Kode Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran Pajak di e-Billing

Kode Jenis Setoran pajak (KJS) bermacam-macam tergantung jenis pajak yang dibayar, salah satunya kode pajak 411128. Jenis pembayaran pajak apakah dengan kode pajak itu?

Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar kode jenis setoran pajak terbaru dan penjelasaan tentang kode pajak 411128 dalam pembayaran pajak di e-Billing.

Untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak, Anda sebagai Wajib Pajak memerlukan suatu kode tertentu.

Kode tersebut adalah Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran (KJS) pajak.

Tanpa kode tersebut, pembayaran tidak bisa diterima oleh bank persepsi atau kantor pos serta tidak akan sampai ke kas negara melalui DJP.

KAP dan KJS merupakan salah satu bagian penting saat Anda mengisi Surat Setoran Pajak atau SSP saat melakukan proses pembayaran pajak melalui e-Billing.

Kode akun pajak merupakan deret kode yang digunakan dalam sistem untuk mengidentifikasi jenis setoran atau transaksi apa yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam layanan perpajakan.

Jika dirinci, setidaknya ada 33 jenis kode akun pajak yang kini ada dan digunakan.

Lalu, bagaimana dengan kode pajak 411128 dan apa saja kode jenis setoran pajak lainnya?

Selengkapnya, terus simak ulasan dari Klikpajak.id pada artikel ini tentang apa itu kode pajak 411128 dan kode jenis pajak dalam e-Billing berikut ini.

Tentang KAP serta Kode Jenis Setoran Pajak dan Apa itu Kode Pajak 411128

Kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak diperlukan untuk menyetorkan atau membayarkan pajak, yang masa kode tersebut wajib digunakan saat membuat Kode Billing sebagai identitas pembayaran/setoran pajak dengan kode tersebut.

Penggunaan kode akun pajak sendiri nantinya disandingkan dengan kode jenis setoran yang menjadi identitas jenis setoran yang dilakukan.

Jadi KAP sebagai identitas jenis pajak, sedangkan KJS sebagai identitas jenis setoran yang dilakukan.

Artinya, kedua jenis kode tersebut wajib ada pada saat proses pembayaran pajak sebagai syarat yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak.

Perlu dipahami, setiap jenis kode tersebut memiliki fungsi tersendiri dan tidak boleh salah input.

a. Dasar Hukum KAP dan KJS

  1. Kode Jenis Setoran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dan perubahannya tentang bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas lainnya.
  3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak, bahwa kemudahan yang dimaksud dalam peraturan sebelumnya juga termasuk dalam hal jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
  4. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak, kemudahan juga diberikan (yang dimaksud pada poin nomor dua) pada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak telah berakhir

b. Penjelasan KAP dan KJS serta Contoh Kode Pajak 411128

Di dalam e-Billing atau aplikasi pembayaran pajak online, terdapat jenis pajak dan jenis setoran.

Nah, Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak digunakan Wajib Pajak dalam membuat e-Billing sebagai nomor identitas pembayaran setoran pajak dengan menggunakan kode tersebut.

Hal ini akan membuat sistem menjadi tahu dan dapat membedakan setoran ke negara dari sektor pajak dengan setoran ke kas negara lainnya.

Dengan dibuatnya Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran pajak ini, maka dapat membantu Wajib Pajak dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan dalam penyetoran pajak.

Jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan proses pemindahbukuan.

Sebelum melakukan pengisian atau pembuatan ID billing, Anda sebagai Wajib Pajak harus mengerti terlebih dahulu apa itu Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran Pajak.

Kode Akun Pajak terdiri dari 6 digit misalnya 411121. Sedangkan Kode Jenis Setoran Pajak terdiri dari 3 digit, misalnya 100.

Kode Jenis Setoran memberi pengertian keperluan pajak tersebut dibayarkan, apakah untuk Masa (dengan Kode Jenis Setoran = 100) atau Tahunan (dengan Kode Jenis Setoran = 200) atau pembayaran STP (Surat Tagihan Pajak).

Contoh:

Kode Akun Pajak 411121 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21.

Kode Jenis Setoran 100 adalah pembayaran pajak yang masih harus disetorkan. Dan tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Dengan begitu kode 411121 – 100 adalah untuk pembayaran PPh Pasal 21 bulanan atau masa.

Ketahui di sini Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Pajak Online di e-Billing

c. Beberapa Macam Kode Akun Pajak yang Sering Digunakan

  1. 411121 –  PPh Pasal 21, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 21.
  2. 411122 – PPh Pasal 22, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22.
  3. 411123 – PPh Pasal 22 Impor, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 22 Impor.
  4. 411124 – PPh Pasal 23, yang digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 23.
  5. 411125 – PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.
  6. 411126 – PPh Pasal 25/29 Badan, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
  7. 411127 – PPh Pasal 26, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Pasal 26.
  8. 411128 – PPh Final, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Final.
  9. 411129 – PPh non Migas Lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara berupa pajak PPh Non Migas Lainnya.
  10. 411131 – Fiskal Luar Negeri, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak Fiskal Luar Negeri.
  11. 411111 – PPh Minyak Bumi, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Minyak Bumi.
  12. 411112 – PPh Gas Alam, digunakan untuk mengidentifikasi setoran pajak ke kas negara dari jenis pajak PPh Gas Alam.
  13. Dan masih banyak lagi seperti pada daftar setelah ini.

Baca juga tentang Jenis SPT Masa dan Cara Bayar Pajaknya.

d. Kode Pajak 411128 adalah untuk Jenis Pajak PPh Final

KJS atau kode pajak 411128 adalah kode yang digunakan untuk setor/bayar jenis pajak PPh Final.

Kode akun pajak PPh Final adalah 411128 yang diikuti dengan 3 digit kode jenis setoran pajak.

Berikut Kode Akun Pajak atau Kode Pajak PPh Final 411128 beserta KJS sesuai jenis setoannya:

No. Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran Keterangan
1. PPh Final 411128 106 Pajak Masa dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan pada pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP Pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan pada pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP
2 PPh Final 411128 111 PPh Final atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) Pembayaran PPh Final dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan SPLN
3 PPh Final 411128 199 Pembayaran pendahuluan SKP PPh Final Pembayaran pajak sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Final
4 PPh Final 411128 300 STP PPh Final Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercaantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final
5 PPh Final 411128 310 SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final Pasal 4 ayat 2
6 PPh Final 411128 311 SKPKB PPh Final Pasal 15 Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15
7 PPh Final 411128 312 SKPKB PPh Final Pasal 19 Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19
8 PPh Final 411128 320 SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Final Pasal 4 ayat 2
9 PPh Final 411128 321 SKPKBT PPh Final Pasal 15 Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15
10 PPh Final 411128 322 SKPKBT PPh Final Pasal 19 Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yanag tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19
11 PPh Final 411128 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
12 PPh Final 411128 401 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Diskonto/Bunga Obligasi dan SUN
13 PPh Final 411128 402 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah danatau Bangunan Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
14 PPh Final 411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
15 PPh Final 411128 404 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
16 PPh Final 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah dan Undian
17 PPh Final 411128 406 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Transaksi Saham, Obligasi dan Sekuritas lainnya di Bursa Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Transaksi Saham, Obligasi dan Sekuritas lainnya di Bursa
18 PPh Final 411128 407 Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Pendiri Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham pendiri
19 PPh Final 411128 408 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura
20 PPh Final 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
21 PPh Final 411128 410 PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri Pembayaran PPh Final Pasal 15 jasa pelayaran dalam negeri
22 PPh Final 411128 411 PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelaran dan/atau penerbangan luar negeri
23 PPh Final 411128 413 PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri
24 PPh Final 411128 414 PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil
25 PPh Final 411128 415 PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk Build Operate Transfer (BOT)
26 PPh Final 411128 416 PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap Pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap
27 PPh Final 411128 417 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi
28 PPh Final 411128 418 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi dervatif yang diperdagangkan di bursa
29 PPh Final 411128 419 PPh Final Pasal 17 ayat 2c atas Penghasilan Berupa Dividen Pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat 2c atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
30 PPh Final 411128 420 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
31 PPh Final 411128 421 PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis, dan penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest
32 PPh Final 411128 422 PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih Tambahan yang Dianggap sebagai Penghasilan dan Dikenai Pajak Penghasilan Pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh
33 PPh Final 411128 423 PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Pembayaran PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajb pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak
34 PPh Final 411128 424 PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak Pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang mainan anak-anak
35 PPh Final 411128 425 PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengaligan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu
36 PPh Final 411128 499 PPh Final Lainnya Pembayaran PPh Final lainnya
37 PPh Final 411128 500 PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)
38 PPh Final 411128 501 PPh Final atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 UU KUP
39 PPh Final 411128 510 Sanksi administrasi berupa dena atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final Pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 UU KUP
40 PPh Final 411128 511 Sanksi administrasi berupa dendan atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Pembayaran sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindaka pidana di bidang perpajakan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 UU KUP
41 PPh Final 411128 514 SKPKB PPh Final atas Harta Bersih Tambahan yang diperlukan sebagai penghasilan Pembayaran PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlukan sebagai penghasilan
42 PPh Final 411128 515 SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap wajib pajak yanag sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPK) Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 UU Pengampunan Pajak
43 PPh Final 411128 516 SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak Berakhir Pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 UU Pengampunan Pajak
44 PPh Final 411128 427 Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) PPh Final atas penghasilan yang diungkapkan pada Kebijakan I Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam SPPH pada Kebijakan I PPS 2022
45 PPh Final 411128 428 SPPH PPh Final atas penghasilan yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam SPPH pada Kebijakan II PPS 2022
46 PPh Final 411128 319 SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta yang dikenai PPh Final 30% ditambah sanksi bunga berdasarkan KUP) Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022 yang tercantum dalam SKPKB
47 PPh Final 411128 107 SPT gagal repatriasi/investasi atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022 yang SPT gagal repatriasi/investasi
48 PPh Final 411128 108 SPT gagal reaptriasi /investasi atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022 pada SPT gagal repatriasi/investasi
49 PPh Final 411128 317 SKPKB gagal repatriasi dari harta yang diungkap pada Kebijakan I PPS 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan I PPS 2022 sebagaimana tercantum dalam SKPKB
50 PPh Final 411128 318 SKPKB gagal repatriasi/investasi dari harta yang diungkap pada Kebijakan II PPS 2022 Pembayaran PPh Final atas harta yang diungkap dalam Kebijakan II PPS 2022 yang gagal repatriasi/investasi sebagaimana tercantum SKPKB

Daftar Kode Jenis Setoran Pajak Terbaru

Dalam aplikasi pembayaran pajak online atau disebut dengan e-Billing pajak, terdapat istilah jenis pajak dan jenis setoran.

Kedua jenis kode ini digunakan wajib pajak dalam membuat e-Billing sebagai nomor identitas pembayaran atau penyetoran pajak.

Kegunaannya akan membuat sistem tahu dan dapat membedakan setoran ke kas negara dari setoran pajak dan setoran ke kas negara lainnya.

Kode Jenis Setoran Pajak/Kode Setoran Pajak atau disingkat KJS ini diisi setelah Kode Akun Pajak.

Sedangkan KAP atau Kode Akun Pajak harus diisi terlebih dahulu.

Contohnya Pph Pasal 21 KAP nya adala 411121 sedangkan Kode Jenis Setoran nya adalah 300, 310, 320 dan seterusnya.

No. Jenis Pajak KAP KJS Keterangan
1. PPh Pasal 21 411121 300 STP PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 21 411121 310 SKPKB PPh Pasal 21
3. PPh Pasal 21 411121 311 SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
4. PPh Pasal 21 411121 320 SKPKBT PPh Pasal 21
5. PPh Pasal 21 411121 321 SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
6. PPh Pasal 21 411121 390 Kode jenis setoran pajak Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
7. PPh Pasal 22 411122 300 STP PPh Pasal 22
8. PPh Pasal 22 411122 310 SKPKB PPh Pasal 22
9. PPh Pasal 22 411122 311 SKPKB PPh Final Pasal 22
10. PPh Pasal 22 411122 320 SKPKBT PPh Pasal 22
11. PPh Pasal 22 411122 321 SKPKBT PPh Final Pasal 22
12. PPh Pasal 22 411122 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan KembaliTidak
13. PPh Pasal 23 411124 300 Kode jenis setoran pajak STP PPh Pasal 23
14. PPh Pasal 23 411124 301 STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
15. PPh Pasal 23 411124 310 SKPKB PPh Pasal 23
16. PPh Pasal 23 411124 311 SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
17. PPh Pasal 23 411124 312 SKPKB PPh Final Pasal 23
18. PPh Pasal 23 411124 320 SKPKBT PPh Pasal 23
19. PPh Pasal 23 411124 321 SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
20. PPh Pasal 23 411124 322 SKPKBT PPh Final Pasal 23
21. PPh Pasal 23 411124 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
22. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411125 300 STP PPh Orang Pribadi
23. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411125 310 SKPKB PPh Orang Pribadi
24. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411125 320 SKPKBT PPh Orang Pribadi
25. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411125 390 Kode jenis setoran pajak, Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
26. PPh Pasal 26 411127 300 STP PPh Pasal 26
27. PPh Pasal 26 411127 310 SKPKB PPh Pasal 26
28. PPh Pasal 26 411127 320 SKPKBT PPh Pasal 26
29. PPh Pasal 26 411127 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
30. PPh Final 411128 300 STP PPh Final
31 PPh Final 411128 310 SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
32. PPh Final 411128 320 SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
33. PPh Final 411128 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
34 PPh Final 411128 402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
35. Pajak Fiskal Luar Negeri 411131 300 STP Fiskal Luar Negeri
36. PPN Dalam Negeri 411211 300 Kode jenis setoran pajak STP PPN Dalam Negeri
37. PPN Dalam Negeri 411211 310 SKPKB PPN Dalam Negeri
38. PPN Dalam Negeri 411211 311 SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
39. PPN Dalam Negeri 411211 312 SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
40. PPN Dalam Negeri 411211 313 SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri
41. PPN Dalam Negeri 411211 320 SKPKBT PPN Dalam Negeri
42. PPN Dalam Negeri 411211 321 SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
43. PPN Dalam Negeri 411211 322 SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
44. PPN Dalam Negeri 411211 323 SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
45. PPN Dalam Negeri 411211 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
46. PPN Impor 411212 300 Kode jenis setoran pajak STP PPN Impor
47. PPN Impor 411212 310 SKPKB PPN Impor
48. PPN Impor 411212 320 SKPKBT PPN Impor
49. PPN Impor 411212 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
50. PPN Lainnya 411219 300 STP PPN Lainnya
51. PPN Lainnya 411219 310 SKPKB PPN Lainnya
52. PPN Lainnya 411219 320 SKPKBT PPN Lainnya
53. PPN Lainnya 411219 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
54. PPnBM Dalam Negeri 411221 300 STP PPnBM Dalam Negeri
55. PPnBM Dalam Negeri 411221 310 SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri
56. PPnBM Dalam Negeri 411221 311 SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
57. PPnBM Dalam Negeri 411221 320 SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri
58. PPnBM Dalam Negeri 411221 321 SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri
59. PPnBM Dalam Negeri 411221 390 Kode jenis setoran pajak, Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
60. PPnBM Lainnya 411229 300 STP PPnBM Lainnya
61. PPnBM Lainnya 411229 310 SKPKB PPnBM Lainnya
62. PPnBM Lainnya 411229 320 SKPKBT PPnBM Lainnya
63. PPnBM Lainnya 411229 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
64. Bea Meterai 411611 300 STP Bea Meterai
65. Bea Meterai 411611 310 SKPKB Bea Meterai
66. Bea Meterai 411611 320 SKPKBT Bea Meterai
67. Bea Meterai 411611 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
68. Penjualan Benda Meterai 411612 300 STP Benda Meterai
69. Penjualan Benda Meterai 411612 310 SKPKB Benda Meterai
70. Penjualan Benda Meterai 411612 320 SKPKBT Benda Meterai
71. Penjualan Benda Meterai 411612 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
72. Pajak Tidak Langsung Lainnya 411619 300 STP Pajak Tidak Langsung Lainnya
73. Pajak Tidak Langsung Lainnya 411619 310 SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya
74. Pajak Tidak Langsung Lainnya 411619 320 SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya
75. Pajak Tidak Langsung Lainnya 411619 390 Kode jenis setoran pajak, Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
76. Bunga/Denda Penagihan PPh 411621 300 STP Pajak Tidak Langsung Lainnya
77. Bunga/Denda Penagihan PPh 411621 301 SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya
78. Bunga/Denda Penagihan PPN 411622 300 SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya
79. Bunga/Denda Penagihan PPN 411622 301 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
80. Bunga/Denda Penagihan PPnBM 411623 300 STP atas Bunga Penagihan PPnBM
81. Bunga/Denda Penagihan PPnBM 411623 301 STP atas Denda Penagihan
82. Bunga/Denda Penagihan PTLL 411624 300 STP atas Bunga Penagihan PTLL
83. Bunga/Denda Penagihan PTLL 411624 301 STP atas Denda Penagihan
84. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 411313 100 SPPT PBB Sektor Perkebunan
85. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 411313 300 STP PBB Sektor Perkebunan
86. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 411313 310 SKP PBB Sektor Perkebunan
87. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan 411314 100 SPPT PBB Sektor Perhutanan
88. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan 411314 300 STP PBB Sektor Perhutanan
89. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan 411314 310 SKP PBB Sektor Perhutanan
90. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara 411315 100 Kode jenis setoran pajak SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
91. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara 411315 300 STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
92. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara 411315 310 SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
93. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 411316 100 SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
94. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 411316 300 STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
95. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 411316 310 SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
96. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi 411317 100 SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
97. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi 411317 300 STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
98. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi 411317 310 SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
99. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya 411319 100 SPPT PBB Sektor Lainnya
100. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya 411319 300 STP PBB Sektor Lainnya
101. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya 411319 310 SKP PBB Sektor Lainnya

Baca juga : Pentingnya Memahami MAP Pajak atau Kode Jenis Setoran Pajak Sebelum Bayar Pajak

Penggunaan Kode Akun Pajak PPN untuk Pembayaran Pajak Online

Sistem pembayaran pajak secara online memerlukan kode-kode tertentu yang dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia untuk mengidentifikasi jenis setoran atau pembayaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis kode, yakni kode akun pajak dan kode jenis pajak.

Keduanya digunakan untuk mengidentifikasikan jenis pajak dan jenis SPT yang dilaporkan, misalnya untuk Kode Akun Pajak PPN SPT Masa akan dituliskan 41121-100.

Kode 41121 merupakan kode khusus untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan kode 100 di belakangnya merupakan kode untuk menunjukkan bahwa yang ditujukan adalah SPT Masa.

Pengenalan dan penggunaan kode-kode ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan dengan lebih mudah dan ringkas, sehingga potensi terjadinya kesalahan lebih kecil. Hal ini akan terasa ketika wajib pajak melakukan kesalahan, dan harus melakukan proses pemindahbukuan yang cukup menyita waktu.

Dalam prakteknya, kode akun pajak dan kode jenis setoran akan diaplikasikan pada pengisian formulir surat setoran elektronik e-Billing untuk membayarkan pajak secara online.

Jika wajib pajak pernah melakukan proses transaksi di aplikasi e-Billing, maka data dan kode yang digunakan akan terekam secara otomatis sehingga memudahkan proses pembayaran selanjutnya.

Baca Juga: Begini Cara Bayar PPN Terutang Langsung dari Halaman SPT PPN

a. PPN Impor

Jenis pajak Kode Akun Pajak Kode Jenis Pajak Jenis Setoran
PPN Impor 411212 100 Setoran Masa PPN Impor
PPN Impor 411212 199 Pembayaran Pendahuluan Surat Ketetapan Pajak PPN Impor
PPN Impor 411212 300 Surat Tagihan Pajak PPN Impor
PPN Impor 411212 310 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor
PPN Impor 411212 320 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Impor
PPN Impor 411212 390 Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPN Impor 411212 500 PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran
PPN Impor 411212 501 PPN Impor atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana
PPN Impor 411212 511 Sanksi Denda Administrasi Berupa Denda atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
PPN Impor                 . 411212 510 Sanksi Administrasi Berupa Denda atau Kenaikan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT PPN
PPN Impor 411212 900 Pemungut PPN Impor

b. PPN Lainnya

Jenis Pajak Kode Akun Pajak Kode Jenis Pajak Jenis Setoran
PPN Lainnya 411219 100 Setoran Masa PPN Lainnya
PPN Lainnya 411219 300 Surat Tagihan Pajak PPn Lainnya
PPN Lainnya 411219 310 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Lainnya
PPN Lainnya 411219 320 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Lainnya
PPN Lainnya 411219 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPN Lainnya 411219 500 PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran
PPN Lainnya 411219 501 PPN Lainnya atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana
PPN Lainnya 411219 510 Sanksi Administrasi berupa Denda atau Kenaikan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT PPN
PPN Lainnya 411219 511 Sanksi Denda Administrasi berupa Denda atas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Setiap kode di atas perlu dimasukkan, sesuai dengan keperluan dan setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Cermati setiap kodenya, karena jika Anda salah memasukkan satu angka saja dapat membuat pembayaran yang dimaksud tidak dapat terlaksana, dan berakibat pada pengulangan proses pembayaran melalui e-Billing.

Kode Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran Pajak di e-Billing

e-Billing Klikpajak untuk Bayar Pajak Online Lebih Mudah

Sebelum adanya sistem bayar pajak online e-Billing, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak langsung ke bank.

Dengan metode pembayaran manual tersebut, ternyata sebagian Wajib Pajak rentan melakukan kesalahan pengisian nomor KAP dan KJS pada formulir SSP.

Namun setelah sistem e-Billing diberlakukan oleh DJP, kini Wajib Pajak dapat membuat kode billing untuk melakukan setoran pajak online secara lebih mudah dan akurat, serta dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.

Dengan dibuatnya Kode Akun Pajak dan Map Pajak/Kode Setoran Pajak, maka dapat membantu setiap Wajib Pajak dalam menghindari atau meminimalisasi kesalahan dalam input kode dan penyetoran pajak.

Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam Kode Akun Pajak maupun Kode Jenis Setoran Pajak, maka harus dilakukan proses pemindahbukuan.

Lebih mudah dan cepat bayar pajak di e-Billing Klikpajak karena Anda dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar billing hanya dalam satu platform.

Temukan kemudahan kelola pajak lainnya dengan Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Bayar Pajak

PUBLISHED03 Mar 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: