UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Penting! Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

Kali ini, selain muncul jenis pajak baru, juga ada banyak revisi regulasi undang-undang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Setiap Wajib Pajak (WP) khususnya pengusaha atau WP Badan, jangan sampai terlewat poin penting perubahan regulasi pajak dalam UU HPP ini. Klikpajak by Mekari akan mencatat dan merangkumnya untuk Sobat Klikpajak terkait UU Pajak terbaru ini.

Sesuai namanya, harmonisasi peraturan perpajakan, artinya ada beberapa peraturan pajak yang disinkronkan atau diatur ulang dalam satu undang-undang pajak (UU Pajak), yakni regulasi pajak di UU HPP.

Bisa dibilang, perubahan regulasi pajak dalam UU HPP ini merupakan perubahan yang cukup banyak dibanding sebelumnya.

Apa sih tujuan pengaturan kembali regulasi pajak ini?

Jadi negara maju. Itulah cita-cita Indonesia pada dua dekade lebih mendatang. Bicara potensi, modalnya ada, kok!

Dengan modal bonus demografi dan reformasi struktural yang sebagian sudah dijalankan, melihat prospek ekonomi Indonesia 24 tahun mendatang, harapan Indonesia jadi negara maju enggak muluk-muluk.

Mengingat, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) pun pernah mengakui kalau Indonesia sebagai salah satu pusat gravitasi ekonomi dunia.

Kuncinya, harus bisa memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin dengan dukungan kebijakan yang kondusif.

Dari sisi demografi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri perkirakan, pada 2045 setidaknya akan ada sekira 309 juta penduduk dengan:

  • 52% usia produktif
  • 75% hidup di perkotaan
  • 80% berpenghasilan menengah

Sedangkan prospek ekonomi dalam dua dekade mendatang, Indonesia punya:

  • Ekonomi terbesar ke-4 di dunia
  • Pendapatan per kapita US$29,300
  • Struktur perekonomian lebih produktif
  • Sektor jasa maju

Artinya apa? Peran Indonesia dalam menggerakkan perekonomian dunia tak bisa dipandang sebelah mata. Kondisi ini berbanding lurus dengan upaya Indonesia agar masyarakat sejahtera.

Sederhananya, ketika Indonesia menjadi salah satu poros ekonomi dunia, maka roda perekonomian nasional juga meningkat.

Lapangan kerja banyak, kualitas SDM-nya unggul, dan perekonomian dalam negeri berjalan dengan baik.

Lantas, apa yang harus dilakukan?

Guna wujudkan Indonesia jadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi itu, ada banyak hal yang harus disiapkan dan jadi pe-er (baca: pekerjaan rumah) bersama, mulai dari kualitas SDM, kebijakan ekonomi hingga fiskal dan moneter.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Apa yang sudah dilakukan?

Menumbuhkan kesadaran setiap lapisan masyarakat agar punya etos untuk maju butuh modal.

Modal yang harus diawali dari kebijakan pemerintah, mulai dari kebijakan makro ekonomi dan fiskal, juga moneter oleh lembaga otoritas moneter Indonesia.

Tentu ada banyak kerangka kebijakan yang disusun bahkan sudah dijalankan dari beberapa tahun terakhir. Seperti reformasi sektor riil dengan terbitnya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, kemudahan pembukaan usaha baru, dan lainnya.

Sesuai topik bahasan ini, Klikpajak.id hanya akan berfokus pada kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dari sisi perpajakan sebagai salah satu komponen untuk wujudkan cita-cita Indonesia jadi Negara Maju 2045.

Melalui reformasi struktural perpajakan, UU HPP diharapkan bisa menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. Wujudnya, administrasi perpajakan mudah, simpel dan menjamin kepastian hukum.

Hasilnya, penerimaan negara maksimal dan berkelanjutan sebagai modal membangun bangsa, mulai dari meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga daya saing industri dan masih banyak lagi lainnya.

Lalu, apa saja poin-poin regulasi pajak terbaru dalam UU HPP yang tak boleh dilewatkan?

Sebagai Wajib Pajak Pribadi Pengusaha atau Wajib Pajak Badan, wajib hukumnya mengetahui dan memahami perubahan regulasi pajak dalam UU Pajak terbaru di UU HPP ini agar urusan pajak lancar dan bisnis tak ada hambatan.

Lebih detail tentang UU HPP atau UU Pajak terbaru ini, terus simak ulasan dari Klikpajak by Mekari di bawah ini sebagai catatan penting Sobat Klikpajak yang merupakan WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan dalam mengelola pajak bisnis.

Temukan cara praktis kelola pajak bisnis seperti buat Faktur Pajak yang terintegrasi dengan laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak. Buktikan dan Coba Sekarang, Gratis!

Poin Penting Regulasi Pajak Terbaru di UU HPP / UU Pajak yang Gak Boleh Terlewat

Berikut adalah sekilas regulasi pajak terbaru dalam UU HPP dan masa pemberlakuannya:

No. Perubahan Regulasi Pajak dalam UU HPP Berlaku
1. UU PPh Tahun Pajak 2022
2 UU PPN 1 April 2022
3 UU KUP Tanggal diundangkan
4 PPS atau Tax Amnesty 1 Januari – 30 Juni 2022
5 Pajak Karbon 1 April 2022
6 UU Cukai Tanggal diundangkan

 

Berlaku mulai tanggal diundangkan artinya saat RUU HPP telah disetujui DPR dan pemerintah yang selanjutnya harus ditandatangani presiden serta diundangkan dalam Lembaran Negara RI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) maksimal 30 hari pasca disahkannya RUU dalam sidang paripurna pada 7 Oktober 2021 lalu untuk menjadi UU Pajak (UU HPP).

Seperti tabel di atas, UU HPP memiliki 6 kelompok pengaturan, dengan rincian perubahan regulasi pajak sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

  • Pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibiayakan
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000
  • Pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi
  • Pemberlakuan tarif PPh Badan 22% mulai Tahun Pajak 2022
  • Penyampaian upaya mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan metode yang sesuai dengan standar internasional (international best practice)
  • Penambahan kewenangan pemerintah untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral

2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa Kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN
  • Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan 12%
  • Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  • Pemberian kesempatan pada WP untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
  • Sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan
  • Pengaturan asistensi penagihan pajak global
  • Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP
  • Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding
  • Kuasa WP harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali Kuasa WP yang merupakan suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampaia dengan derajat kedua
  • Sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama

UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang biasa disebut Tax Amnesty

  • Program pengungkapan sukarela perpajakan bagi WP Pribadi dan Badan

5. Pajak Karbon

  • Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara, untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara

6. Cukai

  • Terkait perubahan pengaturan cukai, kewenangan ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Salah satu tujuan adanya UU HPP ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Siaran Pers Nomor SP-33/2021, mengatakan:

“Kita juga ingin UU ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta melaksanakan reformasi, administrasi serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan terakhir adalah dengan UU HPP, maka kita ingin terus meningkatkan sukarela wajib pajak.”

UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Poin-poin Perubahaan UU Pajak dalam UU HPP

Kenam peraturan perundangan perpajakan yang jadi poin utama perubahan regulasi pajak dalam UU HPP, jika dibedah lagi akan ada beberapa ketentuan pajak terbaru yang jadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru itu.

Berikut adalah poin-poin UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami Sobat Klikpajak sebagai WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan:

1. Tarif PPh Pribadi Terbaru dalam UU HPP

Regulasi pajak terbaru terkait pajak penghasilan orang pribadi, dalam UU HPP ditetapkan tarif PPh Pribadi dan bracket PPh Orang Pribadi berubah.

UU Pajak terbaru yang mengatur tarif PPh Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 ini merupakan revisi dari UU PPh dalam UU HPP.

Perubahan tarif dan layer PPh Pribadi dalam UU HPP ini bisa membuat perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 jadi lebih rendah dibanding ketika masih menggunakan perhitungan sesuai tarif PPh Pribadi dalam UU PPh.

Kok, bisa?

Selengkapnya baca di sini tentang Perhitungan Tarif PPh Pribadi PPh 21 dalam UU HPP.

2. Pengenaan pajak atas natura

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ketentuan mengenai natura juga dalam kelompok UU PPh yang diatur lagi dalam UU HPP.

Apa itu Natura?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Natura adalah barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang.

Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.03/1984, kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Terkait pengenaan pajak atas natura, dalam UU HPP yang mengatur tentang PPh Pribadi disebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima di antaranya:

  • Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
  • Natura di daerah tertentu
  • Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
  • Natura yang bersumber dari APBN/APBD
  • Natura dengan jenis dan batasan tertentu

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

3. UMKM yang Bebas PPh di UU HPP

Dalam UU HPP juga diatur kembali tentang ketentuan dalam UU PPh terkait WP Pribadi Pengusaha yang terbebas dari pengenaan pajak penghasilan dengan menetapkan jumlah peredaran bruto hingga Rp500.000.000 setahun tidak dikenai PPh.

Dengan adanya batas peredaran bruto yang tidak dikenai PPh ini, artinya bagi UMKM atau WP pribadi dengan penghasilan di atas batas peredaran bruto yang tidak dikenai PPh, maka jumlah PPh yang dibayarkan jadi lebih kecil.

Baca selengkapnya di sini penjelasan lengkap terkait UMKM yang Bebas PPh dan Perhitungan PPh UMKM dalam UU HPP.

4. Tarif PPh Badan Terbaru dalam UU HPP

Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memang telah menurunkan tarif PPh Badan sebanyak 3% secara bertahap mulai tahun pajak 2020.

Namun besar tarif PPh Badan mulai tahun pajak mendatang kembali diubah.

Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan Tarif PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022, selengkapnya baca Tarif PPh Badan Terbaru dalam UU HPP.

5. Tarif PPN Terbaru di UU HPP

Sudah sejak lama tarif PPN yang berlaku sebesar 10% sesuai UU PPN.
Kini melalui UU HPP, besar tarif PPN kembali diatur.

Tarif PPN naik menjadi 11% dan 12% serta pengaturan tarif khusus PPN Final.

Selengkapnya baca di sini mengenai berlakunya kenaikan Tarif PPN Terbaru dalam UU HPP.

6. Penggunaan NIK sebagai NPWP dalam UU HPP

Penggunaan data NIK menjadi NPWP Pribadi merupakan bagian dari perubahan UU KUP dalam UU HPP.

Data tunggal dari integrasi NIK dan NPWP ini, juga berfungsi untuk mengakses berbagai layanan pemerintah.

Penjelasan selengkapnya baca di sini tentang Ketentuan NIK sebagai NPWP dalam UU HPP.

UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

7. Penurunan Tarif Sanksi Pajak di UU HPP

Pengaturan kembali tentang besar sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum dalam UU HPP ini juga merupakan bagian dari revisi UU KUP.

Penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum dalam UU HPP ini seperti berikut:

a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan

Keterangan UU KUP UU HPP
PPh Kurang Bayar 50% Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 20% (maksimal 24 bulan)
PPh Kurang Dipotong 100% Bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 20% (maksimal 24 bulan)
PPh Dipotong tetapi Tidak Disetor 100% 75%
PPN & PPnBM Kurang Bayar 100% 75%

 

b. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Keterangan UU KUP UU HPP
Keberatan 50% 30%
Banding 100% 60%
Peninjauan Kembali 100% 60%

 

8.  Aturan Penunjukan Kuasa Wajib Pajak dalam UU HPP

Pengaturan tentang kuasa wajib pajak yang merupakan bagian dari revisi UU KUP dalam UU HPP, kuasa WP dapat dilakukan oleh siapapun.

Sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan.

Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 derajat.

Baca juga tentang Pajak Perusahaan Go Public & Pentingnya e-Bupot Unifikasi untuk Perseroan Tbk

9. Penuntutan Tanpa Pidana Penjara dalam UU HPP

Revisi UU KUP dalam UU HPP juga mengatur tentang pengaturan kembali penegakan hukum pidana pajak.

Dalam UU HPP, hingga tahap persidangan wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara, dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan hukum pidana penjara.

Berikut perubahan sanksi yang harus dibayar antara yang diatur dalam UU KUP dengan UU HPP:

Perbuatan UU KUP UU HPP
Pidana pajak kealpaan Bayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang bayar Bayar pokok pajak + sanksi 1X pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaan Bayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar Bayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan Faktur Pajak/Bukti Potong PPh Fiktif Bayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar Bayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar

10. Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty Jilid II di UU HPP

Masuk pada program lanjutan dari pengampunan pajak atau amnesti pajak jilid pertama pada 2016, Tax Amnesty jilid II digelar mulai tahun depan.

Tax Amnesty jilid II ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai Januari 2022.

Berapa tarif tebusan yang harus dibayarkan pada saat pengungkapan harta ketika mengikuti Program Pengungkapan Sukarela atau PPS?

Selengkapnya baca di sini tentang Tax Amnesty Jilid II dan Syarat Ikut Amnesti Pajak 2022.

11. Pajak Karbon dalam UU HPP

Seperti yang sudah disebut di atas, pemerintah menambah jenis pajak baru.

Objek pajak baru dalam UU HPP ini adalah carbon tax atau pajak karbon.

Besar tarif pajak karbon sebesar Rp30 per kg CO2e.

Apakah pajak karbon Indonesia ini lebih tinggi atau lebih rendah dibanding carbon tax di negara lain?

Bagaimana perhitungan dan seperti apa pengenaan carbon tax di Indonesia, selengkapnya baca Pajak Karbon bagi Perusahaan dalam UU HPP.

12. Ketentuan Lain Revisi UU KUP dalam UU HPP

Perubahan regulasi pajak lainnya dari UU KUP dalam UU HPP adalah:

a. Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemotong/Pemungut Pajak

Perubahan UU KUP dalam UU HPP terkait penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak ini, di sini pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik, sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut.

Ini dinilai jadi solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, sehingga pemungutan pajak bisa dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif.

b. Asas Resiprokal Perpajakan

Apa itu asas resiprokal?

Asas resiprokal adalah asas timbal balik yang digunakan dalam perjanjian internasional.

Artinya, dalam perjanjian internasional tersebut, tindakan suatu negara terhadap negara lain akan dibalas secara sama.

Asas resiprokal perpajakan dari revisi UU KUP dalam UU HPP ini untuk wujudkan manfaat dan peran aktif Indonesia dalam kerja sama perpajakan global, yaitu melakukan penagihan pajak antarnegara.

Jadi asas resiprokal perpajakan ini artinya kerja sama yang dapat digunakan untuk bantuan penagihan aktif pada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak negara mitra.

Berani coba-coba enggak bayar pajak? Jangan harap bisa aman sembunyi di negara lain setelah ngemplang pajak, ya!

c. Prosedur Persetujuan Bersama

Ketentuan dalam UU HPP dari perubahan UU KUP terkait prosedur persetujuan bersama atau MAP (Mutual Agreement Procedures), diatur tentang pihak-pihak yang bisa mengajukan MAP dan pengajuan MAP dapat dilakukan bersamaan dengan Keberatan atau Banding.

Pokok pengaturan prosedur persetujuan bersama dalam UU HPP ini antara lain:

  • MAP tetap dilanjutkan, jika materi dalam Putusan (Put) Banding/PK (Peninjauan Kembali) bukan merupakan materi yang diajukan MAP
  • MAP dihentikan, apabila materi Put. Banding/PK merupakan materi yang diajukan MAP
  • Hasil MAP termasuk dasar pengembangan pajak/penagihan pajak

UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

13. Sanksi Terkait Cukai di UU HPP

Pengaturan kembali terkait cukai merupakan perubahan UU Cukai dalam UU HPP.

Dalam UU HPP, penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimatum remedium) dalam pelanggaran pidana bidang cukai atas pelanggaran:

  • Perizinan
  • Pengeluaran Barang Kena Cukai
  • Barang Kena Cukai tidak dikemas
  • Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana
  • Jual beli pita cukai

Berikut penyesuaian besar sanksi administratif ultimatum remedium terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai dalam UU HPP:

Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara UU Cukai UU HPP
Saat Penelitian Belum diatur Bayar sanksi denda 3x nilai Cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan Bayar pokok cukai + sanksi 4x Cukai kurang bayar Bayar sanksi denda 4x nilai cukai yang seharusnya dibayar

 

Itulah deret poin penting regulasi pajak terbaru dalam perubahan undang-undang pajak dan aturan pajak baru di UU HPP.

Kini, saatnya Sobat Klikpajak memenuhi kewajiban perpajakan bisnis dengan cara yang efektif dan efisien melalui support system aplikasi pajak online yang terintegrasi.

Kelola pajak bisnis, mulai dari menghitung, bayar dan lapor pajak, lebih mudah, cepat dan benar melalui Klikpajak.id sebagai PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak (DJP).

Melalui Klikpajak, membuat Faktur Pajak Keluaran, kelola Pajak Masukan hingga bayar Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan Lapor SPT Masa PPN lebih simpel dalam satu platform di e-Faktur Klikpajak.

Begini cara bayar PPN terutang dari halaman SPT Masa PPN.

Bukan hanya itu saja, membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26, PPh 22, PPh 15, PPh 4 ayat (2) juga lebih mudah melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Setiap WP Pribadi maupun WP Badan berstatus Pengusaha Kena pajak (PKP) yang melakukan pembukuan, melakukan rekonsiliasi pajak tentunya jadi agenda rutin saat akan melaporkan SPT Tahunan PPh.

Tahukah? Ada cara praktis melakukan rekonsiliasi pajak. Karena Rekonsiliasi Pajak dapat Dilakukan secara Otomatis melalui e-Faktur Klikpajak yang Terhubung dengan Laporan Keuangan Online Jurnal.id.

Apapun kebutuhan perpajakan Sobat Klikpajak, semua terpenuhi dengan satu aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sudah punya akun Klikpajak?

Tunggu apa lagi? Nikmati beragam Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak sekarang juga, urus pajak bisnis kapan saja dan di mana saja dengan mudah!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

UU HPP: Regulasi Pajak Terbaru dari Undang-Undang Pajak

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED19 Oct 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: