Ulasan mengenai Pajak Penghasilan Usaha Kecil - Klikpajak

Ulasan mengenai Pajak Penghasilan Usaha Kecil

Industri UMKM semakin hari semakin menunjukkan geliatnya di perekonomian Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memilih membuka usaha sebagai sumber pendapatan. Hal ini berarti positif, sebab semakin banyak pengusaha maka artinya perekonomian akan semakin membaik. Di sisi lain, pajak penghasilan usaha kecil juga akan semakin meningkat jumlahnya sebagai kontribusi pendapatan negara.

Besaran pajak penghasilan usaha kecil ditetapkan sebesar 0,5% dan bersifat final. Tarif pajak tersebut diturunkan sebanyak 50%, sebelumnya adalah 1%. Tarif ini bisa digunakan jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja, syaratnya jelas tertera dalam peraturan. Sehingga pengenaan tarif pajak tersebut dapat tepat sasaran dan berfungsi efektif.

 

Pendaftaran untuk Menggunakan Tarif Final

Sebelum dapat menikmati tarif PPh Final tersebut, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Berikut yang harus dilakukan:

  • Pertama, buat NPWP (jika belum memiliki NPWP).
  • Untuk wajib pajak orang pribadi membawa salinan KTP dan surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha.
  • Untuk wajib pajak badan, melampirkan akta atau dokumen pendirian, salinan KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha.

Syarat tersebut bisa secara langsung disampaikan ke KPP dimana wajib pajak berada. Proses pendaftarannya hanya memakan waktu satu hari. Anda juga bisa mendaftarkan diri pada e-Registration. Untuk Anda yang sudah memiliki NPWP dan sudah membayar PPh final dengan tarif 1%, maka secara otomatis tarifnya akan di-update menjadi 0,5% pada pembayaran selanjutnya.

 

Syarat Utama atau Sasaran PPh Final

Pajak penghasilan usaha kecil, seperti namanya, ditujukan untuk wajib pajak yang bisnisnya masih berskala kecil. Pajak ini diberikan sebagai bentuk dukungan pada industri kecil agar bisa terus berkembang sekaligus tetap berpartisipasi pada pembangunan negara tanpa memberatkan dari sisi pajak.

Setidaknya terdapat 2 syarat utama untuk usaha kecil, mikro dan menengah yang bisa menikmati pajak ini.

  • Pertama, UMKM memiliki peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak (usaha dagang, industri jasa, toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit dan sebagainya).
  • Kedua, pajak ini berlaku untuk UMKM konvensional dan online yang menggunakan kanal marketplace atau media sosial.

 

Batas Waktu Pemanfaatan Pajak

Karena ditujukan untuk memberikan stimulasi bagi UMKM, maka terdapat batas waktu yang ditentukan untuk penggunaan pajak ini. Bukan bermaksud membatasi, namun batas waktu ini merupakan batas waktu ideal yang telah diperhitungkan ketika UMKM mulai berkembang dan layak diberikan tanggung jawab pajak yang lebih besar dari PPh final.

Untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah adalah selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, batas wajar yang diberikan adalah 4 tahun. Terakhir untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT, batas waktu yang diberikan adalah selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut dilewati, maka harus ada laporan kepada KPP jika ingin terus menggunakan fasilitas ini.

 

Manfaat Pajak untuk UMKM

Dengan tarif ringan sebesar 0.5%, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh UMKM, yaitu:

  • UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana karena tarif PPh Final bersifat sama selama syaratnya masih terpenuhi.
  • Beban pajak pelaku UMKM berkurang sehingga bisa lebih fokus dalam mengembangkan usahanya karena omzet bersih akan meningkat.
  • Merangsang pertumbuhan jumlah pengusaha baru.
  • Dengan tarif ringan, idealnya kepatuhan pajak akan meningkat.

Secara langsung kewajiban pembayaran pajak ini akan mendorong UMKM untuk memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang lebih rapi. Hal ini menjadi keuntungan karena UMKM jadi memiliki akses lebih mudah pada permodalan bank, yang syarat utamanya adalah pembukuan kegiatan ekonomi.

 

Pembayaran Pajak

Sama seperti pajak lainnya, pembayaran pajak ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi KPP secara langsung atau melalui kanal pembayaran online yang menjadi mitra resmi DJP. Untuk proses manual, Anda tinggal mendatangi KPP dengan membawa laporan keuangan yang Anda miliki.

Untuk proses online, Anda bisa menggunakan e-Billing milik DJP Online, Surat Setoran Elektronik (yang juga merupakan milik pemerintah) serta kanal resmi lain seperti Klikpajak. Pembayaran pajak secara online lebih mudah, karena tidak memakan banyak waktu dan leluasa bisa dilakukan dimana saja selama terhubung dengan internet dan memiliki perangkat yang memadai.

Baca Juga : Pajak Penghasilan PPh 21 dan Pajak Sejenisnya

 

Pajak penghasilan usaha kecil sendiri sifatnya adalah stimulus, agar UMKM lebih mudah berkembang. Untuk menyambut stimulus dari pemerintah, Klikpajak juga menyediakan layanan pembayaran hingga pelaporan pajak secara gratis. Sehingga pelaku UMKM dapat menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian pelaku UMKM dapat fokus pada titik dan pos yang lebih strategis untuk perkembangan bisnisnya.

 

[adrotate banner=”4″]

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED19 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: