Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 dan Objek yang Dikenakan PPh 22 Impor

Dasar PPh Pasal 22 atas Impor bagi WP Badan

Sebagai Wajib Pajak (WP) Badan yang melakukan kegiatan usaha ekspor dan impor, tentu tidak asing lagi dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor. Klikpajak by Mekari akan mengulasnya tentang bagaimana dasar pengenaan pajak PPh 22 impor ini untuk Sobat Klikpajak.

Hal yang mengatur tentang PPh Pasal 22 ini ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 dan Objek yang Dikenakan PPh 22 Impor

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Lalu bagaimana ketentuan dan dasar pajak penghasilan pasal 22 ini berlaku?

Berikut penjelasan yang disarikan oleh Klikpajak by Mekari dari dasar pengenaan pajak penghasilan pada UU PPh.

Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 & Pihak Pemungut Pajaknya

Siapa saja yang memiliki tugas untuk memungut PPh 22 ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPh No. 36/2008.

Dalam beleid tersebut, Menkeu dapat menetapkan:

  • Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  • Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

Baca juga Punya Perseroan Terbatas, Apa saja Jenis Pajak Badan Usaha PT?

Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 dan Objek yang Dikenakan PPh 22 Impor

Berikut ini adalah pihak yang memiliki wewenang atau dapat ditunjuk untuk memungut PPh 22 sesuai ketentuan dan dasar pajak yang berlaku:

  • Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai atas impor barang
  • Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
  • Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
  • KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan dlegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

a. PT Pertamina (persero), PT PLN (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

b. Bank-bank BUMN, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

  • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
  • Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 dan Objek yang Dikenakan PPh 22 Impor

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Barang-Barang yang Dikenai PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, menyebutkan:

Barang Konsumsi Impor yang dipungut atau dikenai Pajak Penghasilan Badan, berupa PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

  1. Barang-barang tertentu sebesar 10% dari nilai impor
    • Parfum dan cairan pewangi lainnya.
    • Pakaian selam.
    • Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar terbuat dari kulit.
    • Patung dan barang keramik ornamental lainnya dari porselin atau keramik cina.
    • Pemanas air instan, dispenser air, dan microwave.
    • Bak cuci, wastafel, bak mandi, bejana kloset dari porselin/keramik cina.
    • Karpet dan penutup lantai dari bahan wol atau bulu hewan khusus.
    • Kamera fotografi.
    • Piano tegak dan grand piano.

Baca juga tentang Bisnis Ekspor-Impor? Pengusaha Wajib Pahami Bea Cukai dalam Perdagangan Internasional

  1. Barang tertentu lainnya sebesar 7,5% dari nilai impor
    • Karpet atau penutup lantai lainnya dari bahan babut, nilon, kapas atau serat jute.
    • Payung.
    • Perangkat makan, dapur, dan peralatan rumah tangga dari plastik, kayu, atau porselin atau keramik cina.
    • Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil.
    • Kemeja, blus, jas, celana panjang dari kapas, wol, serat sintetik atau bulu hewan halus.
    • Sepeda motor.
    • Kereta bayi.
    • Pengering rambut, setrika listrik, rice cooker, pemanggang roti, pembuat kopi atau teh.
    • Perhiasan dari logam mulia dan perhiasan imitasi.
  2. Selain barang tertentu lainnya yang disebutkan di atas
    • 2,5% dari nilai impor bagi barang yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
    • 7,5% dari nilai impor bagi barang yang tidak menggunakan API.
    • 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
    • 0,5% dari nilai impor menggunakan API untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu.

Ketahui juga tentang Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

Barang yang Tidak Dikenakan PPh 22

Barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 di antaranya:

  1. Impor barang dan/atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan UU Tidak terutang PPh.
  2. Impor barang yang dibebaskan Bea Masuk/Pajak Pertambahan Nilai berupa barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, barang hibah, barang keperluan penelitian.
  3. Impor sementara dan impor kembali (re-impor) seseuai ketentuan.
  4. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
  5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

Dasar Pengenaan Pajak PPh 22 dan Objek yang Dikenakan PPh 22 ImporIlustrasi importir yang dikenakan dasar pengenaan pajak PPh 22

Dasar Pajak & Tarif PPh Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Badan PPh 22 bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya.

a. Atas Kegiatan Impor

  • Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka tarifnya adalah 2,5% x nilai impor, jika tidak menggunakan API maka tarifnya sebesar 7,5% x nilai impor.
  • Pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Bendahara Pemerintah, dan BUMN/BUMD, tarifnya 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
  • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API adalah 0,5% x nilai impor.

Baca juga tentang Makin Praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

b. Atas Penjualan Hasil Produksi

  • Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
  • Semen = 0,25% x DPP PPN (tidak final)
  • Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final)
  • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final)
  • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.

Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri tarifnya 0,25% x harga pembelian (Tidak termasuk PPN).

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Bayar dan Laporkan PPh Pasal 22 dengan Cara Mudah

Pajak penghasilan badan PPh Pasal 22 diberlakukan bagi subjek pajak yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor.

Pemberlakuan pajaknya sangat luas hingga terhadap barang yang dianggap menguntungkan.

Anda perlu mencermati segala ketentuan dan dasar pajak mengenai PPh Pasal 22 ini, apakah badan usaha yang Anda jalankan terkena salah satu jenis pajak penghasilan badan ini atau tidak.

Setelah memahami kewajiban pengenaan PPh Pasal 22, jangan lupa lakukan kewajiban melaporkan SPT PPh tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi pajak.

Agar lebih mudah kelola pajak mulai dari hitung, bayar dan lapor pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi untuk Urus Pajak Perusahaan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED24 Aug 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: