Daluwarsa Pajak Daluwarsa Penagihan Pajak Daluwarsa Penetapan Pajak

Daluwarsa Pajak & Jatuh Tempo SKPKB yang WP Badan Wajib Tahu

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memiliki masa daluwarsa penagihan pajak. Daluwarsa penagihan adalah jatuh tempo SKPKB. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar daluwarsa penetapan pajak yang penting untuk diketahui Wajib Pajak Badan.

Daluwarsa SKPKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Temukan cara bayar pajak yang mudah mulai dari membuat Kode Billing langsung bayar billing melalui virtual account bank dalam satu platform hanya di e-Billing Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Untuk hak penagihan pajak termasuk di dalamnya adalah bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, memiliki masa jatuh tempo setelah 5 tahun sejak:

Lalu seperti apa ketentuan daluwarsa pajak atau daluwarsa surat tagihan pajak ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk Sobat Klikpajak.

Tentang Daluwarsa Pajak/Daluwarsa Penagihan Pajak atau STP

Dasar hukum tentang daluwarsa pajak atau daluwarsa Surat Tagihan Pajak tidak diungkapkan secara tersurat dalam Undang-Undang KUP.

Tetapi disebutkan pada Pasal 14 Ayat 2 bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Itu artinya ketentuan daluwarsa apajak atau STP ditetapkan sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berdasarkan surat penegasan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak yaitu S-411/PJ.02/2016 pada tanggal 2 Mei 2016 menjelaskan bahwa:

  1. Asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara assessor-nya atau perkara yang menumpanginya. Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga ikut dihapus.
  2. Asas hukum Litis Finiri Oportet dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Temukan di sini Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Dari penjelasan tersebut, daluwarsa pajak atau daluwarsa penetapan pajak berarti dipahami sesuai dengan daluwarsa penerbitan SKP dan STP.

Sehingga, daluwarsa penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan setelahnya adalah sebagai berikut:

  1. STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
  2. STP Pasal 19 diterbitkan paling lama 5 tahun sejak SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh.
  3. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP berbunyi:

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Sudah tahu? Kini bayar PPN terutang makin praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

Sementara kondisi yang menyebabkan tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

  1. Diterbitkan Surat Paksa.
  2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
  3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4).
  4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Apabila Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa, maka masa surat 5 tahun dimulai kembali sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo dapat diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyatakan pengakuan utang pajak.

Sehingga dalam kasus ini daluwarsa penagihan pajak akan dihitung mulai dari tanggal dimana surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diajukan dan diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ilustrasi surat tagihan pajak dan daluwarsa pajak

Hindari Sanksi & Denda Pajak dengan Kelola Pajak yang Mudah

Tak dimungkiri, terkadang timbulnya sanksi atau denda pajak muncul karena pengelolaan pajak yang tidak efektif sehingga menimbulkan kesalahan dalam penghitungan pajak maupun terlambat bayar dan lapor pajak.

Untuk mengetahui ketentuan sanksi pajak terbaru, selengkapnya temukan dari penjelasan di bawah ini:

Penjelasan tentang Sanksi Pajak dan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Agar lebih mudah, aman dan nyaman kelola pajak, gunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak by mekari.

Apa saja kemudahan kelola pajak online di Klikpajak?

Temukan cara mudah dan cepat kelola pajak bisnis dengan Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kemudahan Urus Pajak Perusahaan.

Sobat Klikpajak juga dapat langsung menghubungi tim konsultan kamu untuk langsung mendapatkan penjelasan dan panduan kelola pajak perusahaan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED25 Aug 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: