DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPh

Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

DPP adalah dasar dari setiap penghitungan besar pajak yang akan dikenakan. Lebih jelasnya apa itu DPP, bagaimana cara menghitung DPP, cara menghitung PPN dan PPh, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya termasuk cara menghitung pajak PPN dan PPh untuk Sobat Klikpajak.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh seorang warga negara maupun perusahaan.

Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari setiap jenis pajaknya.

Dalam menghitung besar pajak yang harus dibayar, dikenal istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Ketahui cara menghitung DPP Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin tahu cara kelola pajak perusahaan yang mudah dan cepat?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klipajak Sekarang!

Sobat Klikpajak juga dapat mengikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, jadi mudah menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja, di mana saja, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id yang memudahkan kelola pajak dan keuangan perusahaan.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem Human Resources Information System (HRIS) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Apa itu DPP & Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah…

Apa itu DPP? Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak yang terutang itu, baik PPN atau PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak, yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini.

a. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP PPh)

Sebagaimana tercantum dalam kentetuan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), dasar pengenaan pajak penghasilan (DPP PPh) adalah:

1. DPP PPh 21

Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk menentukan tarif pajak penghasilan sesuai padal 21 adalah:

Yang dipotong Dasar pengenaan pajak
Pegawai Tetap Penghasilan Kena Pajak = Jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi:

a. biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500 ribu sebulan atau Rp6 juta setahun

b. iuran terkait gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu

(-) Dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Kena Pajak = Seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200 ribu sebulan atau Rp2,4 juta setahun;

(-) Dikurangi PTKP

Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima alam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2,025 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto (-) Dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2,025 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi Rp200 ribu
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima telah melebihi Rp2,025 juta belum melebihi Rp7 juta. Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya)
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima adlam 1 bulan kalender telah melebihi Rp7 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan bruto

(-) Dikurangi PTKP perbulan

Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan 50% dari jumlah penghasilan bruto
Selain di atas Jumlah penghasilan bruto

 

2. DPP PPh 22 atau DPP Nilai Impor

Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak.

Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

3. DPP PPh 23

DPP PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan kasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

4. DPP PPh 15

PPh Pasal 15 ini merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran.

Dasar pengenaan pajak PPh 15 ini adalah norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto.

Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Peredaran bruto dalam PPh 15 ini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN)

Sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN, jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang PPN adalah:  

1. DPP Harga Jual

Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak (BKP).

Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang (UU) PPN dan potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

2. DPP Penggantian

Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

3. DPP Nilai Ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Note: Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

4. DPP Nilai Lain

Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Secara umum DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN, yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Jenis Penyerahan Dasar Pengenaan Pajak
Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
Penyerahan film cerita Perkiraan hasil rata-rata per judul film
Penyerahan produk hasil tembakau HJE (Harga Jual Eceran)
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan Harga pasar wajar
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang HPP (Harga pokok penjualan) atau harga perolehan
Penyerahan BKP melalui pedagang perantara Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
Penyerahan BKP melalui juru lelang Harga lelang
Jasa pengiriman paket 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)
Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)
Penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)

 

Namun pajak masukan dari transaksi dengan DPP nilai lain ini ada beberapa yang tidak dapat dikreditkan sesuai PMK No. 56/PMK.03/20215, yaitu:

  • Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket
  • Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang tidak didasari oleh beberapa perjanjian jasa perantara penjualan yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata
  • Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwading) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transaportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPhIlustrasi penyerahan barang kena pajak yang termasuk dalam objek menghitung DPP adalah

Ketentuan Perhitungan DPP untuk PPN

Setelah mengetahui besar DPP, maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai regulasi yang berlaku.

Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh.

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki penghitungan yang tertata sistematis.

PPN yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN. Aturan ini ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara.

Dalam menentukan jumlah PPN terutang dari suatu transaksi, ada dua komponen penting yaitu, tarif PPN dan DPP PPN. 

Dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa istilah yang mengacu pada istilah DPP PPN yaitu, value, value of supply, value of taxable supply, taxable basis, atau taxable amount.

Meskipun istilah tersebut memiliki banyak jenis yang berbeda, pengertian dari istilah tersebut tetap sama, yakni dasar pengenaan PPN yang terutang. 

Lantaran DPP PPN memengaruhi jumlah dari PPN terutang, maka mengetahui apa saja yang menjadi komponen penentu DPP PPN sangat penting supaya nilai PPN terutang dari sebuah transaksi dapat ditentukan dengan benar.

Secara garis besar, DPP PPN adalah harga yang dibebankan pada penjual barang atau jasa saat transaksi atau sederhananya DPP PPN merupakan harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan.

Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memiliki pertambahan nilai.

PPN ini sangat berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena merekalah yang memungut PPN dari lawan transaksi dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak.

Jika harga dari penjualan tidak disebutkan dengan jelas yang menyebabkan penyerahan dilakukan dengan nilai tertentu, maka besar dari nilai DPP PPN seharusnya mengacu pada nilai yang sebenarnya diterima oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa tersebut.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPhIlustrasi membuat Faktur Pajak keluaran

Contoh Penghitungan Dasar Pengenaan PPN

Berikut ini adalah contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan:

a. Harga Sudah Termasuk PPN

PT AAA menjual barang seharga Rp25.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut:

Nilai Akhir = DPP + PPN
Rp25.000.000 = DPP + (10 persen x DPP) 
Rp25.000.000 = DPP + (0,1 DPP)
Rp25.000.000 = 1,1 DPP
DPP = Rp25.000.000 /1,1
DPP = Rp22.727.272 
 

Jadi, harga Dasar Pengenaan Pajak dari barang yang dijual PT. A tersebut adalah sebesar Rp22.727.272

Baca juga cara mudah kelola urusan e-Faktur dalam uraian Makin Praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

b. Harga Tidak Termasuk PPN

Jika contoh tersebut adalah harga yang sudah termasuk PPN, lantas bagaimana mengetahui PPN terutang dari suatu produk? 

Perhitungan PPN ini sebenarnya juga sangat sederhana yaitu dengan menambahkan DPP dan nilai persentase PPN.

Sebagai contoh, PT AAA menjual barang kepada PT BBB dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa DPP atas barang itu sebesar Rp10 juta.

Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT AAA adalah sebagai berikut:

PPN terutang = DPP + (10% x DPP)
PPN terutang = Rp10.000.000 + (10% x 10.000.000)
PPN terutang = Rp10.000.000 + 1.000.000
PPN terutang = Rp11.000.000
 

Maka, uang yang harus dibayar oleh PT AAA kepada PT BBB sebesar Rp11.000.000

c. Contoh Penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain

PT BBB yang merupakan perusahaan jasa ekspedisi di Jakarta mendapatkan pesanan pengiriman barang dari PT CCC dengan tujuan dari Jakarta menuju Bali.

Biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp5.000.000. Sedangkan PPN terutang atas transaksi ini adalah 1%.

Maka biaya yang harus dibayar PT CCC ke PT AAA adalah:

PPn terutang = DPP x 1%
= Rp5.000.000 x 1%
= Rp50.000
Biaya yang harus dibayar PT CCC = Rp5.000.000 + Rp50.000 = Rp5.050.000

 

Namun Pajak Masukan tersebut tidak dapar dikreditkan oleh PT CCC.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPhIlustrasi menghitung Pajak Pertambahan Nilai dalam Faktur Pajak

Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan PPh

DPP juga digunakan untuk menghitung PPh salah satunya PPh 21. Perhitungan ini dikenakan bagi pegawai tetap, penerima uang pesangon, tenaga ahli, anggota dewan komisaris perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PPh 21 sendiri.

Berikut adalah contoh perhitungan DPP PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai:

Pak Kelik merupakan pegawai tetap sebuah perusahaan swasta. Ia belum menikah dengan pendapatan Rp15.000.000 per bulan dan biaya jabatan 5%. Pak Kelik terhitung mulai bekerja pada Januari-Desember 2021.

Maka untuk menghitung nilai DPP A sebagai berikut:

Gaji satu tahun = 12 x Rp15.000.000 = Rp180.000.000
Biaya Jabatan = 5 persen x Rp180.000.000 = Rp9.000.000
Penghasilan Neto = Rp180.000.000 – Rp9.000.000 = Rp 171.000.000
 

 

Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak karena belum menikah dan tanggungan = Rp55.000.000, maka:

DPP PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena Pajak
DPP PPh 21 = Rp171.000.000 – Rp55.000.000
DPP PPh 21 = Rp116.000.000
 

Jadi, Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21 dari A sebesar Rp 116.000.000.

Demikian informasi seputar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait dengan akuntansi pajak.

Pada dasarnya, pengenaan pajak ini adalah variabel dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Perhitungan DPP ini akan berbeda-beda tergantung jenis objek pajak dan jenis pajaknya itu sendiri. 

Penghitungan DPP sekilas terkesan mudah, namun jika dikerjakan untuk skala perusahaan maka akan sangat menyita waktu dan konsentrasi.

Apalagi jika terjadi perubahan gaji pada banyak karyawan di suatu masa pajak, maka perhitungan harus dilakukan ulang satu demi satu.

Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online yang terintegrasi Klikpajak.id.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPhIlustrasi menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kemudahan Mengurus Pajak Perusahaan

Mengurus pajak perusahaan memang cukup kompleks, tapi sejatinya tidak sulit untuk mengelolanya jika dibantu dengan sistem pendukung perpajakan online yang lengkap dan terintegrasi.

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di Inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Sobat Klikpajak dalam mengelola e-Faktur, e-Bupot, bayar dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPh

Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Klikpajak by Mekari mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klipajak Sekarang!

Sobat Klikpajak juga dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai macam aktivitas pajak, mulai dari cara hitung, bayar, dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University, yang bisa dijadikan porfotolio di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika ingin lebih mudah kelola pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Ingin tahu caranya, klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPh

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED29 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: