Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaan PP 23 UMKM Pebisnis

Ketentuan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 bagi Pebisnis

Tarif pajak bagi pengusaha kecil dan menengah sesuai skema PP 23 UMKM memang berbeda dengan tarif pajak badan normal. Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang ketentuan penggunaan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 untuk Sobat Klikpajak.

Skema PP 23 pajak UMKM yang ditetapkan pemerintah ini jadi angin segar bagi pelaku usaha khususnya pemula dalam mengembangkan bisnisnya.

Tujuannya, jelas pemberian tarif khusus pajak UMKM sesuai PP 23 adalah untuk mendorong perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Maklum saja, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini bisa dibilang jadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat.

Jumlah pelaku usaha kelas merakyat ini pun terus bertambah.

Mudah dan cepat membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah UMKM di Indonesia pada 2020 mencapai sekira 64 juta UMKM.

Jumlah UMKM ini hampir seperempatnya jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 271,3 juta jiwa (271.349.889 jiwa) berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tapi yang pasti, tidak semua pelaku usaha dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai skema PP 23 UMKM ini.

Ada ketentuan dan syarat yang berlaku untuk menggunakan tarif pajak UMKM dengan skema PP 23 UMKM ini.

Lantas, seperti apa aturan dari ketentuan penggunaan pajak UMKM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 ini?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak cara mengelola pajak dan keuangan bisnis yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Online, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik, Bukti Potong PPh Pasal 23/26, bayar dan lapor pajak dengan hitung otomatis yang mudah dan cepat.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Sehingga pengelolaan pajak jadi jauh lebih cepat dan simpel karena tinggal menarik data dari laporan keuangan online Sobat Klikpajak untuk dilakukan perpajakannya.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  •   Neraca keuangan
  •   Arus kas
  •   Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari Coba Gratis 14 hari sekarang!

Klikpajak juga akan menghitung kewajiban pajak Sobat Klikpajak dengan tepat dan akurat karena dilengkapi sistem hitung otomatis.

Sobat Klikpajak pun tidak perlu bingung dan pusing bagaimana cara menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem Human Resources Information System (HRIS) Talenta by Mekari.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Kembali pada pembahasan pajak UMKM, untuk mengetahui aturan dan ketentuan skema PP 23 pajak UMKM, simak ulasannya.

Klikpajak by Mekari akan mengulasnya secara lengkap mulai dari pemahaman umum terkait pajak UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 ini hingga ketentuan penggunaannya bagi pengusaha.

Apa itu Pajak UMKM atau PP 23 UMKM?

Pajak UMKM atau PPh UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal.

PPh UMKM ini juga merupakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Karena pengenaan pajak UMKM ini bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan PPh Terutang tahunan.

Pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan pula.

a. Objek Pajak UMKM

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omzet/peredaran bruto usaha.

Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM adalah:

  • Penghasilan dari usaha
  • Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun
  • Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun

Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Final

b. Subjek Pajak UMKM

Bagaimana dengan subjek pajak UMKM ini?

Dari penjelasan pengertian pajak UMKM tersebut dan tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi subjek yang dikenakan pajak UMKM adalah:

  •   Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  •   Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan, menjadi subjek pajak UMKM.

Kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah dan cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Buktikan sekarang!

c. Jenis Tarif PPh Final atau Tarif Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pajak UMKM, ada dua jenis pajak UMKM, namun peraturan terbaru statusnya menggantinya peraturan yang lama.

Apa saja dua jenis PP yang mengatur pajak UMKM ini?

  • Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013

Awalnya, pajak UMKM ini diatur dalam PP 46 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tarif PPh Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto.

Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka mencabut PP 46/2013.

  • Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018

Dengan munculnya PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka hal-hal yang mengatur pajak UMKM khususnya besar tarif pajaknya jadi berubah.

Dalam PP 23 Tahun 2018 ini, besar tarif PPh Final UMKM jadi lebih rendah atau turun separuhnya dibanding PP 46 Tahun 2013.

Jadi tarif PPh Final pajak UMKM sesuai skema PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran/omzet bruto.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

Apa Keuntungan Skema PP 23 Pajak UMKM?

Ada paradigma baru dalam pengenaan PPh Final Pajak UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 ini, yaitu:

a. Administrasi lebih mudah

Dalam skema PP 23 Tahun 2018, terdapat Surat Keterangan yang menerangkan pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya.

Teknis ini semakin mempermudah Sobat Klikpajak mengurus administrasi karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)..

Wajib Pajak Badan selaku pemotong atau pemungut PPh terus dibekali pembekalan dan pendampingan secara masif agar tidak terjadi resistensi dalam penggunaan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 ini.

b. Ada kepastian

Peraturan baru menegaskan bahwa sekali Wajib Pajak memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar, maka di Tahun tersebut dan seterusnya wajib menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan mengadakan pembukuan.

Hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan memudahkan skema penghitungan PPh.

Baca Juga: Contoh Laporan Keuangan dan Cara Membuatnya untuk Administrasi Perpajakan

c. Menjadikan PPh Final sebagai pilihan

Aturan sebelumnya, PPh Final berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi biaya usaha sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengakui kerugiannya.

Skema pemajakan ini dinilai sederhana dan tepat sasaran dan dijadikan sebuah opsi.

Wajib Pajak hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak KPP terdaftar dahulu untuk menggunakan metode PPh Final.

Dengan demikian, pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban pajak karena lebih sederhana dan dinilai lebih adil serta dapat optimal memenuhi kewajiban pajaknya.  

d. Membuat pembukuan menjadi mudah

Melalui skema PP 23 pajak UMKM, Sobat Klikpajak berkesempatan untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh Final atas usahanya.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi Pebisnis

Aturan Pajak UMKM dalam Skema PP 23 Adalah…

Seperti yang sudah disinggung di atas, tidak semua wajib pajak atau pelaku usaha dapat menggunakan tarif pajak UMKM.

Berikut adalah aturan pajak UMKM dalam skema PP 23 Tahun 2018 dan siapa saja wajib pajak atau pelaku usaha yang dapat menggunakan tarif khusus setengah persen ini:

a. Aturan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018

Sesuai penjelasan di atas bahwa pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan secara final Sehingga PPh Final dalam skema PP 23 pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan.

Setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018, menyusul beleid baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018.

Melalui PMK 99/2018 ini, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu:

  • Pertama, disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  • Kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif setengah persen.

Untuk menjadi perhatian, pemungutan/pemotongan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% ini dipungut/dipotong terhadap WP yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.

“WP yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 tidak akan dibebaskan dari pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 saat melakukan transaksi impor atau pembelian barang.”

Belum punya Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 agar hanya dipotong PPh Final 0,5% saat melakukan transaksi jasa?

b. Pengguna Pajak UMKM PP 23 adalah?

Seperti yang sudah disinggung di atas, sesuai beleid yang mengatur pajak penghasilan UMKM ini, maka subjek PPh Final yang dapat menggunakan tarif pajak skema PP 23 UMKM ini adalah:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi

Siapa WP Orang Pribadi yang dapat menggunakan tarif PPh Final skema PP 23 UMKM Tahun 2018 ini?

WP Orang Pribadi ini adalah wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan atau memiliki penghasilan bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018.

  • Wajib Pajak Badan

Siapa WP Badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final skema PP 23 Tahun 2018?

WP Badan ini adalah wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto atau omzet bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi omzet bruto tertentu yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

c. Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% PP 23 UMKM

Apa ketentuannya bagi WP Orang Pribadi atau pengusaha dan WP Badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 UMKM ini?

Sesuai Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah:

  • WP Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak atau setahun.
  • WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Namun penggunaan tarif PPh Final 0,5% UMKM ini tidak berlaku selamanya.

Artinya, ada jangka waktu bagi wajib pajak yang dapat menggunakan tarif setengah persen ini.

Ketika sudah melewati batas waktu penggunaan tarif 0,5% dari omzet bruto, maka wajib pajak harus menggunakan tarif PPh normal untuk UMKM atau tarif PPh umum (PPh Badan).

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto ini paling lama:

  • 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Buat Kode Billing langsung bayar pajak dengan virtual account bank tanpa keluar latform hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis!

Tarif PPh Badan normal:

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Melalui beleid baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahapm yakni:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk), menjadi:

  • 19% pada 2020 dan 202
  • 17% mulai pada 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

  1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi pelaku usaha yang memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

d. Contoh Penggunaan PPh Final 0,5% atau Skema PP 23 Pajak UMKM

Agar lebih memahami bagaimana skema pengenaan tarif PPh Final sesuai PP 23 pajak UMKM ini, Klikpajak akan memberikan beberapa contoh penggunaan atau batas akhir penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

1. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Pribadi

Contoh 1,

Pak Kelik sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp2.800.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2018.

Artinya, Pak Kelik sebagai WP Pribadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto sesuai skema PP 23 UMKM Tahun 2018.

Karena Pak Kelik merupakan WP Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2018.

Penggunaan tarif PPh Final PP 23 UMKM 0,5% Pak Kelik ini akan berakhir pada 2024 atau 7 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2,

Pak Kelik melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp1.500.000.000 setahun dari usahanya yang didirikan pada 2021.

Maka Pek kelik sebagai WP Pribadi pengusaha skala UMKM dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari omzet bruto sesuai PP 23 Tahun 2018.

Pak Kelik hanya dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto ini hingga 2027 atau 7 tahun terhitung sejak 2021.

Lapor SPT Tahunan Badan lebih mudah dan cepat hanya di e-Filing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis selamanya!

2. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Badan

Contoh 1,

CV BBB didirikan pada tahun 2018 dengan omzet Rp4.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 UMKM Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini berakhir pada 2021 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2,

CV BBB didirikan pada tahun 2022 dengan omzet Rp10.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2025 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2022.

Contoh 3,

Perusahaan AAA merupakan WP Badan berbentuk Perseroan terbatas (PT) dengan omzet sebesar Rp45.200.000.000 setahun yang didirikan pada tahun 2019 dan memilih menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka PT AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2021 saja atau 3 tahun terhitung sejak 2019.

Memasuki tahun pajak keempat, yakni pada 2022 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

Contoh 4,

PT AAA merupakan WP Badan yang mendirikan perusahaan pada 2021 dengan omzet Rp50.000.000.000 setahun dan memanfaatkan PPh Final UMKM 0,5% sesuai Pp 23 Tahun 2018 pada saat usaha didirikan.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka PT AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2023 saja atau 3 tahun terhitung sejak 2021.

Memasuki tahun pajak keempat, yakni pada 2024 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi menghitung PPh Final PP 23 pajak UMKM

Contoh Perhitungan PPh Final 0,5% Skema PP 23 Pajak UMKM

Perhitungan PPh UMKM secara umum bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi adalah:

  • Terlebih dahulu menentukan Penghasilan Bersih (Neto) dengan pembukuan
  • Kemudian menghitung Penghasilan Kena Pajak
  • Lalu jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan tarif PPh Badan normal atau Pasal 31E

Setelah berlakunya tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM, maka cara hitung PPh bagi UMKM, baik WP Orang Pribadi maupun WP badan adalah:

  • Penghasilan Bruto x tarif PPh Final 0,5%

Bagaimana contoh perhitungan PPh Final 0,5% PP 23 pajak UMKM?

Caranya sangat simpel, berikut contoh perhitungan PPh Final 0,5% sesuai skema PP 23 pajak UMKM:

PT CCC merupakan usaha yang bergerak di bidang restoran dengan omzet sebesar Rp4,8 miliar setahun yang didirikan pada 2021 dan langsung mendaftarkan diri menggunakan PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018.

Dengan asumsi pendapatan bruto setiap bulannya adalah Rp400.000.000 sebulan.

Maka perhitungan pajak penghasilan PT CCC adalah:

= Omzet Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

= Rp4.800.000.000 x 0,5%

= Rp24.000.000 setahun

Sedangkan perhitungan PPh Final 0,5% per bulannya adalah:

= Rp400.000.000 x 0,5%

= Rp2.000.000

Itulah tadi penjelasan tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap UMKM menggunakan tarif PPh Final sesuai PP 23 pajak UMKM atau PP 23 Tahun 2018.

Agar lebih mudah melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari yang merupakan mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi menghitung dan bayar pajak UMKM yang menggunakan tarif PPh 23 tahun 2018

Cara Bayar dan Lapor SPT Pajak UMKM

Setelah mengatahui tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM yang dapat dimanfaatkan, sekarang waktunya Sobat Klikpajak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT pajak UMKM dengan cara yang mudah.

a. Cara Lapor SPT Pajak UMKM di e-Filing Klikpajak

Sobat Klikpajak dapat melaporkan SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak dengan sangat cepat karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

b. Cara Bayar Pajak UMKM di e-Billinga Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak di eBilling online.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem eBilling pajak online akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena klik pajak e-Billing terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Bukan hanya mudah untuk bayar dan lapor pajak saja, Sobat Klikpajak juga dapat melakukan berbagai macam aktivitas perpajakan lainnya dengan praktis di Klikpajak.id.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi bayar lapor pajak UMKM

Mudah Kelola Pajak hanya di Klikpajak by Mekari yang Terintegrasi

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Sobat Klikpajak dapat membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN tanpa ‘install’ aplikasi di e-Faktur Klikpajak

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi Pebisnis

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi Pebisnis

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur baru ini, baca Fitur Multi Users dan Multi Company atau Multi NPWP.

Cara Lapor Pajak Badan Online, Begini Cara Lapor SPT Online

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Lebih mudah & cepat buat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak. Coba sekarang!

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobata Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisKeamanan data adalah yang utama

Hindari Sanksi Akibat Terlambat Lapor SPT Tahunan Perusahaan

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja ini, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Pajak

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

Baca Juga: Cara Lapor Pajak Online SPT Tahunan Pribadi: Formulir 1770SS, 1770S dan 1770

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Baca JugaSurat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Pebisnis Wajib Tahu

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

Bayar Pajak Online di eBilling, dan Cara Mudah Membuat Kode Billing

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tadi penjelasan tentang PPh Final 0,5% atau skema PP 23 Pajak UMKM

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED06 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: