Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu. Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15 terdapat aturan pengenaan pajak terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) di industri tertentu. Ketahui tarif hingga cara menghitung PPh Pasal 15 sesuai Undang-Undang PPh di sini.

Wajib pajak yang bergerak di bidang tersebut mengalami kesulitan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PPh Pasal 15 ini.

Contoh dari WP industri tertentu yang dikenakan ketentuan pada PPh Pasal 15 adalah pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing.

Bisnis lain yang terkena potongan PPh Pasal 15 adalah pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi pada proyek infrastruktur. Seperti proyek pembangunan jalan tol, jembatan, dan kereta bawah tanah.

PPh Pasal 15 telah mengatur pajak penghasilan untuk setiap jenis industri dengan jenis tarif yang berbeda-beda.

Bagaimana ketentuan dan cara menghitung PPh Pasal 15 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) atau UU Pajak Penghasilan ini? Simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Kegiatan Usaha Yang Terkena PPh Pasal 15

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sampai saat ini kegiatan usaha yang dikenakan jenis pajak penghasilan ini adalah:

  1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
  4. Perusahaan Asuransi Asing
  5. Wajib pajak yang berkegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak
  6. Wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia

Objek Pajak

Objek pajak PPh 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh badan/perusahaan Anda berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 15 Berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, besar tarif pengenaan PPh pasal 15 berbeda-beda tergantung jenis industri bisnis yang dijalankan.

Berikut rinciannya:

1. Perusahaan Pelayaran

  • Laba bersih = 6% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 1,8% X Peredaran Bruto

2. Perusahaan Pelayaran Asing atau Maskapai Penerbangan

  • Laba bersih = 6% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 2,6% X Peredaran Bruto

3. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

  • Laba bersih = 4% X Peredaran Bruto
  • Pajak Penghasilan = 1,2% X Peredaran Bruto

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia 

  • Laba bersih = 1% X Nilai Ekspor Bruto
  • Pajak Penghasilan = 0,44% X Nilai Ekspor Bruto

5. Pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Build Operate and Transfer)

  • Pajak Penghasilan = 5% X Jumlah Bruto Nilai Tertinggi Nilai Pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nah, yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua penghasilan atau imbalan berupa uang yang diterima oleh wajib pajak pelayaran dalam negeri.

Seluruh penghasilan bruto yang didapat ini, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia.

Ataupun pengangkutan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

UU Pajak penghasilan : Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Note : Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

Perhitungan PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak penghasilan

Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai UU Pajak Penghasilan Pasal 15, berikut contoh soal perhitungannya.

Contoh Kasus Pelayaran Dalam Negeri 1

PT AAA adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT BBB untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung – Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar Rp100.000.000 dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. 

Pada Maret 2020 PT AAA menandatangani kontrak dengan PT CCC berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah Rp300.000.000 dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret 2020. 

Bagaimana perhitungan PPh menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 15?

1. Atas penghasilan PT AAA dari PT BBB terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto.

PPh Pasal 15 = 1,2% X Rp100.000.000 = Rp1.200.000

2. Penghasilan PT AAA dari PT CCC tidak termasuk dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 15 karena termasuk dalam pengertian sewa.

Oleh karena itu termasuk dalam pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dan dipotong oleh PT CCC.

PPh Pasal 23 = 2% X Rp300.000.000 = Rp6.000.000

Kewajiban PT BBB sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:

  • Memotong PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pengangkutan bahan baku kertas sebesar Rp1.200.000. Serta memberikan bukti potong kepada PT AAA.
  • Menyetor PPh yang sudah dipotong ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 Februari 2020.
  • Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2020 paling lama 25 Februari 2020.

Contoh Kasus Pelayaran Dalam Negeri 2

Penghitungan PPh Pasal 15 atas penghasilan sewa kapal milik perusahaan dalam negeri:

PT Maju Jaya membayar atas sewa kapal kepada PT Karya Bersama sebesar Rp 50 juta

Penghasilan sewa kapal = Rp 50 juta

Tarif PPh pasal 15 = 1,2%

PPh yang harus dipotong sama dengan Rp 50 juta × 1,2% = Rp600.000

UU Pajak penghasilan : Cara Menghitung PPh Pasal 15 Sesuai UU Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Pembayaran Pajak

Pembayaran PPh Pasal 15 secara mandiri oleh badan atau perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (pencharter) melalui pemotongan.

Penyetoran atas PPh 15 dilakukan oleh pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tidak lupa, sebagai wajib pajak badan, Anda harus memberikan Bukti Pemotongan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Perlu diketahui bahwa dalam laporan SPT Masa, bukti potong wajib disertakan sebagai lampiran.

Cara Pembayaran

Pencharter harus menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP ( sekarang SSE elektronik ) atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet banking, mobile banking, EDC atau sarana lainnya.

Anda akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan.

Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN.

Pelaporan SPT Masa PPh 15

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/2009, SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik.

Penyampaian SPT dilakukan oleh wajib pajak ke KPP atau tempat lain yang telah ditentukan DJP, seperti kantor Pos Indonesia, perusahaan ekspedisi maupun e-filing.

Perhatikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) Anda.

Kelola Pajak Bisnis Lebih Mudah dengan Klikpajak

Agar lebih mudah melakukan penghitungan, pembayaran dan penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan / Masa Pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak.id mengadopsi teknologi komputasi awan (cloud computing). Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud ini berbasis web (Web Based) yang memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Melalui fitur lengkap Klikpajak akan semakin membuat proses administrasi perusahaan semakin simpel dan praktis.

Temukan fitur Klikpajak yang memudahkan urusan pajak Anda di sini : Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED23 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: