Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

Ingat, Ditjen Pajak sudah mewajibkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 harus melalui aplikasi e-Bupot. Biar lebih mudah, Klikpajak by Mekari akan menunjukkan cara lapor SPT Masa 23/26 di e-Bupot untuk Sobat Klikpajak.

Kini, lapor pajak tak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Cukup sambungkan perangkat dengan koneksi internet, punya akun sebagai wajib pajak, lapor pajak pun selesai.

Tinggal klik, hitung, bayar, lapor dan Sobat Klikpajak pun jadi warga negara yang baik.

Memenuhi kewajiban pajak, berkontribusi membangun Indonesia dan bisa menikmati hasilnya bersama-sama.

Bagi Sobat Klikpajak yang ingin melaporkan SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot, ada cara yang lebih mudah lagi, yakni melalui e-Bupot Klikpajak.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPh 23/26 di aplikasi pajak online e-Bupot ini?

Sebelum itu, Klikpajak by Mekari akan berikan ulasan lengkapnya mengenai pengertian e-Bupot dan fungsinya, pembahasan soal PPh 23/26 serta berbagai aturannya hingga pelaporan SPT-nya untuk Sobat Klikpajak.

Apa itu e-Bupot dan Fungsinya?

Sebelum masuk pada definisi e-Bupot, sebaiknya perlu memahami apa itu Bukti Potong.

a. Pengertian Bukti Potong

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan terakhir diubah dalam UU No.36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7/1983, maka berikut pengertian Bukti Potong.

Bukti Potong atau biasa disebut bupot adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh 23/26 yang dilakukan.

b. Definisi e-Bupot

e-Bupot adalah sebuah aplikasi untuk bukti pemotongan PPh 23/26.

Definisi e-Bupot ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2014 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Dalam beleid ini disebutkan, aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan laman milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat:

  • Bukti Pemotongan
  • Membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
  • Kesemua itu dibuat dalam bentuk dokumen elektronik.

Karena DJP melegitimasi atau memberikan kewenangan saluran tertentu untuk penggunaan e-Bupot, artinya pembuatan bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 bisa dilakukan melalui mitra DJP.

Mitra resmi DJP ini disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP). Salah satu PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak adalah Klikpajak by Mekari, yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

c. Fungsi e-Bupot

Lalu, apa fungsi e-Bupot? Mengacu pada definisi bukti potong elektronik tersebut, maka fungsi e-Bupot adalah untuk bikin bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dalam bentuk elektronik.

Jika dulunya pembuatan bukti pemotongan, buat dan lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 itu dilakukan secara manual, kini wajib secara elektronik melalui fitur dari aplikasi e-Bupot.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih MudahIlustrasi Bukti Potong yang dibuat melalui e-Bupot Klikpajak

Wajib e-Bupot Berlaku Sejak Kapan?

Awalnya, jika merujuk pada Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26, aturan e-Bupot ditetapkan sejak 31 Maret 2017.

Akan tetapi, peraturan itu belum mengakomodasi aplikasi e-Bupot 23/26.

Kondisi ini membuat wajib pajak belum bisa melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dalam bentuk elektronik di aplikasi e-Bupot 23/26.

Sehingga pelaporan SPT Masa PPh 23/26 kala itu masih harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Seiring berjalannya waktu, sesuai KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, aplikasi e-Bupot 23/26 mulai diluncurkan dan bisa digunakan oleh wajib pajak pembuat bukti potong dan yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26, meski masih skala kecil yakni WP yang tercantum dalam peraturan ini.

“Lalu, mulai Agustus 2020 PKP yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia harus membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.”

Wajib e-Bupot bagi PKP terdaftar ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan Perdirjen No. PER-04/PJ/2017.

Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020.

Sesuai KEP ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 yang berlaku sejak masa pajak dilakukannya pengukuhan.

Berikutnya, melalui KEP-368/PJ/2020, penerapan wajib e-Bupot secara nasional mulai berlaku 1 September 2020 bagi semua WP yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017.

Artinya, kewajiban menggunakan e-Bupot PPh 23/26 ini tidak hanya bagi WP PKP saja tapi juga Non-PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 harus membuat bukti potong elektronik melalui eBupot.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Perbedaan PPh Pasal 23 & PPh Pasal 26

Mungkin bagi yang sudah berkecimpung di dunia perpajakan, seperti konsultan misalnya, tentu sudah paham betul apa itu PPh 23 dan PPh 26.

Kedua pajak penghasilan ini selalu saja beriringan. Istilah kata, ‘di mana ada PPh 23 maka di situ akan ada tentang PPh 26’.

Ya, memang begitu adanya. Tapi mungkin sebagian orang yang masih awam dunia pajak, wajar saja jika masih bingung, “Apa sih perbedaan PPh 23 dan PPh 26?”

Biar bikin faktur pajak lancar, Kenali Apa itu PPN dan Cara Menghitung PPN yang Mudah

a. Pengertian PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.

PPh 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa.

b. Pengertian PPh 26

Masih berdasarkan UU Pajak Penghasilan, PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk apa pun yang diterima wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan PPh 23 dan PPh 26 ini terletak pada subjek yang dipotong pajak penghasilan, mengingat objek yang dikenakan PPh 23 dan PPh 26 relative sama.

Jadi, jika PPh 23 dikenakan pada subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPh 26 dikenakan terhadap subjek pajak luar negeri atau asing.

Ketahui Syarat Melaporkan SPT Masa PPh 23/26

Ketentuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23/26 ini harus menyertakan beberapa dokumen, di antaranya:

  • Induk Formulir SPT
  • Daftar Bukti Pemotongan PPh
  • Daftar Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Bukti Penerimaan Negara (BPN)
  • Dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk penyetoran PPh

Batas Pelaporan SPT Masa PPh 23/26

Harus diingat pula, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh 23/26 ini adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

Pembuatan bukti pemotongan, pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 lebih mudah di e-Bupot Klikpajak.

Karena Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan, bagi pelaku usaha, konsultan pajak, maupun Anda yang bekerja sebagai tax officer di sebuah perusahaan.

Bahkan kelola Bukti Potong PPh 23/26 semakin praktis dan cepat karena dapat menarik data langsung dari laporan keuangan online karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 Melalui e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak adalah memiliki pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak yang lebih mudah.

Sebab alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Anda juga bisa menghitung pajak secara otomatis pada SPT Masa PPh 23/26 dan pengiriman bukti pemotongan pajak bisa langsung ke lawan transaksi.

Bukti pemotongan dan pelaporan SPT PPh Masa tidak perlu ditandatangani secara manual dengan tanda tangan basah.

Anda juga tidak perlu khawatir mengalami kesalahan dalam penomoran bukti potong, karena langkah-langkah pembuatannya simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan dengan aman baik di PJAP dan DJP, karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud.

Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Selain keunggulan di atas, e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan, lalu bantuan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.

Satu hal lagi, fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tunggu apalagi, begini cara membuat bukti potong PPh 23/26 di aplikasi e-Bupot Klikpajak.

Makin simpel, berikut tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan Sertifikat Elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Sertifikat Elektronik pajak sudah disetujui, berikut bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Pendaftaran Akun di Klikpajak

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

2. Kemudian aktifkan fitur e-Bupot dengan mencantumkan NPWP dan EFIN, serta Sertifikat Elektronik.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Langkah-langkah Melaporkan SPT Masa PPh 23/26

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mulai cara lapor SPT Masa PPh 23/26 adalah melakukan persiapan atau mempersiapkan SPT terlebih dahulu.

Mempersiapkan SPT ini melalui Posting SPT.

a. Mempersiapkan SPT

Berikut langkah-langkah melakukan Posting SPT:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik “Posting SPT”.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

2. Pada pop up Posting SPT, tentukan Masa/Tahun Pajak dan Pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik “Posting”.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

3. Setelah proses Posting selesai, maka akan muncul SPT di daftar SPT dengan Masa/Tahun Pajak dan Pembetulannya yang di-input sebelumnya dengan status “Belum Dilengkapi”.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

4. Informasi di tabel daftar SPT menunjukkan data singkat mengenai SPT berupa Masa/Tahun Pajak, Pembetulan, Jumlah PPh 23/26 Kurang Disetor, dan status SPT-nya.

5. Apabila status SPT-nya Belum Dilengkapi, berarti ada bukti pembayaran yang belum/kurang di-input ke dalam SPT tersebut sebelum siap untuk dilaporkan.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Lihat Detail SPT

Untuk dapat melihat detail SPT yang sudah dipersiapkan (posting) dan ringkasan bukti potong yang pernah dibuat di Klikpajak, dapat masuk ke dalam detail SPT-nya.

Berikut langkah-langkah melihat detail SPT:

  • Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik pada link Masa/TahuPajak-nya.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

c. Form Induk

Halaman utama yang dapat dilihat detail SPT adalah SPT Induk.

Di halaman ini dapat melihat jumlah penghasilan dan PPh yang dipotong dikategorikan dalam setiap kode objek pajak.

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di eBupot Klikpajak Lebih Mudah

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

d. Lampiran Bukti Potong

1. Semua Bukti Potong PPh 23/26 yang diperhitungkan untuk mempersiapkan SPT dapat dilihat pada lampiran Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23, dan:

2. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 26.

Baca juga tentang Pajak Perusahaan Go Public & Pentingnya e-Bupot Unifikasi untuk Perseroan Tbk

e. Lampiran Tagihan & Setoran

Agar dapat melanjutkan ke proses akhir, yakni penyampaian laporan SPT, maka SPT ini harus mencapai suatu kondisi yang mana semua Jumlah Pajak Terutang telah berhasil dilunasi.

Untuk dapat melihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan menginput bukti penyetoran, berikut langkah-langkahnya:

Input & Validari Bukti Penyetoran

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik “Input Bukti Setor”.

2. Halaman tagihan dan setoran juga dapat diakses melalui menu “Tagihan & Setoran” di sebelah kiri halaman detail SPT.

3. Masukkan jenis bukti penyetoran (SSP atau Pbk) berikut dengan nomor bukti penyetorannya di bagian bawah.

Berikutnya, klik “Validasi bukti setoran” untuk melakukan validasi atas nomor bukti penyetoran yang di-input.

4. Apabila nomor tersebut berhasil divalidasi oleh DJP, maka akan ada tanda centang di sebelah kanan nomornya dan sisa tagihan akan berkurang sesuai dengan jumlah yang telah disetor berdasarkan data penyetorannya.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

f. Lapor SPT PPh 23/26

Setelah melakukan proses input dan validasi bukti penyetoran atas suatu SPT dan total sisa tagihan telah dilunasi, maka status SPT akan berubah menjadi “Siap Lapor”.

Berikut langkah-langkah untuk melaporkan SPT PPh 23/26:

1. Pastikan SPT sudah berstatus “Siap Lapor”, yang dapat diketahui melalui tabel daftar SPT.

2. Dapat dilihat juga melalui halaman “Tagihan & Setoran”, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan.

3. SPT dengan status “Siap Lapor” memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas.

Dengan klik “Lapor SPT”, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi “Berhasil Dilaporkan”, dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

Baca juga tentang Cara Batalkan Faktur Pajak & Konsekuensi Pelaporan SPT PPN-nya

g. Cara Download BPE

SPT yang sudah berhasil dilaporkan akan menerima bukti penerimaan elektronik dari DJP.

BPE ini dapat diunduh dengan cara berikut:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik “Download BPE”.

2. Dapat di-download juga melalui halaman detail SPT dengan klik button “Download BPE” di bagian atas.

3. PDF BPE akan tersimpan ke komputer Anda dengan format sebagai berikut:

Itulah tutorial langkah-langkah cara lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot yang mudah untuk dilakukan.

Bukan hanya mudah lapor pajak saja, Anda juga dapat membuat Bukti Potong PPh 23/26 dengan cara yang simpel dan praktis.

Kelola pajak lainnya juga sangat mudah dilakukan melalui Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak.

Tunggu apalagi? Hemat waktu dan tenaga Anda untuk urus pajak bisnis hanya melalui Klikpajak by Mekari.

Segera aktifkan akun pajak Anda sekarang juga dan nikmati kemudahan kelola pajak perusahaan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Kategori : Produk

PUBLISHED15 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: