PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP Badan

Ketentuan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 bagi Pebisnis

Tarif pajak bagi pengusaha kecil dan menengah sesuai skema PP 23 UMKM memang berbeda dengan tarif pajak badan normal. Guna memahami PP 23 Pajak UMKM, Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang ketentuan penggunaan pajak UMKM dalam PP 23 UMKM Tahun 2018 untuk Sobat Klikpajak.

Skema PP 23 pajak UMKM yang ditetapkan pemerintah ini jadi angin segar bagi pelaku usaha khususnya pemula dalam mengembangkan bisnisnya.

Tujuannya, jelas pemberian tarif khusus pajak UMKM sesuai PP 23 adalah untuk mendorong perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Maklum saja, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini bisa dibilang jadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat.

Jumlah pelaku usaha kelas merakyat ini pun terus bertambah.

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah UMKM di Indonesia pada 2020 mencapai sekira 64 juta UMKM.

Jumlah UMKM ini hampir seperempatnya jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 271,3 juta jiwa (271.349.889 jiwa) berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tapi yang pasti, tidak semua pelaku usaha dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai skema PP 23 UMKM ini.

Ada ketentuan dan syarat yang berlaku untuk menggunakan tarif pajak UMKM dengan skema PP 23 UMKM ini.

Lantas, seperti apa aturan dari ketentuan penggunaan pajak UMKM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 ini?

Untuk mengetahui aturan dan ketentuan skema PP 23 pajak UMKM, simak penjelasannya di bawah ini.

Klikpajak by Mekari akan mengulasnya secara lengkap mulai dari pemahaman umum terkait pajak UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 ini hingga ketentuan penggunaannya bagi pengusaha.

Mudah dan cepat membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

Apa itu Pajak UMKM atau PP 23 UMKM?

Pajak UMKM atau PPh UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal.

PPh UMKM ini juga merupakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Karena pengenaan pajak UMKM ini bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan PPh Terutang tahunan.

Pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan pula.

a. Objek Pajak UMKM

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omzet/peredaran bruto usaha.

Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM adalah:

  • Penghasilan dari usaha
  • Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun
  • Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun

Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Final

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Subjek Pajak UMKM

Bagaimana dengan subjek pajak UMKM ini?

Dari penjelasan pengertian pajak UMKM tersebut dan tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi subjek yang dikenakan pajak UMKM adalah:

  •   Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  •   Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan, menjadi subjek pajak UMKM.

Kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah dan cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Buktikan sekarang!

c. Jenis Tarif PPh Final atau Tarif Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pajak UMKM, ada dua jenis pajak UMKM, namun peraturan terbaru statusnya menggantinya peraturan yang lama.

Apa saja dua jenis PP yang mengatur pajak UMKM ini?

  • Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013

Awalnya, pajak UMKM ini diatur dalam PP 46 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tarif PPh Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto.

Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka mencabut PP 46/2013.

  • Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018

Dengan munculnya PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka hal-hal yang mengatur pajak UMKM khususnya besar tarif pajaknya jadi berubah.

Dalam PP 23 Tahun 2018 ini, besar tarif PPh Final UMKM jadi lebih rendah atau turun separuhnya dibanding PP 46 Tahun 2013.

Jadi tarif PPh Final pajak UMKM sesuai skema PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran/omzet bruto.

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP BadanIlustrasi tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

Apa Keuntungan Skema PP 23 Pajak UMKM?

Ada paradigma baru dalam pengenaan PPh Final Pajak UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 ini, yaitu:

a. Administrasi lebih mudah

Dalam skema PP 23 Tahun 2018, terdapat Surat Keterangan yang menerangkan pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya.

Teknis ini semakin mempermudah Sobat Klikpajak mengurus administrasi karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)..

Wajib Pajak Badan selaku pemotong atau pemungut PPh terus dibekali pembekalan dan pendampingan secara masif agar tidak terjadi resistensi dalam penggunaan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 ini.

b. Ada kepastian

Peraturan baru menegaskan bahwa sekali Wajib Pajak memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar, maka di Tahun tersebut dan seterusnya wajib menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan mengadakan pembukuan.

Hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan memudahkan skema penghitungan PPh.

Baca Juga: Contoh Laporan Keuangan dan Cara Membuatnya untuk Administrasi Perpajakan

c. Menjadikan PPh Final sebagai pilihan

Aturan sebelumnya, PPh Final berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi sebelum dikurangi biaya usaha sehingga Wajib Pajak tidak dapat mengakui kerugiannya.

Skema pemajakan ini dinilai sederhana dan tepat sasaran dan dijadikan sebuah opsi.

Wajib Pajak hanya perlu mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak KPP terdaftar dahulu untuk menggunakan metode PPh Final.

Dengan demikian, pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban pajak karena lebih sederhana dan dinilai lebih adil serta dapat optimal memenuhi kewajiban pajaknya.  

d. Membuat pembukuan menjadi mudah

Melalui skema PP 23 pajak UMKM, Sobat Klikpajak berkesempatan untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh Final atas usahanya.

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP Badan

Aturan Pajak UMKM dalam Skema PP 23 Adalah…

Seperti yang sudah disinggung di atas, tidak semua wajib pajak atau pelaku usaha dapat menggunakan tarif pajak UMKM.

Berikut adalah aturan pajak UMKM dalam skema PP 23 Tahun 2018 dan siapa saja wajib pajak atau pelaku usaha yang dapat menggunakan tarif khusus setengah persen ini:

a. Aturan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018

Sesuai penjelasan di atas bahwa pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan secara final Sehingga PPh Final dalam skema PP 23 pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan.

Setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018, menyusul beleid baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018.

Melalui PMK 99/2018 ini, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu:

  • Pertama, disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  • Kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif setengah persen.

Untuk menjadi perhatian, pemungutan/pemotongan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% ini dipungut/dipotong terhadap WP yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.

“WP yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 tidak akan dibebaskan dari pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 saat melakukan transaksi impor atau pembelian barang.”

Belum punya Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 agar hanya dipotong PPh Final 0,5% saat melakukan transaksi jasa?

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP Badan

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. Pengguna Pajak UMKM PP 23 adalah?

Seperti yang sudah disinggung di atas, sesuai beleid yang mengatur pajak penghasilan UMKM ini, maka subjek PPh Final yang dapat menggunakan tarif pajak skema PP 23 UMKM ini adalah:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi

Siapa WP Orang Pribadi yang dapat menggunakan tarif PPh Final skema PP 23 UMKM Tahun 2018 ini?

WP Orang Pribadi ini adalah wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan atau memiliki penghasilan bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018.

  • Wajib Pajak Badan

Siapa WP Badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final skema PP 23 Tahun 2018?

WP Badan ini adalah wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto atau omzet bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018.

Baca juga tentang Batasan PKP Terbaru atau Threshold PKP Turun. Sudah Tahu?

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP BadanIlustrasi omzet bruto tertentu yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

c. Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% PP 23 UMKM

Apa ketentuannya bagi WP Orang Pribadi atau pengusaha dan WP Badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 UMKM ini?

Sesuai Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah:

  • WP Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak atau setahun.
  • WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Namun penggunaan tarif PPh Final 0,5% UMKM ini tidak berlaku selamanya.

Artinya, ada jangka waktu bagi wajib pajak yang dapat menggunakan tarif setengah persen ini.

Ketika sudah melewati batas waktu penggunaan tarif 0,5% dari omzet bruto, maka wajib pajak harus menggunakan tarif PPh normal untuk UMKM atau tarif PPh umum (PPh Badan).

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto ini paling lama:

  • 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Buat Kode Billing langsung bayar pajak dengan virtual account bank tanpa keluar latform hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis!

Tarif PPh Badan normal:

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu) No. 1/2020 tentang:

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak.

Melalui beleid baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahapm yakni:

  • 22% berlaku pada 2020 dan 2021
  • 20% mulai berlaku pada 2022

Lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk), menjadi:

  • 19% pada 2020 dan 202
  • 17% mulai pada 2023

Baca juga tentang Cara Pilih Tarif Pajak Perusahaan yang Tepat dan Persiapan Lapor SPT Pajak WP Badan PT

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

  1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
  2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
  3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
  4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PP 23 UMKM 2018 dan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 untuk WP BadanIlustrasi pelaku usaha yang memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM

d. Contoh Penggunaan PPh Final 0,5% atau Skema PP 23 Pajak UMKM

Agar lebih memahami bagaimana skema pengenaan tarif PPh Final sesuai PP 23 pajak UMKM ini, Klikpajak akan memberikan beberapa contoh penggunaan atau batas akhir penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

1. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Pribadi

Contoh 1,

Pak Kelik sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp2.800.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2018.

Artinya, Pak Kelik sebagai WP Pribadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto sesuai skema PP 23 UMKM Tahun 2018.

Karena Pak Kelik merupakan WP Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2018.

Penggunaan tarif PPh Final PP 23 UMKM 0,5% Pak Kelik ini akan berakhir pada 2024 atau 7 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2,

Pak Kelik melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp1.500.000.000 setahun dari usahanya yang didirikan pada 2021.

Maka Pek kelik sebagai WP Pribadi pengusaha skala UMKM dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari omzet bruto sesuai PP 23 Tahun 2018.

Pak Kelik hanya dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto ini hingga 2027 atau 7 tahun terhitung sejak 2021.

Lapor SPT Tahunan Badan lebih mudah dan cepat hanya di e-Filing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis selamanya!

2. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Badan

Contoh 1,

CV BBB didirikan pada tahun 2018 dengan omzet Rp4.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 UMKM Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini berakhir pada 2021 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2,

CV BBB didirikan pada tahun 2022 dengan omzet Rp10.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2025 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2022.

Contoh 3,

Perusahaan AAA merupakan WP Badan berbentuk Perseroan terbatas (PT) dengan omzet sebesar Rp45.200.000.000 setahun yang didirikan pada tahun 2019 dan memilih menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka PT AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2021 saja atau 3 tahun terhitung sejak 2019.

Memasuki tahun pajak keempat, yakni pada 2022 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

Contoh 4,

PT AAA merupakan WP Badan yang mendirikan perusahaan pada 2021 dengan omzet Rp50.000.000.000 setahun dan memanfaatkan PPh Final UMKM 0,5% sesuai Pp 23 Tahun 2018 pada saat usaha didirikan.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka PT AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2023 saja atau 3 tahun terhitung sejak 2021.

Memasuki tahun pajak keempat, yakni pada 2024 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

Baca juga tentang Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Perhitungan PPh Final 0,5% Skema PP 23 Pajak UMKM

Perhitungan PPh UMKM secara umum bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi adalah:

  • Terlebih dahulu menentukan Penghasilan Bersih (Neto) dengan pembukuan
  • Kemudian menghitung Penghasilan Kena Pajak
  • Lalu jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan tarif PPh Badan normal atau Pasal 31E

Setelah berlakunya tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM, maka cara hitung PPh bagi UMKM, baik WP Orang Pribadi maupun WP badan adalah:

  • Penghasilan Bruto x tarif PPh Final 0,5%

Bagaimana contoh perhitungan PPh Final 0,5% PP 23 pajak UMKM?

Caranya sangat simpel, berikut contoh perhitungan PPh Final 0,5% sesuai skema PP 23 pajak UMKM:

PT CCC merupakan usaha yang bergerak di bidang restoran dengan omzet sebesar Rp4,8 miliar setahun yang didirikan pada 2021 dan langsung mendaftarkan diri menggunakan PPh Final UMKM PP 23 Tahun 2018.

Dengan asumsi pendapatan bruto setiap bulannya adalah Rp400.000.000 sebulan.

Maka perhitungan pajak penghasilan PT CCC adalah:

= Omzet Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

= Rp4.800.000.000 x 0,5%

= Rp24.000.000 setahun

Sedangkan perhitungan PPh Final 0,5% per bulannya adalah:

= Rp400.000.000 x 0,5%

= Rp2.000.000

Itulah tadi penjelasan tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap UMKM menggunakan tarif PPh Final sesuai PP 23 pajak UMKM atau PP 23 Tahun 2018.

Agar lebih mudah melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari yang merupakan mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia.

https://my.klikpajak.id/register/?utm_source=digital%20-%20trial%20direct%20sign%20up%20(o)&utm_medium=website%20-%20blog&utm_campaign=PP23PajakUMKM

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Bayar dan Lapor SPT Pajak UMKM

Setelah mengatahui tarif PPh Final PP 23 pajak UMKM yang dapat dimanfaatkan, sekarang waktunya Sobat Klikpajak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT pajak UMKM dengan cara yang mudah.

a. Cara Lapor SPT Pajak UMKM di e-Filing Klikpajak

Sobat Klikpajak dapat melaporkan SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak dengan sangat cepat karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

b. Cara Bayar Pajak UMKM di e-Billinga Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak di eBilling online.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem eBilling pajak online akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena klik pajak e-Billing terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Bukan hanya mudah untuk bayar dan lapor pajak saja, Sobat Klikpajak juga dapat melakukan berbagai macam aktivitas perpajakan lainnya dengan praktis di Klikpajak.id.

Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 dan Penggunaannya bagi PebisnisIlustrasi bayar lapor pajak UMKM

Mudah Kelola Pajak hanya di Klikpajak by Mekari yang Terintegrasi

Klikpajak.id memiliki Fitur Lengkap sebagai Aplikasi Pajak Online mitra resmi DJP dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dancara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat e-Faktur maupun bukti potong pajak dengan cara mudah dan cepat.

Apa saja kemudahan yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dalam kelola Faktur Pajak elektronik melalui e-Faktur Klikpajak?

Selengkapnya temukan di sini Kemudahan Kelola Faktur Pajak dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak.

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga semakin mudah dalam melakukan rekonsiliasi pajak, sebab Klikpajak terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Temukan di sini Cara Rekonsiliasi Pajak Otomatis di Klikpajak

Nah, kalau ada yang praktis, jangan buang waktu dan tenaga Sobat Klikpajak hanya untuk mengurus pajak perusahaan.

Tunggu apa lagi? Segera aktifkan akun Klikpajak sekarang juga dan langsung gunakan aplikasinya untuk memudahkan urus pajak bisnis Sobat Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED20 Sep 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: