Pajak Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perpajakan, wajib hukumnya memenuhi kewajiban bayar pajak. Tak terkecuali usaha jasa konstruksi. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar pajak final PPh 4 ayat 2 konstruksi untuk Sobat Klikpajak.

Sejatinya, Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 ini tidak hanya untuk mengenakan PPh 4 ayat 2 konstruksi saja, akan tetapi juga dikenakan pada objek pajak lainnya.

Namun karena kali ini Klikpajak hanya akan membahas tentang pajak final PPh 4 ayat 2 konstruksi, maka penjelasan tentang pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 ini hanya akan difokuskan pada jasa usaha konstruksi saja.

Jasa konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang mana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut.

Karena dinilai sebagai salah satu pilihan usaha yang menjanjikan, banyak perusahaan yang memilih bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Sama seperti bidang usaha lainnya, jika dilihat dari sisi perpajakan, jasa kontruksi ini dapat dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Pasal 4 ayat 2.

Bagaimana penjelasan mengenai PPh 4 ayat 2 konstruksi atau PPh Final atas usaha jasa konstruksi, mulai dari kategorinya, tarif pajaknya hingga perhitungan PPh 4 ayat 2 jasa konstruksi, simak terus ulasan dari Klikpajak di bawah ini.

Kategori PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Sebelum lebih jauh membahas tentang pajak final PPh 4 ayat 2 konstruksi ini, sebaiknya pahami pengertian PPh Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu.

PPh 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu.

Jasa tertentu dan sumber tertentu yang dikenakan PPh 4 ayat 2 tersebut di antaranya:

  • Jasa konstruksi
  • Sewa tanah/bangunan
  • Pengalihan hak atas tanah/bangunan
  • Hadiah undian, dan lainnya

Sedangkan bicara pajak final Pasal 4 ayat 2 jasa usaha konstruksi sendiri, ini terdiri dari beberapa jenis usaha di bidang jasa konstruksi yang merupakan objek pajak ini, yakni:

a. Jasa Perencanaan Konstruksi

Jasa perancana konstruksi yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

b. Jasa Pelaksana Konstruksi

Jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi.

c. Jasa Pengawasan Konstruksi

Sedangkan jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai.

Baca juga tentang Pajak Perusahaan Go Public & Pentingnya e-Bupot Unifikasi untuk Perseroan Tbk

Jadi, objek pajak penghasilan dari jasa konstruksi ini secara garis besar terbagi dua, yakni:

  • Penghasilan dari pelaksanan konstruksi (kontraktor)
  • Penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

PPh 4 Ayat 2 Konstruksi: Penjelasan Pajak Final Jasa Konstruksi

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Tarif Pajak Final PPh 4 Ayat 2 Konstruksi

Untuk setiap kategori usaha jasa konstruksi di atas, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 usaha jasa konstruksi.

Berikut adalah tarif PPh 4 ayat 2 jasa konstruksi dari masing-masing jenis jasa usaha konstruksi ini:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi

Usaha jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif PPh 4 ayat 2 konstruksi sebesar:

  • 4% jika kontraktor mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU)
  • 6% jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha SBU

Tarif tersebut dikalikan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Sedangkan untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarrif PPh 4 ayat 2 konstruksi sebesar:

  • 2% jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4)
  • 3% jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7)
  • 4% diperuntukkan jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha

Tarif tersebut dilakikan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).

Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

3. Jasa Pengawasan Konstruksi

Tarif PPh 4 ayat 2 konstruksi untuk jasa pengawasan konstruksi sebesar:

  • 4% jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha
  • 6% jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

Tarif tersebut dilakukan dengan nilai kontrak (tidak termasuk PPN).

Untuk diketahui, lembaga yang berwenang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha atau SBU jasa konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

LPJK akan menerbitkan SBU bagi perusahaan jasa konstruksi dalam negeri (lokal) maupun jasa konstruksi perusahaan asing.

Baca juga tentang PPh Bunga Obligasi Turun, BUT Bisa Nikmati Pajak Obligasi 10%

PPh 4 Ayat 2 Konstruksi: Penjelasan Pajak Final Jasa Konstruksi

Kualifikasi Kontraktor Pelaksana

Untuk diketahui, kualifikasi kontraktor pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 08/MRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha jasa Konstruksi.

Berikut daftar kualifikasi kontraktor pelaksana usaha jasa konstruksi:

Kualifikasi Kekayaan Bersih Pengalaman Akumulatif 10 Tahun Kemampuan Pelaksanaan
Kecil 1 Rp50 juta < x < Rp200 juta n/a Maks. Rp1 miliar
Kecil 2 Rp200 juta <x< Rp350 juta Min. Rp1 miliar Maks. Rp1,75 miliar
Kecil 3 Rp350 juta <x< Rp500 juta Min. Rp1,75 miliar Maks. Rp2,5 miliar
Menengah 1 Rp500 juta <x< Rp2 miliar Min. Rp2,5 miliar Maks. Rp10 miliar
Menengah 2 Rp2 miliar <x< Rp10 miliar Min. Rp3,33 miliar Maks. Rp50 miliar
Besar 1 Rp10 miliar <x< Rp50 miliar Min. Rp16,66 miliar Maks. Rp250 miliar
Besar 2 >Rp50 miliar Min. Rp83.33 miliar Tidak terbatas

 

Baca juga tentang Penting! Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

Apa Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat 2?

Jasa konstruksi tidak hanya terdapat dalam PPh pasal 4 Ayat 2 saja, namun juga dalam pasal yang berbeda yaitu PPh Pasal 23.

Kesamaan itu yang mungkin menimbulkan pertanyaan akan penetapan pajak untuk suatu usaha jasa konstruksi meskipun keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku.

Selain PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final sementara PPh Pasal 23 bersifat tidak final, dalam untaian kata Pasal 4 Ayat 2 juga disebutkan ‘usaha jasa konstruksi’ sementara dalam Pasal 23 ayat 1 hanya menyebutkan kata ‘jasa konstruksi’ tanpa ada kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat 2.

Keberadaan sertifikasi kualifikasi usaha juga sering dijadikan penanda jelas atas penetapan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Apabila tidak ada sertifikasi kualifikasi usaha atau jasa konstruksi tersebut bahkan tidak memiliki izin resmi, maka tidak dikenakan PPh Final melainkan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 apabila jasa konstruksi berstatus Wajib Pajak Badan, sedangkan PPh Pasal 21 apabila jasa konstruksi berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca juga tentang Dear Kontraktor, Begini Aturan Baru PPh Peralihan Usaha Migas

Mekanisme Pembayaran Pajak Final atas Jasa Konstruksi

Dalam mekanisme pembayaran atau penyetoran PPh Final PPh 4 Ayat 2 konstruksi, pembayaran melalui pemotongan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor.

Bila pengguna jasa bertindak sebagai pemotong PPh, maka ia juga akan melakukan pelunasan PPh.

Namun jika status pengguna jasa bukan sebagai pemotong PPh, maka kontraktor yang wajib membayar /menyetorkan sendiri PPh 4 ayat 2 terutang.

Kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan PPh 4 ayat 2 konstruksi?

Berikut adalah jadwal pembayaran atau pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi:

a. Tanggal Pembayaran PPh 4 Ayat 2

Pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada:

  • Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa, atau;
  • Tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

b. Tanggal Pelaporan PPh 4 Ayat 2

Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 di e Filing oleh pengguna jasa dan penyedia jasa paling lama:

  • 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Demikian penjelasan seputar pajak final PPh Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi mulai dari kategori, tarif dan cara pembayarannya.

Semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi Wajib Pajak Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi.

Kini, saatnya kelola pajak lainnya dengan cara praktis melalui aplikasi pajak online yang memiliki fitur lengkap sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra resmi DJP.

PPh 4 Ayat 2 Konstruksi: Penjelasan Pajak Final Jasa Konstruksi

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Temukan Cara Mudah Kelola Pajak Bisnis dengan Fitur Lengkap Terintegrasi

Bukan hanya mudah bayar dan lapor PPh 4 ayat 2 konstruksi saja, melalui aplikasi pajak online Klikpajak yang memiliki Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi, kelola pajak bisnis semudah yang dibayangkan.

Melalui Klikpajak, kelola Faktur Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan hingga lapor SPT Masa PPN lebih mudah dan cepat.

Mau tahu apa saja kemudahan kelola Pajak Keluaran di Klikpajak?

Temukan di sini Kelola Faktur Pajak Keluaran yang Praktis di e-Faktur Klikpajak.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dimudahkan kelola berbagai macam pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan seperti PPh 23/26, PPh 22, dan lainnya melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Sudah punya Akun Klikpajak? Nikmati kemudahan kelola pajak bisnis yang dapat menghemat waktu dan tenaga Sobat Klikpajak. Karena kalau ada yang praktis, kenapa harus membuang banyak waktu dan tenaga?

Semua itu hanya akan Sobat Klikpajak temukan dengan Klikpajak by Mekari. Bangga Bayar Pajak!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

PPh 4 Ayat 2 Konstruksi: Penjelasan Pajak Final Jasa Konstruksi <

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED02 Mar 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: