Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 & Tarif Pajak PPh 23

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 23. Klikpajak by Mekari akan mengulas tarif hingga pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 atau pajak PPh 23.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 biasanya terjadi ketika ada transaksi antara pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) dengan yang menerima penghasilan (seperti penjual atau pemberi jasa).

Pemberi penghasilan selanjutnya akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke negara.

Sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 23, maka wajib membuat Bukti Potong pajak penghasilan pasal 23 ini dan menyerahkan bukti pemotongan kepada lawan transaksi atau pihak yang telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut.

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 ini dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Apa itu e-Bupot Unifikasi?

Sederhananya, yang dimaksud e-Bupot Unifikasi adalah sistem pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan yang bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis bukti potong PPh.

Apa saja jenis bukti potong pajak penghasilan yang bisa dibuat melalui eBupot Unifikasi?

Setidaknya, ada beberapa jenis bukti potong yang dapat dibuat melalui e-Bupot Unifikasi ini, di antaranya PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Selengkapnya baca di sini penjelasan tentang e-Bupot Unifikasi.

Lebih jelasnya mengenai pajak PPh 23, terus simak uladan dari Klikpajak.id berikut ini.

Kenali Subjek Pemotong dan yang Dipotong Pajak PPh 23

Subjek pemotong pajak PPh 23 artinya WP tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada lawan transaksi.

Sedangkan subjek yang dopotong atau dipungut pajak disini artinya adalah WP yang menerima bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dari lawan transaksinya.

a. Siapa Subjek Pemotong Pajak PPh 23 Ini?

Secara spesifik berikut ini siapa saja yang berhak memotong PPh Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan pajak PPh 23:

1. Pemotong PPh Pasal 23

2. Badan pemerintah

3. Subjek pajak badan dalam negeri

4. Penyelenggaraan kegiatan

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

6. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

7. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, seperti:

  • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
  • Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

b. Siapa Subjek yang Dipotong Pajak Ini?

Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak PPh Pasal 23:

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, bisa WP Orang Pribadi atau Badan

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi transaksi atas jasa yang dikenakan pajak Penghasilan pasal 23

Objek Pajak Pajak PPh 23 dan Tarif

Selanjutnya, penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPh Pasal 23?

Berikut adalah objek pajak PPh 23:

  1. Dividen
  2. Royalti
  3. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  5. Sewa dan penghasilan lain, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
  6. Imbalan untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Baca Juga : Bukti Potong Elektronik & Cara Buat Bukti Potong Pajak Online

Tarif Pajak PPh Pasal 23

Dalam perpajakan, tarif PPh 23 dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%.

Pemberlakuan besaran tarif itu tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai tarif PPh 23 adalah sebagai berikut: 

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

5. Bagi WP yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP di dalam negeri atau bentuk usaha tetap, namun ini tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji atau payroll, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan.
  • Pembayaran untuk pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian.
  • Pembayaran pada pihak kedua (perantara), yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku untuk kondisi seperti berikut:

  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa katering.
  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa, yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.
  • Pembayaran jasa kepada pihak ketiga.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca Juga: Spesimen Tanda Tangan Faktur Pajak: Contoh, Bentuk dan Penggunaannya pada e-Faktur

Contoh Perhitungan Pajak PPh 23 dan Membuat Bukti Potong PPh 23

Berikut contoh kasus perhitungan PPh 23 yang bisa anda pelajari.

Contoh kasus

Berikut ini contoh perhitungan pajak PPh Pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto berdasarkan contoh kasus.

PT AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 dengan detail sebagai berikut:

a. Pembayaran terhadap royalti tiga orang perancang busana (designer):

Pak Kelik NPWP 01.444.888.2.123.000, royalti: Rp35.000.000

Diana NPWP 01.888.555.2.456.000, royalti: Rp25.000.000

Indra belum memiliki NPWP, royalti: Rp3.000.000

b. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.

Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT AAA seperti berikut:

1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:

  • Pak Kelik 15% x Rp35.000.000 = Rp5.250.000
  • Diana 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000
  • Indra 15% x Rp5.000.000 = Rp450.000

Mengingat Indra belum punya NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal = 100% x Rp450.000 = Rp450.000

Berdasarkan perhitungan itu, maka Indra terkena pemotongan sebesar Rp450.000 + Rp450.000 = Rp900.000.

Setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.

2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada bank, tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Mengapa?

Karena itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan bagian dari pengecualian terhadap PPh Pasal 23.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca Juga : Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

Membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Ingat, sebagai pemotong pajak PPh 23, wajib membuat bukti pemotongan atas transaksi terkait pajak penghasilan pasal 23 ini.

Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut.

Langkah-langkah membuat bukti potong pajak Pajak Penghasilan Pasal 23, selengkapnya lihat berikut ini:

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi bayar pajak sesuai tarif Pajak Penghasilan 23

Cara Bayar dan Lapor Pajak Penghasilan Pasal 23

Bagaimana cara membayar atau setor pajak juga untuk lapor SPT Pajak Badan PPh 23?

Berikut adalah cara bayar dan lapor pajak penghasilan pasal 23:

a. Cara Bayar Pajak Pajak Pasal 23

Jatuh tempo penyetoran PPh 23 ini setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Lalu bagaimana cara membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak pemotong?

Sebelum membayar pajak penghasilan pasal 23, terlebih dahulu harus membuat Kode Billing, baru kemudian menyetorkan ke bank persepsi.

Langkah-langkah cara bayar atau setor pajak penghasilan pasal 23, selengkapnya lihat caranya berikut ini:

b. Cara Lapor Pajak Pasal 23

Jatuh tempo pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini adalah setiap tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, selengkapnya lihat tutorial di bawah ini:

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca Juga : Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Dan Tarif Perhitungan

Fitur Lengkap Klikpajak : Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan administrasi perpajakan Anda semakin mudah dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Itulah tadi penjelasan tentang pajak tarif PPh 23. Kini saatnya kelola pajak dan keuangan usaha Anda dengan cara yang simpel. Untuk fitur Klikpajak selengkapnya baca di sini.

Baca juga artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya hanya di blog Klikpajak by Mekari di bawah ini :

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED07 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: