PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

Tidak semua Wajib Pajak (WP) dalam hal ini pengusaha dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5 persen dari omzet bruto. Lalu, siapa yang boleh menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018? Simak di sini untuk kemudahan urusan pajak Anda.

Ada ketentuan yang berlaku tentang WP yang dapat menggunakan tarif PPh Final sesuai PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif setengah persen ini.

Ingin tahu caranya mengelola pajak sekaligus keuangan bisnis dengan mudah?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Namun yang pasti, WP yang berhak menggunakan tarif PPh 0,5% ini adalah golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pun demikian, pemerintah memberikan keringan bagi WP Badan kelas Usaha Menengah untuk dapat menikmati fasilitas tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No 23 Tahun 2018 ini dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya apa saja ketentuan penggunaan dan siapa pengguna tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018 ini, berikut Klikpajak by Mekari ulas untuk Anda.

Sekilas tentang Pajak Penghasilan Badan 

Dibanding pajak penghasilan Orang Pribadi, PPh Badan lebih kompleks karena banyak jenis transaksi dan masing-masing memiliki ketentuan pajak yang tidak sama.

Mulai dari besar tarif, cara penghitungan hingga pelaporan pajaknya yang memiliki persyaratan jauh berbeda ketimbang WP Orang Pribadi.

Satu hal yang pasti, PPh Badan selalu berkaitan erat dengan laporan keuangan usaha.

Jika laporan keuangan suatu badan atau perusahaan tidak tepat dan akurat, maka ini bisa dapat berdampak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Kesalahan bisa menimbulkan masalah pajak, yang berujung pada sanksi denda.

Note: Ketahui tarif sanksi denda terbaru melalui metode penghitungan berdasarkan suku bunga acuan di SINI.

Menurut UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Bentuk-bentuk badan usaha dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Perseroan Komanditer (CV)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan
  • Yayasan (lembaga nirlaba)
  • Organisasi massa (ormas)
  • Organisasi politik atau organisasi yang sejenis (partai politik)
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap

Note: PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Tarif PPh badan terbagi menjadi dua, yakni:

  • Pertama, badan yang dapat menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
  • Kedua, badan yang menggunakan tarif PPh Badan normal

Sedangkang tarif PPh Final untuk WP dengan omzet usaha tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%.

Tarif PPh Badan yang normal adalah 25% sesuai Pasal 17 )1_ huruf b/Pasal 17 (2a) UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Penurunan PPh Badan

Terbaru, besar tarif PPh Badan diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Melalui Pasal 5 UU No. 1/2020 tersebut, PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% berlaku pada 2020 dan 2021.

Kemudian turun menjadi 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Khusus perusahaan kategri Perseroan Terbuka (Tbk), mendapat penurunan tarif lebih rendah 3% dari penurunan tarif PPh Badan secara umum.

Artinya, tarif PPh Badan untuk Perusahaan Tbk lebih rendah menjadi 17%.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?Ilustrasi WP pengusaha yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018

WP yang Dapat Menggunakan Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ini tidak hanya berlaku bagi WP Badan tertentu, tapi juga WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Lalu, siapa saja yang masih boleh menggunakan tarif PPh Final 2018?

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP 23/2018, WP berikut yang masih boleh menikmati PPh Final 0,5%:

  • WP Orang Pribadi
  • WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (setahun).

Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ini bukanlah tarif yang berlaku selamanya, tapi hanya untuk jangka waktu tertentu.

Awalnya, tarif PPh Final untuk UMKM ini sebesar 1%. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Kemudian tarif PPh Final turun menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah pengganti yakni PP 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018.

Note: Cara Membuat Pembukuan Keuangan Usaha Kecil: UMKM Wajib Tahu

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?Ilustrasi menghitung pajak penghasilan dengan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018

Penggunaan Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% ini paling lama:

  • 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
  • 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi WP tersebut terhitung sejak:

  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP tersebut
  • Tahun Pajak berlakunya PP tersebut, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Contoh 1,

Pak Kelik sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp3.500.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2018.

Artinya, Pak Kelik sebagai WP Prbadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018.

Karena Pak Kelik merupakan WP Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2018 dan berakhir pada 2024. 

Contoh 2,

CV BBB didirikan pada tahun 2021 dengan omzet Rp4.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018.

Karena perusahaan BBB ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2020 saja.

Contoh 3,

Perusahaan AAA merupakan WP Badan berbentuk Perserotan terbatas (PT) dengan omzet sebesar RpRp4.800.000.000 setahun yang didirikan pada tahun 2020 dan memilih menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018.

Karena ketentuan WP Badan berbentuk PT hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omzet selama 3 tahun, maka Perusahaan AAA hanya dapat menggunakan tarif PPh final setengah persen ini hingga 2022 saja.

Memasuki tahun keempat, yakni pada 2023 Perusahaan AAA sudah harus menggunakan tarif PPh Badan Normal.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?Ilustrasi pengusaha kelas UKM yang dapat menggunakan tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018

Kelola Pajak Anda dengan Mudah di Klikpajak

Setelah memahami tarif yang dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan, selanjutnya adalah memenuhi kewajiban Anda dengan membayar dan melaporkan pajak Anda.

Agar lebih mudah membayar dan melaporkan pajak Anda serta mengurus perpajakan lainnya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan pengelolaan pajak Anda.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak.id yang membuat administrasi pajak Anda semakin efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT PPh badan dapat Anda lihat pada video berikut:

Cara lapor SPT PPh Pribadi selngkapnya lihat video berikut ini:

Ketentuan Sanksi Denda Pajak Terbaru

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja):

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

PP 23 Tahun 2018, Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final ini?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah tahu tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018, ya?

Kini saatnya Anda melakukan administrasi perpajakan sekaligus laporan keuangan usaha dengan cara yang mudah.

Ingin mengetahui caranya?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan laporan keuangan bisnis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda kapan saja.


PUBLISHED15 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: