Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CV

Ingat! Tahun Depan, CV Tidak Bisa Pakai PPh Final UMKM Lagi

Ingat, ya! Ketentuan pajak CV dalam penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018 sejak 2018 sudah harus berakhir tahun ini. Tahun depan, pajak badan usaha CV wajib menggunakan tarif PPh Badan normal. Klikpajak by Mekari akan mengulas pajak CV baru untuk Sobat Klikpajak.

Perlu dipahami, yang dimaksud dari CV tidak bisa pakai pajak CV PPh Final lagi mulai tahun depan, buat yang sudah pakai sejak 2018 ya!

Bagaimana kalau CV baru pakai PPh Final UMKM PP 23/2018 ini mulai tahun 2021? Bagaimana pajak CV tahun depan jika baru pakai PPh Final 0,5% tahun ini?

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, masing-masing bentuk badan usaha memiliki jangka waktu tersendiri untuk bisa gunakan PPh Final PP 23/2018, termasuk pajak CV.

Pajak CV perbulan dalam penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018 sebesar 0,5% dari omzet bruto sejak empat tahun lalu, harus rela mengakhirinya mulai tahun depan.

Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang pajak CV dalam penggunaan PPh Final UMKM 0,5% dari peredaran bruto ini, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan cara kelola pajak bisnis yang efektif dan efisien hanya di aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari.

Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CV

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Sekilas tentang Pajak Badan Usaha CV

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) atau Badan Usaha CV adalah Badan Usaha yang terbentuk dari persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam hal wiraswasta.

Masing-masing anggota persekutuan tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.

Adapun anggota persekutuan yang dimaksud adalah sekutu aktif atau pasif.

Apa maksud dari sekutu aktif dan sekutu pasif?

Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas perusahaan serta melibatkan harta pribadi dalam mendirikan dan pengelolaan usahanya.

Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab terhadap modal yang ditanamkan saja.

Diketahui, CV bukan merupakan Badan Hukum, sehingga kekayaan atau aset yang dimiliki CV akan ditujukan kepada pendirinya.

Kewajiban Pemilik Badan Usaha CV

Sebagai pemilik usaha CV, perhatikan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak menghambat usaha yang dijalankan.

Setidaknya berikut ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi bagi Sobat Klikpajak yang memiliki CV:

  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  2. Jika omzet sudah lebih dari Rp4,8 miliar setahun, wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  3. Bisa memilih mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP meski omzet setahun masih kurang dari Rp4,8 miliar, misalnya karena akan menjadi rekanan pemerintah
  4. Menyelenggarakan pembukuan bagi CV yang sudah PKP
  5. Menghitung besar pajak terutang PPh secara mandiri sesuai prinsip self-assessment
  6. Memperhitungkan besarnya pajak-pajak yang telah dipungut/dipotong pihak lain sesuai ketentuan UU PPh
  7. Memungut atau memotong PPh atas transaksi yang menjadi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
  8. Menyetor atau membayar pajak terutang ke kas negara sesuai tata cara pembayaran pajak
  9. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar sesuatu ketentuan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Tarif Pajak CV & Ketentuan Pajak Badan Usaha CV

Sama seperti bentuk usaha lainnya, badan usaha CV juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya khususnya PPh.

Karena CV bukan merupakan Badan Hukum, maka apabila pendiri CV menerima penghasilan atas usaha yang dijalankan, itu bukan merupakan gaji, melainkan berupa laba.

Laba yang dihasilkan CV hanya dikenakan pajak satu kali saja, yaitu pada saat CV memperoleh laba.

Hal inilah yang dinilai sebenarnya mendirikan CV di Indonesia lebih menguntungkan ketimbang Badan Usaha lainnya, seperti misalnya berupa Perseroan Terbatas (PT).

Laba CV yang Tidak Dikenakan Pajak

Akan tetapi, ada ketentuan dimana laba tersebut bukan merupakan objek yang dikenakan PPh.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, tidak dikenakan pajak dan bukan termasuk dalam objek PPh alias dikecualikan dari objek PPh.

Ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak CV tidak boleh dikurangkan gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Namun, dalam hal pengenaan pajak Badan Usaha atas penghasilan atau transaksi setiap bulan oleh CV, pada dasarnya akan dikenakan pajak yang besarnya bergantung pada jumlah penghasilan yang diperoleh CV tersebut.

Dasar pengenaan pajak badan usaha CV diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk bisa menggunakan PPh Final PP 23/2018 dalam kurun waktu tertentu.

Hingga akhirnya Badan Usaha CV harus kembali menggunakan tarif PPh Badan normal.

Seperti apa ketentuan penggunaan PPh PP 23/2108 oleh Badan Usaha CV atau pajak CV perbulan dan berapa pajak CV baru atau tarif PPh Badan normal bagi CV, terus simak penjelasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CVIlustrasi bentuk badan usaha CV dan pajak CV

PPh Final PP 23/2018 hanya Tempat Transisi bagi Pajak CV

Sebelum suatu badan usaha berbentuk CV diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai skema PPh Badan normal, bisa memilih menggunakan PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23/2018.

Namun bukan tanpa batas. Badan usaha CV hanya mendapatkan jatah 4 tahun pajak untuk bisa menggunakan PPh Final 0,5% ini.

Selebihnya, pajak badan usaha CV akan dikenakan PPh Badan normal seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Artinya, PPh Final PP 23/2018 ini hanya sebagai tempat transisi bagi badan usaha CV sebelum menggunakan PPh Badan normal.

Keleluasaan memilih jenis PPh ini dianggap sebagai kelonggaran dari pemerintah kepada badan usaha CV terutama yang baru memulai usaha atau merintis bisnisnya.

Ataupun bari usaha CV yang sudah berjalan beberapa waktu lama namun masih dalam proses pengembangan bisnis.

Sehingga dinilai lebih meringankan jika memilih beralih menggunakan tarif PPh Final PPh 23/2018 meski sebelumnya sudah sempat menggunakan tarif PPh Badan normal.

Baca juga tentang Dear Kontraktor, Begini Aturan Baru PPh Peralihan Usaha Migas

Agar lebih mudah memahami penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018, simak penjelasannya dari ilustrasi berikut:

a. Bentuk Usaha CV yang Baru Berdiri

CV AAA didirikan pada 2021.

Pada tahun mendirikan usaha ini, CV AAA langsung memilih untuk menggunakan tarif PPh Final UMKM sesuai PP 23 tahun 2018.

Karena batas waktu penggunaan PPh Final 0,5% bagi CV hanya berlaku untuk 4 tahun saja, maka empat tahun kemudian, CV AAA harus menggunakan tarif PPh Badan normal pada 2025.

b. Bentuk Usaha CV yang Sudah Lama Didirikan

CV BBB sudah berdiri sejak 5 tahun lalu, tepatnya pada 2015.

Pada tahun pertama CV BBB menggunakan tarif PPh Final UMKM PP 46/2013 yang sebesar 1% dari omzet bruto.

Di tahun kedua, CV BBB ternyata mampu meraup omzet Rp10.000.000.000 setahun.

Sehingga, di penghujung 2016 CV BBB mengajukan untuk beralih menggunakan tarif PPh Badan.

Akan tetapi, pada 2019 kinerja usaha CV BBB merosot. Ia hanya mengantongi omzet sebesar Rp15.000.000.000.

Maka di penghujung 2019, CV BBB mengajukan menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% PP 23/2018 untuk tahun pajak 2020.

Karena batas waktu penggunaan PPh Final 0,5% dari omzet bruto ini hanya berlaku 4 tahun, maka pada 2024 merupakan batas akhir CV BBB bisa menggunakan PPh PP 23/2018 ini.

Artinya, selama PP 23/2018 ini belum dicabut alias masih berlaku, maka WP Badan yang tidak termasuk kriteria UMKM atau omzet sudah di atas Rp4,8 miliar setahun pun masih akan bisa menggunakan PPh Final UMKM ini dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam PP ini,

Jadi, masa jangka waktu 4 tahun itu dihitung sejak pengajuan penggunaan tarif PPh Final PP 23/2018.

Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CV

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kriteria CV Tidak Bisa Pakai PPh Final UMKM Mulai Tahun Depan

Dari kedua ilustrasi di atas ketentuan dalam PP 23/2018 jelas berlaku fleksibel bagi WP Badan maupun WP Pribadi selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sekadar mengingatkan, masing-masing wajib pajak berdasarkan kategorinya mendapatkan jangka waktu yang berbeda-beda untuk menggunakan PPh Final UMKM 0,5% ini.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari omzet bruto ini paling lama:

  • 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
  • 4 Tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final PP 23/2018 bagi wajib pajak tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar => bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut (2018)
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut => bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Lalu, bagaimana kriteria CV yang sudah tidak lagi menggunakan PPh Final 0,5% tahun depan?

Mengacu pada ketentuan dalam PP 23/2018, bahwa CV yang mendapat jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto hanya 4 tahun, maka begini ilustrasi penjelasannya:

CV DDD didirikan pada 2017 dengan omzet Rp25.000.000.000 setahun.

Kemudian CV DDD mengajukan penggunaan tarif PPh Final 0,5% yang mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2018 (awal dari berlakunya PP 23/2018).

Karena jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi badan usaha CV hanya 4 tahun, maka CV DDD hanya bisa menggunakan tarif PPh PP 23/2018 ini hingga 2021.

Memasuki tahun kelima yakni Tahun Pajak 2022, CV DDD harus beralih menggunakan tarif PPh Badan normal.

Jadi, CV yang sudah tidak bisa langi menggunakan PPh Final PP 23/2018 adalah CV yang telah menggunakan tarif pajak setengah persen dari omzet bruto ini sejak 2018.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Jenis dan Kewajiban Pajak Badan Usaha CV

Apa saja jenis-jenis pajak yang jadi kewajiban Badan Usaha CV ini tentu saja tergantung dari bidang usaha yang dijalankan.

Maksudnya, apakah usahanya bergerak di bidang yang terkait dengan pengenaan pajak tertentu atau tidak.

Misal, badan usaha CV AAA ternyata juga melakukan transaksi yang dikenakan dengan PPh Pasal 4 ayat (2), maka CV AAA punya kewajiban memotong dan membuat Bukti Potong Pajaknya, atau sebaliknya.

Secara umum, dari berbagai transaksi yang dilakukan, kewajiban pajak badan usaha CV di antaranya:

  1. PPh Pasal 21

Apabila CV membayarkan penghasilan atau gaji karyawan (baik tetap maupun tidak tetap), CV harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Kemudian menyetorkan atau membayarkan hasil pemungutan/pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan tersebut ke kas negara.

  1. PPh Pasal 22

Nah, ketika CV melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 22, maka akan dipungut/dipotong atau harus memotong/memungut PPh 22.

  1. PPh Pasal 23

Jika CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka Badan Usaha CV juga akan dipungut PPh 23 atau pun juga harus memungut PPh Pasal dengan lawan transaksinya.

  1. PPh Pasal 4 ayat (2)

Badan Usaha CV yang juga melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, maka CV harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final.

  1. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pembayaran angsuran pajak penghasilan terutang.

  1. PPN

Begitu juga dengan Badan Usaha CV yang sudah berstatus PKP, maka dalam transaksi barang/jasa kena pajak pasti harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sebagai pihak yang dipotong PPN.

  1. Pengkreditan PPh Pasal 24

Apabila CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negara tersebut, maka pajak yang telah dipotong tersebut dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh.

Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CV

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola Pajak Bisnis Lebih Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Itulah penjelasan tentang tarif PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23/2018 dan penggunaannya bagi Badan Usaha CV.

Mengingat ada banyak kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, Badan Usaha CV perlu menggunakan sistem aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari, untuk mengelola pajak bisnis.

Kenapa?

Sebab Klikpajak.id memiliki Fitur Lengkap yang Terintegrasi untuk Memudahkan Kelola Pajak Perusahaan.

Mulai dari hitung, bayar hingga lapor SPT pajaknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang simpel.

Bahkan kelola bukti pemotongan pajak dan kelola e-Faktur lebih praktis karena aplikasi e-Faktur dan e-Bupot Unifikasi Klikpajak terhubung dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Mau lakukan rekonsiliasi pajak pun bisa lebih cepat karena dilengkapi dengan Fitur Rekonsiliasi Faktur Pajak dengan Cara Otomatis.

Tunggu apalagi? Segera aktifkan akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati berbagai kemudahan kelola pajak bisnis untuk membantu meningkatkan kinerja usaha.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Pajak CV dan Ketentuan PPh Final PP 23/2018 Pajak Badan Usaha CV

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED27 Sep 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: