PKP Pasal 9 Ayat 4b: Ketentuan Restitusi PPN bagi PKP Kategori Tertentu

Menguntungkan, Anda Termasuk PKP Pasal 9 Ayat 4b? Cek di Sini

Apa itu PKP Pasal 9 ayat 4b dan siapa yang masuk kategori ini? Benarkah jadi PKP Pasal 9 ayat 4b menguntungkan? Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar pasal yang mengatur tentang pengembalian kelebihan Pajak Masukan atau restitusi PPN.

Lalu, apakah Sobat Klikpajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang termasuk dalam kategori PKP Pasal 9 ayat 2b? Terus simak penjelasannya di bawah ini.

Ketentuan tentang PKP Pasal 9 ayat 4b ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pasal ini bisa dibilang pasal istimewa karena memberikan pengecualian bagi PKP yang masuk dalam kategori PKP Pasal 9 ayat 4b ini dalam melakukan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN.

Apa sih pengecualian yang diperoleh PKP yang masuk kategori PKP Pasal 9 ayat 4b dalam melakukan restitusi Pajak Masukan?

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keistimewaan yang didapat PKP Pasal 9 ayat 4b dalam mengajukan pengembalian kelebihan PPN Masukan, sekilas Klikpajak.id akan mengingatkan kembali tentang apa itu Pajak Masukan dan perannya dalam transaksi barang/jasa kena pajak bagi PKP.

Bagi Wajib Pajak (WP) Badan maupun WP Pribadi yang berstatus PKP, transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi Pajak Masukan akan menjadi pengurang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Jika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan pengembalian kelebihan Pajak Masukan tersebut, atau memilih untuk mengkreditkan Pajak Masukan ke Masa Pajak berikutnya.

Lebih jelasnya, begini gambarannya;

PT AAA selama Januari 2021 memiliki transaksi pembelian bahan baku dengan jumlah Faktur Pajak Masukan sebanyak 10.000 Faktur Pajak, dengan nilai total Pajak Masukan sebesar Rp75.000.000.000.

Pajak Masukan ini artinya PT AAA telah membayar PPN pada saat membeli bahan baku dari perusahaan lain dan menerima Faktur Pajak yang diterbitkan dari lawan transaksinya.

Kemudian PT AAA pada bulan yang sama, punya transaksi penjualan dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sebanyak 9.000 Faktur Pajak, dengan nilai total Pajak Keluaran sebesar Rp70.000.000.000.

Sedangkan Pajak Keluaran ini, artinya PT AAA telah memungut PPN pada saat menjual produk dan menerbitkan Faktur Pajak untuk lawan transaksi.

Dari ilustrasi tersebut, maka PPN Terutang PT AAA adalah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yakni:
= Pajak Keluaran – Pajak Masukan
= Rp70.000.000.000 – Rp75.000.000.000
= -Rp5.000.000.000 (PPN Lebih Bayar)

Dengan demikian, PT AAA berhak mengajukan pengembalian kelebihan Pajak Masukan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Atau, PT AAA dapat memilih melakukan pengkreditan PPN ke Masa Pajak berikutnya.

Tapi, apakah PT AAA ini termasuk PKP Pasal 9 ayat 4b yang bisa memanfaatkan ketentuan dalam pasal pengecualian ini?

Untuk mengetahui kriteria WP PKP yang masuk kategori PKP Pasal 9 ayat 4b yang peroleh pengecualian dalam permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan dalam pasal ini, terus simak ulasannya dari Klikpajak.id di bawah ini.

Seperti Apa Ketentuan sebagai PKP Pasal 9 Ayat 4B?

Merujuk peraturan yang tercantum pada UU PPN, Pasal 9 ayat 4b merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 9 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 4a.

Dalam Pasal 9 ayat 4 disebutkan, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Kemudian bunyi Pasal 9 ayat 4a adalah atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Jadi, maksud dari Pasal 9 ayat 4 dan 4a ini adalah ketika PKP memiliki kelebihan bayar atas PPN atau Pajak Masukan, maka pilihannya adalah:

  • Hanya mengkompensasikan atau mengkreditkan ke Masa Pajak berikutnya, atau;
  • Memilih mengajukan restitusi/pengembalian PPN lebih bayar hanya pada akhir tahun buku saja

Sedangkan Pasal 9 ayat 4b berbunyi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembailan pada setiap Masa Pajak.

Artinya, kategori PKP Pasal 9 ayat 4b ini, jika mengalami SPT Masa PPN lebih bayar, dapat mengajukan pengembalian atau restitusi PPN setiap Masa Pajak atau secara bulanan. Tidak harus menunggu pengembalian kelebihan PPN pada akhir tahun buku (tahunan).

Jadi, Pasal 9 ayat 4b ini memberikan ruang bagi PKP untuk melakukan restitusi PPN lebih cepat bagi PKP yang melakukan kegiatan tertentu.

Ketahui di sini Alur Pembuatan e-Faktur: Cara Bayar PPN & Lapor SPT Masa PPN

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Siapa Saja PKP yang Termasuk Kategori PKP Pasal 9 Ayat 4B?

Karena dapat mengajukan pengembalian kelebihan Pajak Masukan setiap Masa Pajak, tentu ini jadi angin segar buat Pengusaha Kena Pajak yang masuk kategori dalam PKP Pasal 9 ayat 4b.

Kategori PKP Pasal 9 ayat 4b yang bisa mengajukan restitusi PPN setiap masa adalah PKP yang melakukan kegiatan seperti berikut:

  1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud
  2. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN
  3. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut
  4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud
  5. PKP yang melakukan ekspor JKP
  6. PKP dalam tahap belum berproduksi

PKP Pasal 9 ayat 4b ini, kecuali PKP dalam tahap belum berproduksi, juga termasuk dalam kategori PKP berisiko rendah yang melakukan kegiatan tertentu.

Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat 4c. Sehingga dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Baca juga tentang Cara Mengajukan Restitusi PPN di e-Faktur dan Syaratnya

PKP Pasal 9 Ayat 4b: Ketentuan Restitusi PPN bagi PKP Kategori Tertentu

PKP Berisiko Rendah Bisa Ajukan Pengembalian Pendahuluan PPN

PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam PKP Pasal 9 ayat 4b dan dapat melakukan pengembalian pendahuluan sesuai Pasal 9 ayat 4c, lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Melalui beleid ini, PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap Masa Pajak.

Kegiatan tertentu yang dimaksud dalam PMK ini adalah:

  1. Ekspor BKP Berwujud
  2. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN
  3. Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut
  4. Ekspor JKP

Namun ada kriteria khusus bagi PKP berisiko rendah yang bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Masukan PPN pada setiap Masa Pajak.

Kriteria PKP berisiko rendah ini di antaranya:

  1. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
  2. Perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
  3. PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan
  4. PKP yang ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
  5. Pabrikan atau produsen (selain perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Pempus & Pemda, PKP yang ditetapkan mitra utama kepabeanan, dan PKP Operator Ekonomi Bersertifikat) yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi
  6. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal Rp1.000.000.000).

Baca juga tentang Cara Membuat Dokumen Lain Pajak Keluaran di eFaktur

Syarat Menjadi PKP Berisiko Rendah

Ada ketentuan dan syarat yang berlaku untuk menjadi PKP berisiko rendah yang dapat melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, di antaranya:

  1. Memenuhi kriteria sebagai PKP berisiko rendah
  2. Sebagai PKP pabrikan atau produsen yang menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir tepat waktu
  3. PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana bidang perpajakan
  4. PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Setelah memenuhi syarat menjadi PKP berisiko rendah tersebut, selanjutnya mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.

Pada saat mengajukan permohonan menjadi PKP berisiko rendah, setidaknya harus melampirkan dokumen pelengkap seperti:

  • Surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan (bagi PKP Mitra Utama Kepabeanan)
  • Surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (bagi PKP Operator Ekonomi Bersertifikat)
  • Surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi (bagi PKP pabrikan atau produsen)

Baca juga soal Error ETAX 50003: Sulit Membuat SPT PPN Lebih Bayar

PKP Pasal 9 Ayat 4b: Ketentuan Restitusi PPN bagi PKP Kategori Tertentu

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Baca Juga : Solusi ETAX 40001: eFaktur Error 40001 & Cara Mengatasi ETAX-40001

Cara Mengajukan Restitusi PPN

Ketika mengajukan pengembalian pendahuluan atau restitusi PPN, Ditjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 bulan setelah pengajuan pengembalian kelebihan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Sesuai Pasal 7 ayat (3) PMK 39/2018 ini, jika sudah lewat dari sebulan DJP tidak menerbitkan SKPPKP dalam waktu yang ditentukan, maka pengajuan restitusi PPN Masukan itu dianggap dikabulkan.

Dan DJP tetap akan menerbitkan SKPPKP meski sudah lewat dari sebulan dari masa pengajuan restitusi.

Bagaimana cara mengajukan restitusi kelebihan pembayaran PPN?

Dalam Pasal 16 ayat (2) PMK 39/2021, cara melakukan permohonan pengembalian pendahuluan atau restitusi PPN adalah dengan mengisi kolom “Pengembalian Pendahuluan” dalam SPT Masa PPN.

Jika jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah yang diajukan, PKP dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat terpisah.

Apabila tidak meminta pengembalian lagi atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan itu, maka PKP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang diajukan restitusi tersebut.

Baca juga apa saja regulasi pajak terbaru selengkapnya dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Deret Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

Masih Bingung Cara Identifikasi Kegiatan Tertentu PKP Anda?

Apakah Anda masih bingung mengidentifikasi kegiatan tertentu pada Pasal 9 ayat 4b dan Selain Pasal 9 ayat 4b pada saat mengisi SPT Masa PPN dalam proses restitusi Pajak Masukan lebih bayar?

Agar lebih mudah memahaminya, simak contoh pengisian SPT Masa PPN lebih bayar di bawah ini.

Sehingga dapat dengan mudah dipahami apakah Anda termasuk PKP yang melakukan kegiatan tertentu atau tidak.

Kuncinya terletak pada jenis penyerahan BKP/JKP yang dapat tertuang dalam induk SPT PPN.

Manfaatkan insentif dampak Covid-19 karena Jumlah KLU Penerima Insentif Pajak Ditambah. Ada Sektor Bisnis Anda? Cek di Sini!

Contoh Pengisian SPT PPN bagi PKP Pasal 9 ayat 4b

Dari gambar pengisian SPT Masa PPN di atas, maka Anda bisa melihat pada Masa Pajak tersebut perusahaan Anda masuk kategori PKP Pasal 9 ayat 4b.

PKP Pasal 9 Ayat 4b: Ketentuan Restitusi PPN bagi PKP Kategori Tertentu

Terlihat pada lampiran “Penyerahan barang dan jasa”, pada kolom “Ekspor” terisi nol, kemudian kolom keterangan “Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN” tertera sejumlah nominal yang mana ini merupakan Pajak Masukan, sedangkan kolom “Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut” tidak ada atau nol.

Perlu diingat, kategori Pasal 9 ayat 4b ini dihitung untuk setiap Masa Pajak, sehingga tentunya akan berbeda setiap bulannya atau setiap Masa Pajaknya tergantung transaksi yang dilakukan.

Dengan demikian, transaksi yang Anda lakukan, misalnya pada Masa Pajak November dan Desember atau Masa Pajak lainnya pun bisa berubah-ubah.

Kondisi ini akan memengaruhi apakah Anda pada Masa Pajak tersebut transaksi yang dilakukan membuat Anda termasuk dalam kategori PKP Pasal 9 ayat 4b atau tidak karena mengacu pada transaksi setiap masanya.

Setelah Anda mengetahui apakah kegiatan perusahaan Anda masuk kategori tertentu, Anda dapat melanjutkan ke proses pengembalian kelebihan Pajak Masukan dengan memilih jenis restitusi PPN dengan kriteria PKP Anda, apakah sesuai dengan Pasal 9 ayat 4c, Pasal 17B KUP, atau Pasal 17D KUP dalam pengisian lampiran SPT Masa PPN.

PKP Pasal 9 Ayat 4b: Ketentuan Restitusi PPN bagi PKP Kategori Tertentu

Itulah cara mudah mengisi SPT Masa PPN ketika mengalami PPN lebih bayar dan ingin mengajukan pengembalian kelebihan Pajak Masukan maupun permohonan pengembalian pendahuluan atau percepatan restitusi PPN dengan memerhatikan status PKP Pasal 9 ayat 4b atau bukan dan apakah termasuk dalam kategori dapat mengajukan pengembalian pendahuluan sesuai Pasal 9 ayat 4c.

Selengkapnya langkah-langkah pembuatan berbagai macam Faktur Pajak hingga pelaporan SPT pajaknya, baca Panduan Lengkap Membuat Faktur Pajak Elektronik dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak.

Bukan hanya itu, Anda juga dapat mengelola Faktur Pajak Keluaran dengan cara yang simpel dan cepat, bayar PPN terutang lebih praktis, juga melakukan rekonsiliasi pajak yang praktis dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online Anda.

Temukan di bawah ini tutorial pengelolaan e-Faktur untuk kemudahan pajak bisnis Anda:

  1. Cara Mudah dan Cepat Kelola Pajak Keluaran
  2. Cara Rekonsiliasi Pajak Keluaran
  3. Cara Rekonsiliasi Pajak Masukan
  4. Cara Bayar PPN Terutang Langsung dari Halaman SPT PPN

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED17 Nov 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: