PP 23/2018 : Begini Cara Ajukan Surat Keterangannya

Anda ingin dikenakan tarif pajak penghasilan dari usaha lebih kecil dibanding tarif PPh normal? Syaratnya, harus punya Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 terlebih dahulu. Bagaimana cara mendapatkan Surat Keterangan PP 23/2018 ini?

Terus simak ulasannya berikut ini, Mekari Klikpajak akan menunjukkan bagaimana cara pengajuan Surat Keterangan PP 23 online ini untuk Anda.

Seperti diketahui, jika memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Pribadi pengguna tarif Pajak Penghasilan Final atau PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, maka hanya dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

Kenapa pengusaha atau perusahaan ini bisa mendapatkan pengenaan tarif PPh lebih kecil daripada tarif PPh normal?

Tarif PPh Final setengah persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, hanya diperuntukkan bagi UKM.

Jadi, PP No 23 Tahun 2018 secara spesifik mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP 23/2018 ini merupakan peraturan pengganti dari regulasi PPh Final UMKM yang sebelumnya diatur dalam PP 46 Tahun 2013 yang mana pada PP sebelumnya ini besar tarif PPh Final UMKM adalah 1% dari omzet bruto.

Alasan pemerintah memberikan tarif PPh 0,5% ini untuk mendorong pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam sistem administrasi pajak.

Langkah ini sekaligus agar pelaku UMKM turut berkontribusi dalam rantai perekonomian nasional.

Bagi pelaku UMKM, fasilitas dari pemerintah tersebut tentunya sangat menarik.

Sebab tarif pajak UMKM tersebut cukup rendah, ketimbang tarif PPh Badan terbaru sesuai UU HPP saat ini 22% maupun tarif progresif PPh orang pribadi pengusaha sebesar 5% hingga 35%.

Hanya saja, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaku UMKM menikmati tarif PPh Final PP 23/2018.

Salah satu syarat agar dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% adalah mengajukan permohonan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 dan batas waktu menggunakannya.

Artinya, tidak selamanya wajib pajak dapat menggunakan tarif setengah persen ini yang diatur dalam beleid pajak UMKM tersebut.

Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018, berikut ulasan dari Klikpajak.id dan manfaatkan fasilitas tarif PPh setengah persen ini dengan baik.

Tentang PP 23/2018 dan Perbedaannya dengan PP 46/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditandatangani oleh Presiden pada 8 Juni 2018.

Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2018. Melalui PP 23/2018 ini artinya tarif PPh UMKM turun dari sebelumnya 1% yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013, menjadi hanya 0,5%.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 Agustus 2018.

Lewat beleit tersebut, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 (dua) cara, yaitu:

  • Pertama disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  • Kedua dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif sebesar 0,5%.

Perbedaan PPh Final dalam PP 23/2018 dan PP 46/2013

Selain perbedaan utama antara PP 23/2018 dengan PP 46/2013 adalah besar tarif PPh Final-nya, ada sejumlah perbedaan lainnya antara kedua peraturan ini.

Berikut perbedaan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 46 Tahun 2013:

No. Keterangan PP 23/2018 PP 46/2013
1. Tarif PPh Final
  • 0,5% dari peredaran bruto
  • 1% dari peredaran bruto
2. Pilihan penggunaan tarif PPh Final bagi WP yang sesuai kriteria
  • Boleh memilih menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018 boleh tidak
  • Atau boleh memilih menggunakan tarif umum Pasal 17 maupun Pasal 31E UU PPh tapi harus melakukan pembukuan
  • Wajib menggunakan tarif PPh Final PP 46/2013
3. Batasan waktu penggunaan PPh Final UMKM
  • WP Orang Pribadi : Selama hingga 7 tahun
  • WP Badan CV/Firma/Koperasi : Selama hingga 4 tahun
  • WP Badan PT : Selama hingga 3 tahun
  • Tidak ada batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5%
4 Pelunasan pajak
  • Menyetor sendiri
  • Jika bertransaksi dengan pemotong/pemungut tidak akan dilakukan pemotongan/pemungutan apabila menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB)
  • Bisa membayar sendiri
  • Jika bertransaksi dengan pemotong/pemungut, akan dipotong/dipungut sebesar 0,5% dengan menunjukkan Surat Keterangan dari DJP
5. Subjek Pajak
  • WP Pribadi
  • WP Badan Tertentu : PT, CV / Firma, Koperasi
  • WP Pribadi
  • WP Badan tidak termasuk BUT
6 Pengecualian Subjek Pajak
  • WP yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif PPh umum yaitu Pasal 17 ayat (1) Huruf A, Pasal 17 ayat (2A), atau Pasal 31E UU PPh
  • Persekutuan Komanditer (CV) atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh dan PP 94/2010
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
WP Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:
  • Sarana atau prasaran yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
  • Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

WP Badan yang:

  • Belum beroperasi secara komersial; atau
  • Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar

Pengenaan PPh PP 23/2018 dengan Cara Pemotongan atau Disetor Sendiri

Seperti yang sudah disinggung di atas, penggunaan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ini terdapat 2 metode, yakni dengan cara disetor sendiri atau melalui pemotongan/pemungutan pajak.

Sama seperti pembayaran pajak penghasilan lainnya, PPh Final PP 23/2018 yang disetor sendiri artinya wajib pajak pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari usahanya harus menghitung dan membayarkan sendiri PPh Final ke kas negara.

Hal ini berbeda dengan pengenaan PPh Final PP 23/2018 yang dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak pemotong/pemungut PPh Final.

Maka, pihak pemotong/pemungut PPh Final itulah yang akan menyetorkan tersebut, sedangkan WP sebagai pihak yang dipungut hanya menerima penghasilan yang telah dipotong PPh Final PP 23/2018 ini.

Untuk menjadi perhatian, tarif 0,5% ini hanya dipungut atau dipotong pada Wajib Pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 20218.

Adapun ketentuannya dilakukan pada setiap transaksi atau penyerahan jasa, yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

WP juga harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23/2018 yang dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.

Baca Juga: Begini Cara Bayar Pajak Online di e-Billing

Pentingnya Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018

WP yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 tidak akan dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 apabila melakukan transaksi impor atau pembelian barang.

Syaratnya, WP tersebut menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 kepada pemotong atau pemungut pajak.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan ini, WP harus memenuhi kriteria yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018.

Note: Contoh Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018

Syarat Pengajuan Surat Keterangan PP 23

Adapun syarat-syarat mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 20218 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009;

2. WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

3. WP Orang Pribadi maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak  

4. WP bukan merupakan wajib pajak yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak PP 23/2018

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 OnlineIlustrasi mengajukan surat keterangan PP 23 Tahun 2018

Jangka Waktu Penerbitan Surat Keterangan PP 23/2018

Setelah surat permohonan dilayangkan, maka Kepala KPP atas nama Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keterangan atau surat keputusan permohonan Surat Keterangan PP 23 paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika dalam jangka waktu tiga hari terlewati dan WP masih belum menerima Surat Keterangan atau surat penolakan maka permohonan dianggap diterima.

Kepala KPP biasanya akan menerbitkan Surat Keterangan dalam tempo satu hari kerja setelah jangka waktu tiga hari kerja terlewati. 

Selanjutnya, masa berlaku Surat Keterangan ini sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tujuh Tahun Pajak bagi wajib pajak orang pribadi;

2. Empat Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

3. Tiga Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Baca Juga: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun WP terdaftar.

Untuk WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, maka dia dihitung telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Surat Keterangan berlaku terhitung dari tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu tersebut, kecuali untuk WP yang menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan UU KUP atau WP sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai PP 23/2018.

Apabila nantinya ditemukan data WP ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM yang boleh menikmati PPh  berdasarkan PP 23 Tahun 2018, maka Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau mencabut Surat Keterangan yang telah diterbitkan tersebut.

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

Ketahui juga tentang Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!

Cara Mendapatkan Surat Keterangan PP 23/20218

Dalam perpajakan Indonesia, surat keterangan PP 23/2018 ini boleh dibilang salah satu syarat untuk mereka yang ingin mendapatkan insentif PPh Final UMKM.

Maka pasti menjadi pertanyaan banyak Wajib Pajak (WP), bagaimana cara mendapatkan surat keterangan PP 23/2018 secara online?

Berikut beberapa cara mendapatkan atau mengajukan Permohonan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 agar dapat menikmat fasilitas tarif PPh Final 0,5% dan terbebas dari pungutan PPh 22 impor bagi UMKM.

a. Cara mengajuan Surat Keterangan PP 23/2018 secara manual

Adapun cara manual mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 adalah mengajukan langsung permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak melalui:

  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
  • Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar
  • Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak

Note: Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

b. Cara mengajukan Surat Keterangan PP 23/2018 secara online

Pada awalnya, pengajuan surat keterangan PP 23/2018 ini hanya bisa dilakukan secara manual atau pelaku UMKM datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Namun seiring majunya teknologi, sekarang surat keterangan PP 23/2018 sudah bisa diajukan secara daring melalui website DJP Online.

Berikut tahapan cara mengajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 online

1. Silahkan masuk ke situs pajak.go.id. 

2. Klik ‘Login’ yang ada di bagian kanan atas. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk Login ke DJP Online. 

3. Silakan isi nomor NPWP, password dan isi kode keamanan (captcha).

4. Anda akan melihat beberapa fitur yang bisa dipilih. Silahkan klik ‘Layanan’.

5. Anda akan melihat menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 

Jika tidak muncul, maka Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu.

Caranya, klik menu ‘Profil’ dan klik menu ‘Aktivasi Fitur Layanan’.

Selanjutnya, centang opsi ‘Info KSWP’, dan klik ‘Ubah Fitur Layanan’.

Bila berhasil, Anda akan melihat notifikasi Sukses dan bakal otomatis Logout.

6. Silakan login kembali dengan akun DJP Online. Selanjutnya, klik menu Layanan dan klik menu KSWP.

Pada kolom profil wajib pajak, Anda dapat melihat nomor NPWP, Nama dan Alamat yang terisi otomatis.

7. Pada kolom profil pemenuhan kewajiban, pilih Surat Keterangan (PP 23).

8. Silakan isi kode keamanan dan klik ‘Submit’. Berikutnya, sistem akan melakukan verifikasi atau pengecekan otomatis apakah WP tersebut memenuhi persyaratan untuk masuk kelompok Wajib Pajak PP 23.

Data-data yang bakal diperiksa oleh petugas DJP seperti NPWP, Anda masuk dalam skema 23, SPT Tahunan terakhir dan omset yang tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Jika semua data tersebut sah dan terpenuhi, Anda bisa klik ‘Cetak Suket’.

9. Selanjutnya, Anda akan mendapat konfirmasi dari DJP, silakan klik ‘Ya’.

Cetakan surat keterangan PP 23 akan otomatis terunduh dalam format PDF. 

10. Periksa kembali hasil unduhan tersebut. Selesai. 

Setelah berhasil mendapatkan Surat Keterangan PP 23/2018 Anda akan mendapatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto.

Selanjutanya jangan lupa laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda pajak.

Agar lebih mudah lapor SPT Pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

PP 23/2018, Cara Ajukan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Online

Kelola Pajak Bisnis Lebih Mudah dan Cepat dengan Klikpajak

Itulah penjelasan tentang PP 23/2018. Sebagai wajib pajak yang menjalankan usaha, mengurus pajak bisnis tentunya lebih kompleks.

Sebab ada banyak jenis pajak yang harus dikelola secara tepat dan benar agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Melalui Mekari Klikpajak.id, Anda dapat mengurus pajak bisnis dengan mudah, karena sistem aplikasi pajak online Klikpajak yang terintegrasi mulai dari hitung, bayar dan lapor pajaknya.

Bahkan kelola Faktur Pajak elektronik dan bukti pemotongan PPh Unifikasi semakin praktis karena dapat menarik data langsung dari laporan keuangan online Mekari Jurnal.id.

Baca juga tentang Cara Membuat Faktur Pajak Digunggung untuk Pedagang Eceran

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Tanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Fitur Lengkap Klikpajak: Urus Pajak hanya Satu Platform

Klikpajak.id juga memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efefktif dan efisien:

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED29 Jun 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: