Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

Tarif, Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajak UMKM Adalah…

Beda status usahanya, beda pula kewajiban pajaknya. Bagi Sobat Klikpajak yang berstatus sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diketahui dan pahami tentang pajak UMKM adalah terkait tarif pajak UMKM berapa persen, cara hitung, cara bayar dan lapor SPT pajaknya. Temukan ulasannya yang Klikpajak by Mekari persembahkan untuk Sobat Klikpajak.

“Mau bisnis aman? Ingat pajak!”

Terdegar sarkasme, tapi memang begitulah adanya. Betapa kepatuhan pajak itu dapat memengaruhi kelancaran berusaha.

Karena berbagai aktivitas usaha tidak lepas dari adanya lembar bukti bahwa perusahaan atau sebuah usaha telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebut saja, Kedai Kopi AAA sedang membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya.

Saat mengajukan pendanaan itulah salah satu syaratnya harus mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepemilikan NPWP itu jadi salah satu bukti bahwa pemilik Kedai Kopi AAA sebagai Wajib Pajak (WP), yang bisa ditelusuri bagaimana perilaku terhadap kewajiban pajaknya.

Ini adalah secuil contoh betapa pentingnya perpajakan pada sebuah usaha yang dijalankan.

Oleh karena itu, jika saat ini Sobat Klikpajak berniat memulai usaha, jangan lupa memasukkan perencanaan pajak dalam daftar blueprint usaha dari sekarang.

Atau bagi Sobat Klikpajak yang baru memulainya, pahami pajak UMKM dan penuhi kewajibannya agar usaha dapat berjalan lancar.

Jadi, ketentuan tentang tarif, cara hitung, bayar adalah lapor pajak UMKM adalah?

Sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis dengan cara mudah untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

Ingin tahu cara mengelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak by Mekari, kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari. 

Termukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Jadi, pajak UMKM adalah? Simak penjelasannya berikut ini untuk mempermudah urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak.id akan mengulasnya secara mendalam mulai dari penjelasan umum pajak UMKM ini.

Kategori UMKM sebagai Dasar Pengenaan Pajak UMKM Adalah?

Sebelum membahas terkait pajak UMKM, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM.

Sebab hal ini akan memengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan Non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda.

Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM.

Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut.

Berikut kategori usaha yang tergolong sebagai UMKM:

a. Kategori UMKM Berdasarkan Omzet

Kategori UMKM didasarkan dari berapa besar jumlah omzet yang didapatkan setiap tahunnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

1. Skala Usaha Mikro

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp50.000.000 setahun
  • Hasil penjualan/omzet maksimal Rp300.000.000 setahun

2. Skala Usaha Kecil

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp50.000.000 – Rp500.000.000
  • Hasil penjualan/omzet maksimal >Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000

3. Skala Usaha Menengah

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000
  • Hasil penjualan/omzet maksimal >Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi pendapatan pajak UMKM adalah

b. Kategori UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Kategori UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan skala usahanya, diantaranya:

1. Kategori Usaha Mikro

  • Tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah
  • Jenis produk yang dijual dapat berubah sewaktu-waktu
  • Belum memiliki izin usaha
  • Tidak memiliki NPWP
  • Belum melakukan pencatatan keuangan
  • Masih mencampur keuangan pribadi dan hasil usaha
  • Belum ada akses ke bank, tapi memanfaatkan pinjaman non-bank

2. Kategori Usaha Kecil

  • Tempat usaha sudah menetap
  • Jenis produk yang dijual tidak mudah berubah
  • Sudah memiliki pengalaman berusaha
  • Memiliki izin usaha
  • Memiliki NPWP
  • Mengelola administrasi keuangan sederhana
  • Memisahkan keuangan pribadi dan uang hasi usaha
  • Dapat mengakses modal ke bank maupun non-bank

3. Kategori Usaha Menengah

  • Tempat usaha sudah menetap
  • Jenis produk sudah tetap
  • Memiliki NPWP perusahaan
  • Memiliki izin usaha atau mendirikan perusahaan
  • Punya SDM yang berpendidikan
  • Memiliki manajemen SDM sesuai fungsi dan tugas masing-masing
  • Melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi
  • Memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank
  • Melakukan pengelolaan organisasi perburuhan

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi UMKM yang melakukan pembukuan pajak UMKM adalah

Kewajiban Pajak UMKM Adalah…

Seperti yang sempat disinggung di atas, bahwa status usaha yang dijalankan memiliki kewajiban pajak yang berbeda.

Tentu saja, di sini tidak membicarakan untuk kategori jenis usaha mikro, karena usaha mikro jelas-jelas bukan merupakan objek/subjek pajak.

Sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan atau tidak dikenakan pajak.

Tapi, yang menjadi target pajak adalah jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan ketentuan jumlah omzet yang sudah diharuskan membayar pajak.

Sebagai pengusaha UKM, inilah kewajiban perpajakannya yang dibayarkan perusahaan, yang terdiri dari dua jenis pajak yakni pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan.

Buat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN lebih mudah dan cepat tanpa install aplikasi hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

a. Pajak Bulanan

Pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya biasa disebut Pajak Masa, terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Jika UKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan, wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan WP Dalam Negeri, pekerjanya tersebut.

Kemudian menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Berikutnya perusahaan harus memberikan lembar bukti potong atau bukti pemotongan PPh 21 ke karyawan atau yang bersangkutan tersebut.

2. PPh Pasal 23

Untuk PPh Pasal 23 lebih ditujukan kepada kategori usaha menengah.

Kewajiban PPh 23 jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%.

Lalu ketika perusahaan melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain pad bank, pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Kemudian jika perusahaan melakukan pembayaran sewa atas penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Jadi, perusahaan yang melakukan transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari WP Orang Pribadi maupun WP Badan Dalam Negeri.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

3. PPh Pasal 26

Kewajiban pajak bagi UKM berikutnya adalah PPh Pasal 26 apabila melakukan transaksi dengan WP Luar Negeri.

Transaksi tersebut berupa pembayaran gaji, jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, dan lainnya yang terdapat pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Sehingga perusahaan memotong PPh 26 atas transaksi tersebut dari WP Luar Negeri, baik itu WP Orang Pribadi Asing maupun WP Badan Asing.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

UKM juga memiliki kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi.

Pemotongan PPh 4 ayat (2) ini bersifat final, jadi penghasilan yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan PPh Badan.

5. PPh Final PP 23/2018

Pengusaha UKM juga dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Namun, PPh Final PP 23/2018 ini sebenarnya sifatnya lebih kepada insentif bagi pelaku UKM, khususnya WP Badan yang boleh memilih jenis tarif PPh Final PP 23/2018 ini karena lebih kecil dibanding tarif PPh Badan normal yang di mencapai dobel digit.

6. PPN

Bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga UKM yang telah menjadi PKP ini wajib menerbitkan Faktur Pajak dan dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang lebih bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian SPT Tahunan.

Atau, dapat mengkreditkan PPN terutang lebih bayar untuk masa pajak berikutnya maupun melakukan restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

b. Pajak Tahunan

Sedangkan kewajiban pajak yang dibayarkan atau dilaporkan secara tahunan atau disebut Tahunan Pajak, adalah:

  • PPh Badan

UKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah dikenakan PPh Badan yang dibayarkan setahun sekali.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi UKM yang sudah dikukuhkan menjadi PKP dan kewajiban pajak UMKM adalah

Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

Setelah mengetahui kewajiban pajak apa saja yang berlaku bagi UMKM, khususnya UKM, berikutnya berapa besar tarif pajak UMKM ini.

a. Tarif PPh Pasal 21

Guna mengetahui berapa besar PPh yang harus dipotong perusahaan dari gaji karyawan dan lainnya, dengan terlebih dahulu mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh Pasal 17.

Ini disebut sebagai tarif PPh progresif.

Jadi, besar tarif PPh 21 yang terutang ditentukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh 17, yakni:

  • 5% untuk penghasilan Rp0 – Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 – Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan lebih dari Rp500.000.000 per tahun

Buat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah dan cepat dapat langsung tarik data laporan keuangan online di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

b. Tarif PPh Pasal 23

Sedangkan tarif PPh 23 dibedakan antara yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

1. Tarif PPh 23 yang Memiliki NPWP

  • 15% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
  • 2% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

2. Tarif PPh 23 yang Tidak Memiliki NPWP

  • 30% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
  • 4% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

c. Tarif PPh Pasal 26

Tarif PPh 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto yang diterima oleh orang asing atau badan asing.

Tapi tarif pemotongan PPh 26 ini dapat berubah menjadi lebih rendah, bahkan tidak dikenakan pajak jika negara penerima penghasilan tersebut memiliki kerja sama Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia.

Bagi penerima penghasilan ini, wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya tersebut.

 

d. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

Besar tarif PPh 4 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis usahanya hingga skala usaha, apakah termasuk kualifikasi usaha kecil, atau bahkan tidak memiliki kualifikasi usaha.

Berikut tarif PPh Pasal 4 ayat (2):

No. Jenis Penghasilan Tarif
1 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
2 Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan 2,5%
3 Pengalihan atas usaha Jasa Konstruksi:  
  a. Jasa Pelaksana Konstruksi:  
  Kualifikasi usaha kecil 2%
  Kualifikasi usaha selain kecil 3%
  Tidak memiliki kualifikasi usaha 4%
  b. Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi:  
  Memiliki kualifikasi usaha 4%
  Tidak memiliki kualifikasi usaha 6%
4 Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10%

 

Catatan: Penentuan kualifikasi usaha dari perusahaan jasa konstruksi tertera pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki perusahaan.

Cara simpel bayar pajak online dengan buat Kode Billing dan langsung bayar billing melalui virtual aacount bank persepsi hanya di e-Billing Klikpajak. Coba sekarang, Gratis!

e. Tarif PPh Final PP 23/2018

Besar tarif PPh Final PP 23/2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto.

UKM yang termasuk dalam kelompok yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018 sebesar 0,5% ini adalah WP yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun.

Pengusaha UKM yang omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, yang harus dibayarkan setiap bulan.

Baca Juga: Ketentuan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 Tahun 20218 bagi Pebisnis

f. Tarif PPN

Besar tarif PPN yang dipungut dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, termasuk impor adalah 10%.

Namun, untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif PPN 0% alias bebas PPN.

g. Tarif PPh Badan

Tarif PPh WP Badan sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku sejak 2010 sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Namun, khusus WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk),

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Ulasan lengkap tarif baru PPh untuk WP Badan, baca Penurunan Tarif WP Badan

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi tarif pajak UMKM adalah

Dasar Penghitungan PPh Bagian dari Pajak UMKM adalah…

Untuk mengetahui besara besar PPh yang harus dibayarkan ke kas negara, UKM harus menghitung terlebih dahulu berapa besar PPh Terutangnya.

Guna mengetahui jumlah PPh Terutang, UKM harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak penghasilannya, dengan cara:

Menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak, kemudian mengalikannya dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 ayat (1) tersebut.

Namun, sebelum itu harus mengurangkan penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghitungan PPh WP Orang Pribadi (WP OP).

Besar PTKP tergantung dari statusnya apakah WP termasuk memiliki tanggungan atau tidak sesuai UU PPh No. 36/2008.

Besar PTKP ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

Sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, berikut besar PTKP Orang Pribadi:

  • Rp54.000.000 = PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000 = Tambahan PTKP untuk WP yang kawin
  • Rp54.000.000 = Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  • Rp4.500.000 = Tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

a. Tarif PTKP WP OP Tidak Kawin (TK)

  • TK/0 (tanpa tanggungan) = Rp54.000.000
  • TK/1 (punya 1 tanggungan) = Rp58.500.000
  • TK/2 (punya 2 tanggungan) = Rp63.000.000
  • TK/3 (punya 3 tanggungan) = Rp67.500.000

b. Tarif PTKP WP OP Kawin (K)

  • K/0 (tanpa tanggungan) = Rp58.500.000
  • K/1 (punya 1 tanggungan) = Rp63.000.000
  • K/2 (punya 2 tanggungan) = Rp67.500.000
  • K/3 (punya 3 tanggungan) = Rp72.000.000

c. Tarif PTKP WP OP Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)

  • K/I/0 (tanpa tanggungan) = Rp112.500.000
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan) = Rp117.000.000
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan) = Rp121.500.000
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan) = Rp126.000.000

Baca Juga: Pajak Penghasilan Final: Objek, Tarif dan Perhitungan PPh Final

Rumus PPh Pajak UMKM Adalah…

Jadi, rumus untuk mencari Penghasilan Kena Pajak WP OP adalah:

  • Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP

Sedangkan rumus untuk mencari PPh Terutang adalah:

  • PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17

Untuk rumus pajak perusahaan (WP) Badan dalam hal ini UKM adalah:

  • PPh Badan = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Badan

Jika untuk PPh Badan UMKM/UKM dengan tarif PPh Final ada beberapa cara penghitungan, yakni:

Mekanisme PPh OP secara Umum, PPh Final PP 23/2018, dan mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi penghitugan dasar pengenaan pajak UMKM adalah

Cara Menghitung Pajak UMKM Adalah?

Setelah mengetahui kategori UMKM yang dikenakan kewajiban pajak hingga besar tarif pajaknya, sekarang bagaimana ketentuan cara menghitung pajak UMKM.

Cara Bayar Pajak UMKM Adalah…

Setelah mengetahui bagaimana cara menghitung PPh OP maupun PPh Badan, berikutnya adalah membayarkan pajak pajaknya.

Jangan lupa, lakukan pembayaran pajak dengan cara yang mudah.

Tapi, sebelum melakukan pembayaran pajak online, Sobat Klikpajak harus memiliki EFIN terlebih dahulu.

Belum punya EFIN? Ini Cara Mendapatkan EFIN online WP Badan

Pembayaran PPh maupun PPN/PPnBM yang dipungut dapat dilakukan secara daring, dengan terlebih dahulu membuat Kode Billing.

Tidak perlu ke ATM, pembayaran pajak dapat langsung dilakukan di e-Billing Klikpajak.

Berikut tutorial cara membuat Kode Billing dan langsung bayar billing atau bayar pajak di e-Billing dalam satu platform.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi bayar pajak online

Cara Lapor SPT Pajak UMKM Adalah

Seperti dijelaskan di atas, kelompok UKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun bisa merupakan WP Badan dan wajib menjadi PKP.

Sebelum melaporkan SPT pajak, bagi WP Badan, persiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT.

Berikut cara lapor SPT Tahunan/Masa PPh UKM juga dapat dilakukan secara online dengan aplikasi e-Filing.

Lalu, bagaimana cara lapor SPT Masa PPN?

Seiring berlakunya e-Faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP.

Jadi, lapor SPT Masa PPN sudah tidak bisa lagi melalui DJP Online e-SPT atau e-Filing. Tapi harus melalui aplikasi e-Faktur.

Jika gagal lapor SPT Masa PPN, berikut ketentuan lapor SPT Masa PPN yang masih bisa menggunakan DJP Online atau e-Filing dengan upload CSV.

Tahukah, membuat Faktur Pajak, lapor SPT Masa PPN, semua itu lebih mudah dilakukan melalui fitur aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Bagi Sobat Klikpajak yang ingin lebih simpel membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN di e-Faktur hanya dalam satu platform saja, gunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak tanpa install atau update e-Faktur 3.0 sendiri.

Tutorial cara membuat Faktur Pajak elektronik dan lapor SPT Masa PPN.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?Ilustrasi membuat Faktur Pajak dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur dari pajak UMKM adalah

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Pajak UMKM

Tenggat waktu atau jatuh temponya pembayaran pajak dan pelaporan SPT pajak badan berbeda-beda tergantung termasuk pajak bulanan atau tahunan.

a. Pajak Bulanan

Batas Waktu Pembayaran Pajak Bulanan:

  • Batas waktu pembayaran PPh 21, PPh 23. PPh 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
  • Batas waktu pembayaran PPh Final PP 23/2018 dan PPh 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
  • Batas waktu pembayaran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya

Batas Waktu Pelaporan SPT Pajak Bulanan/SPT Masa:

  • Paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak, untuk SPT PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 23/26, PPh 25, PPh 22
  • Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir, untuk PPh 22 untuk pemungutan oleh bendaharawan
  • Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, untuk SPT PPN & PPnBM,

Lapor pajak online lebih mudah dan cepat dengan tutorial simpel hanya di e-Filing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang Gratis selamanya!

b. Pajak Tahunan

Batas Waktu Pembayaran Pajak Tahunan:

  • Batas waktu pembayaran PPh Badan paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak.
  • Jika tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, penyetoran PPh Badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya

Batas Waktu Pelaporan SPT Pajak Tahunan:

  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak.
  • Jika tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya

Lebih lengkapnya, lihat jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Aturan Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Klikpajak by Mekari, Solusi Pajak yang Lengkap & Terintegrasi

Bukan hanya kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, fitur lengkap Klikpajak akan membuat administrasi pajak lainnya juga semakin efektif dan efisien.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan pajak Sobat Klikpajak:

A. Mudah Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“e-Billing Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Pajak UMKM Adalah? Tarif Pajak UMKM Berapa Persen?

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu tarif pajak UMKM berapa persen, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

“Ingin mengetahui bagaimana mudahnya kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal. kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.”

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED13 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: