Jenis-Jenis PPh, Objek PPh, Subjek PPh, Tarif, Contoh Perhitungan PPh

Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Ada bermacam-macam jenis Pajak Penghasilan (PPh) tergantung dari objek dan subjek yang dikenakan. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pajak penghasilan ini, berikut ulasan lengkap pajak penghasilan mulai dari jenis-jenis PPh hingga contoh perhitungannya.

Klikpajak by Mekari akan mengulas secara mendalam terkait apa saja jenis-jenis PPh yang ada di Indonesia, penggunaan jenis PPh sesuai dengan objek dan subjeknya, juga contoh perhitungan dari setiap jenis PPh, serta batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh.

Apa itu PPh?

Definisi PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengalami empat kali perubahan, yakni:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kategori PPh

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

Ilustrasi penghasilan yang jadi objek PPh

Apa Saja Objek PPh

Secara garis besar, objek penghasilan di sini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

Penghasilan sebagai Objek Pajak

Objek PPh dalam UU PPh dirincikan sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
  • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

17. Penghasilan dari usaha berbasis industri

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah:

  • Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
  • Penghasilan berupa hadiah undian
  • Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
  • Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
  • Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak penghasilan adalah setiap warga wajib pajak

Siapa Subjek PPh

Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan.

Jenis Subjek PPh

Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

Orang Pribadi

Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Subjek PPh Orang Pribadi (OP) ini terdiri terdiri dari:

Subjek PPh OP Dalam Negeri

Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besar PTKP yang ditetapkan sebesar:

  • Rp15.84.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
  • Rp1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
  • Rp15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (1)
  • Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Subjek PPh OP Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Warisan yang belum terbagi

Apa maksud dari warisan yang belum terbagi ini sebagai subjek pajak?

Masih merujuk pada UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan.

“Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Katika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.”

Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti.

Kenapa? Karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Note: Apakah Anda baru merintis usaha? Ketahui Solusi Pajak bagi ‘Startup’ yang Lagi Bakar Duit

Badan

Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan ini terdiri dari:

  • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  • Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak padan badan dalam negeri.

BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak.

Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

Ilustrasi pengusaha UMKM yang juga dikenakan PPh

Apa Saja Jenis-Jenis PPh?

Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh, di antaranya:

PPh Pasal 21

Definisi PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Objek PPh Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya:

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
  • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
  • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
  • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Namun jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahan/pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh Pasal 21.

Pihak pemotong/perusahaan/pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara.

Berikutnya, sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 21, akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut.

Ilustrasi PPh yang dikenakan pada kegiatan ekspor-impor

PPh Pasal 22

Definisi PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Objek PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah:

  • Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
  • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya
  • Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
  • Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
  • Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
  • Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi
  • Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
  • Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir
  • Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
  • Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22

Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Subjek pemotong PPh Pasal 22

Subjek yang memotong PPh Pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni:

Pemungut atau yang memotong PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang

2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

  • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)
  • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Note: Diperpanjang hingga Desember 2020, manfaatkan insentif pajak berupa Importir Terdampak COVID-19 Bebas PPh 22 Impor, Ini Syaratnya

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri

2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan ndustry antara dan industri hilir

5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

  • Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  • Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

6. Sesuai dengan PMK No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Ilustrasi PPh yang dipotong dari perolehan hadiah

PPh Pasal 23

Definisi PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Objek PPh Pasal 23

Objek pajak penghasilan pasal 23 ini di antaranya:

  • Dividen
  • Bunga
  • Royalti
  • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
  • Imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Khusus untuk objek PPh 23 Jasa

Secara terinci yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, khusus untuk objek PPh 23 Jasa di antaranya:

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Perancang (design)
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Penebangan hutan
  13. Pengolahan limbah
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
  15. Perantara dan/atau keagenan
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
  19.  Mixing film
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
  23. Internet termasuk sambungannya
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
  28. Maklon
  29. Penyelidikan dan keamanan
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  32. Pembasmian hama
  33. Kebersihan atau cleaning service
  34. Sedot septic tank
  35. Pemeliharaan kolam
  36. Katering atau tata boga
  37.  Freight forwarding
  38. Logistik
  39. Pengurusan dokumen
  40. Pengepakan
  41. Loading dan unloading
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
  43. Pengelolaan parkir
  44. Penyondiran tanah
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
  47. Pemeliharaan tanaman
  48. Permanenan
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
  50. Dekorasi
  51. Pencetakan/penerbitan
  52. Penerjemahan
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh
  54. Pelayanan pelabuhan
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa
  56. Pengelolaan penitipan anak
  57. Pelatihan dan/atau kursus
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
  59. Sertifikasi
  60. Survey
  61. Tester
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 23

Jenis PPh Pasal 23 ini dikenakan pada:

  • Wajib pajak dalam negeri
  • BUT

Subjek pemotong PPh Pasal 23

Pihak atau subjek yang memungut atau memotong jenis PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua kategori, yakni:

Pemotong PPh Pasal 23 Bentuk Badan

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk usaha tetap
  • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Pemotong PPh Pasal 23 oleh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia, yaitu:

  • Akuntan
  • Arsitek
  • Dokter
  • Notaris
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Ilustrasi PPh yang dikenakan atas penghasilan dari bunga obligasi/surat berharga

PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final

Definisi PPh Pasal 4 ayat (2) atau juga disebut PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Istilah ‘Final’ di sini artinya pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat )2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa:

  • Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
  • Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara)
  • Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
  • Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian
  • Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya
  • Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa
  • Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
  • Penghasilan dari transaksi atas pengalihan ndus dalam bentuk tanah dan/atau bangunan
  • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
  • Penghasilan dari usaha real estate
  • Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan
  • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final

Jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Objek penghasilan yang dipotong PPh Final atau pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet) kurang dari hingga Rp4,8 miliar dalam setahun.

Subjek pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final

Pemungutan jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Pihak pemungut ini terdiri dari wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan wajib padak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat (2) tanpa ditunjuk, di antaranya:

Wajib Pajak Badan

Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya:

  • Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk
  • Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli
  • Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi
  • Penyelenggara undian
  • Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayar dividen
  • Pengusaha jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai pemungut, wajib pajak orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya:

  • Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak
  • Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah/bangunan

Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

  • Akuntan, arsitek, notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri

Alur pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

Namun jika WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut.

Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek jenis PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut

Ilustrasi pengusaha UMKM yang dikenakan PPh

PPh Final PP 23/2018

Jenis PPh Final ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Objek PPh Final PP 23/2018

Objek yang pajak pernghasilan final berdasarkan PP 23/2018 ini adalah penghasilan dari usaha yang dijalankan dengan jumlah penghasilan atau omzet/peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar dalam setahun.

Subjek yang dikenakan PPh Final PP 23/2018

Sedangkan pihak atau subjek yang dikenakan PPh Final PP 23/2018 ini adalah para pelaku usaha yakni usaha kecil dan menengah (UKM).

Subjek pemotong PPh Final PP 23/2018

Pelaku usaha sebagai subjek yang dikenakan PPh Final PP 23/2018 ini menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya setiap bulan pada tahun pajak berjalan.

Ilustrasi kapal pesiar yang merupakan pengangkutan pelayaran jadi objek PPh

PPh Pasal 15

Definisi PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh.

Objek PPh Pasal 15

Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 di antaranya:

  • Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari charter penerbangan dalam negeri
  • Penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran
  • Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia maupun luar negeri untuk usaha pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
  • Nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang punya kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan di Indonesia
  • Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 15

Jenis PPh 25 ini dikenakan pada:

  • Perusahaan pelayaran
  • Perusahaan pelayaran dalam negeri
  • Perusahaan pelayaran asing
  • Perusahaan maskapai penerbangan internasional
  • Perusahaan asuransi asing
  • Wajib pajak luar negeri/asing yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia tapi tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)
  • Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah (BOT/build-operate-transfer)

Subjek pemotong PPh Pasal 15

Sedangkan untuk pihak atau subjek yang memotong jenis PPh Pasal 15 adalah:

  • Pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, untuk objek pajak charter penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan pelayaran yang apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang
  • Bagi perusahaan pelayaran dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang
  • Dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh terutang
  • Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar/mencharter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang untuk usaha pelayaran/penerbangan luar negeri
  • Penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri untuk usaha pelayaran/penerbangan luar negeri
  • Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional, yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. PPh terutang disetor sendiri oleh wajib pajak.

Ilustrasi gedung perkantoran salah satu objek PPh dari penilaian kembali aktiva tetap

PPh Pasal 19

Dalam UU PPh No. 36/2008, pada Pasal 19 disebutkan:

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Atas dasar itulah, diterbitkannya PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Artinya, perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Objek PPh Pasal 19 atau objek penilaian kembali aktiva

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

  • Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan
  • Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak

Subjek PPh Pasal 19

Jenis PPh Pasal 19 ini dikenakan pada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Penghasilan dari saham yang diperoleh di luar negeri jadi objek PPh

PPh Pasal 24

Definisi PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan.

Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian tidak terkena pajak berganda.

Objek PPh Pasal 24

Objek pajak penghasilan pasal 24 ini dikenakan atas:

  • Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
  • Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
  • Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
  • Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
  • Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  • Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
  • Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.
  • Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurang pajak

Sumber penghasilan kena pajak yang bisa digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia adalah:

  • Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
  • Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.
  • Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak.
  • Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
  • Pendapatan dari BUT di luar negeri.
  • Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.
  • Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
  • Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 24

Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh Pasal 24.

Subjek pemotong PPh 24

Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta/aset di luar negeri.

Ilustrasi pedagang pengecer yang juga sebagai subjek PPh

PPh Pasal 25

Definisi PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

Objek PPh Pasal 25

Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak.

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 25

Jenis PPh 25 ini dikenakan pada:

  • Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa
  • Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa

Subjek pemotong PPh Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau pemotongnya, akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyetor sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakilkan.

Kewajiban Perpajakan Bagi UMK/MUKM dan Panduan Pengisian SPT OnlineIlustrasi warga negara asing yang bekerja di Indonesia jadi objek PPh

PPh Pasal 26

Definisi pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri.

Objek PPh Pasal 26

Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 di antaranya:

  • Dividen
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Imbalan dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  • Keuntungan karena pembebasan utang

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 26

Jenis PPh 26 ini dikenakan pada dua kategori wajib pajak yakni seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri yakni:

  • Pengoperasian Usaha di Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

  • Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pemotong PPh Pasal 26

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, seperti gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak Luar Negeri, wajib memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini.

PPN Kurang Bayar: Begini Ketentuan Pembetulan SPTIlustrasi menghitung PPh Kurang Bayar

PPh Pasal 29

Definisi PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan atau PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Subjek yang dikenakan PPh Pasal 29

Jenis PPh 29 ini dikenakan pada:

  • Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu
  • Wajib pajak badan

Aturan melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang

Wajib pajak wajib melunasi kurang bayar pajak yang terutang tersebut sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak itu wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.

Jika tahun buku tidak dengan tahun kalender, misal dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juni tahun depan, maka kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan.

Karyawan Indonesia dan karyawan warga negara asing jadi subjek PPh

PPh Pasal 21/26

Definisi PPh Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pemotong PPh Pasal 21/26

Pihak pemotong atau yang memungut pajak penghasilan pasal 21/26 ini sesuai UU PPh terkait jenis PPh 21 dan PPh pasal 26 ini sama seperti yang sudah dijelaskan di atas.

PPh Pasal 23/26

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Terkait objek dan subjek yang dikenakan serta pemotong PPh Pasal 23/26 sesuai UU PPh untuk jenis PPh Pasal 23 dan PPh pasal 26 ini sama seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Para Pengusaha Wajib Mengetahui Kebijakan Mengenai Tarif PPh 25Ilustrasi pajak penghasilan atau PPh

Berapa Tarif PPh?

Setiap jenis PPh ditetapkan besar tarif pajak berbeda-berbeda sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU PPh. Berikut besar tarif PPh dari masing-masing pajak penghasilan:

Tarif PPh 21

Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang memiliki NPWP dan tidak punya NPWP, adalah:

Tarif PPh 21 memiliki NPWP

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Atau sama halnya dengan tarif PPh Pasal 21 dengan ketentuan besar tarif adalah:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun
  • Untuk WP yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Tarif PPh 21 tanpa NPWP

Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan namun tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak penghasilannya dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan terhadap yang memiliki NPWP, yakni:

  • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
  • Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
  • Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Ilustrasi tarif PPh Impor

Tarif PPh 22

Besar tarif atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah:

Atas impor:

  • Bagi yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor
  • Bagi non-API = 7,5% x nilai impor
  • Bagi yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang

Atas pembelian barang

Pembelian barang ini dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD, yakni:

= 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)

Atas penjualan hasil produksi

Penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

  • Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
  • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

Atas penjualan hasil produksi

Penjelasan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

  • Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final
  • Selain penyalur/agen bersifat tidak final

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu:

= 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir

Impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yang menggunakan API, dengan tarif sebesar:

= 0,5% x nilai impor.

Atas penjualan

  • Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 miliar
  • Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 miliar
  • Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
  • Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10 miliar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
  • Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk (BM) yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Ilustrasi tarif pajak hadiah

Tarif PPh 23

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

  • 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya
  • 100% atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki NPWP

Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi:

  • 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya

Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif Khusus PPh 23

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

  • 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
  • 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
  • 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
  • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21

Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh 4 ayat (2) ini, di antaranya:

  • 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto SBI (Surat Berharga Indonesia)
  • 5%-15% untuk penghasilan dari bunga obligasi
  • 0-10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi
  • 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham

Tarif PPh Final PP 23/2018

Besar tarif PPh Final untuk UKM berdasarkan PP No. 23/2018 ditetapkan sebesar 0,5% dari penghasilan atau total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan. Pembayaran PPh Final PP 23/2018 ini dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

Ilustrasi usaha penerbangan yang jadi objek PPh

Tarif PPh 15

Besar tarif pajak penghasilan pasal 15 di antaranya:

Atas ‘charter’ penerbangan dalam negeri

  • PPh terutang = 30% x Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN)
  • NTPN = 6% x Peredaran Bruto
  • Tarif efektif PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto (1,8% berasal dari 6% x 30%)
  • Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Atas pelayanan dalam negeri

  • PPh terutang = 30% NTPN
  • NTPN = 4% x Peredaran Bruto
  • Tarif efektif PPh terutang = 30% x 4% Peredaran Bruto = 1.2% x Peredaran Bruto dan bersifat final

Atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

  • Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar = 6% dari peredaran bruto
  • Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri sebesar = 2,6% dari peredaran bruto dan bersifat final

Atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia

  • Penghasilan neto = 1% dari nilai ekspor bruto
  • Pajak penghasilan terutang = 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final
  • Khusus dari negara mitra P3B = tarif pajak terutang disesuaikan tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu BUT tersebut

Atas kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak

  • Penghasilan neto sebesar = 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku
  • PPh terutang sebesar = 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku
  • Ketentuan tarif norma sebesar = 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan DJP

Tarif PPh 19

  • Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh bersifat final sebesar = 10%
  • Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan

Tarif PPh 24

Karena PPh Pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan Pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni tarif pajak progresif.

Tarif PPh 25

Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha atau badan tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.

Ilustrasi tarif PPh yang berlaku

Tarif PPh 26

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak (tax treaty) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang berlaku.

Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan. Besar tarif PPh 26 ditetapkan sebesar:

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Jumlah Bruto

Tarif 20 persen dari jumlah bruto yang dikenakan atas:

  • Dividen
  • Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman)
  • Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta
  • Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan Neto

Tarif 20 persen dari perkiraan penghasilan neto ini dikenakan atas:

1. Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil dan motor, kapal pesiar dan pesawat terbang ringan.

2. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual.

3. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah:

  • 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • Pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual.

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan

Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan. Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari BUT di Indonesia

Tarif PPh 26 dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia ini adalah yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu BUT di Indonesia.

Pengenaan tarif ini dikecualikan atas penghasilan tersebut jika penghasilan itu ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

  • Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri
  • Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut
  • Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan
  • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersial

Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%

Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Ilustrasi menghitung PPh

Contoh Perhitungan PPh

Seperti apa rumus dan contoh perhitungan dari masing-masing jenis pajak penghasilan tersebut, berikut rinciannya:

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 21

Karena pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak progresif, maka contoh perhitungannya seperti berikut ini:

Memiliki NPWP

Pak Kelik seorang pekerja lepas dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp95.000.000 dan Pak Kelik memiliki NPWP.

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah:

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah:
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 15% x Rp45.000.000 = Rp6.750.000
= Rp2.500.000 + Rp6.750.000
= Rp9.250.000

 

Tidak Memiliki NPWP

Pak Kelik pekerja bebas dengan gaji yang diterima sebesar Rp95.000.000, namun Pak Kelik tidak memiliki NPWP.

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah:

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah:
= 5% x 120% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
= 15% x 120% x Rp45.000.000 = Rp8.100.000
= Rp3.000.000 + Rp8.100.000
= Rp11.100.000

 

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 22

Kali ini Klikpajak hanya mengambil contoh untuk perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang, dengan ilustrasi sebagai berikut:

PT AAA mengimpor barang dari Italia dengan harga faktur senilai US$200.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur.

Bea Masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 15% dan 7%. Kurs pajak pada saat itu sebesar Rp14.000. Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah:

No. Diketahui Perhitungan Nilai (US$)
a Harga faktur (cost) US$200.000
b Biaya asuransi (insurance) (5% x US$200.000) US$$10.000
c Biaya angkut (freight) (10% x US$200.000) US$20.000

CIF

(cost, insurance & freight) (a+b+c) US$230.000
d CIF (dalam rupiah) (US$230.000 x Rp14.000) Rp3.220.000.000
e Bea masuk (15% x Rp3.220.000.000) Rp483.000.000
f Bea masuk tambahan (10% x Rp3.220.000.000) Rp225.400.000
Nilai Impor (d+e+f) Rp3.928.400.000

 

Perhitungan jika PT AAA memiliki API

= Tarif PPh 22 bagi yang memiliki API x Nilai Impor
= 2,5% x 3.928.400.000
= Rp98.210.000

 

Perhitungan jika PT AAA tidak memiliki API

= Tarif PPh 22 bagi yang tidak memiliki API x Nilai Impor
= 7,5% x Rp3.928.400.000
= Rp294.630.000

 

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 23

Note: Untuk ilustrasi perhitungan PPh Pasal 23 ini selengkapnya bisa Anda lihat di Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Sebagai ilustrasi, Pak Kelik menyimpan uang di Bank AAA dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun. Atas deposito tersebut, Pak Kelik menerima bunga setiap bulannya sebesar Rp40.000.000.

Maka PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong Bank AAA adalah:

Pajak deposito per bulan:
= Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) untuk deposito x bunga per bulan
= 20% x Rp40.000.000
= Rp8.000.000
Pajak deposito per tahun:
= Pajak bunga deposito per bulan x 12 bulan
= Rp8.000.000 x 12
= Rp96.000.000

 

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh Final PP 23/2018

Note: Sebagai gambaran pengenaan PPh Final PP 23/2018 pada UKM, selengkapnya bisa Anda lihat tentang Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 15

Salah satu contoh perhitungan PPh Pasal 15 ini adalah untuk penerbangan dalam negeri, dengan ilustrasi sebagai berikut:

PT AAA merupakan perusahaan tekstil asal Jakarta menyewa pesawat terbang dari perusahaan penerbangan PT BBB di Semarang. Biaya sewa atau carter pesawat tersebut adalah Rp150.000.000. PT BBB merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri.

Maka, PPh Pasal 15 terutang adalah:

= Tarif PPh Pasal 15 untuk penerbangan dalam negeri x Biaya Sewa Pesawat
= 1,8% x Rp150.000.000
= Rp2.700.000

 

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 24

PT AAA di Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dari BBB Inc., di Swiss. BBB Inc., pada 2020 memperoleh keuntungan sebesar US$250.000. Pajak penghasilan badan yang berlaku di Swiss adalah 8,5% dan pajak dividen di Swiss sebesar 35%.

Maka, perhitungan pajak atas dividen tersebut adalah:

Keuntungan BBB Inc. = US$250.000
Pajak penghasilan atas BBB Inc. = 8,5% x US$250.000 = US$21.250 (-)
Laba setelah pajak = US$228.750
Pajak atas dividen = 35% x US$228.750 = US$80.062,5 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia = US$148.687,5

 

PPh yang dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT AAA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima di luar negeri, yakni US$80.062,5.

Sedangkan PPh Badan atas BBB Inc., sebesar US$21.250 tidak dapat dikreditkan terhadap PPh Terutang atas PT AAA, karena pajak tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT AAA dari luar negeri, melainkan PPh yang dikenakan atas keuntungan BBB Inc., di Swiss.

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 25

Ada beberapa cara perhitungan untuk PPh Pasal 25 ini tergantu tempat tinggal dan tempat usahanya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni:

Tempat tinggal dan tempat usaha berada di dalam satu KPP

Pak Kelik punya tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha sebagai pedagang pengecer di KPP A dan tidak memilih dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018, maka wajib mendaftarkan NPWP di KPP A. Pak Kelik memiliki omzet sebesar Rp100.000.000 pada Juni 2020. Maka Pak Kelik hanya diterbitkan NPWP domisili saja, tidak perlu diterbitkan NPWP cabang.

Maka, perhitungannya adalah:

= 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor
= 0,75% x Rp100.000.000
= Rp750.000

 

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak pada akhir tahun.

Tempat tinggal dan tempat usaha berbeda KPP

Pak Kelik punya tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha sebagai pedagang pengecer di wilayah KPP B, dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018. Maka Pak Kelik mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP Cabang/NPWP Lokasi.

Di KPP A, Pak Kelik tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, sedangkan di KPP B, Pak Kelik punya kewajiban PPh Pasal 25. Pak Kelik memiliki omzet usaha di wilayah KPP B sebesar Rp80.000.000.

Maka, perhitungannya adalah:

= 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor
= 0,75% x Rp80.000.000
= Rp600.000

 

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak pada akhir tahun. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan di KPP A.

Tempat tinggal dan tempat usaha di lebih dari satu KPP

Pak Kelik punya tempat tinggal di KPP A, memiliki 2 tempat usaha sebagai pedagang pengecer di KPP B dan satu tempat usaha lainnya di wilayah KPP C. Pak Kelik tidak memilih dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018.

Maka di KPP A, Pak Kelik diterbitkan NPWP domisili, tidak ada kewajiban PPh Pasal 25. Di KPP B diterbitkan 2 NPWP Cabang atas masing-masing tempat usaha dan memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha.

Di KPP C diterbitkan 1 NPWP Cabang atas 1 tempat usaha, PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Maka, perhitungannya adalah:

Lokasi Omzet Sebulan PPh Pasal 25 OPPT
Usaha 1 di KPP B Rp25.000.000 Rp187.500
Usaha 2 di KPP B Rp50.000.000 Rp375.000

 

Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 26

Note: Ilustrasi perhitungan PPh Pasal 26 ini selengkapnya bisa Anda lihat di Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Ilustrasi lapor  SPT PPh secara online

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Berikut adalah batas waktu pembayaran pajak penghasilan, penyetoran pajak yang dipungut dan penyampaitan SPT Masa/Tahunan PPh:

Penyampain SPT Tahunan PPh Badan

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak:

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan

PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Penyampaian SPT Masa

a. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak:

b. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

  • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa, selengkapnya dalam tabel berikut ini;
No Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat)  Batas Pelaporan
(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) UU Bidang Perpajakan
1 PPh Pasal 4 (2) Setor Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
2 PPh Pasal 4 (2) Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
3 PPh Pasal 15 Setor Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
4 PPh Pasal 15 Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
5 PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
6 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
7 PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
8 PPh 22 Impor Setor Sendiri (dilunasi bersama dengan Bea Masuk, PPN, PPnBM) Saat penyelesaian dokumen PIB
9 PPh Pasal 22 Impor yang Pemungutan oleh Bea Cukai 1 hari kerja berikutnya Hari kerja terakhir minggu berikutnya
10 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir
11 PPh Pasal 22 Migas Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
12 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP Badan Tertentu Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
13 PPN & PPnBM Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14 PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15 PPN atas Kegiatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean Tgl. 15 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17 PPN dan/atau PPnBM Pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
18 PPN & PPnBM Pemungutan Selain Bendaharawan Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19 PPh 25 WP Kriteria Tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP Kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

 

d. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25:

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah:

  • WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
  • WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Agar pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018.

Note: Supaya terhindar dari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Ilustrasi aplikasi pajak online Klikpajak

Aplikasi Pajak ‘Online’, Ya Klikpajak!

Klikpajak menyediakan fitur e-Billing untuk membuat ID Billing yang valid sebagai syarat pembayaran pajak dan e-Filing pajak yang bisa diakses secara gratis selamanya dalam jumlah tak terbatas, untuk semua jenis pajak.

Note: Langkah-langkah pembuatan ID Billing dan Penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh, klik di SINI

Bukan hanya itu, aplikasi pajak online Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Faktur, e-Bupot, dan fitur Tax Activity yang memungkinkan seluruh aktivitas perpajakan Anda terintegrasi secara terpusat sehingga memudahkan dalam menelurusi dan menemukan file perpajakan Anda.

Tunggu apalagi, urus dan lakukan kebutuhan aktivitas perpajakan Anda di Klikpajak. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Apa pun jenis PPh dan urusan perpajakan Anda, tinggal klik, pengelolaan pajak Anda langsung terupdate secara otomatis! Mudah, efektif dan efisien, bukan?


PUBLISHED24 Jul 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: