Memahami Jenis Pajak Bisnis Online Shop di Indonesia dan Cara Perhitungannya

Memahami Jenis Pajak Bisnis Online Shop di Indonesia dan Cara Perhitungannya

Hampir  semua orang kenal dengan online shop. Bagaimana tidak? Hingga kini belanja online telah menjadi gaya hidup di masyarakat era digital. Hanya dengan menggunakan laptop atau smartphone yang tersambung dengan internet, kita bisa membeli apa saja dengan mudah. Hal itulah yang turut mendorong perkembangan bisnis online shop di Indonesia. Perkembangan bisnis online shop di Indonesia sendiri dimulai sejak memasuki tahun 2000-an. Bisnis yang banyak digemari ini, para pelaku bisnisnya dituntut untuk paham terhadap pajak bisnis online.

Jenis-jenis Pajak Bisnis Online Shop di Indonesia

1. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap pengusaha, termasuk para pelaku bisnis online wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Pengusaha atau para pelaku bisnis online yang dimaksud adalah mereka yang memiliki omzet di atas Rp4,8 Miliar per tahun. Aturan tersebut telah ditetapkan sejak 1 Januari 2014. Setiap tahun, PKP wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksi dan menyetorkannya ke kas negara.

Jika seorang pengusaha atau pelaku bisnis online shop sudah membayar PPN 10% ketika membeli barang dari pemasok (supplier) atau distributor, pengusaha tersebut bisa mendapatkan faktur pajak dari pemasok atau distributor. Faktur pajak ini bisa dilampirkan dan menjadi faktor pengurang ketika pengusaha atau pelaku bisnis online shop akan membayar PPN atas penjualan barang tersebut kepada end user.

Contoh:

PT X sebagai online shop membeli handphone dari pemasok PT Y sebesar Rp10.000.000,-Maka PT X dikenakan PPN Rp1.000.000,- yang disetorkan ke negara oleh PT Y. PT X menjual handphone tersebut kepada end user Rp11.000.000,- . Maka PT X harus memungut PPN dari end user Rp1.100.000,-

Ketika PT X menyetor PPN, ia dapat melampirkan faktur pajak dari PT Y yang menyatakan bahwa ia telah membayar pajak Rp1.000.000,- sehingga sisa PPN yang harus ia setor atas barang yang ia jual ialah Rp1.100.000,- dikurangi Rp1.000.000 yaitu Rp100.000,-.

Dalam pelaksanaannya, ternyata pemasok atau distributor jarang menerbitkan faktur pajak untuk online shop.  Alasannya adalah banyak pelaku bisnis online shop yang tidak mau memberikan identitas termasuk NPWP atau tidak mereka tidak memiliki perusahaan. Sehingga para distributor tidak bisa menerbitkan faktur pajak tanpa data identitas tersebut. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan transaksi pada toko konvensional dengan omzet Rp4,8 Miliar per tahun. Pada umumnya toko-toko konvensional tersebut telah memiliki badan hukum dan NPWP, sehingga distributor lebih mudah menerbitkan faktur pajak.

Namun untuk meningkatkan pengawasan, sejak tanggal 1 April 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mewajibkan distributor dan pemasok untuk menerbitkan faktur pajak atau e-faktur ketika melakukan transaksi dengan pengusaha e-commerce atau online shop. Para pelaku bisnis online shop juga diwajibkan menyertakan NPWP bagi yang memiliki NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi yang tidak memiliki NPWP. Dengan begitu, diharapkan transaksi pembelian yang dilakukan online shop otomatis diketahui oleh KPP. Mengingat bisnis e-commerce atau online shop termasuk pedagang eceran, maka ketika ia melakukan transaksi dengan end user, pebisnis e-commerce atau online shop dapat menerbitkan faktur pajak berupa bon kontan, faktur penjualan, dan struk cash register.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Bagi pengusaha e-commerce atau para pelaku bisnis online shop dengan penghasilan hingga Rp4,8 Miliar dalam setahun, selama ini dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet. Aturan tersebut termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun dalam RPMK Pajak E-commerce, Pemerintah menerapkan PPh Final yang lebih rendah yaitu sebesar 0,5%. Penurunan tarif ini merupakan dukungan serta stimulus dari Pemerintah agar bisnis e-commerce atau online shop semakin berkembang.

Contoh:

Online shop Anda memiliki omzet Rp 20.000.000,- per bulan maka PPh yang wajib Anda bayarkan adalah Rp20.000.000,- x 0,5% = Rp 100.000,-.

Prinsip yang berlaku dalam perhitungan PPh Final online shop ini adalah self assessment. Self assessment yaitu pelaku usaha menyatakan sendiri jumlah peredaran kotor atau omzet selama satu bulan. Setelah mengetahui peredaran kotor, pelaku bisnis online shop dapat menghitung PPh Final yang harus dibayar setiap bulannya.

Pembayaran PPh ini dilakukan setiap bulan dengan prosedur yang cukup mudah. Anda hanya perlu membayarnya di bank dan menyerahkan form SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi. Sebaiknya Anda selalu menyimpan form SSP yang telah dikembalikan sebagai bukti pembayaran. Selain itu, Anda juga bisa membayar via e-banking dan ATM. Anda hanya perlu melampirkan bukti transfer dalam SPT Tahunan.

Menjadi Wajib Pajak yang Membayar pajak Tepat Waktu

Jika Anda sudah mengetahui besar pajak yang harus Anda bayar, jangan menunda untuk menyetorkannya setiap bulan. Anda dapat membayar pajak bulanan paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jangan telat membayar untuk menghindari denda keterlambatan sebesar 2% per omzet dikalikan dengan waktu keterlambatan.

Contoh:

Jika Anda baru membayar pajak bulan Januari di bulan Juni (terlambat 4 bulan) maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2% x omzet bulan Januari x keterlambatan 4 bulan. Misalnya omzet online shop Anda di bulan Januari sebesar Rp20.000.000,-. Maka 2% x Rp 20.000.000,- x 4 = Rp1.600.000,- .

Jadi, besar pajak yang wajib Anda bayarkan di bulan Juni adalah Rp1.600.000,- .

Nah, setelah mengetahui jenis dan cara menghitung pajak bisnis online shop di atas, sudah tidak ada alasan lagi untuk malas membayar pajak. Ada berbagai manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi Wajib Pajak yang baik. Salah satunya adalah Anda akan terhindar dari masalah di kemudian hari yang dapat mengakibatkan Anda harus menjual aset untuk membayar pajak dan denda. Bahkan yang lebih parah, Anda bisa menghadapi proses hukum jika mengabaikan tentang urusan perpajakan. Dengan membayar pajak tepat waktu, tentu saja akan membuat Anda mengurus bisnis online shop dengan tenang dan nyaman.


PUBLISHED27 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: