Tarif PPh Pasal 25, Contoh Hitung dan Cara Bayar

Berbeda dengan jenis PPh lainnya yang dikenakan pada objek pajak tertentu, PPh 25 hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur perundangan perpajakan. Berapa tarif PPh Pasal 25 ini?

Klikpajak by Mekari akan mengulas penjelasan tentang Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 beserta tarif PPh Pasal 25 dan contoh perhitungannya serta cara bayar.

Dalam pembayaran pajak, mungkin tidak semua Wajib Pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan secara langsung.

Agar tidak membebani, maka angsuran atau cicilan dikenakan dengan mengikuti mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh Pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri.

Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya.

Angsuran pembayaran pajak yang merupakan PPh Pasal 25 tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi.

Dengan adanya PPh Pasal 25 inilah Wajib Pajak dapat melunasi pajak terutang dengan cara mengangsur setiap bulannya dalam waktu satu tahun.

Angsuran pembayaran pajak ini dikenakan tarif yang namanya tarif PPh Pasal 25 atau tarif angsuran pembayaran pajak penghasilan.

Lalu, berapa tarif PPh Pasal 25 dan bagaimana contoh perhitungan PPh 25 ini? Selengkapnya temukan penjelasannya pada blog Klikpajak di sini.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Tarif PPh Pasal 25

Seperti yang diketahui, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu satu tahun dan harus dilunasi.

Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan.

Jadi, pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya untuk meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya.

Seperti yang sudah disinggung di atas, metode pembayaran pajak penghasilan terutang dalam jangka waktu setahun ini dikenakan tarif PPh Pasal 25.

Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak (WP Pribadi maupun WP Badan) akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah merupakan pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Seperti apa tarif, penjelasan, cara menghitung, perhitungan hingga metode penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 25 ini? Selengkapnya temukan di blog Klikpajak by Mekari di sini.

Sejatinya, tidak ada istilah berapa tarif PPh Pasal 25 karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang.

Singkatnya, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh Pasal 29, sedangkan PPh Pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang.

Rumusnya:

Besar PPh Terutang (PPh 29) dibagi 12 bulan = Angsuran pembayaran pajak (PPh 25)

Lalu, berapa besar PPh terutang yang diangsur setiap bulanya?

Untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya yakni dengan cara menghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, kemudian dibagi 12 bulan.

Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya atau biasa disebut pembayaran angsuran PPh 25.

Ada kalanya, pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25.

Guna mengetahui gambaran pemberian insentif PPh Pasal 25, selengkapnya baca artikel Penggunaan Insentif Pajak Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT Tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun tersebut.

Biasanya, penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan.

Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya itu berdasarkan perhitungan PPh tahun pajak sebelumnya dalam pelaporan SPT Tahunan.

Contoh, PPh terutang tahun pajak 2022 yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2023 akan dibayarkan dengan cara diangsur selama tahun 2023.

Baca Juga: Memasuki Masa Pajak Akhir Tahun

Memahami Contoh Soal cara menghitung penghitungan PPh Pasal 25

Berdasarkan PPh Pasal 25 ayat (1) besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan PPh tahun pajak, yang lalu dikurangi dengan:

  1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  2. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sebagai gambarannya.

1. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (1)

Contoh 1

PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2022 adalah Rp50.000.000, maka:

Tahun 2022 Rp50.000.000,00

Dikurangi:

  1. PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp15.000.000
  2. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000
  3. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp2.500.000
  4. Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) Rp7.500.000 (+)

Jumlah kredit pajak Rp35.000.000 (-)

Selisih Rp15.000.000

Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2022 adalah Rp15.000.000 dibagi 12 bulan = sebesar Rp1.250.000.

Contoh 2

Apabila PPh sebagaimana dimaksud pada contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2022, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar di tahun 2022 adalah Rp15.000.000 dibagi 6 bulan = sebesar Rp2.500.000.

Baca Juga: Online Pajak PPh 23 : Ketentuan Bayar SSP PPh Pasal 23 dan Syarat Lapor

2. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (2)

Berdasarkan PPh Pasal 25 Ayat (2), mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan perhitungan di atas.

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh

Apabila SPT Tahunan PPh disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Februari 2022, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan Januari 2022 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2021, misalnya sebesar Rp1.000.000.

Apabila dalam bulan September 2021 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 juga menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2022 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2021, yaitu nihil.

3. Perhitungan PPh Pasal 25 Ayat (4)

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Contoh

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2022, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah Rp1.250.000.

Lalu pada bulan Juni 2022 telah diterbitkan SKP Tahun Pajak 2021 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 25 ayat (4) ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp2.000.000.

Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan.

Perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;
  5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

4. Contoh Soal Lainnya 

PT AAA bergerak di bidang produksi makanan dimana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar.

Tidak hanya itu, Perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea.

Misalnya pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp168.982.456 dan jumlah penghasilan PT AAA dalam setahun lebih dari Rp50.000.000.000 maka penghitungannya menggunakan tarif PPh Badan 22%.

Adapun laba-rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak adalah Rp937.688.000.

PPh Badan = Rp937.688.000 x 22% = Rp206.291.000

PPh Pasal 29 = Rp206.291.000 – Rp168.982.456 (angsuran PPh 25 yang telah diayar) = Rp37.308.904

Sisa Angsuran PPh Pasal 25 = Rp37.308.904 ÷ 12 bulan = Rp3.109.073,33 (dibulatkan menjadi Rp3.073.000)

Demikian penjelasan rinci tentang PPh Pasal 25 beserta penghitungannya.

Semoga lewat pemahaman dan langkah-langkah di atas bisa memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab dan hak perpajakan.

Baca juga tentang Tarif PPh Jasa Konstruksi Turun, Berapa Pengenaan Tarif Pajaknya?

Beberapa Hal Penting yang Harus Anda Ketahui Terkait Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

Sebagai Wajib Pajak, mungkin Anda sudah mengenal berbagai jenis pajak penghasilan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha.

Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban Wajib Pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu.

Meskipun tujuannya untuk meringankan beban, terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya.

Metode pembayaran PPh dengan PPh 25 ini banyak diambil oleh wajib pajak, agar neraca keuangan yang dimiliki bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu timpang.

Tentu, pada akhirnya perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya.

Namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan.

Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Misalnya saja untuk bulan Mei 2022, maka angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2022.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010, untuk batas waktu pembayaran yang jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan layanan online milik Dirjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi swasta yang telah menjadi mitra resmi DJP.

Dengan begini, wajib pajak bisa membayarkan angsuran PPh 25 tanpa terhambat hari libur atau kantor pajak yang sedang tidak aktif.

Penggunaan sistem pajak online yang semakin praktis juga mendorong wajib pajak semakin taat pada jadwal penyetoran pajak.

Karena sistem yang terhubung selama 24 jam, Anda bisa membayar kapan saja dan di mana saja, dan setiap setoran akan dapat masuk ke laporan DJP saat itu juga.

Artinya, sistem ini menggunakan model real time sebagai dasar operasionalnya.

Sanksi Bila Terlambat Membayar PPh Pasal 25

Terdapat sanksi apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu akan dikenai tarif sanksi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sebaiknya sanksi ini dihindari. Pada prinsipnya, penggunaan metode PPh 25 adalah untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Jika malah terjadi keterlambatan, baik pembayaran atau pelaporan SPT Masa, beban yang diterima justru akan semakin besar dan penggunaan angsuran pembayaran pajak berupa PPh Pasal 25 yang dipilih akan jadi tidak bermakna.

Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari Masa Pajak yang akan dibayarkan.

Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran angsuran pajak terutang sesuai tarif PPh Pasal 25 dan pelaporan PPh Pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu tarif sanksi pajak yang dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap bulannya.

Bagaimana cara menghitung tarif sanksi pajak terlambat bayar ataupun lapor pajak?

Temukan di sini kalkulasi perhitungan tarif sanksi pajak dan besar tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru.

Cara Melakukan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25, tahapannya adalah:

  1. Membuat Kode Billing (ID Billing)
  2. Pada proses pembuatan Kode Billing, isi Surat Setoran Elektronik (SSE) ini dengan jenis pajak 411125 untuk PPh Pasal 25, sedangkan untuk jenis setoran pajak pilih 100 untuk setoran Masa/Bulanan, pilih 200 untuk setoran 1 tahun. Sementara itu, untuk SPT Tahunan dapat mengisi sesuai Tahun Pajak, misal 2022.

Tutorial Cara Bayar PPh 25

Berikut langkah-langkah cara membayar PPh Pasal 25 di e-Billing Klikpajak:

1. Masuk/login ke akun Klikpajak Anda. Belum punya akun? Daftar Akun  Klikpajak di sini.

2. Setelah masuk ke akun Klikpajak Anda, klik menu “e-Billing”, kemudian pilih “Buat ID Billing”, lalu pilih “Jenis Pajak Lainnya”.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

3. Kemudian isi setiap kolom sesuai jenis pembayaran yang dipilih beserta nominal angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan. Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik “Buat ID Billing”.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

4. Berikutnya akan muncul Kode Billing dan sejumlah nominal angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan. Kemudian klik “Bayar Pajak”.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

5. Berikutnya muncul pilihan metode pembayara PPh Pasal 25, Anda bisa pilih melalui Virtual Account, OVO atau QRIS.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

6. Jika pilih pembayaran pajak melalui virtual account, tentukan bank yang digunakan, apakah BNI, Bank Mandiri, maupun BRI. Kemudian pilih metode pembayarannya, apakah melalui ATM (Anjungan Tunai Mesin), internet banking, atau mobile banking. Lalu klik “Konfirmasi Pembayaran”.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

7. Apabila Anda memilih metode pembayaran melalui OVO, klik button “OVO”, kemudian isikan nomor ponsel yang terdaftar pada aplikasi OVO pada kolom yang tertera. Berikutnya klik “Konfirmasi Pembayaran”.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

8. Jika memilih metode pembayaran lewat QRIS, scan QR Code yang tertera dan konfirmasi pembayaran.

Tarif PPh Pasal 25 : Contoh Hitung dan Cara Bayar PPh 25

9. Setelah pembayaran PPh Pasal 25 berhasil, maka Anda akan mendapatkan pembayaran pajak “Lunas”.

Kelola Pajak Perusahaan Lebih Mudah Menggunakan Klikpajak

Selain mudah bayar pajak karena dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar billing pada platform yang sama, aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari sebagai mitra resmi DJP juga memudahkan Anda mengelola pajak lainnya.

Dengan layanan hitung otomatis, bayar/setor dan lapor pajak, Klikpajak menjadi salah satu layanan terlengkap.

Kelola pajak bisnis semakin mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Sehingga Anda tinggal menarik data langsung dari laporan keuangan online untuk dibuatkan bukti potong pajaknya, Faktur Pajak hingga rekonsiliasi pajak otomatis maupun pelaporan SPT pajaknya.

Selain itu, Klikpajak menyediakan fitur arsip personal, yang menyimpan riwayat perpajakan sehingga Anda tidak perlu khawatir file perpajakan Anda hilang.

Temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online yang Terintegrasi untuk Kemudahan Kelola Pajak Bisnis.

Segera daftar dan gunakan Klikpajak untuk membantu menyelesaikan kewajiban pajak Anda!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED04 Mar 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: