PPh Badan : Ketahui Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor Pajak

Sebagai wajib pajak badan, temukan panduan lengkap kewajiban perpajakan seperti subjek dan objek PPh badan adalah, jenis pajak penghasilan yang dikelola perusahaan, ketentuan tarif pajak penghasilan badan diatur dalam pasal berapa dan berapa tarif PPh Badan terbaru sesuai UU HPP.

Mekari Klikpajak akan mengulas secara mendalam tentang Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) atau apa saja kewajiban pajak badan hingga contoh perhitungan dan lapor pajaknya.

Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan suatu badan atau perusahaan yang biasanya sangat berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya.

Karena penerapannya yang sangat luas dan tergantung dari sumber usaha yang digeluti, perlu memahami bagaimana pengertian dan ketentuan Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan ini.

Setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan PPh Badan seperti berapa tarif PPh Badan, bagaimana cara menghitung PPh Badan, serta cara menghitungnya yang akan lebih mudah dipahami melalui contoh perhitungan PPh Badan.

Selain tarif, Wajib Pajak Badan juga perlu menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dimilikinya.

Perlunya mengetahui tarif pajak badan tentunya untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkannya.

Oleh karen itu, WP Badan atau perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Seberapa besar tarif terbaru ini dan bagaimana langkah-langkah penghitungannya?

Terus simak ulasannya mulai dari pengertian PPh Badan adalah, apa saja objek PPh Badan, jenis Pajak Penghasilan Badan atau kewajibana pajak badan, berapa tarif PPh Badan terbaru hingga contoh hitung, cara bayar dan lapor pajaknya berikut ini.

Subjek Pajak Penghasilan Badan dan Objek PPh Badan

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah:

“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”

Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan / perusahaan dan bentuk usaha tetap dalam tahun pajak.

Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Badan dan apa saja yang termasuk dalam objek PPh Badan juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan.

1. Subjek PPh Badan

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Jenis subjek badan dibedakan menjadi 2 yakni:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat (Pempus) atau Pemerintah Daerah (Pemda)
  • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha / melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri.

Lalu, apa saja yang dimaksud dengan badan?

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Perseroan Lainnya
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  6. Firma
  7. Kongsi
  8. Koperasi
  9. Dana Pensiun
  10. Persekutuan
  11. Perkumpulan
  12. Yayasan
  13. Organisasi Masyarakat
  14. Organisasi Sosial Politik
  15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
  16. Lembaga dan bentuk badan lainnya
  17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  18. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengertian BUT dalam hal Badan Usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan ini dapat berupa:

  • Tempat kedudukan manajemen
  • Cabang perusahaan
  • Kantor perwakilan
  • Gedung kantor
  • Pabrik
  • Bengkel
  • Gudang
  • Ruang untuk promosi dan penjualan
  • Pertambangan dan penggalian sumber alam
  • Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan
  • Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  • Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  • Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
  • Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
  • Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Baca juga : Pajak Trading dan Bagaimana Cara Lapor Pajak Saham?

2. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan)

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan.

Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Penghasilan yang sebagai objek PPh Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:

  1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
  2. Laba usaha
  3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
  4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  6. Dividen
  7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
  10. Peraturan Pemerintah
  11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
  13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  15. Surplus Bank Indonesia

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Cara Perhitungan pajak penghasilan badanIlustrasi pajak penghasilan badan dan tarif Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan

Jenis Pajak Badan dan Selain Pajak Penghasilan Badan

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kedua pajak Badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis.

Apa sajakah jensi Pajak Penghasilan Badan dan PPN yang menjadi kewajiban WP Badan?

Berikut penjelasannya dari jenis-jenis PPh Badan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan (WP) Badan atas pajak penghasilan badan atau perusahaan:

1. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Badan atau PPh Badan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya.

Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

Saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur e-Filing Klikpajak.

Baca juga: Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan?

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

Untuk lebih spesifik aturan PPh Impor, hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 1.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Lalu, apa pengertian PPh Pasal 23?

PPh Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

  • Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
  • Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan.

Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

  • Sektor pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Pengeboran minyak, gas dan geothermal
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

  • Bunga deposito dan tabungan lainnya
  • Bunga obligasi dan surat utang negara
  • Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
  • Hadiah undian
  • Transaksi saham dan sekuritas lainnya
  • Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Lebih mudah membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh Unifikasi di e-Bupot Mekari Klikpajak. Coba sekarang!

Baca Juga: Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26, PPh 22, PPh 15, PPh 4 ayat 2 di eBupot Unifikasi

2. Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagaimana dengan pajak badan yang berupa jenis PPN?

Berikut jenis pajak badan dari PPN:

a. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

Baca juga: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok.

Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Bagi Anda yang berkecimpung dalam bidang ekspor-impor, baca juga Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

3. Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

  • UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.
  • UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Mekanisme Perhitungan PPh Badan & Contoh Perhitungan PPh Badan

Sebelum mulai pada cara menghitung Pajak Penghasilan Badan, ketahui bagaimana mekanisme dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan ini.

Berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang harus diketahui sebelum cara menghitung Pajak Penghasilan Badan:

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum Anda melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha atau PPh Badan, Sobat Klikpajak harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan.

Bagaimana caranya? Anda bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan.

Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan.

Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%.

Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Berbentuk perseroan terbuka.
  2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

PT AAA memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak badan adalah senilai Rp2.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Dan perlu diketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1. Tarif PPh Badan Terbaru Sesuai UU HPP

Sebagai badan usaha harus mengetahui tarif PPh Badan terbaru yang diatur dalam UU HPP.

Hal ini dikarenakan sebagai wajib pajak badan, harus membayar PPh Badan sejak didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

Kewajiban tersebut baru berakhir saat badan dibubarkan/tidak lagi berkedudukan di negeri ini.

Tarif PPh Badan berapa persen dan diatur dalam pasal berapa?

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009.

Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010.

Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sejak tahun 2020.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Melalui beleid baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Sedangkan khusus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk), akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut.

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) tersebut, maka tarif pajak penghasilan badan perseroan Tbk menjadi:

  • 19% pada 2020 dan 2022
  • 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

  1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Badan Berapa Persen dalam dalam UU HPP?

Seperti diketahui, ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%.

Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022.

Atau dengan kata lain, pengenaan PPh 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan pajak penghasilan badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

2. Tahapan Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Bagaimana cara menghitung PPh Badan yang masih harus dibayar?

Apabila PPh Terutang dihitung dari tarif dikali PKP, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak.

Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga.

Berikut ini adalah tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan:

1. Menghitung Penghasilan

Langkah pertama, WP Badan harus menghitung seluruh penghasilannya yang diterima selama satu tahun pajak.

Namun perlu diingat bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak serta penghasilan yang telah dikenai PPh Final tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan.

Selengkapnya baca di sini Daftar Subjek dan Objek yang Tidak Dikenakan PPh.

2. Mengurangi Penghasilan dengan Biaya

Langkah kedua adalah mengurangi penghasilan di atas dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP Badan.

Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

Sudah tahu? Inilah Batasan PKP Terbaru atau Threshold PKP Turun.

3. Melakukan Koreksi

Di Indonesia terdapat biaya-biaya yang tidak menjadi pengurang pajak.

Ketentuan tentang pengurang pajak diatur dalam perundangan perpajakan dan aturan-aturan turunannya.

Anda harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Apabila didapati penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya ternyata menghasilkan perhitungan yang minus atau rugi, sehingga tidak terdapat PKP/Penghasilan Kena Pajak.

Maka nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama dengan 5 tahun berturut-turut.

3. Ketentuan dan Contoh Perhitungan PPh Badan

Selain mekanisme di atas, ada juga hal lain yang harus dipahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam cara menghitung Pajak Penghasilan badan.

Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

Jika Anda memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Sebaliknya, jika Anda melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

a. Contoh Perhitungan PPh Badan Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar

Penghasilan Kotor (Bruto)

(Rp)

Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 miliar 50% x *22% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 miliar s/d Rp50 Miliar [(50%x25%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas] + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

*22% tarif PPh Badan yang berlaku di 2021

b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan badan tetap adalah 22% x penghasilan kena pajak.

*22% tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di 2021

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Cara Perhitungan pajak penghasilan badanIlustrasi cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan atau cara menghitung PPh Badan yang mudah

4. Contoh Perhitungan Pajak Badan

Berikut beberapa contoh perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan tarif pajak PPh badan terbaru sesuai UU HPP:

a. Contoh 1;

Pada tahun 2022, PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp10 Miliar.

Maka sebelum Sobat Klikpajak mengetahui Pajak yang harus dibayar PT AAA, Anda harus mengetahui terlebih dulu Penghasilan Kena Pajak dari PT AAA.

Maka, pajak yang harus dibayar adalah:

50% x 22% x Rp5 miliar = Rp550 juta.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2022, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp50 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp100 juta.

Maka, pajak penghasilan terutang PT AAA adalah:

Rp550 juta – Rp50 juta – Rp100 juta = Rp350 juta.

Rp350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2022.

Baca juga: Contoh Laporan Keuangan dan Cara Membuatnya untuk Administrasi Perpajakan

b. Contoh 2;

Berikut adalah contoh sederhana perhitungan pajak penghasilan ataua pajak badan dengan menggunakan tarif umum yang berlaku pada 2022 sebesar 22%:

Peredaran Bruto Rp6.000.000.000
Biaya terkait penghasilan usaha Rp5.400.000.000 (-)
Penghasilan Neto Usaha Rp600.000.000
Penghasilan lain Rp50.000.000
Biaya terkait penghasilan lain Rp30.000.000 (-)
Penghasilan lainnya neto Rp20.000.000 (+)
Total Penghasilan Neto Rp620.000.000
Kompensasi Kerugian Rp10.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp610.000.000
PPh Terutang: Rp610.000.000 x 22% Rp134.200.000
Kredit Pajak:
PPh Pasal 25 Rp90.000.000
PPhPasal 22 dipungut pihak ketiga Rp12.000.000
PPh Pasal 23 dipotong pihak ketiga Rp15.000.000 (+)
Total Kredit Pajak Rp117.000.000 (-)
Pajak yang masih harus dibayar Rp17.500.000

 

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan pajak penghasilan badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

5. Cara Pilih Tarif PPh Badan bagi Perusahaan yang Tepat

Tahukah? Anda dapat memilih tarif pajak penghasilan badan yang sesuai untuk jenis dan bentuk usaha yang dijalankan.

Sebab DJP memberikan keleluasaan bagi WP Badan untuk memilih jenis tarif pajak PPh Badan yang sesuai.

Sehingga diharapkan dapat membantu mempermudah dalam memenuhi kewajiban pajak WP Badan dan dapat membantu mengembangkan usaha Anda.

Apabila WP Badan tidak melakukan pembukuan, maka PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Ketentuan tentang norma perhitungan dimaksud sesuai dengan pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Sudah tahu tarif PPh Badan berapa persen yang cocok untuk usaha Anda?

Ingin mengetahui cara memilih tarif pajak penghasilan badan yang sesuai untuk perusahaan yang Anda kelola?

Selengkapnya berikut cara pilih tarif pajak PPh Badan yang tepat untuk perusahaan:

Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan hingga dengan pengarsipan dokumen perpajakan, manfaatkan aplikasi pajak online Klikpajak yang merupakan PJAP mitra resmi DJP.

Melalui Klikpajak, Anda dapat melakukan administrasi perpajakan dalam satu platform dengan mudah dan cepat.

Klikpajak.id adalah aplikasi pajak online berbasis cloud yang bisa Anda akses di mana saja dan kapan pun setiap kali ada kesempatan serta membutuhkan mengurus perpajakan.

Mulai Persiapan Bayar PPh Badan & Lapor PPh Badan

Setelah melalui tahapan penghitungan Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan, selanjutnya Anda membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Badan.

Cara mudah kelola penghasilan kena pajak badan adalah dengan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak, mulai dari hitung, bayar dan lapor pajaknya.

a. Bayar Pajak Penghasilan Badan

Sebelum bayar pajak, Anda diharuskan membuat Kode Billing sebagai syarat membayar ataua menyetorkan Pajak Penghasilan Badan.

Berikut tutorial langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan bayar pajak online:

b. Lapor PPh Badan atau Pajak Penghasilan Badan

Panduan lengkap tata cara lapor espt pph badan, selengkapnya ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai objek PPh badan dan subjek PPh badan atau pajak penghasilan badan, tarif PPh Badan terbaru, contoh perhitungan PPh Badan, cara menghitung PPh badan hingga cara bayar pajak online dan lapor SPT PPh badan secara daring.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan pajak penghasilan badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola Perpajakan Lainnya Lebih Mudah & Cepat di Mekari Klikpajak

Bukan hanya kemudahan dalam cara lapor pajak tahunan badan online, fitur lengkap Klikpajak akan membuat administrasi pajak lainnya juga semakin efektif dan efisien.

Mekari Klikpajak adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan pajak bisnis Anda: Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED29 Aug 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: