Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Ada banyak macam Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya adalah pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 dan 26. Mulai dari pengertian PPh 23/26, objek/subjek, tarif hingga penggunaannya diatur dalam perundang-undangan pajak penghasilan.

Untuk lebih jelasnya, berikut Klikpajak by Mekari berikan ulasan lengkap mengenai PPh Pasal 23/26 buat Anda yang bisa dijadikan panduan.

Table of Contents

Definisi PPh Pasal 23/26

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dasar hukum PPh Pasal 23/26 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU PPh ini 4 kali diubah. UU PPh terakhir kali diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 36/2008 di antaranya:

  • Pajak penghasilan Orang Pribadi
  • Pajak penghasilan Badan
  • Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)
  • Pajak penghasilan pasal 15
  • Pajak penghasilan pasal 21
  • Pajak penghasilan pasal 22
  • Pajak penghasilan pasal 23
  • Pajak penghasilan pasal 24
  • Pajak penghasilan pasal 25/29
  • Pajak penghasilan pasal 26

Pengertian PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pengertian PPh 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri.

PPh 24 sebagai Angin Segar untuk Penghasilan Luar NegeriIlustrasi penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23/26

Perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26

Meski PPh Pasal 23/26 merupakan sama-sama pajak penghasilan yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen hingga keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, namun perbedaan dari PPh 23/26 ini adalah terletak pada subjek atau orang yang dikenakan pajak ini.

Subjek Pajak

Secara umum, subjek pajak adalah:

  • Orang pribadi, dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  • Badan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni:

  • Subjek pajak dalam negeri
  • Subjek pajak luar negeri

Note: Manfaatkan insentif pajak untuk kelangsungan usaha Anda. Coba cek di sini apakah bisnis Anda termasuk salah satu yang Terdampak COVID-19, Ini Daftar Jenis Usaha yang Bebas PPh 21

BUT yang menjadi subjek pajak di antaranya:

  • Tempat kedudukan manajemen
  • Cabang perusahaan
  • Kantor perwakilan
  • Gedung kantor
  • Pabrik
  • Bengkel
  • Gudang
  • Ruang untuk promosi dan penjualan
  • Pertambangan dan penggalian sumber alam
  • Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan
  • Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  • Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  • Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
  • Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
  • Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Siapa Subjek Pajak yang Dikenakan PPh 23?

Sesuai dengan pengertian pajak penghasilan pasal 23 di atas, maka yang menjadi subjek atau orang yang dikenakan PPh 23 adalah:

  • Wajib pajak dalam negeri
  • BUT

Siapa Subjek Pajak yang Dikenakan PPh 26?

Masih sesuai dengan pengertian PPh Pasal 26 di atas, maka seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh 26 adalah:

Pengoperasian Usaha di Indonesia

  • Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

  • Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ini adalah:

PPh Pasal 23 Digunakan untuk?

PPh 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri.

PPh Pasal 26 Digunakan untuk?

Sedangkan PPh 26 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri/warga negara asing (WNA) selain BUT.

WNA di sini adalah orang asing yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Artinya status pajak orang asing ini menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Karena jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan yang diperolehnya merupakan objek PPh Pasal 21, kecuali terdapat tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang menyebutkan Batasan 183 hari tidak berlaku tetapi diatur tersendiri.

Siapa Subjek Pajak yang Bebas PPh 23/26?

Subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang tidak termasuk dalam pengenaan PPh 23/26 adalah:

  • Kantor perwakilan negara asing
  • Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya
  • Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat: Indonesia jadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
  • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia

Kewajiban Perpajakan Bagi UMK/MUKM dan Panduan Pengisian SPT OnlineIlustrasi warga negara asing yang bekerja di Indonesia sebagai objek PPh Pasal 26

Apa Objek PPh 23/26?

Ada beberapa perbedaan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 dan 26 ini. Setidaknya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 ada penambahan objek PPh 23 untuk jenis jasa lainnya.

Objek PPh Pasal 23

Dalam PMK No. 141/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagai Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7/1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36/2008, disebutkan objek PPh 23 Jasa Lainnya adalah:

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur lanskap
  7. Perancang (design)
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Penebangan hutan
  13. Pengolahan limbah
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
  15. Perantara dan/atau keagenan
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
  19.  Mixing film
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
  23. Internet termasuk sambungannya
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
  28. Maklon
  29. Penyelidikan dan keamanan
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  32. Pembasmian hama
  33. Kebersihan atau cleaning service
  34. Sedot septic tank
  35. Pemeliharaan kolam
  36. Katering atau tata boga
  37.  Freight forwarding
  38. Logistik
  39. Pengurusan dokumen
  40. Pengepakan
  41. Loading dan unloading
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
  43. Pengelolaan parkir
  44. Penyondiran tanah
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
  47. Pemeliharaan tanaman
  48. Permanenan
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
  50. Dekorasi
  51. Pencetakan/penerbitan
  52. Penerjemahan
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
  54. Pelayanan pelabuhan
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa
  56. Pengelolaan penitipan anak
  57. Pelatihan dan/atau kursus
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
  59. Sertifikasi
  60. Survey
  61. Tester
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Waktu Pemotongan Dilakukan

PPh Pasal 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi:

  • Transaksi dividen
  • Transaksi royalti
  • Transaksi atas bunga
  • Transaksi atas penghargaan
  • Transaksi dari sewa
  • Transaksi dari penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa

Objek PPh Pasal 26

Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 di antaranya:

  • Dividen
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Imbalan dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  • Keuntungan karena pembebasan utang

Objek yang Tidak Kena Pemotongan PPh 23/26

Pun demikian, juga ada objek yang dikecualikan atau tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 26.

Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas penghasilan dari berikut ini:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

  •  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Ilustrasi pemotong atau pemungut PPh Pasal 23/26

Siapa Pemotong PPh 23/26?

Pemotong PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotong atau Pembuat Bukti Potong PPh 23

Pemotong PPh Pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah:

Pemotong PPh 23 Bentuk Badan

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk usaha tetap
  • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu:

  • Akuntan
  • Arsitek
  • Dokter
  • Notaris
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Pemotong atau Pembuat Bukti Potong PPh 26

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, seperti gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak Luar Negeri, wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini.

Ilustrasi tarif PPh Pasal 23/26

Berapa Tarif PPh 23 dan Tarif PPh 26?

Tarif PPh Pasal 23/26 ini dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ketentuan tarif PPh 23/26 ini diatur dalam UU PPh No. 36/2008.

Besar Tarif PPh 23

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

  • 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya
  • 100% atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi:

  • 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  •  4% dari DPP untuk objek pajak lainnya

Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Note: Jika bisnis Anda juga termasuk salah satu yang bisa menikmati insentif pajak PPN, coba cek Ini Daftar Jenis Usaha Terdampak Corona yang Bisa Ajukan Insentif PPN

Pengertian Jumlah Bruto

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk usaha tetap
  • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap;

Namun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap itu tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah Bruto Tidak Berlaku Atas:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material
  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Tarif Khusus PPh 23

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

  •  25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
  •  20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
  • 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
  • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21

Besar Tarif PPh 26

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak (tax treaty) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang berlaku.

Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar:

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Jumlah Bruto

Tarif 20 persen dari jumlah bruto yang dikenakan atas:

  • Dividen
  • Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman)
  • Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta
  • Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan Neto

Tarif 20 persen dari perkiraan penghasilan neto ini dikenakan atas:

1. Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar dan pesawat terbang ringan.

Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual.

2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah:

  • 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang

3. Pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual.

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan

Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan. Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari BUT di Indonesia

Tarif PPh 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu BUT di Indonesia.

Pengenaan tarif ini dikecualikan atas penghasilan tersebut jika penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

  • Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri
  • Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut
  • Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan
  • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersial

Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%

Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Aturan Penggunaan PPh Pasal 23/26

Dari uraian di atas, maka PPh Pasal 23/26 ini digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan yang menjadi subjek dan objek PPh 23/26 sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PPh.

Ketika melakukan transaksi yang menjadi objek PPh 23/26, maka pemotong atau pemungut pajak penghasilan ini harus membuat bukti pemotongan.

Bukti pemotongan tersebut diserahkan pada pihak atau subjek yang telah dipungut PPh 23/26, serta digunakan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 oleh pihak/subjek pemotong, sesuatu batas waktu yang ditentukan.

Nikmati Manfaat Membayar Pajak Dan Kemudahan Lapor SPT OnlineIlustrasi menghitung PPh Pasal 23/26

Perhitungan PPh 23/26

Ketentuan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23/26 diatur dalam UU PPh No. 36 tahun 2008. Seperti apa gambaran perhitungannya, berikut beberapa contoh perhitungannya:

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Beberapa contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23:

Contoh Perhitungan PPh 23 atas Dividen

Pada 17 Juli 2020, PT AAA membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar Rp200.000.000 yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Tarif PPh 23 x Pembayaran Dividen
= 15% x  Rp200.000.000
= Rp30.000.000
Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran, yakni pada 31 Juli 2020
Saat penyetoran: dilakukan paling lambat 17 Agustus 2020

 

Dari ilustrasi kasus di atas, PT AAA ternyata telah membagikan dividen kepada 5 perusahaan pemegang saham perusahaan AAA ini. PT AAA memiliki NPWP dengan nomor 01.123.222.4-32.000. Maka PT AAA memotong PPh 23 atas dividen yang dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

Daftar pemegang saham PT AAA

 

Pemegang SahamNPWP% Penyertaan ModalDividen
PT BBB01.234.333.5-42.00030%Rp600.000.000
PT CCC01.345.444.6-52.00024%Rp480.000.000
PT DDD01.456.555.7-62.00010%Rp200.000.000
PT EEE (BUMN) 01.567.666.8-72.0007%Rp140.000.000
PT FFF01.678.777.9-82.0005%Rp100.000.000

 

Catatan:

  • PT BBB tidak termasuk kategori objek PPh 23 karena persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%
  • PT EEE bukan objek PPh 23 karena merupakan badan usaha milik negara yang dikecualikan dari objek pajak ini

Daftar pemegang saham PT AAA yang dipungut PPh 23 atas dividen

 

Pemegang SahamPenyertaan ModalDividenPPh Pasal 23 yang Dipotong
PT CCC24%Rp480.000.00015% x Rp480.000.000 = Rp7.200.000.000
PT DDD10%Rp200.000.00015% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000 
PT FFF5%Rp100.000.00015% x Rp100.000.000 = Rp15.000.000

Contoh Perhitungan PPh Pasal 26

Perhitungan didasarkan pada dasar pengenaan pajaknya. Berikut beberapa contoh perhitungan PPh 26 untuk jenis-jenis objek pajaknya:

Contoh Perhitungan PPh 26 atas Hadiah

Pak Kelik seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar Rp200.000.000. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
PPh 26 atas Hadiah adalah:
= Rp200.000.000 x 20%
= Rp40.000.000
Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu Pak Kelik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar  Rp200.000.000 – Rp40.000.000 = Rp160.000.000

 

Contoh Perhitungan PPh 26 atas Premi Asuransi

PT AAA memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT BBB. PT BBB adalah perusahaan asuransi di luar negeri. PT AAA membayar jumlah premi asuransi pada 2020 sebesar Rp3.000.000.000. Maka PPh 26 PT AAA dari premi asuransi tersebut sebesar:

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Neto) x 20%
Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan.
PPh 26 atas Premi Asuransi adalah:
Perkiraan Penghasilan Neto = 50% x Rp3.000.000 = Rp1.500.000.000
PPh Pasal 26 = 20% x Rp1.500.000.000 = Rp300.000.000

 

Jika PT AAA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi CCC, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp3.000.000.000, kemudian PT Asuransi CCC mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, yakni ke PT BBB, dengan membayar premi sebesar Rp1.500.000.000, maka ketentuan PPh 26 atas premi reasuransi ini adalah:

Tarif PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah 20%
Premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan.
PPh 26 atas Premi Reasuransi adalah:
Perkiraan Penghasilan Neto = 10% x Rp1.500.000.000 = Rp150.000.000
PPh Pasal 26 PT AAA = 20% x 150.000.000 = Rp30.000.000

 

Contoh Perhitungan PPh 26 atas Gaji Orang Pribadi

Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar US$20000 sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah Rp14.500 per dolar AS. Maka, perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
Penghasilan Bruto dari gaji sebulan adalah US$20000 x Rp14.500 = Rp290.000.000
PPh 26 atas Gaji adalah:
= Rp290.000.000 x 20%
= Rp58.000.000
Dengan demikian, Charles akan menerima gaji sebesar Rp290.000.000 – Rp58.000.000 = Rp232.000.000

 

Contoh Perhitungan PPh 26 atas Pendapatan Perusahaan Asing (BUT)

PT AAA memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada 2020 sebesar Rp20.000.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT AAA ini sebesar 25% x Rp20.000.000 = Rp5.000.000.000. Sehingga penghasilan BUT PT AAA setelah kena pajak menjadi sebesar Rp20.000.000.000 – Rp5.000.000.000 = Rp15.000.000.000. Maka, PPh 26 yang dikenakan pada PT AAA adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = Penghasilan Neto x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
PPh 26 atas Perusahaan Asing BUT adalah:
PPh 26 yang terutang = Rp15.000.000.000 x 20% = Rp3.000.000.000
Jika penghasilan setelah pajak sebesar Rp15.000.000 ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

 

Contoh Perhitungan PPh 26 di bawah ‘Tax Treaty’

Robert adalah seorang warga negara asing asal Kanada. Ia memiliki saham PT AAA di Indonesia sebesar 30%. Tahun 2020 Robert menjual seluruh sahamnya senilai Rp20.000.000.000 kepada Charles yang merupakan warga negara Inggris. Diasumsikan ketiga negara (Indonesia, Kanada, dan Inggris) tidak termasuk dalam hubungan P3B atau Perjanjian Pajak (tax treaty). Dengan demikian, perhitungan PPh 26 atas transaksi tersebut adalah:

Rumus: PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan neto) x Tarif PPh 26
Tarif PPh Pasal 26 adalah 20%
Perkiraan penghasilan neto PPh 26 adalah 25%:
= Rp20.000.000.000 x 25%
= Rp5.000.000.000
PPh 26 atas transaksi penjualan saham adalah:
= Rp5.000.000.000 x 20%
= Rp1.000.000.000
Sementara itu, apabila negara asal wajib pajak dan pemotong PPh Pasal 26 tersebut merupakan negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Atau dalam perjanjian P2B tersebut disebutkan ada ketentuan besar tarif tertentu, yakni mulai dari 0% hingga 20%.

 

Contoh bukti pemotongan PPh Pasal 23/26

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh 23/26

Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standarisasi Penomoran Bukti Potong PPh 23/26 yang Wajib Diketahui

Nomor bukti pemotongan ini terdiri dari 10 digit, yakni:

2 digit pertama adalah kode bukti pemotongan, yang diatur sebagai berikut:

  • 3.1 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 kertas (hardcopy)
  • 3.2 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 kertas
  • 3.3 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 elektronik
  • 3.4 adalah kode untuk bukti pemotongan PPh Pasal 26 elektronik

8 digit berikutnya merupakan nomor urut, dengan ketentuan:

  • Nomor urut diberikan secara berurutan
  • Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi e-Bupot 23/26 di-generate oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak tersentralisasi (Nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak)

2. Mencantumkan NPWP atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika tidak memiliki NPWP

3. Mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas

4. Mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili

5. Menandatangani bukti pemotongan

Dalam penggunaan aplikasi e-Bupot, maka berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada Sertifikat Elektronik (Digital Certificate)

6. Satu bukti pemotongan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak

Saat Pemotongan

Pemotongan PPh 23/26 berdasarkan UU PPh dilakukan pada akhir bulan pada saat:

  • Saat dibayarkannya penghasilan
  • Saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan
  • Atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

Saat Terutang

Berdasarkan UU PPh, saat terutangnya PPh Pasal 23/26 adalah:

  • Pada saat pembayaran
  • Saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa
  • Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

Membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23/26 telah dipotong, pihak pemotong harus:

  • Memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut
  • Bukti potong (rangkap ke-2) digunakan saat melakukan e-Filing pajak PPh 23

Pembayaran PPh Pasal 23/26

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, atau kantor pos) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Untuk bisa melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. Langkah-langkah pembuatan ID Billing bisa Anda lakukan di fitur e-Billing Klikpajak.

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23/26.

Note: Agar terhindar dari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak

Pelaporan PPh Pasal 23/26

Pelaporan PPh 23/26 ini dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara:

Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23/26.

Contoh fitur aplikasi e-Bupot untuk PPh Pasal 23/26

Wajib e-Bupot Mulai Agustus 2020

Melalui KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020, semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti potong, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26 menggunakan aplikasi e-Bupot.

Untuk mempermudah pembuatan bukti potong elektronik dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26, Anda bisa menggunakan aplikasi e-Bupot Klikpajak.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Klikpajak adalah aplikasi pajak online yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Note: Untuk langkah-langkah pembuatan bukti potong PPh 23/26 dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26, Anda bisa baca selengkapnya Pentingnya Bukti Potong dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Tunggu apalagi, buat bukti potong elektronik Anda dengan mudah sekarang juga dan sampaikan SPT Masa PPh 23/26 Anda di e-Bupot Klikpajak.

Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!


PUBLISHED17 Jul 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: