Pajak UMKM: Tarif, Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Pajak UMKM: Tarif, Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Beda status usahanya, beda pula kewajiban pajaknya. Bagi Anda pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, temukan ulasan lengkap mengenai Pajak UMKM, mulai dari tarif, cara hitung, bayar pajak dan lapor SPT pajaknya di sini.

“Mau bisnis selamat, ingat pajak!”

Terdegar sarkasme, tapi memang begitulah adanya. Betapa kepatuhan pajak itu dapat memengaruhi kelancaran berusaha.

Karena berbagai aktivitas usaha tidak lepas dari adanya lembar bukti bahwa perusahaan atau sebuah usaha telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebut saja, Kedai Kopi AAA sedang membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya.

Saat mengajukan pendanaan itulah salah satu syaratnya harus mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepemilikan NPWP itu jadi salah satu bukti bahwa pemilik Kedai Kopi AAA sebagai Wajib Pajak (WP), yang bisa ditelusuri bagaimana perilaku terhadap kewajiban pajaknya.

Ini adalah secuil contoh betapa pentingnya perpajakan pada sebuah usaha yang dijalankan.

Oleh karena itu, jika saat ini Anda berniat memulai usaha, jangan lupa memasukkan perencanaan pajak dalam daftar blueprint usaha dari sekarang.

Atau bagi Anda yang baru memulainya, pahami pajak UMKM dan penuhi kewajibannya agar usaha dapat berjalan lancar.

Berikut Klikpajak by Mekari ulas secara mendalam kewajiban pajak UMKM, bagaimana menghitungnya, membayar pajaknya hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan mudah.

Table of Contents

Kategori UMKM

Sebelum membahas terkait pajak UMKM, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM.

Sebab hal ini akan memengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan Non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda.

Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM.

Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut.

Berikut kategori usaha yang tergolong sebagai UMKM:

a. Kategori UMKM Berdasarkan Omzet

Kategori UMKM didasarkan dari berapa besar jumlah omzet yang didapatkan setiap tahunnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

1. Skala Usaha Mikro

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp50.000.000 setahun
  • Hasil penjualan/omzet maksimal Rp300.000.000 setahun

2. Skala Usaha Kecil

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp50.000.000 – Rp500.000.000
  • Hasil penjualan/omzet maksimal >Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000

3. Skala Usaha Menengah

Kriteria:

  • Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000
  • Hasil penjualan/omzet maksimal >Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Ilustrasi pendapatan UMKM

b. Kategori UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Kategori UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan skala usahanya, diantaranya:

1. Kategori Usaha Mikro

  • Tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah
  • Jenis produk yang dijual dapat berubah sewaktu-waktu
  • Belum memiliki izin usaha
  • Tidak memiliki NPWP
  • Belum melakukan pencatatan keuangan
  • Masih mencampur keuangan pribadi dan hasil usaha
  • Belum ada akses ke bank, tapi memanfaatkan pinjaman non-bank

2. Kategori Usaha Kecil

  • Tempat usaha sudah menetap
  • Jenis produk yang dijual tidak mudah berubah
  • Sudah memiliki pengalaman berusaha
  • Memiliki izin usaha
  • Memiliki NPWP
  • Mengelola administrasi keuangan sederhana
  • Memisahkan keuangan pribadi dan uang hasi usaha
  • Dapat mengakses modal ke bank maupun non-bank

3. Kategori Usaha Menengah

  • Tempat usaha sudah menetap
  • Jenis produk sudah tetap
  • Memiliki NPWP perusahaan
  • Memiliki izin usaha atau mendirikan perusahaan
  • Punya SDM yang berpendidikan
  • Memiliki manajemen SDM sesuai fungsi dan tugas masing-masing
  • Melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi
  • Memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank
  • Melakukan pengelolaan organisasi perburuhan

Ilustrasi UMKM yang melakukan pembukuan

Kewajiban Pajak UMKM

Seperti yang sempat disinggung di atas, bahwa status usaha yang dijalankan memiliki kewajiban pajak yang berbeda.

Tentu saja, di sini tidak membicarakan untuk kategori jenis usaha mikro, karena usaha mikro jelas-jelas bukan merupakan objek/subjek pajak.

Sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan atau tidak dikenakan pajak.

Tapi, yang menjadi target pajak adalah jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan ketentuan jumlah omzet yang sudah diharuskan membayar pajak.

Sebagai pengusaha UKM, inilah kewajiban perpajakannya yang dibayarkan perusahaan, yang terdiri dari dua jenis pajak yakni pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan.

Note: Ingat! WP Badan PT Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021

a. Pajak Bulanan

Pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulannya biasa disebut Pajak Masa, terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Jika UKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan, wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan WP Dalam Negeri, pekerjanya tersebut.

Kemudian menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara. Berikutnya perusahaan harus memberikan lembar bukti potong atau bukti pemotongan PPh 21 ke karyawan atau yang bersangkutan tersebut.

2. PPh Pasal 23

Untuk PPh Pasal 23 lebih ditujukan kepada kategori usaha menengah.

Kewajiban PPh 23 jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%.

Lalu ketika perusahaan melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain pad bank, pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Kemudian jika perusahaan melakukan pembayaran sewa atas penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Jadi, perusahaan yang melakukan transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari WP Orang Pribadi maupun WP Badan Dalam Negeri.

3. PPh Pasal 26

Kewajiban pajak bagi UKM berikutnya adalah PPh Pasal 26 apabila melakukan transaksi dengan WP Luar Negeri.

Transaksi tersebut berupa pembayaran gaji, jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, dan lainnya yang terdapat pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Sehingga perusahaan memotong PPh 26 atas transaksi tersebut dari WP Luar Negeri, baik itu WP Orang Pribadi Asing maupun WP Badan Asing.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

UKM juga memiliki kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi.

Pemotongan PPh 4 ayat (2) ini bersifat final, jadi penghasilan yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan PPh Badan.

5. PPh Final PP 23/2018

Pengusaha UKM juga dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Namun, PPh Final PP 23/2018 ini sebenarnya sifatnya lebih kepada insentif bagi pelaku UKM, khususnya WP Badan yang boleh memilih jenis tarif PPh Final PP 23/2018 ini karena lebih kecil dibanding tarif PPh Badan normal yang di mencapai dobel digit.

6. PPN

Bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga UKM yang telah menjadi PKP ini wajib menerbitkan Faktur Pajak dan dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang lebih bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian SPT Tahunan.

Atau, dapat mengkreditkan PPN terutang lebih bayar untuk masa pajak berikutnya maupun melakukan restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

b. Pajak Tahunan

Sedangkan kewajiban pajak yang dibayarkan atau dilaporkan secara tahunan atau disebut Tahunan Pajak, adalah:

  • PPh Badan

UKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah dikenakan PPh Badan yang dibayarkan setahun sekali.

Ilustrasi UKM yang sudah dikukuhkan menjadi PKP dan wajib membuat e-Faktur

Tarif Pajak UMKM

Setelah mengetahui kewajiban pajak apa saja yang berlaku bagi UMKM, khususnya UKM, berikutnya berapa besar tarif pajak UMKM ini.

a. Tarif PPh Pasal 21

Guna mengetahui berapa besar PPh yang harus dipotong perusahaan dari gaji karyawan dan lainnya, dengan terlebih dahulu mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh Pasal 17.

Ini disebut sebagai tarif PPh progresif. Jadi, besar tarif PPh 21 yang terutang ditentukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh 17, yakni:

  • 5% untuk penghasilan Rp0 – Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 – Rp250.000.000 per tahun
  • 250% untuk penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan lebih dari Rp500.000.000 per tahun

b. Tarif PPh Pasal 23

Sedangkan tarif PPh 23 dibedakan antara yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

1. Tarif PPh 23 yang Memiliki NPWP

  • 15% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
  • 2% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

2. Tarif PPh 23 yang Tidak Memiliki NPWP

  • 30% untuk dividen, royalti, bunga pinjaman, hadiah, penghargaan dan bonus
  • 4% untuk sewa atas penggunaan harta, jasa

c. Tarif PPh Pasal 26

Tarif PPh 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto yang diterima oleh orang asing atau badan asing.

Tapi tarif pemotongan PPh 26 ini dapat berubah menjadi lebih rendah, bahkan tidak dikenakan pajak jika negara penerima penghasilan tersebut memiliki kerja sama Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia.

Bagi penerima penghasilan ini, wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya tersebut.

d. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

Besar tarif PPh 4 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis usahanya hingga skala usaha, apakah termasuk kualifikasi usaha kecil, atau bahkan tidak memiliki kualifikasi usaha.

Berikut tarif PPh Pasal 4 ayat (2):

No. Jenis Penghasilan Tarif
1 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10%
2 Pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan 2,5%
3 Pengalihan atas usaha Jasa Konstruksi:  
  a.       Jasa Pelaksana Konstruksi:  
  ·       Kualifikasi usaha kecil 2%
  ·       Kualifikasi usaha selain kecil 3%
  ·       Tidak memiliki kualifikasi usaha 4%
  b.       Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi:  
  ·       Memiliki kualifikasi usaha 4%
  ·       Tidak memiliki kualifikasi usaha 6%
4 Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10%

 

Catatan: Penentuan kualifikasi usaha dari perusahaan jasa konstruksi tertera pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki perusahaan.

e. Tarif PPh Final PP 23/2018

Besar tarif PPh Final PP 23/2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto.

UKM yang termasuk dalam kelompok yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018 sebesar 0,5% ini adalah WP yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun.

Pengusaha UKM yang omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, yang harus dibayarkan setiap bulan.

f. Tarif PPN

Besar tarif PPN yang dipungut dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, termasuk impor adalah 10%.

Namun, untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif PPN 0% alias bebas PPN.

g. Tarif PPh Badan

Tarif PPh WP Badan sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku sejak 2010 sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Namun, khusus WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk),

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Ulasan lengkap tarif baru PPh untuk WP Badan, baca Penurunan Tarif WP Badan

Dasar Penghitungan PPh

Untuk mengetahui besara besar PPh yang harus dibayarkan ke kas negara, UKM harus menghitung terlebih dahulu berapa besar PPh Terutangnya.

Guna mengetahui jumlah PPh Terutang, UKM harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak penghasilannya, dengan cara:

Menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak, kemudian mengalikannya dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 ayat (1) tersebut.

Namun, sebelum itu harus mengurangkan penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghitungan PPh WP Orang Pribadi (WP OP).

Besar PTKP tergantung dari statusnya apakah WP termasuk memiliki tanggungan atau tidak sesuai UU PPh No. 36/2008.

Besar PTKP ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

Sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, berikut besar PTKP Orang Pribadi:

  • Rp54.000.000 = PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000 = Tambahan PTKP untuk WP yang kawin
  • Rp54.000.000 = Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  • Rp4.500.000 = Tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

a. Tarif PTKP WP OP Tidak Kawin (TK)

  • TK/0 (tanpa tanggungan) = Rp54.000.000
  • TK/1 (punya 1 tanggungan) = Rp58.500.000
  • TK/2 (punya 2 tanggungan) = Rp63.000.000
  • TK/3 (punya 3 tanggungan) = Rp67.500.000

b. Tarif PTKP WP OP Kawin (K)

  • K/0 (tanpa tanggungan) = Rp58.500.000
  • K/1 (punya 1 tanggungan) = Rp63.000.000
  • K/2 (punya 2 tanggungan) = Rp67.500.000
  • K/3 (punya 3 tanggungan) = Rp72.000.000

c. Tarif PTKP WP OP Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)

  • K/I/0 (tanpa tanggungan) = Rp112.500.000
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan) = Rp117.000.000
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan) = Rp121.500.000
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan) = Rp126.000.000

Rumus PPh

Jadi, rumus untuk mencari Penghasilan Kena Pajak WP OP adalah:

  • Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP

Sedangkan rumus untuk mencari PPh Terutang adalah:

  • PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17

Untuk rumus pajak perusahaan (WP) Badan dalam hal ini UKM adalah:

  • PPh Badan = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Badan

Jika untuk PPh Badan UMKM/UKM dengan tarif PPh Final ada beberapa cara penghitungan, yakni:

Mekanisme PPh OP secara Umum, PPh Final PP 23/2018, dan mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Ilustrasi penghitugan dasar pengenaan pajak UMKM

Cara Menghitung Pajak UMKM

Setelah mengetahui kategori UMKM yang dikenakan kewajiban pajak hingga besar tarif pajaknya, sekarang bagaimana ketentuan cara menghitung pajak UMKM.

3 Cara Perhitungan Penghasilan Kena Pajak WP BadanIlustrasi menghitung pajak penghasilan UMKM

Cara Bayar Pajak UMKM

Setelah mengetahui bagaimana cara menghitung PPh OP maupun PPh Badan, berikutnya adalah membayarkan pajak pajaknya.

Jangan lupa, lakukan pembayaran pajak dengan cara yang mudah.

Tapi, sebelum melakukan pembayaran pajak online, Anda harus memiliki EFIN terlebih dahulu.

Belum punya EFIN? Ini Cara Mendapatkan EFIN online WP Badan

Pembayaran PPh maupun PPN/PPnBM yang dipungut dapat dilakukan secara daring, dengan terlebih dahulu membuat Kode Billing.

Tidak perlu ke ATM, pembayaran pajak dapat langsung dilakukan di e-Billing Klikpajak.

Berikut tutorial membuat Kode Billing dan langsung bayar billing atau bayar pajak di e-Billing dalam satu platform.

Ilustrasi bayar pajak online

Cara Lapor SPT Pajak UMKM

Seperti dijelaskan di atas, kelompok UKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar setahun bisa merupakan WP Badan dan wajib menjadi PKP.

Sebelum melaporkan SPT pajak, bagi WP Badan, persiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT.

Cara lapor SPT Tahunan/Masa PPh UKM juga dapat dilakukan secara online dengan aplikasi e-Filing.

Anda juga dapat melihat tutorial penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui video berikut ini:

Namun, seiring berlakunya e-Faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP.

Jadi, lapor SPT Masa PPN sudah tidak bisa lagi melalui DJP Online e-SPT atau e-Filing. Tapi harus melalui aplikasi e-Faktur.

Jika gagal lapor SPT Masa PPN, berikut ketentuan lapor SPT Masa PPN yang masih bisa menggunakan DJP Online atau e-Filing dengan upload CSV.

Tahukah, membuat Faktur Pajak, lapor SPT Masa PPN, semua itu lebih mudah dilakukan melalui fitur aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Bagi Anda yang ingin lebih simpel membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN di e-Faktur hanya dalam satu platform saja, gunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak tanpa install atau update e-Faktur 3.0 sendiri.

Tutorial cara membuat e-Faktur online dan lapor SPT Masa PPN selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Pajak UMKM

Tenggat waktu atau jatuh temponya pembayaran pajak dan pelaporan SPT pajak badan berbeda-beda tergantung termasuk pajak bulanan atau tahunan.

a. Pajak Bulanan

Batas Waktu Pembayaran Pajak Bulanan:

  • Batas waktu pembayaran PPh 21, PPh 23. PPh 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
  • Batas waktu pembayaran PPh Final PP 23/2018 dan PPh 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
  • Batas waktu pembayaran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya

Batas Waktu Pelaporan SPT Pajak Bulanan/SPT Masa:

  • Paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak, untuk SPT PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 23/26, PPh 25, PPh 22
  • Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir, untuk PPh 22 untuk pemungutan oleh bendaharawan
  • Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, untuk SPT PPN & PPnBM, 

b. Pajak Tahunan

Batas Waktu Pembayaran Pajak Tahunan:

  • Batas waktu pembayaran PPh Badan paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak.
  • Jika tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, penyetoran PPh Badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya

Batas Waktu Pelaporan SPT Pajak Tahunan:

  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak.
  • Jika tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya

Lebih lengkapnya, lihat jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Sanksi dan Denda Terlambat Bayar dan Lapor SPT Pajak

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan berapa besar sanksi denda keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak yang berlaku sesuai jenis pajaknya.

Namun, pengaturan besar sanksi denda terkait perpajakan ini kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja ini bukan hanya memuat ketentuan baru terkait sanksi denda pajak, tapi juga penghapusan beberapa PPh dan ketentuan pembuatan Faktur Pajak.

Lebih lengkapnya, baca Poin-Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan.

Agar lebih mudah, urus semua kebutuhan perpajakan Anda di Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi bayar dan lapor pajak secara online

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajak dalam Satu Platform

Bukan hanya mudah membuat Faktur Pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN di e-Faktur, kemudian e-Billing untuk membuat Kode Billing dan bayar billing, Klikpajak juga memiliki fitur lengkap yang memudahkan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26.

Melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id, Anda dapat dengan mudah menghitung, membayar hingga melaporkan SPT Pajak Anda.

a. Anda Dapat Mudah Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Lengkap dengan Fitur ‘Multi User & Multi Company’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur multi user dan multi company yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi User’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses aplikasi Klikpajak di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi User dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur multi user dan multi company yang membuat aktivitas perpajakan semakin efektif

c. Makin Mudah Lakukan Administrasi Perpajakan karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi kemanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED10 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: