Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

Baru menjadi Wajib Pajak Badan dan kesulitan menghitung Pajak Penghasilan? Ketahui dan pahami cara menghitung PPh Badan yang mudah dan mengurus perpajakan di Klikpajak.id.

“Mungkin bagi sebagian orang beranggapan, menghitung pajak itu jadi hal yang membosankan, rumit dan jelimet.”

Tapi, sejatinya jika tahu caranya, tentu saja urusan hitung-menghitung pajak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Syaratnya, harus paham mengenai seluk beluk perpajakan, mulai dari objek pajak, subjek pajak, kategori wajib pajak dan lainnya.

Sebab masing-masing kategori WP, apakah itu WP Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Artinya, kewajiban perpajakan dari sisi tarif pajak hingga perhitungannya pun tidak sama.

Ingat, menghitung pajak itu merupakan hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan oleh Wajib Pajak (WP) terlebih lagi bagi Wajib Pajak Badan yang nilai perhitungannya tidaklah kecil.

Kenapa?

Keliru sedikit saja, hasil perhitungan pajaknya pasti salah.

Jangan sampai hanya karena salah hitung, Anda harus membayar lebih besar dari yang seharusnya.

Atau sebaliknya, membayar PPh Badan lebih kecil dari yang seharusnya. Bisa-bisa harus bayar denda atau sanksi akibat kekeliruan penghitungan pajaknya setelah bayar dan lapor pajak.

Agar terhindar dari kesalahan penghitungan kewajiban perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Melalui Klikpajak, Anda akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah dan penghitungan pajak secara akurat sesuai peraturan pajak terbaru.

Mengingat sebagai Wajib Pajak Badan, Anda memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dibanding WP Pribadi.

Lalu, bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang benar?

Sebagai Wajib Pajak Badan, Anda harus memahaminya dari awal.

Klikpajak by Mekari akan mengulasnya bagaimana cara menghitung PPh Badan dengan mudah bagi Anda Wajib Pajak Badan.

Tapi sebelum itu, akan dibahas secara berurutan mengenai apa saja kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan, ketentuan perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan dan lainnya.

Siapa dan Apa Wajib Pajak Badan itu?

Sesuai UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Sebelum menghitung PPh Badan ketahui terlebih dahulu bentuk usaha dari Wajib Pajak Badan terlebih dahulu.

Bentuk dari Badan ini sendiri dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire vennootschap)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan (dapat berbentuk asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan)
  • Yayasan
  • Organisasi Massa
  • Organisasi Sosial Politik
  • Atau organisasi yang sejenis
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Bentuk Badan lainnya

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi Wajib Pajak Badan

Apa Saja Kewajiban Wajib Pajak Badan?

Seperti yang disinggung di atas, sebagai Wajib Pajak Badan memiliki banyak kewajiban perpajakan.

Namun secara umum kewajiban Wajib Pajak Badan adalah sama dengan WP Pribadi, yakni:

Bedanya, ada kewajiban lain yang diemban oleh Wajib Pajak Badan, yaitu:

  • Memungut dan menyetor pajak penghasilan
  • Memungut atau memotong dan menyetor PPN ke kas negara
  • Melaporkan SPT Masa PPN
  • Menyampaikan SPT Masa/Tahunan PPh

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Jenis-Jenis Pajak Badan bagi Wajib Pajak Badan

Setelah mengetahui apa saja kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan, berikutnya adalah jenis-jenis pajak Badan apa yang menjadi kewajibannya.

Berikut jenis-jenis pajak Badan atau pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan adalah:

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi menghitung PPh Badan

Ketentuan Menghitung PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan

Penghasilan sendiri merupakan objek pajak, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sebagai Wajib Pajak Badan, harus mengikuti ketentuan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangkan.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak Badan biasanya tak luput dari yang namanya pembukuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28 ayat (1), bahwa Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Sebab untuk menghitung PPh Badan, terlebih dahulu harus mengetahui berapa besar Penghasilan Kena Pajak tersebut dan hal ini Wajib Pajak Badan perlu menyelenggarakan pembukuan.

Ingat, di Indonesia diberlakukan untuk berbagai dokumen dan buku catatan maupun data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun.

Hal ini sesuai dengan batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

Berikut langkah-langkah untuk mengetahui Penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam menghitung PPh Badan:

a. Menghitung penghasilan setahun

Hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak.

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu dimasukkan dalam penghitungan penghasilan setahun.

Jika penghasilan yang tidak dapat dikurangkan itu terlanjur masuk dalam pembukuan, maka perlu mengeluarkan terlebih dahulu dari laporan rugi/laba terlebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Note: Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

b. Mengurangi dengan biaya-biaya

Berikutnya, untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan harus mengurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha, baik itu pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

Biaya-biaya tersebut diantaranya; biaya sewa, pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya), biaya bunga, royalti, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi dan lainnya.

Tak ketinggalan juga adalah harus mengurangkan biaya penyusutan atau amortisasi.

Baca Juga: Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan, Perhitungan dan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

c. Biaya yang tidak dapat dikurangkan

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan itu adalah pembagian laba/dividen, sisah hasil usaha koperasi atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Jika biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan tersebut terlanjur dimasukkan dalam pembukuan, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Catatan:

Jika penghasilan bruto setelah dilakukan pengurangan biaya-biaya ternyata hasilnya mengalami kerugian, sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.

Kompensasi dengan penghasilan di Tahun Pajak berikutnya tersebut berlaku secara berturut-turut hingga 5 tahun.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi tarif PPh Badan

Berapa Tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan?

Tarif Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.

Tarif PPh Badan yang berlaku secara umum diatur dalam Pasal 17 ayat (2a), yakni Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT dikenakan PPh Badan sebesar 25%.

Tarif PPh Badan ini berlaku mulai 2010.

a. Penurunan tarif PPh Badan untuk Perusahaan Tbk

Diketahui, dari tarif umum PPh Badan sebesar 25% tersebut terdapat kebijakan penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dengan ketentuan khusus.

Ketentuan khusus ini diatur dalam PPh Pasal 17 ayat (2b), yakni bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) dan memenuhi persyaratan tertentu, akan mendapatkan penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah.

Tarif umum bagi WP Badan dalam negeri adalah sebesar 25%. Maka bagi wajib pajak dalam negeri perseroan terbuka tertentu ini akan menggunakan tarif lebih rendah atau 5%.

Syarat Penggunaan Tarif PPh Badan Perusahaan Tbk

Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham (IPO/Initial Public Offering), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai PP 77 tahun 2013 s.d. PP 56 tahun 2015, adalah:

  1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
  2. Saham sebagaimana dimaksud huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak
  3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak

WP Badan yang memenuhi persyaratan akan dimasukkan daftar yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fasilitas ini diharapkan dapat mendorong jumlah Perusahaan Tbk dan meningkatkan investasi masyarakat melalui pasar modal.

Note: Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan PPh Badan. Ketahui tarif PPh Badan terbaru di SINI.

b. Penurunan Tarif PPh Badan untuk Peredaran Bruto Tertentu

Selain Pasal 17 ayat (b), fasilitas penurunan tarif PPh WP Badan dalam negeri diatur dalam Pasal 31E UU PPh.

Fasilitas pengurangan tarif ini digunakan oleh WP Badan dalam negeri yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi Rp50 miliar setahun.

Penurunan tarif 50% dari tarif PPh Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Jadi, apabila suatu badan dalam negeri memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar, perhitungan PPh Badan dilakukan dalam 2 bagian, yang pertama:

  1. Untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif 50% x 25%.
  2. Sedangkan bagian kena pajak sisanya akan dikenakan 25%.

Baca Juga: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Lalu, bagaimana cara menentukan penghasilan bruto?

Ketentuan mengenai peredaran bruto diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015.

Bahwa peredaran bruto dihitung dari penghasilan yang diterima/diperoleh setelah dikurangi dengan retur/potongan penjualan/potongan tunai yang berasal dari semua usaha dari Indonesia maupun luar Indonesia, yakni:

  1. Dari kegiatan utama
  2. Dari luar kegiatan usaha

Penghasilan ini meliputi penghasilan yang merupakan objek pajak, baik dikenakan PPh Final maupun PPh Tidak Final serta penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, atau singkatnya adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh WP Badan dalam negeri.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan, peredaran bruto adalah penjumlahan dari nomor 1a, 1e, dan nomor 2, yang terdapat pada Formulir 1771 angka I.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh BadanIlustrasi laporan keuangan Wajib Pajak Badan

Cara Menentukan PPh Badan

Dengan demikian, untuk menentukan tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan ini harus memperhatikan hal berikut ini:

1. Bentuk Badan

Apakah WP Badan tersebut memenuhi syarat perseroan terbuka tertentu atau bukan?

2. Besarnya peredaran bruto apakah melebihi Rp50 miliar atau tidak

Untuk WP Badan yang tidak melebihi Rp50 miliar, terdapat bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan bagian yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh Badan.

Note: Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

Berikut alur penghitungan PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka:

Jenis Usaha Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4
Perusahaan Tarif Pasal 17 ayat (2b) Selesai
Perusahaan Hitung Peredaran bruto > Rp50 miliar Tarif Pasal 17 ayat (2a) Selesai
Perusahaan Hitung Peredaran bruto < Rp50 miliar Tarif Pasal 31E Selesai
         

 

Contoh Menghitung PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan Sesuai Tarif

Berikut contoh-contoh penghitungan PPh Badan dengan tarif yang berlaku dan sesuai pada kondisi masing-masing Wajib Pajak Badan.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pengusaha

Contoh 1,

PT AAA merupakan Perusahaan Tbk dengan penghasilan bruto sebesar Rp80.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak dari hasil pembukuannya sebesar Rp5.000.000.000.

Karena Peredaran Bruto PT AAA telah melebihi Rp50 miliar, maka ketentuan penghitungan PPh sesuai Pasal 17 ayat (2a) yaitu menggunakan tarif sebesar 25%.

Maka, PPh Badan Terutang PT AAA adalah:

Peredaran Bruto = Rp80.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp5.000.000.000
PPh Badan = (25% x Penghasilan Kena Pajak)
= 25% x Rp5.000.000.000
= Rp1.250.000.000

 

Contoh 2,

PT BBB memiliki peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000. Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar Rp800.000.000. PT BBB tidak termasuk WP yang dikenakan PPh Final atas peredaran Bruto Tertentu.

Karena Peredaran Bruto PT BBB tidak melebihi Rp50 miliar, maka penghitungan PPh Badan PT BBB dilakukan sesuai Pasal 31E.

Untuk ketentuan tarif menggunakan Pasal 31E, perlu diperhatikan bahwa peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar Rp50%.

Karena Peredaran Bruto PT BBB tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka seluruh bagian peredaran bruto memperoleh fasilitas pengurangan tarif.

Berikut perhitungan PPh Badan Terutang PT BBB:

Peredaran Bruto = Rp4.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp800.000.000
PPh Badan = (Pengurang Tarif x Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak)
= 50% x 25% x Rp800.000.000
= Rp100.000.000

 

Contoh 3,

PT CCC memiliki peredaran bruto sebesar Rp45.000.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar Rp4.500.000.000.

Karena peredaran bruto PT CCC tidak melebihi Rp50 miliar, maka penghitungan PPh Badan PT CCC dilakukan sesuai ketentuan Pasal 31E.

PPh Badan Terutang PT CCC adalah:

1. Langkah pertama

Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung besar PPh untuk bagian tersebut.

Peredaran Bruto = Rp45.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp4.500.000.000
Bagian Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas:
= ([Batas Penghasilan Bruto yang mendapat fasilitas tarif : Peredaran Bruto] x Penghasilan Kena Pajak)
= (Rp4.800.000.000/Rp45.000.000.000) x Rp4.500.000.000
= Rp480.000.000
PPh Terutang untuk Bagian dengan Fasilitas:
= (Pengurang Tarif x Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)
= 50% x 25% x Rp480.000.000
= Rp60.000.000
 

 

2. Langkah kedua

Langkah kedua adalah menentukan bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung PPh atas bagian tersebut.

Bagian Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas diperoleh dari pengurangan seluruh penghasilan kena pajak dengan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas.

Peredaran Bruto = Rp45.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp4.500.000.000
Bagian Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas:
= (Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)
= Rp4.500.000.000 – Rp480.000.000
= Rp4.020.000.000
PPh Terutang untuk Bagian Tanpa Fasilitas:
= (Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas)
= 25% x Rp4.020.000.000
= Rp505.000.000
 

 

3. Langkah ketiga

Dengan demikian, besarnya PPh Badan Terutang PT CC adalah:

= (PPh Bagian dengan Fasilitas) + (PPh Bagian Tanpa Fasilitas)
= Rp60.000.000 + Rp505.000.000
= Rp565.000.000

 

Setelah mengetahui cara menghitung PPh Badan sesuai kategori Wajib Pajak Badan tersebut, kewajiban WP Badan berikutnya adalah membayarkan dan melaporkan PPh serta menyampaikan SPT Tahunan/Masa.

Agar lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Mengapa Mudah Urus Perpajakan di Klikpajak.id?

Karena Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak hanya dalam satu platform yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana pun Anda berada.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.

Bukan hanya itu, Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur lain yang semakin membuat urusan perpajakan Anda efektif dan efisien. Fitur apa sajakah itu?

Selengkapnya temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi dari Klikpajak sebagai Mitra Resmi DJP.

 

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED16 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: