Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 Terbaru

Contoh Permohonan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 untuk WP Badan

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UKM dapat memilih membayar PPh Final hanya sebesar 0,5% dari omzet bruto. Syaratnya, harus punya surat dari DJP. Begini contoh permohonan surat keterangan PP 23/2018.

Ketika PP No. 23 Tahun 2018 diterbitkan, hal ini membuat semua produk turunan dari PP No. 46 Tahun 2013 menjadi tidak berlaku dan dicabut.

Pada PP No. 46/203, tarif PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Turun menjadi setengah persen dengan PP pengganti No. 23/2018 ini.

Temukan cara mudah kelola pajak dan keungan bisnis dengan integrasi fitur pajak online dan akuntansi online hanya di Klikpajak by Mekari.

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 Terbaru

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Pada saat itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengeluarkan Surat Penegasan S-421/PJ.03/2018, yang diharapkan bisa memberi kelancaran dan kepastian operasional di lapangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Surat penegasan itu untuk menjawab pertanyaan terkait SKB PP 46 Tahun 2013 dan legalitasnya bagi Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Berikut rincian pedoman terkait yang tertuang melalui S-421/PJ.03/2018:

SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

  • Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki SKB PP 46 Tahun 2013 bertransaksi dengan Pemotong dan Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan PPh atas transaksi tersebut sepanjang wajib pajak bisa menyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksi tersebut kepada pemotong atau pemungut pajak.
  • Surat Keterangan Bebas (SKB) berdasarkan PP 46/2013 hanya berlaku sampai batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
  • Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 tapi belum selesai ditindaklanjuti, maka diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.
  • Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses, sehingga wajib pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Bentuk dan contoh formulir  terdapat dalam S-421/PJ.03/2018
  • Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

Lalu, bagaimana contoh permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018 ini? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Syarat Pengajuan dari Contoh Permohonan Surat Keterangan PP 23

Untuk dapat menggunakan fasilitas PPh Final PP 23 Tahun 2018, Wajib Pajak (WP) Badan atau Orang Pribadi yang melakukan usaha harus memenuhi syarat yang berlaku.

Apa sajakah itu?

Untuk lebih jelas syarat dapat mengajukan tarif PPh Final 23/2018 selengkapnya baca:

Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 TerbaruIlustrasi UKM yang dapat mengajukan permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018

Ketentuan Pengajuan SKB dari Contoh Surat Permohonan PP 23 Tahun 2018

Persyaratan pengajuan Surat Keterangan Bebas terkait dari contoh surat permohononan PP 23 Tahun 2018 biasanya tergantung dari Kebijakan KPP di wilayah masing-masing.

Baca juga tentang Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah:

  1. Surat Permohonan
  2. Fotokopi Kontrak dengan rekanan yang masih berlaku.
  3. Fotokopi Laporan SPT Tahunan tahun sebelumnya beserta BPS
  4. Jika sebelumnya sudah ada SKB PP 46 maka harus dilampirkan aslinya

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 Terbaru

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Untuk tambahan informasi, pada peraturan S-421/PJ.03/2018 sudah tertulis:

  1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
  2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, maka tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan

atas transaksi tersebut, sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

Cari tahu tentang e-SPT PPh Badan: Cara Lapor SPT Tahunan Badan 1771

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

a. Contoh Permohonan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018

Berikut adalah contoh permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018 berikut tata cara pengisiannnya yang dapat diajukan oleh pelaku usaha kelas UKM.

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 TerbaruContoh permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018 via dokumentasi DJP

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 & Contoh SKB PPh 23 TerbaruCara mengisi permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018

b. Cara Mengajukan SKB PPh 23

Itulah penjelasan tentang SKB PPh 23 dan contoh permohonan surat keterangan PP 23/2018.

Selanjutnya Sobat Klikpajak dapat mengajukan SKB PPh 23 untuk dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh 0,5% dari peredaran bruto ini.

Untuk mengetahui cara mengajukan Surat Permohonan PPh 23, berikut langkah-langkah Cara Mengajukan SKB PPh 23/2018.

Setelah mengetahui cara mengajukan penggunaan tarif PPh Final 0,5% dari contoh permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018, berikutnya adalah memenuhi kewajiban pajak, seperti bayar dan lapor pajak.

Anda juga dapat melakukan administrasi perpajakan dengan cara yang mudah.

1. Cara Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

2. Cara Lapor SPT PPh

Melalui Klikpajak.id, selain bayar pajak juga mudah dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasian (PPh).

Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah karena fitur Klikpajak.id yang ramah penggunaan atau user friendly.

Selengkapnya baca Cara Lapor Pajak Online SPT PPh UMKM di e-Filing

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED23 Aug 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: