Pajak Toko: Contoh Pajak Usaha Dagang & Cara Perhitungan Pajak Toko

Contoh Perhitungan Pajak Toko bagi Pedagang Eceran

Perpajakan dalam dunia usaha diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk usaha toko yang juga ada pajaknya. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara perhitungan pajak toko dan contoh pajak usaha dagang atau cara menghitung pajak usaha dagang untuk Sobat Klikpajak.

Bagi Sobat Klikpajak yang memilki usaha toko, tentunya wajib mengetahui pajak toko dan memenuhi kewajiban tersebut dengan benar.

Jangan lupa, lakukann pemenuhan kewajiban pajak dengan cara yang mudah, efektif dan efisien yang dapat membantu Sobat Klikpajak untuk lebih fokus kelola bisnis yang dijalankan.

Pajak Toko: Contoh Pajak Usaha Dagang & Cara Perhitungan Pajak Toko

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Sudahkah mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi?

Temukan penjelasan tentang pajak toko, beserta contoh pajak usaha toko dan cara perhitungan pajak toko untuk membantu Sobat Klikpajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pajak usaha toko yang dimiliki.

Ketentuan Cara Perhitungan Pajak Toko & Contoh Pajak Usaha Dagang

Apa sih yang dimaksud pajak toko?

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, memang dikenal dengan pajak pedagang eceran.

Yaitu, pengusaha yang melakukan penjualan atau penyerahan barang dan/atau jasa ke konsumen akhir dengan cara eceran tanpa ada penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang.

Contoh penjualan eceran adalah toko dan kios.

Dengan demikian, yang menjadi objek pajak dari penjualan eceran atau toko dan kios ini adalah:

“Penghasilan”

Yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Jadi jelas, untuk pajak toko ini artinya yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari usaha yang dilakukan pedagang eceran dan kewajiban perpajakan lainnya dengan ketentuan tertentu.

Baca juga tentang Apa Saja Implikasi Pemanfaatan Insentif Pajak pada Pelaporan SPT Tahunan?

a. Apa kewajiban pedagang eceran atau pengusaha toko terkait pajak toko ini?

Sebagaimana diatur dalam UU PPh, pedagang eceran atau pengusaha toko ini harus membayar pajak penghasilan dari usaha toko ini ke kas negara.

Dengan cara menghitung sendiri dan membayarkan serta melaporkan PPh terutang atau sistem self assesment.

Tapi jika pedagang eceran ini sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka memiliki kewajiban pajak tambahan.

Apa itu kewajiban pedagang eceran dalam pajak toko sebagai PKP?

b. Ketentuan Pedagang Eceran yang Sudah PKP

Pedagang eceran yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau menjadi Wajib Pajak Badan (WP Badan), maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Jadi, jika pedagang eceran ini sudah berstatus PKP atau WP Badan, maka dalam setiap transaksi barang/jasa kena PPN atau PPnBM yang dilakukannya, ia harus memungut/memotong PPN/PPnBM dari lawan transaksinya.

Dibuktikan dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dan memberikannya ke lawan transaksinya.

Pajak Toko: Contoh Pajak Usaha Dagang & Cara Perhitungan Pajak Toko

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kewajiban Pedagang Eceran sebagai PKP atau Non-PKP dalam Pajak Toko

Seperti yang sudah disinggung di atas, ada perbedaan kewajiban bagi pedagang eceran yang sudah PKP dan yang masih Non PKP dalam pajak toko ini.

Hal mendasar yang menjadi pembeda kewajiban pajak toko bagi pedagang eceran ini adalah:

a. Kewajiban Pajak Toko bagi Pedagang Eceran Non PKP

Jika pedagang eceran masih berstatus WP Badan yang belum PKP, maka hanya memiliki kewajiban atau dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) saja.

b. Kewajiban Pajak Toko bagi Pedagang Eceran PKP

Sedangkan bagi pedagang eceran yang statusnya sebagai WP Badan PKP, maka punya dua kewajiban perpajakan, yakni PPh dan PPN.

Baca juga tentang Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran di e-Faktur

Batasan Omzet Pedagang Eceran sebagai WP Badan PKP

Dari segi penghasilan yang diperoleh, ada batasan besar omzet yang diperolehnya selama setahun untuk bisa dikategorikan sebagai PKP dan Non PKP, yaitu:

  • Omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun

Jika pedagang eceran yang memiliki usaha toko dengan jumlah omzet kurang dari Rp4,8 miliar dari peredaran bruto dalam setahun, maka masih dikaterogikan sebagai Non PKP.

Sehingga hanya memiliki kewajiban membayar PPh saja.

Namun ia dapat memilih untuk mengajukan sebagai PKP meski omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar setahun.

Sehingga setelah dikukuh sebagai PKP, ia wajib melaksanakan pembukuan dalam kewajiban PPh-nya.

Kemudian ia juga dapat menerbitkan Faktur Pajak atas setiap transaksi barang/jasa kena pajak, dan bisa menggunakannya untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan atau melakukan restitusi pajak.

  • Omzet lebih dari Rp4,8 miliar setahun

Sedangkan bagi pedagang eceran yang memiliki usaha toko dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun, maka wajib menjadi PKP dan punya kewajiban atas PPh dengan melakukan pembukuan, serta wajib memungut PPN dan membayarkan PPN terutang.

Pajak Toko: Contoh Pajak Usaha Dagang & Cara Perhitungan Pajak TokoIlustrasi penghasilan yang dikenakan PPh dalam pajak toko

Contoh Cara Menghitung Pajak Usaha Dagang atau PPh dari Pajak Toko

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pedagang eceran dalam pajak toko terdiri atas pengenaan PPh dan PPN tergantung dari kategori wajib pajak tersebut, apakah PKP atau Non PKP.

Dengan demikian, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPh dan PPN tersebut adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pedagang eceran dengan omzet penjualan kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar akan otomatis dikenakan tarif PPh Final Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omzet bruto, kecuali yang memilih melaksanakan pembukuan.

Sedangkan bagi pedagang eceran yang omzet penjualan di atas Rp4,8 miliar (sudah PKP), wajib melaksanakan pembukuan, sehingga besar PPh terutang dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dari Penghasilan Kena Pajak, yang merupakan selisih antara peredaran usaha dikurangi biaya-biaya yang boleh dibebankan berdasarkan UU PPh dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sedangkan bagi pedagang eceran dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun tersebut, yang sudah wajib menjadi PKP, maka harus memungut PPN sebesar 10% dari nilai penyerahan barang kena pajak.

Pajak Toko: Contoh Pajak Usaha Dagang & Cara Perhitungan Pajak Toko

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Berikut adalah contoh perhitungan pajak usaha dagang atau pajak toko pedagang eceran:

1. Pedagang eceran Non PKP

AAA merupakan pedagang eceran yang memiliki toko menjual perlengkapan rumah tangga dengan omzet bruto pada 2021 sebesar Rp4 miliar.

Maka, A bisa memilih tidak menjadi PKP sehingga hanya dikenakan PPh Final 0,5% dari omzet bruto.

Begini hitungannya:

Omzet bruto 2021 = Rp4.000.000.000
PPh Final PP 23/2018 = 0,5%
PPh Terutang:
= 0,5% x Rp4.000.000.000 = Rp20.000.000

 

Baca juga tentang Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

2. Pedagang eceran PKP

BBB merupakan pedagang eceran masih lajang yang memiliki toko menjual alat kecantikan dengan peredaran bruto sebesar Rp5 miliar.

Sehingga BBB wajib menjadi PKP dan dikenakan PPh dengan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan, serta wajib memungut PPN atas setiap transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pembeli/lawan transaksi sebesar 10%.

Diketahui, biaya usaha BBB sebesar Rp3 miliar dan memiliki penghasilan lainnya sebesar Rp100 ribu, serta mengeluarkan biaya lainnya sebesar Rp40 juta.

Berikut contoh perhitungan PPh pedagang eceran PKP:

Peredaran Bruto = Rp5.000.000.000
Biaya Usaha Toko = Rp3.000.000.000 (+)
Laba Usaha Netto = Rp2.000.000.000
Penghasilan lainnya = Rp100.000.000
Biaya lainnya = Rp40.000.000 (-)
= Rp60.000.000 (+)
Jumlah total penghasilan netto = Rp2.060.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak:
PTKP (K/0) = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp2.006.000.000
PPh Terutang:
– 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
– 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000
– 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000
– 30% x 1.841.000.000 = Rp552.300.000 (+)
= Rp717.300.000
PPh Terutang Pasal 21 Masa = Rp717.300.000 / 12 bulan = Rp59.775.000

 

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

c. Contoh perhitungan PPh Badan/perusahaan dari bisnis toko

Sebagai wajib pajak badan dari usaha perdagangan, berikut contoh penghitungan PPh Badan:

Seperti diketahui, tarif PPh Badan adalah 22% di tahun 2021.

Sedangkan tarif PPh Badan normal menurut Pasal 21E adalah fasilitas potongan pajak 50% dari tarif PPh Badan normal ini.

Dengan demikian, berikut contoh perhitungannya:

Peredaran Bruto = Rp8.000.000.000
Biaya perusahaan = Rp5.000.000.000 (-)
Penghasilan Neto Usaha = Rp3.000.000.000
Kompensasi kerugian = Rp200.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak = Rp2.800.000.000
PPh Terutang:
= 22% – Pasal 21E = 11% x Rp2.800.000.000 = Rp308.000.000
Kredit Pajak:
PPh Pasal 25 = Rp150.000.000
PPh Pasal 22  dipungut Pihak Ketiga = Rp60.000.000
PPh Pasal 23 dipotong Pihak Ketiga = Rp80.000.000 (+)
= Rp290.000.000 (-)
Pajak yang masih harus dibayar = Rp18.000.000

 

d. Contoh perhitungan PPN yang wajib dipungut oleh pedagang eceran PKP

Untuk mengetahui perhitungan seputar PPN, selengkapnya temukan penjelasannya di bawah ini:

Lebih mudah membuat Faktur Pajak elektronik dan lapor SPT Masa PPN melalui e-Faktur Klikpajak by Mekari.

Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri sekarang juga dan nikmati kemudakan kelola pajak bisnis dengan Fitur Lengkap Klikpajak.id.

Apapun bisnisnya, kelola pajak dengan cara yang mudah, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan bersama Klikpajak by Mekari.

Makin Praktis! Fitur Baru Klikpajak: Cara Bayar PPN Terutang dari Halaman SPT PPN

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED20 Aug 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: