PPh Badan: Ketahui Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor Pajak

Pengusaha tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak Badan atau pajak perusahaan. Mekari Klikpajak akan mengulas secara mendalam tentang Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) mulai dari jenis PPh Badan, tarif PPh Badan, bagaimana cara menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan PPh Badan untuk Sobat Klikpajak.

Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan suatu Badan atau perusahaan yang biasanya sangat berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya.

Karena penerapannya yang sangat luas dan tergantung dari sumber usaha yang digeluti, Sobat Klikpajak wajib memahami bagaimana pengertian dan ketentuan Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan ini.

Setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan PPh Badan seperti berapa tarif PPh Badan, bagaimana cara menghitung PPh Badan, serta contoh perhitungannya yang akan lebih mudah dipahami melalui contoh perhitungan PPh Badan.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai jenis Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan yang terdiri dari pemahaman umum tentang PPh Badan, tarif PPh Badan, cara menghitung PPh Badan hingga contoh perhitungan PPh Badan dari Klikpajak by Mekari untuk Sobat Klikpajak.

Pajak Penghasilan Badan & Tarif PPh Badan

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah:

“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”

1. Subjek PPh Badan & Objek PPh Badan

Siapa saja yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Badan dan apa saja yang termasuk dalam objek PPh Badan juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan.

Berikut adalah subjek pajak penghasilan badan (subjek PPh Badan) dan objek pajak penghasilan badan:

a. Subjek Pajak Badan (PPh Badan)

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Perseroan Lainnya
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  6. Firma
  7. Kongsi
  8. Koperasi
  9. Dana Pensiun
  10. Persekutuan
  11. Perkumpulan
  12. Yayasan
  13. Organisasi Masyarakat
  14. Organisasi Sosial Politik
  15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
  16. Lembaga dan bentuk badan lainnya
  17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  18. Bentuk Usaha Tetap

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca juga : Pajak Trading dan Bagaimana Cara Lapor Pajak Saham?

b. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan)

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan.

Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:

  1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
  2. Laba usaha
  3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan)
  4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  6. Dividen
  7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
  10. Peraturan Pemerintah
  11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
  13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  15. Surplus Bank Indonesia

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Cara Perhitungan PPh Badan, Bayar LaporIlustrasi pajak penghasilan badan dan tarif Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan

2. Jenis Pajak Badan, Selain Pajak Penghasilan Badan

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kedua pajak Badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis.

Apa sajakah jensi Pajak Penghasilan Badan dan PPN yang menjadi kewajiban WP Badan?

Berikut penjelasannya dari jenis-jenis PPh Badan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan (WP) Badan atas pajak penghasilan badan atau perusahaan:

1. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Badan atau PPh Badan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Sobat Klikajak, dan harus dibayarkan setiap bulannya.

Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

Saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur e-Filing Klikpajak.

Baca juga: Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan?

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

Untuk lebih spesifik aturan PPh Impor, hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 1.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Lalu, apa pengertian PPh Pasal 23?

PPh Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

  • Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
  • Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

Lebih mudah membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan.

Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

Buat Kode Billing bisa langsung bayar billing dengan virtual account bank hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba Gratis sekarang!

g. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

  • Sektor pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Pengeboran minyak, gas dan geothermal
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

  • Bunga deposito dan tabungan lainnya
  • Bunga obligasi dan surat utang negara
  • Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
  • Hadiah undian
  • Transaksi saham dan sekuritas lainnya
  • Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan PPh Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

2. Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagaimana dengan pajak badan yang berupa jenis PPN?

Berikut jenis pajak badan dari PPN:

a. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

Baca juga: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok.

Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Bagi Sobat Klikpajak yang berkecimpung dalam bidang ekspor-impor, baca juga Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

3. Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

  • UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.
  • UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan PPh Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Mekanisme Perhitungan PPh Badan & Contoh Perhitungan PPh Badan

Sebelum mulai pada cara menghitung Pajak Penghasilan Badan, ketahui bagaimana mekanisme dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan ini.

Berikut adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang harus diketahui sebelum cara menghitung Pajak Penghasilan Badan:

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum Sobat Klikpajak melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha atau PPh Badan, Sobat Klikpajak harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan.

Bagaimana caranya?

Sobat Klikpajak bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan.

Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan.

Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Berbentuk perseroan terbuka.
  2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
  3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut:

PT Mentari Harapan memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp2.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Cara Lapor e-SPT Tahunan Pajak PPh Badan formulir SPT 1771 lebih mudah dan simpel di e-Filing Klikpajak by Mekari. Pelajari Selengkapnya!

1. Tarif PPh Badan

Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan dari sebelumnya sejak tahun 2020.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Melalui beleid baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk), menjadi:

  • 19% pada 2020 dan 202
  • 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

  1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan PPh Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

2. Ketentuan dan Contoh Perhitungan PPh Badan

Selain mekanisme di atas, ada juga hal lain yang harus dipahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam cara menghitung PPh badan.

Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

Jika Sobat Klikpajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Sebaliknya, jika Sobat Klikpajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN yang dimaksud dapat Sobat Klikpajak lihat pada pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

a. Contoh Perhitungan PPh Badan Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar

Penghasilan Kotor (Bruto)

(Rp)

Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 miliar 50% x *22% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 miliar s/d Rp50 Miliar [(50%x25%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas] + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

*22% tarif PPh Badan yang berlaku di 2021

b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan badan tetap adalah 22% x penghasilan kena pajak.

*22% tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di 2021

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Cara Perhitungan PPh Badan, Bayar LaporIlustrasi cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan atau cara menghitung PPh Badan yang mudah

3. Contoh Perhitungan Pajak Badan

Pada tahun 2021, PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp10 Miliar.

Maka sebelum Sobat Klikpajak mengetahui Pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, Sobat Klikpajak harus mengetahui terlebih dulu Penghasilan Kena Pajak dari PT Mentari Harapan.

Maka, pajak yang harus dibayar adalah:

50% x 22% x Rp5 miliar = Rp550 juta.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp50 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp100 juta.

Maka, pajak penghasilan terutang PT AAA adalah:

Rp550 juta – Rp50 juta – Rp100 juta = Rp350 juta.

Rp350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2021.

Baca juga: Contoh Laporan Keuangan dan Cara Membuatnya untuk Administrasi Perpajakan

Mulai Persiapan Bayar PPh Badan & Lapor PPh Badan

Setelah melalui tahapan penghitungan Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan, selanjutnya Sobat Klikpajak membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Badan.

Agar lebih mudah bayar dan lapor pajak, gunakan e-Billing Klikpajak dan e-Filing Klikpajak.

a. Bayar Pajak Penghasilan Badan

Sebelum bayar pajak, Sobat Klikpajak diharuskan membuat Kode Billing sebagai syarat membayar ataua menyetorkan Pajak Penghasilan Badan.

Berikut tutorial langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan bayar pajak online:

b. Lapor PPh Badan atau Pajak Penghasilan Badan

Panduan lengkap tata cara lapor espt pph badan, selengkapnya ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai pajak penghasilan badan atau Pajak Penghasilan Badan, mulai dari penjelasan umum pajak penghasilan badan, tarif PPh Badan, contoh perhitungan PPh Badan, cara menghitung PPh badan hingga cara bayar pajak online dan lapor SPT PPh badan secara daring.

PPh Badan : Tarif PPh Badan, Contoh Perhitungan PPh Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola Perpajakan Lainnya Lebih Mudah & Cepat di Mekari Klikpajak

Bukan hanya kemudahan dalam cara lapor pajak tahunan badan online, fitur lengkap Klikpajak akan membuat administrasi pajak lainnya juga semakin efektif dan efisien.

Mekari Klikpajak adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan pajak Sobat Klikpajak: Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED09 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: