Klikpajak by Mekari

Cara Menghitung Pajak PPN dan PPh Sesuai DPP adalah Simak ini

Apa itu DPP pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan? DPP adalah kepanjangan dari Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan sebagai dasar cara menghitung pajak yang akan dikenakan PPN dan PPh.

Setiap wajib pajak, baik badan maupun pribadi pengusaha, khususnya yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah seharusnya memahami apa itu DPP yang merupakan dasar pengenaan pajak PPN dan PPh untuk dapat menghitung besar pajak yang dikenakan.

Lebih jelasnya apa itu DPP, bagaimana cara menghitung PPN dan PPh, Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda, karena DPP adalah bagian dari proses setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun sebelum lebih lanjut membahas tentang Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN dan PPh, sebaiknya pahami dasar perpajakan mulai dari pengertian pajak itu sendiri.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan atau perusahaan.

Jadi, kewajiban ini hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari setiap jenis pajaknya.

Dalam menghitung besar pajak yang harus dibayar, dikenal istilah Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ).

Namun, bicara pajak, secara umum dikenal dua jenis pajak yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda, mulai dari objek, subjek, cara menghitung hingga lapor pajaknya.

Terus simak ulasannya dari Klikpajak.id berikut ini tentang apa itu DPP atau arti DPP sebagai media untuk mengetahui cara menghitung pajak PPN dan PPh, hingga mengelolanya melalui aplikasi pajak online.

Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai ‘Powering Business Growth’ setiap perusahaan.

Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan dan memajukan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan online lengkap dan terintegrasi dengan akuntansi online Jurnal.id, serta didukung dengan sistem API yang memudahkan pengelolaan pajak bisnis Anda.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Apa itu DPP dan Dasar Pengenaan Pajak atau DPP Adalah sebagai berikut!

Apa itu DPP? Seperti yang disebutkan di atas, DPP adalah singkatan dari dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya uang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Apa itu Pajak Terutang?

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 16 Tahun 2009).

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak, yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini.

Secara garis besar, dasar pengenaan pajak untuk menghitung besar pajak yang akan dikenakan secara umum ada dua, yakni dasar pengenaan PPN dan PPh.

Berikut dua jenis DPP beserta detail dari masing-masing dasar pengenaana pajak tersebut:

a. Jenis Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan ( DPP PPh )

Sebagaimana tercantum dalam kentetuan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), dasar pengenaan pajak penghasilan (DPP PPh) adalah:

1. DPP PPh Pasal 4 ayat 2

Dasar pengenaan pajak Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadian undian, dan lainnya.

Jadi, dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah dari jumlah penghasilan atas jasa atau sewa tersebut.

2. DPP PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 ini adalah pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran.

Dasar pengenaan pajak PPh 15 adalah norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto.

Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Peredaran bruto dalam PPh 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa:

Uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

3. DPP PPh Pasal 21

Dasar pengenaan pajak penghasilan PPh 21 untuk menentukan tarif pajak penghasilan sesuai pasal 21 adalah:

No. Subjek yang dipotong Dasar Pengenaan Pajak
1. Pegawai Tetap Penghasilan Kena Pajak = Jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi:

a. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500 ribu sebulan atau Rp6 juta setahun

b. Iuran terkait gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu

(-) Dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

2 Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Kena Pajak = Seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200 ribu sebulan atau Rp2,4 juta setahun;

(-) Dikurangi PTKP

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima alam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2,025 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto (-) Dikurangi PTKP
4. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2,025 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi Rp200 ribu
5. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima telah melebihi Rp2,025 juta belum melebihi Rp7 juta. Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya)
6. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima adlam 1 bulan kalender telah melebihi Rp7 juta Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan bruto

(-) Dikurangi PTKP perbulan

8. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan 50% dari jumlah penghasilan bruto
9. Selain di atas Jumlah penghasilan bruto

 

4. DPP PPh Pasal 22 atau DPP Nilai Impor

Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak.

Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

Baca juga: Ini Dia Cara Menghitung PPh Pasal 22 serta Contoh Soalnya

5. DPP PPh Pasal 23

DPP PPh 23 adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan kasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Baca juga tentang ketentuan pajak jasa ini dalam PMK PPh 23.

6. DPP PPh Pasal 26

Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26 ini terbagi menjadi tiga jenis DPP PPh 26, yakni yang didasarkan pada jumlah penghasilan bruto dan penghasilan neto.

a. DPP PPh 26 adalah sebesar jumlah penghasilan brutoyang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

  • Dividen
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
  • Royalti,sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
  • Insentif yang berkaitandengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala
  • Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

b. DPP PPh 26 adalah sebesar jumlah perkiraan penghasilan netoyang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

  • Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
  • Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
  • Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham

DPP Adalah Dasar Pengenaan Pajak, Ini Cara Menghitung PPN dan PPh

Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

b. Jenis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( DPP PPN )

Sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN, jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang PPN adalah:

1. DPP Harga Jual

Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak (BKP).

Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang (UU) PPN dan potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

2. DPP Penggantian

Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

3. DPP Nilai Ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Note : Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

4. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

5. DPP Nilai Lain

Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Secara umum DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN, yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Jenis Penyerahan Dasar Pengenaan Pajak
Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
Penyerahan film cerita Perkiraan hasil rata-rata per judul film
Penyerahan produk hasil tembakau HJE (Harga Jual Eceran)
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan Harga pasar wajar
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang HPP ( Harga pokok penjualan ) atau harga perolehan
Penyerahan BKP melalui pedagang perantara Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
Penyerahan BKP melalui juru lelang Harga lelang
Jasa pengiriman paket 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)
Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)
Penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (tarif efektif 1%)

 

Nilai Impor = Cost, Insurance, Freight (CIF) + Bea Masuk.

Namun pajak masukan dari transaksi dengan DPP nilai lain ini ada beberapa yang tidak dapat dikreditkan sesuai PMK No. 56/PMK.03/2015, yaitu:

  • Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket
  • Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang tidak didasari oleh beberapa perjanjian jasa perantara penjualan yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata
  • Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwading) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transaportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPh

Selengkapnya baca di sini Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!

Ketentuan Perhitungan Dasar Pengaan Pajak PPN

Setelah mengetahui besar DPP, maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai regulasi yang berlaku.

Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPh.

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki penghitungan yang tertata sistematis.

PPN kurang bayar yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN. Aturan ini ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara.

Dalam menentukan jumlah PPN terutang dari suatu transaksi, ada dua komponen penting yaitu, tarif PPN dan DPP PPN.

Dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa istilah yang mengacu pada istilah DPP PPN yaitu, value, value of supply, value of taxable supply, taxable basis, atau taxable amount.

Meskipun istilah tersebut memiliki banyak jenis yang berbeda, pengertian dari istilah tersebut tetap sama, yakni dasar pengenaan PPN yang terutang.

Lantaran DPP PPN memengaruhi jumlah dari PPN terutang, maka mengetahui apa saja yang menjadi komponen penentu DPP PPN sangat penting supaya nilai PPN terutang dari sebuah transaksi dapat ditentukan dengan benar.

Secara garis besar, DPP PPN adalah harga yang dibebankan pada penjual barang atau jasa saat transaksi atau sederhananya DPP PPN merupakan harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan.

Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memiliki pertambahan nilai.

PPN ini sangat berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena merekalah yang memungut PPN dari lawan transaksi dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak.

Jika harga dari penjualan tidak disebutkan dengan jelas yang menyebabkan penyerahan dilakukan dengan nilai tertentu, maka besar dari nilai DPP PPN seharusnya mengacu pada nilai yang sebenarnya diterima oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa tersebut.

Tarif PPN UMUM dan Tarif PPN Khusus

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif pajak pertambahan nilai terdiri dari 2 jenis yakni tarif PPN umum dan tarif PPN Khusus.

Tarif PPN khusus ini merupakan tarif pajak pertambahan nilai dengan metode tarif yang diterapkan adalah tarif PPN Final.

Pengenaan tarif PPN khusus ini sebagai upaya untuk memudahkan dan penyederhanaan pajak pertambahan nilai.

Tarif PPN Final ini untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu serta diperuntukkan bagi sektor usaha tertentu pula.

Besar tarif PPN khusus atau tarif PPh Final bisa 1%, 2%, 3% atau 5% dari peredaran usaha, yang nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebagai gambaran, apabila tarif PPN khusus nantinya sebesar 1%, maka rumusnya adalah berikut:

  • Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa adalah 101%
  • DPP adalah 100/101 x nilai barang termasuk PPN
  • PPN yang harus dipungut adalah 1/101 x nilai barang termasuk PPN, atau 1% x DPP

Sedangkan tarif PPM umum adalah tarif pajak pertambahan nilai yang selama ini digunakana yakni 10% yang berlaku hingga 31 Maret 2022 berdasarkan UU PPN.

Tarif PPN umum 10% naik menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berdasarkan UU HPP.

Seiring naiknya tarif PPN menjadi 11 persen, maka ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut:

  1. Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa kena pajak adalah 111% (sebelumnya 110%)
  2. DPP adalah 100/111 x nilai pembelian termasuk PPN (sebelumnya 100/110)
  3. PPN yang harus dipungut/atau dibayar adalah 11/111 x nilai pembelian termasuk PPN, atau 11% x DPP

Perlu dicatat:

Jika PPN dihitung dengan 11/111, maka harus dikalikan nilai pembelian termasuk PPN, tidak dikalikan dengan DPP.

Sementara itu, apabila PPN dihitung dengan 11%, maka harus dikalikan dengan DPP.

Ilustrasi cara menghitung PPN dan PPh

Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN

Berikut ini adalah contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan:

a. Harga Sudah Termasuk PPN

PT AAA menjual barang seharga Rp25.000.000 pada 17 April 2022. Harga ini sudah termasuk PPN 11%.

Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut:

Nilai Akhir = DPP + PPN
Rp25.000.000 = DPP + 11 persen
Rp25.000.000 = DPP + (0,1 DPP)
Rp25.000.000 = 1,1 DPP
DPP = Rp25.000.000 /1,1
DPP = Rp22.727.272

 

Jadi, harga Dasar Pengenaan Pajak dari barang yang dijual PT. AAA tersebut adalah sebesar Rp22.727.272

Perlu diketahui, mulai April 2022, besar tarif PPN naik menjadi 11% dan 12% pada beberapa tahun berikutnya.

Baca juga cara mudah kelola urusan e-Faktur dalam uraian Makin Praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar Pajak Terutang dari Halaman SPT PPN

b. Harga Tidak Termasuk PPN

Jika contoh tersebut adalah harga yang sudah termasuk PPN, lantas bagaimana mengetahui PPN terutang dari suatu produk?

Perhitungan PPN ini sebenarnya juga sangat sederhana yaitu dengan menambahkan DPP dan nilai persentase PPN.

Sebagai contoh, PT AAA menjual barang kepada PT BBB dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa DPP atas barang itu sebesar Rp10 juta.

Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT AAA adalah sebagai berikut:

DPP
= 100/111 x Rp10.000.000
= Rp9.009.009
PPN
= 11/111 x Rp10.000.000 = 11% x Rp9.009.009
= Rp990.990,99
Total Harga yang Harus Dibayar:
= Harga Barang + PPN
= Rp10.000.000 + Rp990.990,99
= Rp10.990.990,99

 

Maka, uang yang harus dibayar oleh PT AAA kepada PT BBB sebesar Rp10.990.990,99

c. Contoh Penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain

PT BBB yang merupakan perusahaan jasa ekspedisi di Jakarta mendapatkan pesanan pengiriman barang dari PT CCC dengan tujuan dari Jakarta menuju Bali.

Biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp5.000.000. Sedangkan PPN terutang atas transaksi ini adalah 1%.

Maka biaya yang harus dibayar PT CCC ke PT BBB adalah:

DPP = 101% karena di dalamnya terdapat PPN 1%
= 100/101 x Rp5.000.000
= Rp4.950.490
PPN
= 1/101 x Rp5.000.000 = 1% x Rp4.950.490
= Rp49.504,9
Total harga yang harus dibayar:
= Harga barang + PPN
= Rp5.000.000 + 49.950,9
= Rp5.049.950,9

 

Maka, uang yang harus dibayar PT CCC kepada PT BBB sebesar Rp5.049.950,9.

Namun Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PT CCC.

Contoh Kasus Cara Menghitung Pajak 11% ( PPN )

Seperti diketahui, sejak April 2022 tarif PPN 11% yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebelumnya tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai UU PPN.

Berikut contoh karus cara menghitung pajak PPN bagi pengusaha kena pajak:

PT AAA membeli barang kena pajak senilai Rp15.000.000 dari CV. BBB, maka PT AAA akan dikenakan PPN sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak PPN.

Maka perhitungan PPN atas barang yang dibeli PT AAA tersebut adalah:

– Tarif PPN = 11%

– Harga barang = Rp15.000.000

– Total nilai yang harus dibayarkan dari pembelian barang = 111% karena di dalam terdapat PPN 11%

Maka, DPP adalah sebagai berikut:

= 100/111 x Rp15.000.000

= Rp13.513.513

Sehingga PPN dari pembelian barang tersebut adalah:

= 11/111 x Rp15.000.000

= 11% x Rp13.513.513

= Rp1.486.486,5

Selengkapnya baca di sini contoh lain Cara Menghitung Pajak PPN sesuai Tarif terbaru.

Baca juga berbagai kemudahan kelola e-Faktur berikut ini:

DPP Adalah Dasar Pengenaan Pajak, Ini Cara Menghitung PPN dan PPh

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan PPh

DPP juga digunakan untuk menghitung PPh salah satunya PPh 21. Perhitungan ini dikenakan bagi pegawai tetap, penerima uang pesangon, tenaga ahli, anggota dewan komisaris perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PPh 21 sendiri.

Berikut adalah contoh perhitungan DPP PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai:

Pak Kelik merupakan pegawai tetap sebuah perusahaan swasta.

Ia belum menikah dengan pendapatan Rp15.000.000 per bulan dan biaya jabatan 5%. Pak Kelik terhitung mulai bekerja pada Januari-Desember 2021.

Maka untuk menghitung nilai DPP A sebagai berikut:

Gaji satu tahun = 12 x Rp15.000.000 = Rp180.000.000
Biaya Jabatan = 5 persen x Rp180.000.000 = Rp9.000.000
Penghasilan Neto = Rp180.000.000 – Rp9.000.000 = Rp 171.000.000

 

Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak karena belum menikah dan tanggungan = Rp55.000.000, maka:

DPP PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena Pajak
DPP PPh 21 = Rp171.000.000 – Rp55.000.000
DPP PPh 21 = Rp116.000.000

 

Jadi, Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21 dari A sebesar Rp 116.000.000.

Hitung Pajak PPN dan PPh dengan Benar Sesuai Dasar Pengenaan Pajaknya

Demikian informasi seputar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait dengan akuntansi perpajakan.

Pada dasarnya, pengenaan pajak ini adalah variabel dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Perhitungan DPP ini akan berbeda-beda tergantung jenis objek pajak dan jenis pajaknya itu sendiri.

Penghitungan DPP sekilas terkesan mudah, namun jika dikerjakan untuk skala perusahaan maka akan sangat menyita waktu dan konsentrasi.

Apalagi jika terjadi perubahan gaji pada banyak karyawan di suatu masa pajak, maka perhitungan harus dilakukan ulang satu demi satu.

Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online yang terintegrasi Klikpajak.id.

DPP adalah & Apa itu DPP, Cara Menghitung DPP PPN dan PPh

Baca Juga: Begini Cara Membuat Bukti Potong PPh Unifikasi di e-Bupot Unifikasi

Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kemudahan Mengurus Pajak Perusahaan

Mengurus pajak perusahaan memang cukup kompleks, tapi sejatinya tidak sulit untuk mengelolanya jika dibantu dengan sistem pendukung perpajakan online yang lengkap dan terintegrasi.

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Anda dalam mengelola e-Faktur, e-Bupot, bayar dan lapor SPT Tahunan Badan / Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Mekari Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED17 Oct 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: