Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tarif

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tarif Pajak PPh 23

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 23. Klikpajak by Mekari akan mengulas pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 atau pajak PPh 23.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 biasanya terjadi ketika ada transaksi antara pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) dengan yang menerima penghasilan (seperti penjual atau pemberi jasa).

Pemberi penghasilan selanjutnya akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke negara.

Lebih jelasnya mengenai pajak PPh 23, berikut ulasan dari Klikpajak.id untuk Anda.

Kenali Subjek Pemotong dan yang Dipotong Pajak PPh 23

Subjek pemotong pajak PPh 23 artinya WP tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada lawan transaksi.

Sedangkan subjek yang dopotong atau dipungut pajak PPh 23 artinya WP yang menerima bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dari lawan transaksinya.

Ingin mudah dan cepat kelola pajak dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

a. Siapa Subjek Pemotong Pajak PPh 23?

Secara spesifik berikut ini siapa saja yang berhak memotong PPh Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan pajak PPh 23:

1. Pemotong PPh Pasal 23

2. Badan pemerintah

3. Subjek pajak badan dalam negeri

4. Penyelenggaraan kegiatan

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

6. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

7. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, seperti:

  • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
  • Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

b. Siapa Subjek yang Dipotong Pajak PPh 23?

Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak PPh Pasal 23:

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, bisa WP Orang Pribadi atau Badan

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi transaksi atas jasa yang dikenakan pajak PPh 23

Objek Pajak Pajak PPh 23 dan Tarif

Selanjutnya, penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPh Pasal 23?

Berikut adalah objek pajak PPh 233:

  1. Dividen
  2. Royalti 
  3. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  5. Sewa dan penghasilan lain, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
  6. Imbalan untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Tarif Pajak PPh Pasal 23

Dalam perpajakan, tarif PPh 23 dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. 

Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%.

Pemberlakuan besaran tarif itu tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai tarif PPh 23 sebagai berikut: 

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

5. Bagi WP yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP di dalam negeri atau bentuk usaha tetap, namun ini tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan.  
  • Pembayaran untuk pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian. 
  • Pembayaran pada pihak kedua (perantara), yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. 
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement).

Note: Spesimen Tanda Tangan Faktur Pajak: Contoh, Bentuk dan Penggunaannya pada e-Faktur

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku untuk kondisi seperti berikut:

  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa katering.
  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa, yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. 
  • Pembayaran jasa kepada pihak ketiga. 
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. 

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi hadiah yang dikenakan pajak PPh 23

Contoh Perhitungan Pajak PPh 23 dan Membuat Bukti Potong PPh 23

Contoh kasus 

Berikut ini contoh perhitungan pajak PPh Pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto berdasarkan contoh kasus.

PT AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 dengan detail sebagai berikut:

a. Pembayaran terhadap royalti tiga orang perancang busana (designer):

Pak Kelik NPWP 01.444.888.2.123.000, royalti: Rp35.000.000  

Diana NPWP 01.888.555.2.456.000, royalti: Rp25.000.000

Indra belum memiliki NPWP, royalti: Rp3.000.000

b. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.

Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPh Pasal 23) untuk PT AAA seperti berikut:

1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:

  • Pak Kelik 15% x Rp35.000.000 = Rp5.250.000
  • Diana 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000
  • Indra 15% x Rp5.000.000 = Rp450.000

Mengingat Indra belum punya NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal = 100% x Rp450.000 = Rp450.000

Berdasarkan perhitungan itu, maka Indra terkena pemotongan sebesar Rp450.000 + Rp450.000 = Rp900.000.

Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.

2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada bank, tidak dikenakan PPh Pasal 23.

Mengapa?

Karena itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan bagian dari pengecualian terhadap PPh Pasal 23.

Note: Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

Membuat Bukti Potong Pajak PPh 23

Ingat, sebagai pemotong pajak PPh 23, wajib membuat bukti pemotongan atas transaksi terkait pajak penghasilan pasal 23 ini.

Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut.

Langkah-langkah membuat bukti potong pajak PPh 23, selengkapnya lihat berikut ini:

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi bayar pajak PPh 23

Cara Bayar dan Lapor Pajak PPh 23

Bagaimana cara membayar atau setor pajak PPh 23 dan lapor SPT Pajak PPh 23?

Berikut adalah cara bayar dan lapor pajak PPh 23:

a. Cara Bayar Pajak PPh 23

Jatuh tempo penyetoran PPh 23 ini setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Lalu bagaimana cara membayar PPh 23 yang dilakukan oleh pihak pemotong?

Sebelum membayar pajak PPh 23, terlebih dahulu harus membuat Kode Billing, baru kemudian menyetorkan ke bank persepsi.

Langkah-langkah cara bayar atau setor pajak PPh 23, selengkapnya lihat caranya berikut ini:

b. Cara Lapor Pajak PPh Pasal 23

Jatuh tempo pelaporan PPh 23 ini adalah setiap tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Untuk mengetahui cara lapor SPT pajak PPh 23, selengkapnya lihat tutorial di bawah ini:

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan TarifIlustrasi lapor pajak PPh 23 online di e-Bupot Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan administrasi perpajakan Anda semakin mudah dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Membuat e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  2. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  3. Alur Pembuatan e-Faktur, Bayar dan Lapor SPT Masa PPN

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tarif

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Pajak PPh 23: Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tarif

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga Bank Indonesia.

Rumusnya,

Sanksi denda berdasarkan Suku Bunga Acuan BI, ditambah persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja, dibagi 12 bulan, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

 

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Isentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Itulah tadi penjelasan tentang pajak PPh 23

Kini saatnya kelola pajak dan keuangan usaha Anda dengan cara yang simpel.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED07 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: