Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak Keluaran

Perbedaan Faktur Pajak Masukan & Faktur Pajak Keluaran

Apa sih perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran? Bagaimana juga cara hitung PPN untuk membuat Faktur Pajak Keluaran ini? Klikpajak by Mekari akan mengulas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Sobat Klikpajak.

Setiap pengusaha yang statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu erat kaitannya dengan pembuatan Faktur Keluaran dan mengelola Pajak Masukan.

Sebab berbagai transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasa kena pajak akan disertai Faktur Pajak.

Faktur Pajak ini sebagai bukti pemungutan atau pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak Keluaran

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Sebelum lebih lanjut masuk pada pembahasan perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, Klikpajak.id akan sedikit mengulas tentang penjelasan umum tentang Faktur Pajak.

Apa itu Faktur Pajak dan Fungsinya?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengertian faktur pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Lalu apa fungsi Faktur Pajak ini?

Masih berdasarkan UU PPN ini fungsi Faktur Pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

  • Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa
  • Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
  • Faktur Pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan

Kaitan PPN dan Faktur Pajak

Bicara Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran, tak lepas dari yang namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebab Faktur Pajak dibuat sebagai pencatatan transaksi barang dan jasa kena kena PPN oleh PKP.

Tarif PPN

Besar tarif PPN ditentukan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yakni:

  • Tarif PPN 10%
  • Tarif PPN 0% untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP
  • Tarif PPN dapat berubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Seperti apa perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran serta ketentuan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, simak berikut ini ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Jenis Faktur Pajak

Secara garis besar menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), jenis Faktur Pajak dibagi menjadi tiga yakni:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Ketentuan terbaru tentang pembuatan Faktur Pajak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan faktur pajak
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari Faktur Pajak Sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan Faktur Pajak sederhana adalah Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

c. Jenis Dokumen Lain Sama Seperti Faktur Pajak Standar

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, DJP menambah jumlah Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur.

Jumlah Dokumen Lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak terbaru menjadi sebanyak 25 dokumen tertentu.

Temukan di sini Jenis Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak Terbaru.

Palaku usaha ekspor-impor perlu tahu Cara Input PIB di e-Faktur yang Benar

Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak Keluaran

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Macam-macam Faktur Pajak:

  • Faktur keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP pada saat melakukan penjualan barang atau JKP yang tergolong dalam bawang mewah.

  • Faktur masukan

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian BKP atau JKP dari PKP lain.

  • Faktur pengganti

Faktur Pajak Pengganti adalah faktur pajak pengganti dari Faktur Pajak yang telah terbit sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian, kecuali pengisian NPWP.

Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai keadaan yang sebenarnya.

  • Faktur gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan kalender.

Jadi, Faktur Pajak ini dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan untuk transaksi dari PKP yang sama.

  • Faktur digunggung

Faktur Pajak Digunggung adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual.

Faktur Pajak Digunggung ini hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.

  • Faktur pajak cacat

Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara benar, lengkap, jelas dan atau tidak diberikan tanda tangan. Jadi jika ada kesalahan pengisian kode dan nomor seri, maka dianggap cacat dan pembetulan bisa dilakukan dengan membuat faktur pajak pengganti.

  • Faktur pajak batal

Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi dan ketika ada kesalahan pengisian NPWP.

Biar makin untung, Manfaatkan Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak KeluaranContoh Faktur Pajak elektronik

Pengertian Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang dibayar oleh PKP atas:

  • Perolehan BKP/JKP
  • Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
  • Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP/JKP dalam masa pajak tertentu.

Faktur Pajak Masukan ini dipungut oleh PKP penjual pada saat pembelian BKP/JKP dalam masa tertentu.

Pajak Masukan ini dijadikan sebagai kredit pajak oleh PKP atau pengurang pajak dari sisa pajak terutang.

Jika dalam masa pajak tersebut ternyata Pajak Keluaran lebih besar, maka kelebihan Pajak Keluaran itu harus disetorkan ke kas negara.

Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, kelebihan itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang dipungut oleh PKP saat melakukan:

  • Penyerahan (penjualan) BKP/JKP
  • Ekspor BKP berwujud
  • Ekspor BKP/JKP tidak berwujud

Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak Keluaran

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Contoh Pajak Masukan dan Pajak Keluaran?

Karena Faktur Pajak kaitannya dengan perhitungan PPN, artinya yang dihitung dalam Faktur Pajak masukan dan Faktur Pajak Keluaran ini adalah perhitungan pajak pertambahan nilainya.

a. Contoh Faktur Pajak Masukan

PT AAA memiliki pabrik pakaian sebagai PKP membeli kain bahan dari pabrik kain PT BBB senilai Rp200 juta.

Ditambah PPN 20%, dari Rp200 juta adalah Rp20 juta.

Maka total pembelian pabrik pakain PT AAA menjadi Rp220 juta.

PPN Rp20 juta tersebut dipotong oleh pabrik kain PT BBB dan disetorkan ke negara.

Karena telah memotong PPN 10%, maka pabrik kain PT BBB menerbitkan bukti potong berupa Faktur Pajak Kasukan yang diberikan kepada pabrik pakaian PT AAA.

Dengan demikian pabrik pakaian PT AAA memiliki bukti sah bahwa ia telah membayar PPN saat membeli kain tersebut.

Dari sebuah bukti potong dalam Faktur Pajak Kasukan yang diberikan pabrik kain PT BBB inilah menjadi Faktur Pajak Masukan bagi pabrik pakaian PT AAA.

Dengan demikian, PT AAA bisa menggunakan Faktur Pajak Masukan tersebut untuk mengurangi PPN Terutang.

Seperti penjelasan di atas, jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka PT AAA dapat mengkreditkan PPN pada saat menyampaikan SPT Masa PPN di e-Faktur.

b. Contoh Faktur Pajak Keluaran

Melanjutkan ilustrasi di atas, pabrik pakaian PT AAA mengolah kain yang dibelinya dari pabrik kain PT BBB menjadi pakaian siap pakai dan menghasilkan 2000 pcs.

Harga pakaian tersebut dengan harga Rp500.000 per buah.

Kemudian PT AAA menjual seluruh pakaian tersebut ke distributor pakaian PT CCC.

Dengan demikian, PT AAA harus memungut PPN dari PT CCC atas pembelian pakaian tersebut.

Karena telah memungut PPN dari PT CCC, maka PT AAA wajib membuat bukti potong berupa Faktur Pajak Keluaran yang diberikan kepada PT CCC.

Maka perhitungan PPN Keluaran yang dipungut PT AAA kepada PT CCC adalah:

Harga 1 pakaian = Rp500.000
Penjualan 2000 buah pakaian = 2000 x Rp500.000 = Rp1.000.000.000
PPN 10% = Rp1.000.000.000 x 10% = Rp100.000.000

 

Dengan demikian, PPN sebesar Rp100.000.000 yang dipungut dari PT CCC ini merupakan Pajak Keluaran yang harus disetorkan pabrik pakaian PT AAA ke kas negara.

Ketentuan Faktur Pajak Masukan & Pajak Keluaran di e-Faktur

Merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan Faktur Pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model ini sering disebut Faktur Pajak 000.

Ketika PKP mendapatkan Faktur Pajak Keluaran dari lawan transaksi, maka yang dilakukan adalah memasukkan atau input data Faktur Pajak Keluaran tersebut ke e-Faktur.

Karena Faktur Pajak Keluaran tersebut sudah di tangan PKP yang mendapatkannya atas pembelian bara/jasa kena PPN, maka Faktur Pajak Keluaran tersebut berfungsi menjadi Faktur Pajak Masukan.

Sehingga bagi PKP pembeli yang telah menerima Faktur Pajak Keluaran tersebut istilahnya menjadi input Faktur Masukan.

Bagaimana cara input Faktur Pajak Masukan?

Berikut tutorial langkah-langkah Cara Input Faktur Pajak Masukan e-Faktur

Itulah penjelasan tentang perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran.

Sobat Klikpajak juga dapat lebih mudah kelola pajak bisnis melalui Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak.

Tunggu apalagi?

Segera aktifkan akun Klikpajak Anda sekarang juga dan urus pajak perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED15 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: