Hal Penting Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Harus Anda Ketahui

Hal Penting Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Harus Anda Ketahui

PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai namanya, pajak ini dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

Konsumen terdiri dari orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Apa Saja Objek PPN?

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau peristiwa atau transaksi yang menyebabkan rakyat harus membayar PPN adalah peristiwa atau transaksi berikut:

  1. Penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (merek barang, hak cipta) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  6. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m2 yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
  7. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

Tarif PPN

  1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
  2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
  3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dasar Pengenaan Pajak PPN

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

  • Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
  • Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
  • Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
  • Untuk kasus penyerahan BKP?JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

Mekanisme PPN Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
  • PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
  • Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
  • Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
  • PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Rumus dan Contoh Penghitungan PPN

Rumus menghitung PPN atau pajak pertambahan nilai terutang adalah DPP PPN X Tarif PPN

Contoh:

  1. Jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain belum termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Juli 2018 terjadi transaksi: PKP PT Suka Maju di Semarang menjual 1 buah kulkas seharga Rp6.000.000 belum termasuk PPN kepada Bapak Fauzan di Magelang.

Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah pabean. Kulkas adalah barang kena pajak, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN.

Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Besarnya PPN terutang atas penyerahan kulkas pada tanggal 3 Juli 2018 di Semarang dihitung oleh PKP PT Suka Maju di Semarang untuk dipungut dengan

Harga Jual/DPP PPN  x  Tarif PPN        = Rp6.000.000 x  10%

PPN terutang                                               = Rp   600.000

Bapak fauzan harus membayar ke PKP PT Suka Maju sebesar Rp6.600.000, yang terdiri atas harga kulkas Rp6.000.000 dan PPN Rp600.000.

 

  1. Jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain sudah termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut:

Pada tanggal 13 April 2018 PKP PT Pelita di Surabaya menerima tagihan jasa akuntansi termasuk PPN sebesar Rp132.000.000 dari PKP PT Raya Semesta di Bandung yang memberikan jasa akuntansi.

Transaksi menagih jasa akuntansi di Bandung adalah penyerahan di dalam daerah pabean, jasa akuntansi adalah jasa kena pajak, yang memberikan jasa akuntansi adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi itu dikenai PPN.

Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan, sehingga besarnya PPN terutang atas penyerahan jasa akuntansi pada tanggal 13 April 2018 di Bandung dihitung oleh PKP PT Raya Semesta di Bandung untuk dipungut dengan Faktur Pajak sebagai berikut:

Harga jual termasuk PPN = Rp132.000.000,00

DPP   =         100        x harga jual termasuk PPN

                 100 + %tarif PPN

            =       100       x Rp132.000.000

                    110

             = Rp120.000.000,00

PPN terutang = DPP PPN x Tarif PPN

= Rp120.000.000,00 x 10%

= Rp12.000.000,00

Jadi, PPN dipungut oleh PKP PT Bandung sebesar Rp12.000.000,00

 


PUBLISHED24 Jul 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: