Klikpajak by Mekari

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT

Setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran pajak masing-masing, termasuk pembayaran PPh 21 paling lambat diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. Temukan ulasan bayar pajak setiap kapan dan batas waktu bayar pajak serta pelaporan SPT pajaknya dalam blog Mekari Klikpajak.id berikut.

Ingat, ya? Jangan sampai kena sanksi pajak tidak bayar atau terlambat bayar pajak hanya karena lupa kapan batas waktu pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Badan maupun pribadi yang memiliki kewajiban bayar pajak setiap bulan maupun tahaunan.

Bagi WP Badan maupun WP Pribadi yang memiliki kewajiban administrasi perpajakan pajak masa, lupa batas waktu pembayaran pajak memang bisa saja terjadi.

Mengingat, ada banyak jenis kewajiban pajak yang harus dibayarkan pajaknya maupun pelaporan SPT-nya oleh WP Badan maupun WP Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu mengetahui bayar pajak setiap kapan dan kapan batas pembayaran pajak maupun pelaporan SPT pajaknya untuk menghindari sanksi atau denda pajak nantinya.

Mekari Klikpajak akan mengulas batas waktu pembayaran pajak WP Badan maupun WP Pribadi pengusaha termasuk batas bayar PPh 21 untuk memudahkan Anda dalam mengelola perpajakan perusahaan yang baik.

Terus simak ulasan dari Klikpajak.id di bawah ini tentang batas waktu pembayaran pajak hingga tata cara bayar pajak online yang benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tentang Batas Waktu Pembayaran Pajak / Pelaporan PPh dan PPN

Setiap WP Badan maupun WP Orang Pribadi yang melakukan usaha pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang.

Jenis pajak yang dibayarkan tersebut mulai dari berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari masing-masing jenis PPh dan PPN ini memiliki batas waktu pembayaran yang berbeda-beda.

Sebagai pebisnis, Sobat Klikpajak perlu mengetahui tanggal jatuh tempo atau batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya agar pelaksanaannya tepat waktu.

Wajib Pajak akan dikenakan sanksi atau denda pajak jika terlambat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak sesuai ketentuan yang belaku.

Setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran dan pelaporan yang berbeda-beda.

Sementara itu, ada kemungkinan masih terjadi kekeliruan pada sebagian Wajib Pajak Badan maupun WP Pribadi  mengenai penetapan tanggal jatuh tempo.

Oleh karena itu, pemahaman akan batas waktu menjadi penting bagi wajib pajak agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran pajak terutang maupun pelaporan pajaknya.

Baca juga tentang Pembayaran PPh 25, Kapan Batas Akhirnya?

Dasar Hukum Batas Waktu Bayar Pajak dan Lapor SPT

Definisi jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu maupun pelaporan dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga UU KUP No.6 Tahun1983.

Aturan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran pajak memiliki tanggal jatuh tempo kembali diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010 tentanag Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Kemudian ketentuan bayar pajak setiap kapan atau bulan terakhir bayar pajak tahunan maupun pelaporan pajak masa kembali diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Ingat, sebelum melakukan berbagai aktivitas perpajakan, setiap perusahaan wajib punya NPWP Badan.

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT, pembayaran pph 21 paling lambatBayar pajak Anda sesuai batas waktu pembayaran pajak lebih mudah dengan e-Billing Klikpajak

Pelaporan dan Bayar Pajak Setiap Kapan?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT berbeda-beda, baik itu pajak masa maupun tahunan.

Terus simak ulasan Klikpajak.id di bawah ini untuk mengetahui bulan terakhir bayar pajak tahunan maupun lapor SPT-nya.

Secara umum, pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah tanggal 30 April setiap tahunnya dan tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pribadi.

Berikut adalah batas waktu bayar pajak dan pelaporan SPT-nya berdasarkan peraturan perundangan perpajakan UU KUP dan yang terbaru diatur dalam PMK242/2014.

a. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Merujuk UU KUP No. 28 Tahun 2007, batas waktu bayar pajak dan pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah:

No. Jenis Keterangan Batas Waktu
1. Pelaporan SPT Tahunan Pribadi a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

b. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (Tanggal 31 Maret).
2. Pembayaran Pajak Tahunan Pribadi Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh. Kekurangan pembayaran pajak terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

b. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Badan berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No. Jenis Keterangan Batas Waktu
1. Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (Tanggal 30 April).
2. Pembayaran Pajak Tahunan Badan Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

c. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

Berikut adalah batas waktu pembayaran / penyetoran dan pelaporan pajak masa berdasarkan UU No. 28/2007 dan PMK No.242/2014 :

a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

  • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa PPh dan PPN adalah :

No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran

(Pasal 2 PMK 242/2014)

Batas Waktu Pelaporan

(Pasal 10 dan 11 PMK 242/2014)

1. PPh Pasal 4 ayat 2 disetor sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2. PPh Pasal 4 ayat 2 pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
3. PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas tanah dan/atau bangunana ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
4. PPh Pasal 15 setor sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
5. PPh Pasal 15 pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
6. PPh Pasal 21/26 Batas bayar PPh 21 / 26 adalah tgl. 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
  • Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
  • Ketentuan kewajiban untuk lapor PPh 21/26 yang dipotong berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8. PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor Harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalamhal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
10. PPh Pasal 22,PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut Ditjen Bea Cukai 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak Hari kerja terakhir minggu berikutnya
11. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagai pemungut PPh 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran PKP rekanana pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
12. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah, dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
13. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh WP Badan tertentu Tgl. 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama20 hari setelah Masa Pajak berakhir
14. PPN dan PPnBM Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
15. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean Tgl. 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak Paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
17. PPN dan PPnBM yang dipungut Bendaharawan pemungut PPN Paling lama 7 hari setelah tanggl pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
18. PPN dan PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran pada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN
19. PPN dan PPnBM pemungutan selain bendaharawan Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
20. PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat 38 UU KUP) Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir Paling lama 20 hari berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

d. Jatuh Tempo atau Batas Waktu Pembayaran Pajak jika Bertepatan dengan Hari Libur

Saat ini, setiap Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) ke kas negara secara online melalui laman djponline.

Ditjen Pajak juga mendelegasikan Mekari Klikpajak sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) mitra resmi DJP untuk mempermudah wajib pajak badan melakukan pembayaran pajak melalui e-Billing Klikpajak.

Berikut ini adalah batas waktu pembayaran pajak:

Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran Pajak
PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 22 Tanggal 10 bulan berikutnya
Pajak PPhl 23 Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 15 Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 Ayat 2 Tanggal 10 bulan berikutnya
PPN Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

 

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan:

  • Hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional (termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama), maka pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja selanjutnya.

Ketentuan Baru tentang Batas Waktu Upload eFaktur

Perlu diingat, melalui beleid terbaru yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, DJP menetapkan batas waktu unggah atau upload e-Faktur untuk mendapatkan validasi atau persetujuan dari Ditjen Pajak.

Jika melewati batas waktu upload e-Faktur yang ditetapkan tersebut, maka Faktur Pajak elektronik yang dibuat tersebut dianggap sebagai Faktur Pajak yang tidak sah.

Apabila tetap mengunggah atau upload eFaktur melewati batas waktunya, maka DJP akan me-reject e-Faktur yang diunggah tersebut.

Kapan batas waktu upload eFaktur sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPN ini?

Selengkapnya baca di sini Batas Waktu Upload eFaktur sesuai PER-03/PJ/2022.

Sanksi Terlambat Bayar Pajak

Jika Sobat Klikpajak terlambat atau tidak tepat waktu membayar dan menyetorkan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang besar tarifnya didasarkan pada tingkat suku bunga acuan bank Indonesia dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini dikenal sebagai UU sapu jagad atau biasa disebut omnibus laa karena berisi perubahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, mulai dari tentang ketenagakerjaan, investasi, hingga perpajakan dan lainnya.

Keterlambatan dihitung dari tanggal batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

KPP akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan bayar pajak dan Anda harus melunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Temukan cara buat Bukti Potong & lapor SPT PPh Unifikasi lebih cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak. Coba & buktikan sekarang!

Contoh:

  • PT AAA melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 bulan April 2022 sebesar Rp17.000.000, yang disetorkan pada tanggal 12 Mei 2022

Apakah PT X dikenakan sanksi atas penyetoran pajak tersebut?

Jawaban:

Tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, akan tetapi karena pada tanggal 12 Mei 2022 jatuh pada hari Sabtu, maka jatuh tempo penyetoran bergesar menjadi tanggal 14 Mei 2022.

Jika dilihat pada contoh kasus, PT X melakukan penyetoran PPh Pasal 21 tepat pada tanggal jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi bunga.

  • PT BBB melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 25 bulan April 2022 sebesar Rp52.000.000, yang disetorkan pada tanggal 18 Mei 2022.

Apakah PT Z dikenakan sanksi atas penyetoran pajak tersebut?

Jawaban: Tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

Jika dilihat pada contoh kasus, PT Z melakukan penyetoran PPh Pasal 25 melebihi batas ketentuan, yaitu melewati tanggal 15 sehingga PT Z dikenakan sanksi bunga administrasi pajak sebesar yang ditetapkan Kemenkeu setiap bulannya

Keterlambatan satu hari ini dibulatkan ke atas menjadi satu bulan sehingga sanksi administrasi berupa bunga adalah tarif sanksi bunga administrasi pajak Kemenkeu  x 1 bulan x Rp52.000.000.

Baca juga tentang Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak

Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Lebih Mudah dengan Kalender Klikpajak

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Anda dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi atau denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Jadi, sebelum sanksi atau denda menghampiri, selalu ingat batas waktu pembayaran pajak dengan kalender pajak dari Klikpajak ini, ya!

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT, pembayaran pph 21 paling lambat

Buat Kode Billing Bisa Langsung Bayar Pajaknya di e-Billing Klikpajak

Agar terhindar dari sanksi denda telat bayar karena melewati batas waktu pembayaran pajak, gunakan aplikasi pajak online e-Billing Klikpajak.

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Anda harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syaratnya.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

“Tahukah? Kini Anda dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Lihat di sini panduan lengkap Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Batas Waktu Pembayaran Pajak Badan: Pengusaha Wajib Tahu

Tahu Batas Waktu Pembayaran Pajak, Kelola Pajak Mudah & Cepat dengan Klikpajak

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

Mekari Klikpajak adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Mekari Klikpajak yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Anda mulai dari membuat eFaktur hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Mekari Klikpajak di bawah ini:

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Ketentuan Tata Cara Bayar Pajak

Merujuk PMK No. 242 Tahun 2014, ketentuan tata cara pembayaran pajak adalah:

  • Harus menggunakan mata uang rupiah
  • Membuat Kode Billing terlebih dahulu sebelum bayar/setor pajak
  • Jika ada kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan pada DJP
  • Jika ingin melakukan penundaan atau angsuran pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan ke DJP untuk mengangsur / menunda kekurangan pembayaran pajak

Demikianlah ulasan mengenai ketentuan batas waktu bayar pajak setiap kapan dan pelaporan SPT-nya. Semoga dapat membantu Anda!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED27 Jul 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: