Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Adalah Berapa Persen? Berikut Besarannya!

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak jasa dalam PPh23. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah berapa persen sih? Berikut penjelasan lengkapnya di blog Mekari Klikpajak!

Lalu ada juga tarif PPh 2% dikenakan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 jenis jasa tertentu yang juga akan dibahas disini.

Tidak ketinggalan informasi mengenai cara lapor SPT, ketentuan PPh 23 Final, apa dasar hukum, dan berapa tarif pengenaan PPh 23 untuk yang tidak punya atau tanpa NPWP juga akan diulas.

Mekari Klikpajak juga akan mengulas pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah apa, tarif PPh 23 untuk WP yang tidak punya atau tanpa NPWP berapa persen, apa saja jasa yang dikenakan PPh 23 final dan juga jasa teknik PPh 23.

Jadi baca sampai selesai ya!

Untuk yang belum tahu, pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Lalu seperti telah disebutkan, Ada beberapa macam tarif PPh Pasal 23 tergantung dengan jenis jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini.

Perlu diketahui juga adanya tarif PPh 23 Final yang besarnya mulai dari 2% hingga puluhan persen.

Begitu pula tarif PPh 23 tidak punya NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak juga berbeda dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Hal ini akan terkait dengan dasar hukum PPh Passal 23 yang mengatur tentang pengenaan PPh 23 final untuk objek PPh23.

Tentu saja, tidak semua jenis jasa yang dikenakan PPh 23 final.

Sebagai wajib pajak yang bertransaksi dengan aktivitas jasa, wajib memahami apa saja jenis jasa PPh23, termasuk jenis jasa teknik PPh 23.

Kapan pajak ini biasanya dikenakan?

Pajak Penghasilan Pasal 23 biasanya terjadi ketika ada transaksi antara pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) dengan yang menerima penghasilan (seperti penjual atau pemberi jasa).

Pemberi penghasilan selanjutnya akan memotong dan melaporkan pajak yang akan dipotong tersebut ke negara.

Sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 23, maka wajib membuat Bukti Potong pajak dan menyerahkan bukti pemotongan kepada lawan transaksi atau pihak yang telah dipotong pajak penghasilan tersebut.

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 ini juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Apa itu e-Bupot Unifikasi? Sederhananya, yang dimaksud e-Bupot Unifikasi adalah sistem pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan yang bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis bukti potong PPh.

Apa saja jenis bukti potong pajak penghasilan yang bisa dibuat melalui eBupot Unifikasi?

Setidaknya, ada beberapa jenis bukti potong yang dapat dibuat melalui e-Bupot Unifikasi ini, di antaranya PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Lebih jelasnya mengenai jenis jasa PPh23, hingga penjelasan tentang jasa teknik PPh 23 yang dikenakan secara final berapa persen, terus simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Kenali Objek Jasa PPh 23 Tarif PPh 2% dan Subjek Pemotongnya

Apa saja objek jasa yang dikenakan PPh 23 final serta subjek pemotong ataupun yang dipotong PPh23 atau yang dipotong jenis jasa PPh pasal 23 ini, berikut detail penjelasannya.

1. Objek pajak jenis jasa PPh 23

Penghasilan apa saja atau jasa yang dikenakan PPh23 atau yang termasuk jasa teknik PPh 23?

Berikut adalah objek pajak penghasilan pasal 23:

  1. Dividen
  2. Royalti
  3. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  5. Sewa dan penghasilan lain, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
  6. Imbalan untuk jasa teknik PPh 23, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Sedangkan jenis jasa lain termasuk jasa teknik yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal PPh 23 sebesar berapa persen dalam UU PPh adalah sebagai berikut ini :

  1. Jasa penilai (appraisal)
  2. jasa aktuaris
  3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Jasa hukum
  5. Jasa arsitektur
  6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Jasa perancang (design)
  8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT
  9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
  10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
  11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Jasa penebangan hutan
  13. Jasa pengolahan limbah
  14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
  15. Jasa perantara dan/atau keagenan
  16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
  19. Jasa mixing film
  20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamplet, baliho, dan folder
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
  22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
  23. Jasa internet termasuk sambungannya
  24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontsruksi
  27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau transportasi darat, laut, dan udara
  28. Jasa maklon
  29. Jasa penyelidikan dan keamanan
  30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
  31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  32. Jasa pembasmian hama
  33. Jasa kebersihan atau cleaning service
  34. Jasa sedot septic tank
  35. Jasa pemeliharaan kolam
  36. Jasa katering atau tata boga
  37. Jasa freight forwarding
  38. Jasa logistik
  39. Jasa pengurusan dokumen
  40. Jasa pengepakan
  41. Jasa loading dan unloading
  42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
  43. Jasa pengelolaan parkir
  44. Jasa penyondiran tanah
  45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
  47. Jasa pemeliharaan tanaman
  48. Jasa pemanenan
  49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
  50. Jasa dekorasi
  51. Jasa pencetakan/penerbitan
  52. Jasa penerjemahan
  53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh
  54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
  55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
  56. Jasa penitipan anak
  57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
  58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
  59. Jasa sertifikasi
  60. Jasa survey
  61. Jasa tester
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD.

Baca juga: Serba-serbi SPT Pajak yang Wajib Anda Pahami

2. Subjek Pemotong / yang Dipotong Pajak Penghasilan PPh23

Subjek pemotong pajak itu berarti seorang WP tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada lawan transaksi.

Sedangkan subjek yang dopotong atau dipungut pajak di sini artinya adalah WP yang menerima bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dari lawan transaksinya.

a. Siapa Subjek Pemotong Pajak jenis jasa PPh 23 ini?

Secara spesifik berikut ini siapa saja yang berhak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan pajak:

1. Pemotong PPh Pasal 23

2. Badan pemerintah

3. Subjek pajak badan dalam negeri

4. Penyelenggaraan kegiatan

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

6. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

7. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, seperti:

  • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
  • Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan Pajal Penghasilan Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

Baca juga : Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dibayarkan Perusahaan Retail

b. Siapa Subjek yang Dipotong Pajak jenis jasa PPh 23 ini?

Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, bisa WP Orang Pribadi atau Badan

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak jasa dalam PPh23. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah berapa persen sih?Ilustrasi transaksi atas jasa yang dikenakan pajak jenis jasa PPh 23

Baca juga : Bukti Potong Elektronik & Cara Buat Bukti Potong Pajak Online

Dasar Hukum PPh Pasal 23

Apa saja dasar hukum PPh23 yang mengatur tentang PPh Pasal 23 dan ketentuan pelaporan SPT PPh pasal 23 ini?

Ada beberapa peraturan perpajakan sebagai dasar hukum PPh Pasal 23.

Beberapa peraturan perundangan perpajakan sebagai dasar hukum PPh Pasal 23 yang menentukan berapa persen pajak yang harus dibayarkan di antaranya adalah berikut:

  • Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentag PPh
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No. 36 Tahun 2008
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/ 2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech)

Tarif Jenis Jasa Pajak PPh Pasal 23 Berapa Persen? Lalu PPh 2% untuk Jenis Jasa Apa?

Dalam perpajakan, tarif Pajak Penghasilan pasal 23 dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Terdapat dua jenis tarif PPh 23 yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan PPh 2%.

Pemberlakuan besaran tarif itu tergantung dari objek Pajak Penghasilan PPh23 tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai tarif PPh 23 berapa persen adalah sebagai berikut: 

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.

3. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

a. Tarif PPh 23 Final Bisnis Fintech ( Pajak Fintech )

Peraturan yang mengatur pajak fintech dituangkan dalam PMK No. 69/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fntech).

PMK No. 69 Tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada 2021.

Melalui PMK 69/2022 ini layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online (peer to peer lending/P2P lending).

Tarif pajak fintech atau tarif PPh23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar:

  • Tarif PPh 23 Final 15% untuk fintech dalam negeri
  • Tarif PPh 23 Final 20% untuk fintech luar negeri

Baca juga: Pajak Pinjaman Online atau Pajak Fintech P2P Lending

b. Tarif PPh 23 Untuk Yang Tidak Punya NPWP Berapa Persen?

Konsekuensi dari tidak memiliki Nomot Pokok Wajib Pajak atau NPWP bagi wajib pajak adalah pengenaan tarif pajak yanag lebih tinggi dibanding WP yang memiliki NPWP.

Pengenaan tarif pajak lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP ini tidak hanya berlaku untuk jenis pajak tertentu saja, tapi juga jenis PPh 23 final.

Lalu, berapa tarif PPh 23 tidak punya NPWP?

PPh 23 tanpa NPWP atau bagi WP yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

c. Pengecualian PPh 23 Final

Jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP di dalam negeri atau bentuk usaha tetap, namun ini tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji atau payroll, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan.
  • Pembayaran untuk pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian.
  • Pembayaran pada pihak kedua (perantara), yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku untuk kondisi seperti berikut:

  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa katering.
  • Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa, yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan.
  • Pembayaran jasa kepada pihak ketiga.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement.

Baca juga: Spesimen Tanda Tangan Faktur Pajak: Contoh, Bentuk dan Penggunaannya pada e-Faktur

Download Info Tarif PPh Pasal 23 Terbaru Berapa Persen Dalam Format Pdf

Dengan mengunduh tabel tarif PPh Pasal 23 terbaru pdf, akan memudahkan Anda untuk membandingkan tarif PPh23 antara objek atau jenis pajak jasa kena PPh pasal 23 final dengan objek pajak jasa sejenis lainnya.

Selain itu, juga memudahkan Anda dalam melihat tarif PPh Pasal 23 terbaru pdf ini sewaktu-waktu karena dalam bentuk file yang mudah disimpan dan ditemukan kapan saja.

Unduh dokumen daftar tarif PPh Pasal 23 terbaru pdf di bawah ini:

Klik di sini untuk Tarif Pasal PPh 23 Terbaru Dalam Format Pdf

Contoh Perhitungan dan Membuat Bukti Potong PPh 23

Berikut contoh kasus perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang bisa anda pelajari.

Contoh kasus

Berikut ini contoh perhitungan Pajak Penghasilan PPh23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto berdasarkan contoh kasus.

PT AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion.

Pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 dengan detail sebagai berikut:

a. Pembayaran terhadap royalti tiga orang perancang busana (designer):

Pak Kelik NPWP 01.444.888.2.123.000, royalti: Rp35.000.000

Diana NPWP 01.888.555.2.456.000, royalti: Rp25.000.000

Indra belum memiliki NPWP, royalti: Rp3.000.000

b. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.

Jadi, perhitungan pajak penghasilan ( PPh Pasal 23 ) untuk PT AAA seperti berikut:

1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:

  • Pak Kelik 15% x Rp35.000.000 = Rp5.250.000
  • Diana 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000
  • Indra 15% x Rp5.000.000 = Rp450.000

Mengingat Indra belum punya NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal = 100% x Rp450.000 = Rp450.000

Berdasarkan perhitungan itu, maka Indra terkena pemotongan sebesar Rp450.000 + Rp450.000 = Rp900.000.

Setelah melakukan pemotongan pajak, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.

2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada bank, tidak dikenakan tarif pajak penghasilan pph pasal 23.

Mengapa?

Karena itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan bagian dari pengecualian terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23.

Baca juga : Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

Membuat Bukti Potong Pajak / Jenis Jasa PPh 23

Ingat, sebagai pemotong pajak, wajib membuat bukti pemotongan atas transaksi terkait pajak penghasilan pasal 23 ini.

Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut.

Langkah-langkah membuat bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, selengkapnya lihat berikut ini: Cara Membuat Bukti Potong Pajak Badan Online di e-Bupot.

Cara Melaporkan SPT Hingga Bayar PPh 23 Final

Bagaimana cara membayar atau setor pajak juga untuk lapor SPT Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 23?

Berikut adalah cara bayar hingga lapor SPT PPh 23 final:

a. Cara Bayar PPh 23 Final

Jatuh tempo penyetoran PPh 23 ini setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Lalu bagaimana cara membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak pemotong?

Sebelum membayar pajak ini kepada negara, WP harus tahu cara membuat Kode Billing, pengisian, baru kemudian menyetorkan ke bank persepsi.

Langkah-langkah cara bayar atau setor pajak penghasilan pasal 23, selengkapnya lihat caranya berikut ini:

b. Cara Lapor SPT PPh 23

Jatuh tempo pelaporan Pajak Penghasilan PPh23 ini adalah setiap tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, selengkapnya lihat tutorial di bawah ini:

Baca juga : Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Dan Tarif Perhitungan

Fitur Lengkap Klikpajak : Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan administrasi perpajakan Anda semakin mudah dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Itulah tadi penjelasan tentang dasar hukum, tarif PPh 23 final berapa persen, juga yang harus ditanggung oleh wajib pajak tanpa NPWP atau yang tidak punya NPWP.

Lalu ada juga informasi jenis jasa yang dikenakan PPh 2% hingga link download format tarif PPh23 terbaru dalam pdf.

Membaca artikel ini tentu Anda juga sudah paham mengenai cara lapor SPT PPh 23 di e-Bupot Unifikasi.

Nah kalau begitu, kini saatnya kelola pajak dan keuangan usaha Anda dengan cara yang simpel.

Jika anda perlu informasi fitur Klikpajak selengkapnya, bisa anda baca di sini.

Baca juga artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya hanya di blog Mekari Klikpajak di bawah ini :

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online untuk kelola bisnis lebih mudah dan cepat?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED09 May 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: