Apa itu e-Bupot Unifikasi dan Ketentuan Penggunaanya

eBupot Unifikasi adalah sistem pembuatan bukti pemotongan elektronik terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apa itu e Bupot Unifikasi? Apa bedanya dengan e-Bupot yang selama ini ada? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak.

Bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) elektronik dibuat melalui aplikasi eBupot. Namun sejauh ini baru PPh Pasal 23/26 saja yang pembuatannya harus dilakukan melalui aplikasi e-Bupot.

Bukan hanya membuat bukti potong pajaknya saja, PPh 23/26 juga wajib dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot ini, tidak lagi lewat e-Filing.

Setelah melalui serangkaian uji coba, DJP memperkenalkan eBupot Unifikasi. Hadir dengan fungsi yang lebih komplit.

Bukan lagi hanya untuk membuat dan lapor PPh 23/26 saja, tapi juga jenis pajak penghasilan lainnya. Inilah yang ada dalam aplikasi eBupot Unifikasi.

Kapan e-Bupot Unifikasi diberlakukan dan bagaiamana ketentuan penggunaanya, terus simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini mulai dari pengertian eBupot Unifikasi adalah yang jadi pemahaman dasar sebelum menggunakannya.

Temukan cara kelola e-Faktur lebh mudah & cepat dengan tarik data langsung dari aplikasi laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Tentang e Bupot Unifikasi & Pengertian eBupot Unifikasi adalah…

Rencananya, e Bupot unifikasi akan diberlakukan secara nasional mulai akhir 2021.

Saat ini, pembuatan berbagai Bukti Potong dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh masih dilakukan secara terpisah.

Contoh, pembuatan Bukti Potong PPh 23/26 dan pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) maupun pelaporan SPT Masa PPh-nya dilakukan di aplikasi yang berbeda.

Dengan aturan e-Bupot unifikasi, maka ketentuan pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan PPh maupun pelaporan SPT Masa PPh-nya berubah.

Perubahan ini disebut sistem pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak secara unifikasi.

Dalam sistem unifikasi perpajakan ini, pembuatan bukti potong/pungut dan lapor SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh dilakukan pada sistem yang sama.

Lalu, apa itu e Bupot unifikasi?

e-Bupot unifikasi adalah pembuatan bukti potong serta pelaporan pajak dalam bentuk dokumen elektronik untuk beberapa jenis pajak penghasilan.

eBupot Unifikasi adalah dan Aturan e Bupot UnifikasiIlustrasi membuat bukti potong di eBupot unifikasi dan lapor SPT Masa PPh unifikasi

a. Dasar Hukum Unifikasi Pajak

Saat ini, uji coba penerapan sistem pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang:

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 PER-23/PJ/2020 tersebut, pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyerahkan kepada pihak yang dipotong dan/atau yang dipungut.

Lalu, bukti pemotongan/pemungutan tersebut harus dilaporkan melalui SPT Masa PPh unifikasi.

Jadi, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah?

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut PPh sebagai bukti atas peotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bagaimana dengan SPT Masa PPh unifikasi?

SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa PPh yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak penghasilan untuk:

  • Melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh
  • Penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh
  • dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak

Ketahui juga tentang prepopulated SPT Masa PPN yang memudahkan pengelolaan e-Faktur. Selengkapnya baca Pengertian Prepopulated Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Ingin tahu cara membuat e-Faktur lebih mudah, cepat dan praktis?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Latar Belakang Penerapan eBupot Unifikasi adalah?

Mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa yang melatarbelakangi penerapan e Bupot unifikasi ini.

Seperti kita tahu, setiap bulannya terutama Wajib Pajak Badan (WP Badan) akan melakukan pelaporan berbagai macam pajak bulanan atau masa pajak.

Selain melaporkan berbagai jenis SPT Masa PPh, tentunya juga membuat berbagai jenis bukti potong PPh.

Semakin beragam transaksi kena pajak, makin banyak pula jenis bukti potong yang dibuat dan berbagai jenis SPT Masa PPh yang harus dilaporkan.

Dengan demikian, ada banyak pula jenis aplikasi berbeda dari masing-masing jenis PPh yang digunakan.

Sehingga pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh terbilang tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan perpajakan dari wajib pajak.

Contoh,

Wajib Pajak AAA kewalahan dalam mengelola bukti pemotongan PPh karena ada banyak jenis bukti potong PPh yang harus diterbitkan untuk lawan transaksinya.

Sehingga WP AAA tidak menyerahkan bukti pemotongan/pemungutan pajak pada pihak yang telah dipotong/dipungut penghasilannya oleh WP AAA.

Sehingga berpotensi tidak dilaporkannya penghasilan maupun kredit pajak itu dalam SPT Tahunan.

Baca juga tentang Ulasan Lengkap Bukti Pemotongan Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong

Dalam beleid tersebut dijelaskan, SPT Masa PPh unifikasi merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk:

  • Melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh
  • Penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh
  • dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak
  • atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai penggabungan berbagai jenis SPT Masa PPh dalam satu SPT saja

Sehingga proses pelaporan pajak untuk beberapa jenis SPT Masa PPh dapat lebih efektif dan efisien.

Karena adanya penggabungan proses pelaporan dari beberapa jenis pajak.

Dengan demikian, kalau pun terjadi keterlambatan pelaporan pajak, sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan pajak pun bisa lebih rendah pula.

Dengan latar belakang penerapan e Bupot unifikasi itu, maka keunggulan e-Bupot unifikasi adalah:

  • Mudah membuat bukti potong/pungut berbagai jenis PPh hanya melalui e Bupot unifikasi
  • Gampang lapor SPT Masa PPh dari berbagai jenis PPh
  • Bukti potong langsung tervalidasi oleh DJP karena terhubung dengan sistem DJP
  • Dapat langsung menerbitkan bukti potong karena terhubung dengan sistem DJP
  • Data bukti potong yang diterbitkan otomatis menjadi data prepopulated, sehingga otomatis akan muncul dalam SPT Tahunan penerima bukti potong PPh.

eBupot Unifikasi adalah dan Aturan e Bupot Unifikasi

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

c. Jenis PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Sebagaimana ketentuan dalam PER-23/2020 tersebut, jenis PPh dalam SPT Masa PPh unifikasi ini diantaranya:

  • PPh Pasal 4 ayat (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 26

Pembuatan bukti potong/pungut dan SPT Masa PPh dari kelima jenis PPh tersebut akan dijadikan dalam satu format pelaporan SPT.

Sesuai ketentuan dalam PER-23/PJ/2020 ini, maka dari semua jenis PPh tersebut, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik dibuat serta disampaikan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi.

Penjelasan tentang SPT Masa PPh unifikasi, selengkapnya baca Unifikasi SPT Masa PPh 

d. Aturan SPT Masa PPh Unifikasi & eBupot Unifikasi adalah…

Apabila terjadi perpindahan KPP tempat WP sebagai pemotong/pemungut PPh terdaftar, maka kewajiban membuat bukti potong/pungut unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi berbentuk dokumen elektronik tetap berlaku.

Dalam penggunaan sistem SPT Masa PPh unifikasi dan e-Bupot unifikasi adalah setiap Wajib Pajak (WP), baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan harus memiliki Sertifikat Elektronik (Sertel).

Jadi, untuk mengakses sistem perpajakan unifikasi dari pembuatan bukti pemotongan/pemungutan dan SPT Masa PPh kelima jenis PPh di atas tidak lagi menggunakan EFIN (Electronic Filing Identification Number), melainkan wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

Apa itu Sertifikat Elektronik?

Lebih jelasnya tentang Sertel, baca juga Sertifikat Elektronik Pengganti EFIN Wajib untuk Semua WP Mulai 2022

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Saatnya Urus Pajak Perusahaan dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Setelah mengetahui apa itu eBupot unifikasi, kini waktunya Sobat Klikpajak urus perpajakan dengan cara yang mudah dan cepat melalui fitur lengkap aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id.

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di Inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Lebih Mudah Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Sobat Klikpajak dalam mengelola e-Faktur, e-Bupot, bayar dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

eBupot Unifikasi adalah dan Aturan e Bupot Unifikasi

Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Klikpajak by Mekari mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

 

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED22 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: