PPh Pasal 4 ayat 2 dan Penggunaannya bagi Perusahaan

Apakah Sobat Klikpajak baru berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mari mempelajari lebih mendalam tentang PPh Pasal 4 ayat 2. Klikpajak by Mekari akan mengupas tuntas soal objek, subjek, tarif PPh Final 4 ayat 2, contoh penghitungan dan pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) atau PPh 4 ayat 2 di e-Bupot Unifikasi.

Aturan PPh Pasal 4 ayat 2 ini cukup kompleks mengatur pajak penghasilan, yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). 

Ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 sangat penting untuk dipahami. Sebab ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan jenis Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atau PPh Final 4 ayat 2 ini.

Bukan hanya itu, tarif serta cara perhitungannya pun berbeda sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh Final 4 ayat 2. Pajak ini dikenakan pada WP Badan maupun WP OP untuk beberapa jenis penghasilan yang WP tersebut peroleh. 

Pemotongan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final yang artinya, pemotongan pajaknya hanya sekali dalam satu masa pajak atau pada saat transaksi.

Mengapa demikian?

Karena pertimbangannya adalah kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Perlu dipahami, tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan.

Terus simak penjelasan lengkap tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, berapa tarif Pajak Penghasilan 4 ayat 2 dan penggunaan PPh Final 4 ayat 2 dari Klikpajak.id.

Objek Pajak Final PPh Pasal 4 ayat 2 Adalah…

PPh Final 4 ayat 2 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa kontsruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya.

Lalu, apa saja objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ini?

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu, yang di antaranya berupa:

a. Bunga deposito/obligasi

Objek PPh 4 ayat 2 seperti penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya

b. Hadiah

Objek PPh Final 4 ayat 2 berikutnya adalah penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian.

c. Transaksi saham/surat berharga

Berikutnya, objek PPh 4 ayat 2 adalah penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.

d. Pengalihan aset/sewa tanah/bangunan

Objek PPh Pasal 4 ayat 2 selanjutnya adalah penghasilan dari transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.

Kemudian objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

Selain itu, objek PPh final 4 ayat 2  juga untuk usaha jasa konstruksi (kontraktor), usaha real estate dan penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan.

e. Pendapatan lainnya

Penghasilan yang juga sebagai objek Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2 adalah pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baca juga tentang Dear Kontraktor, Begini Aturan Baru PPh Peralihan Usaha Migas

Untuk menjadi perhatian, ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini.

Adapun dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

Sudah tahu, kan? Buat bukti pemotongan dan lapor SPT PPh Masa lewat e-Bupot Unifikasi?

Apa itu e-Bupot unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi? Lebih mudah memahaminya, baca ilustrasi dalam artikel Pentingnya e-Bupot Unifikasi bagi Perusahaan.

PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh PPh 4 ayat 2

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada WP badan dan WP OP merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima.

Mengenai hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah:

1. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0-20%

Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP No. 16 Tahun 2009.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%

Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Lapor SPT Online

3. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%

Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri (non-founder) sebesar 0,1%

Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

4. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar  2-6%

Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.

5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

6. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 5%

Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha real estate), seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.

7. Tarif Pajak Penghasilan 4 ayat 2 sebesar 10%

Besar tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima WP OP di dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.

Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

8. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 20%

Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sesuai PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

9. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar 25%

Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.

Sudah tahu? PPh Bunga Obligasi Turun, BUT Bisa Nikmati Pajak Obligasi 10%

PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh PPh 4 ayat 2Ilustrasi tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Contoh Perhitungan PPh Final 4 Ayat 2

Berikut ini contoh kasus untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): 

Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan.

Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AAA, yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi.

PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. 

Sedangkan Bpk. Kelik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar Rp5.000.000.000 (tidak termasuk PPN).

Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. 

Pada 31 Januari 2021, dilakukan pembayaran tahap I kepada PT AAA sebesar Rp1.750.000.000.

Pembayaran dilakukan dengan nomor Faktur Pajak 010.000-15.00000830 tertanggal 1 Desember 2020.

Pembayaran tahap II dilakukan pada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar Rp65.000.000.

Pembayaran dilakukan atas nomor seri Faktur Pajak 010.000-15.00000950 tertanggal 30 Juni 2021.

Baca juga tentang Pajak Karbon Berlaku! Ini Tarif Pajak Karbon Perusahaan

Berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Pemotongan/Pemungutan PPh

Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu:

  1. Pembayaran tahap I PT AAA dibayar pada 31 Januari 2021:
    Rp1.750.000.000 x 3% = Rp52.500.000
  2. Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2021:
    Rp65.000.000 x 4% = Rp2.600.000

b. Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi seperti berikut:

  1. Pembayaran tahap I oleh PT AAA dibayar pada 31 Januari 2021: Rp1.750.000.000 x 10% = Rp175.000.000
  2. Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik dibayar pada 5 Juli 2021:
    Rp65.000.000 x 10% = Rp6.500.000

Baca juga tentang Penting! Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

Membuat Bukti Potong di e-Bupot Unifikasi

Seperti diketahui, DJP telah memperkenalkan sistem pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan untuk jenis PPh tertentu melalui e-Bupot Unifikasi dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Apa itu e Bupot Unifikasi?

Secara garis besar, e-Bupot Unifikasi adalah aplikasi untuk membuat berbagai jenis bukti potong pajak seperti PPh Pasal 23. PPh 26, PPh 22, PPh 15, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Jadi, membuat Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 serta melaporkan SPT Masa Pajaknya harus melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Mudah Urus Pajak Bisnis dengan Aplikasi Pajak Online yang Terintegrasi

Setelah menghitung dan membayar PPh Pasal 4 ayat 2, kewajiban WP Badan maupun WP Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan PPh.

Sebagai wajib pajak yang melakukan berbagai transaksi dikenakan pajak, sudah jadi keharusan untuk menghitung, setor dan lapor pajak.

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan kelola pajak bisnis Sobat Klikpajak?

Temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Mitra Resmi DJP untuk Kelola Pajak Perusahaan yang Efektif.

Tunggu apa lagi? Segera Aktifkan Akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati kemudahan urus pajak bisnis kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada secara daring.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED12 Oct 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: