Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

PP 23 adalah peraturan pemerintah yang digunakan untuk menentukan tarif PPh bagi Wajib Pajak Pribadi pengusaha maupun Wajib Pajak Badan dengan ketentuan tertentu. Aturan ini biasa disebut dengan PPh Final PP 23 Tahun 2018.

Namun, tidak semua Wajib Pajak (WP) Badan maupun WP Pribadi dalam hal ini pengusaha dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5 persen dari omzet bruto.

Lalu, siapa saja yang boleh menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018?

Ada ketentuan yang berlaku terkait WP yang dapat menggunakan tarif PPh Final sesuai PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif setengah persen ini.

Namun yang pasti, WP yang berhak menggunakan tarif PPh 0,5% ini adalah golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah omzet tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula.

Pun demikian, pemerintah memberikan keringan bagi Wajib Pajak Badan kelas Usaha Menengah yang beromzet hingga Rp50 miliar setahun untuk dapat menikmati fasilitas tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No 23 Tahun 2018 ini dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya apa saja ketentuan penggunaan dan siapa pengguna tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018 ini, terus simak ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk Sobat Klikpajak.

Sekilas tentang Pajak Penghasilan Badan

Dibanding pajak penghasilan Orang Pribadi, PPh Badan lebih kompleks karena banyak jenis transaksi dan masing-masing memiliki ketentuan pajak yang tidak sama.

Mulai dari besar tarif, cara penghitungan hingga pelaporan pajaknya yang memiliki persyaratan jauh berbeda ketimbang WP Orang Pribadi.

Satu hal yang pasti, PPh Badan selalu berkaitan erat dengan laporan keuangan usaha.

Jika laporan keuangan suatu badan atau perusahaan tidak tepat dan akurat, maka ini bisa dapat berdampak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Kesalahan bisa menimbulkan masalah pajak, yang berujung pada sanksi denda.

Ketahui juga di sini aturan baru tarif sanksi pajak berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi terbaru.

Menurut UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Bentuk-bentuk badan usaha dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Perseroan Komanditer (CV)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan
  • Yayasan (lembaga nirlaba)
  • Organisasi massa (ormas)
  • Organisasi politik atau organisasi yang sejenis (partai politik)
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap

Tarif PPh badan terbagi menjadi dua, yakni:

  • Pertama, badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
  • Kedua, badan yang menggunakan tarif PPh Badan normal

Sedangkang tarif PPh Final untuk WP dengan omzet usaha tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%.

Tarif PPh Badan yang normal adalah 25% sesuai Pasal 17 huruf b/Pasal 17 (2a) UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Note: PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Penurunan PPh Badan

Tarif PPh Badan diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% berlaku pada 2020 dan 2021.

Kemudian turun kembali menjadi 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Khusus perusahaan kategori Perseroan Terbuka (Tbk), mendapat penurunan tarif lebih rendah 3% dari penurunan tarif PPh Badan secara umum.

Artinya, tarif PPh Badan untuk Perusahaan Tbk lebih rendah menjadi 17%.

Tarif PPh Badan Terbaru

Tarif Pajak Penghasilan Badan kembali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penjelasan lebih lanjut tentang tarif pajak badan terbaru, selengkapnya baca Tarif PPh Badan Terbaru sesuai UU HPP.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?Ilustrasi WP pengusaha yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018

WP yang Dapat Menggunakan Tarif PPh Final PP 23 adalah?

Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ini tidak hanya berlaku bagi WP Badan tertentu, tapi juga WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Lalu, siapa saja yang masih boleh menggunakan tarif PPh Final 2018?

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP 23/2018, WP berikut yang masih boleh menikmati PPh Final 0,5%:

  • WP Orang Pribadi
  • WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (setahun).

Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ini bukanlah tarif yang berlaku selamanya, tapi hanya untuk jangka waktu tertentu.

Awalnya, tarif PPh Final untuk UMKM ini sebesar 1%. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Kemudian tarif PPh Final turun menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah pengganti yakni PP 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018.

Note: Cara Membuat Pembukuan Keuangan Usaha Kecil: UMKM Wajib Tahu

Penggunaan Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Contoh 1,

Pak Kelik sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp3.500.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2018.

Artinya, Pak Kelik sebagai WP Prbadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

Karena Pak Kelik merupakan WP Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2018 dan berakhir pada 2024.

Contoh 2,

CV BBB didirikan pada tahun 2021 dengan omzet Rp4.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2020 saja.

Contoh 3,

Perusahaan AAA merupakan WP Badan berbentuk Perserotan terbatas (PT) dengan omzet sebesar RpRp4.800.000.000 setahun yang didirikan pada tahun 2020 dan memilih menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka Perusahaan AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2022 saja.

Memasuki tahun keempat, yakni pada 2023 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Sudah tahu tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018, ya?

Kini saatnya melakukan administrasi perpajakan sekaligus laporan keuangan usaha dengan cara yang mudah melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id yang terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal.id dan Klikpajak.

Setelah memahami tarif yang dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan, selanjutnya adalah memenuhi kewajiban Anda dengan membayar dan melaporkan pajak Anda.

Agar lebih mudah membayar dan melaporkan pajak Anda serta mengurus perpajakan lainnya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan pengelolaan pajak Anda.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak.id yang membuat administrasi pajak semakin efektif dan efisien?

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online yang terintegrasi untuk kemudahan urus pajak bisnis berikut ini:

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED15 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: