pembelian | – | PT CCC | 50.000.000 | – |
| 05/01/2022 | 101 | Pajak Masukan | – | – | 5.500.000 | – |
| 05/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | – | – | 10.000.000 |
| 12/01/2022 | 312 | Pembelian | – | PT DDD | 40.000.000 | – |
| 12/01/2022 | 101 | Pajak Masukan | – | – | 6.400.000 | – |
| 12/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | – | – | 5.000.000 |
| 20/01/2022 | 312 | Pembelian | – | CV EEE | 10.000.000 | – |
| 20/01/2022 | 101 | Pajak Masukan | – | – | 1.100.000 | – |
| 20/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | – | – | 5.000.000 |
| JURNAL PENJUALAN |
| 02/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 50.000.000 | – |
| 02/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 25.000.000 | – |
| 02/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 7.500.000 |
| 02/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 67.500.000 |
| 07/07/2022 | 111 | Kas | – | – | 10.000.000 | – |
| 07/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 8.000.000 | – |
| 07/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 1.800.000 |
| 07/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 16.200.000 |
| 14/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 50.000.000 | – |
| 14/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 50.000.000 | – |
| 14/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 10.000.000 |
| 14/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 90.000.000 |
| 17/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 20.000.000 | – |
| 17/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 10.000.000 | – |
| 17/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 3.000.000 |
| 17/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 27.000.000 |
| 19/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 20.000.000 | – |
| 19/01/2022 | 113 | Piutang dagang | – | – | 15.000.000 | – |
| 19/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 2.500.000 |
| 19/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 22.500.000 |
| 21/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 10.000.000 | |
| 21/01/2022 | 201 | PPN Keluaran | – | – | – | 1.000.000 |
| 21/01/2022 | 212 | Penjualan | – | – | – | 9.000.000 |
| JURNAL PEMBAYARAN PENGELUARAN OPERASIONAL |
| 03/01/2022 | 115 | Beban Perlengkapan | – | – | 60.000.000 | – |
| 03/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 60.000.000 |
| 06/01/2022 | 102 | PPh 25 | – | – | 10.000.000 | – |
| 06/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 10.000.000 |
| 08/01/2022 | 121 | Beban Peralatan | – | – | 307.500.000 | – |
| 08/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 307.500.000 |
| 10/01/2022 | 124 | Utang PPN | – | – | 25.000.000 | – |
| 10/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | – | 25.000.000 |
| JURNAL PELUNASAN PIUTANG |
| 03/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 10.000.000 | – |
| 03/01/2022 | 113 | Piutang Dagang | – | – | – | 10.000.000 |
| 15/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 10.000.000 | – |
| 15/01/2022 | 113 | Piutang Dagang | – | – | – | 10.000.000 |
| 25/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 5.000.000 | – |
| 25/01/2022 | 113 | Piutang Dagang | – | – | – | 5.000.000 |
| JURNAL PELUNASAN UTANG |
| 06/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | CV BBB | 5.000.000 | – |
| 06/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 5.000.000 | |
| 10/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | PT CCC | 10.000.000 | – |
| 10/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 10.000.000 | |
| 18/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | PT DDD | 7.500.000 | – |
| 18/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 7.500.000 | |
| 27/01/2022 | 123 | Utang Usaha | – | CV EEE | 5.000.000 | – |
| 27/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | – | 5.000.000 |
| JURNAL SETORAN KAS BANK |
| 09/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 50.000.000 | – |
| 09/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 50.000.000 |
| 15/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 75.000.000 | – |
| 15/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 75.000.000 |
| 22/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 90.000.000 | – |
| 22/01/2022 | 111 | Kas | – | – | 90.000.000 | |
| 31/01/2022 | 112 | Bank XYZ | – | – | 80.000.000 | – |
| 31/01/2022 | 111 | Kas | – | – | – | 80.000.000 |
C. Melakukan Rekapitulasi Jurnal Umum
Berikut contoh kolom untuk membuat Rekapitulasi Jurnal Umum:
REKAPITULASI JURNAL UMUM
| No. Akun | Debet | No. Akun | Kredit |
| 111 | – | 111 | – |
| 112 | – | 112 | – |
| 113 | – | 113 | – |
| 102 | – | dst. | – |
| dst. | – | – | – |
D. Memposting Jurnal Umum ke Buku Besar
Posting jurnal umum ke buku besar dari masing-masing kegiatan transaksi.
Berikut contoh kolom Buku Besar:
PT AAA
BUKU BESAR
Periode Januari 2022
| Akun | Kas | Buku Besar | No Akun:
111 |
| Tanggal/
2022 |
Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | Saldo |
| 1 Januari | Saldo awal | – | – | – | Debet | Kredit |
| 31 Januari | dst. | – | – | – | – | – |
| 31 Januari | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
E. Menyusun Neraca Saldo Akhir
Berikut contoh kolom untuk menyusun neraca saldo:
PT AAA
NERACA SALDO
31 Januari 2022
| No. Akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
| 111 | Kas | – | – |
| 112 | dst. | – | – |
| 113 | – | – | – |
| 114 | – | – | – |
| dst. | – | – | – |
F. Membuat Jurnal Penyesuaian
Berikut contoh kolom jurnal penyesuaian:
PT AAA
JURNAL PENYESUAIAN
Per 31 Januari 2022
| Tanggal | Kode Akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
| 31 Januari 2022 | 120 | Beban penyusutan | – | – |
| 121 | Akumulasi penyusutan | – | – | |
| 31 Januari 2022 | dst. | – | – | – |
| dst. | – | – | – | – |
G. Menyusun Neraca Lajur
Berikut contoh kolom untuk membuat Neraca Lajur:
PT AAA
NERACA LAJUT
Periode Januari 2022
| No. Akun | Nama Akun | Neraca Saldo | Penyesuaian | NSD | Laporan Laba rugi | Laporan Posisi Keuangan |
| Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 111 | Kas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | dst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dst. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H. Menyusun Jurnal Penutup
Berikut contoh kolom untuk membuat Jurnal Penutup:
PT AAA
JURNAL PENUTUP
31 Januari 2022
| Tanggal | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit |
| 31 Januari 2022 | Penjualan | – | – | – |
| Pendapatan Bunga | – | – | – | |
| Ikhtisar Laba Rugi | – | – | – | |
| 31 Januari 2022 | Ikhtisar Laba Rugi | – | – | – |
| Harga Pokok Penjualan | – | – | – | |
| Beban Penjualan | – | – | – | |
| Beban Gaji | – | – | – | |
| dst. | – | – | – | |
| 31 Januari 2022 | dst. | – | – | – |
| dst. | – | – | – | – |
| – | – | – | – | |
| 31 Januari 2022 | Ikhtisar Laba Rugi | – | – | – |
| Modal | – | – | – | |
Itulah penjelasan tentang konsep dan contoh laporan pajak perusahaan atau pembukuan pajak untuk perusahaan.
Setelah menyusun laporan keuangan usaha dan membuat pembukuan pajak, sekarang saatnya memenuhi kewajiban pajaknya.
Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan seperti pembukuan pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan pembukuan online Mekari Jurnal.di.
Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak (DJP).
Pastikan kelola pajak mulai dari hitung, bayar dan lapor pajak melalui mitra resmi DJP untuk pengelolaan perpajakan perusahaan yang aman dan nyaman.
Mudahnya Kelola Pajak Bisnis dengan Klikpajak
Melalui Klikpajak, Anda dapat melakukan administrasi perpajakan secara efektif dan efisien.
Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap dan terintegrasi dengan aplikasi laporan keuangan online Jurnal.id.
Sobat Klikpajak dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan pajak untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.
Bukan hanya itu, Klikpajak juga memiliki fitur lengkap yang semakin memudahkan urusan pajak bisnis.
Berikut adalah Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Pengelolaan Administrasi Perpajakan Perusahaan.
Percayakan urusan pajak perusahaan dengan aman dan nyaman secara efektif hanya di aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Mekari Klikpajak.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
