Pajak UMKM Terbaru: Syarat Pengusaha UMKM Bebas PPh di UU HPP

Selamat! Di UU HPP, UMKM dengan Omzet Segini Bebas Pajak

Wah, selamat ya! Dengan berlakunya RUU HPP menjadi undang-undang, bagi Sobat Klikpajak yang saat ini menjalankan usaha sebagai UMKM, akan terbebas dari pajak UMKM! Sebab pemerintah membebaskan UMKM dengan omzet tertentu tidak akan dikenakan PPh Final 0,5% dalam UU HPP.

Apa saja syarat bebas pajak UMKM dalam UU HPP ini?

Untuk mengetahui ketentuan UMKM yang dibebaskan dari pajak final PPh sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, terus simak penjelasannya di bawah ini.

Tapi sebelum lanjut pada pembahasan mengenai jumlah omzet UMKM yang tidak dikenai PPh, Klikpajak by Mekari akan kembali mengingatkan pentingnya kelola pajak yang efektif untuk memudahkan kelola administrasi pajak bisnis.

Ingin kelola pajak bisnis yang mudah dan cepat? Temukan hanya dalam Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Klikpajak.id sebagai Mitra Resmi Ditjen Pajak (DJP).

Pajak UMKM: Syarat Pengusaha UMKM Bebas PPh di UU HPP

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kembali pada pembahasan mengenai pajak UMKM, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di dalamnya mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi sebagai perubahan atas UU PPh, pajak UMKM pun tak luput dari perhatian pemerintah.

Bagi Sobat Klikpajak yang baru merintis usaha, tentu kebijakan bebas PPh bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil dengan omzet yang ditetapkan dalam UU HPP ini jadi angin segar sebagai celah dalam membangun bisnis.

Artinya, fasilitas bebas PPh ini bisa dijadikan modal untuk mengembangkan usaha yang dirintis atau baru dijalankannya.

Bisnis Kelas UKM juga Diuntungkan

Bukan hanya level usaha mikro dan kecil dengan omzet tertentu yang diuntungkan dari kebijakan terbaru PPh Pribadi dalam UU HPP, bagi pebisnis dengan skala kecil dan menengah dengan omzet lebih besar pun dapat menikmati pengurangan besar PPh yang harus dibayar.

Jadi, revisi UU PPh dalam UU HPP ini juga mengakomodir pelaku usaha kelas menengah untuk setor PPh lebih kecil dibanding dengan ketentuan sebelumnya dalam UU PPh.

Lalu, bagaimana ketentuan peredaran bruto atau omzet Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melakukan usaha dapat terbebas dari PPh Final 0,5% (PP 23/2018)?

Terus simak ulasannya dari Klikpajak.id seputar PPh Pribadi UMKM yang jadi bagian dari ketentuan terbaru dalam UU HPP yang disahkan Oktober 2021 ini.

Sekelumit tentang PPh Pribadi Pajak UMKM

Bukan hanya wajib pajak pribadi sebagai pengusaha, dalam UU HPP ini juga diatur tentang PPh Pribadi Pasal 21 sebagai pekerja yang mengalami perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi.

Setiap WP Pribadi sebagai pekerja maupun yang punya usaha atau sebagai pengusaha, sama-sama memiliki kewajiban bayar pajak penghasilan.

Keduanya sama-sama dikenakan tarif pajak progresif untuk mengetahui besar PPh terutangnya.
Namun ada sedikit perbedaan antara WP Pribadi pekerja dengan WP Pribadi Pengusaha.

Bagi pekerja, pajak penghasilannya telah dipotong/dipungut oleh pemberi kerja (perusahaan).

Sedangkan WP Pribadi Pengusaha dalam hal ini UMKM atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, maka wajib menghitung sendiri kewajiban PPh dan membayarkan pajak penghasilannya ke kas negara.

Untuk mengetahui dasar perbedaan perhitungan PPh Pribadi pekerja dan pengusaha, baca selengkapnya Tarif PPh Pribadi Terbaru dalam UU HPP.

Bagaimana dengan PPh Pribadi sebagai pengusaha atau pajak UMKM ini?

Melalui UU HPP, pemerintah memutuskan meningkatkan jumlah Peredaran Bruto Kena Pajak.

Artinya, membebaskan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu.

Apa saja ketentuan agar WP Pribadi UMKM ini bisa menikmati bebas PPh? Teruskan menyimak ulasan dari Klikpajak di bawah ini.

Pajak UMKM: Syarat Pengusaha UMKM Bebas PPh di UU HPP

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kriteria UMKM

Sekadar mengingatkan, tidak semua usaha yang didirikan dan dijalankan memiliki status yang sama, baik dalam hal skala bisnis maupun perpajakannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria UMKM adalah:

a. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah:

  • Punya kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000

b. Kriteria Usaha Kecil

Sedangkan kriteria usaha kecil adalah:

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  • Punya hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000

c. Kriteria Usaha Menengah

Sementara itu, kriteria usaha menengah adalah:

  • Punya kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000

UU 20/2008 ini pun juga menegaskan bahwa batas nilai nominal pada kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut sewaktu-waktu dapat berubah (diubah) sesuai perkembangan perekonomian jika diperlukan.

Perubahan nilai nominal yang menjadi kategori kriteria UMKM ini akan diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga tentang Tax Amnesty Jilid 2 Dibuka, Begini Cara Isi Formulir Amnesti Pajak

Pajak UMKM: Syarat Pengusaha UMKM Bebas PPh di UU HPPIlustrasi pebisnis yang bebas Pajak UMKM atau bisa menikmati pengurangan PPh

Ketentuan & Syarat Bebas PPh bagi Pengusaha Tidak Kena Pajak UMKM

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam pemaparan tentang RUU HPP yang disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada 7 Oktober 2021, menyebutkan ada sejumlah ketentuan yang menjadi syarat WP Pribadi Pengusaha dapat terbebas dari PPh.

Seperti kita tahu, bagi WP Pribadi yang menjalankan usaha, ada tiga pilihan metode penghitungan pajak penghasilan.

Ketiga metode penghitungan pajak penghasilan bagi WP Pribadi Pengusaha ini adalah:

Penentuan WP pribadi Pengusaha yang bisa memanfaatkan bebas PPh ini didasarkan pada jumlah peredaran bruto yang diperoleh.

Artinya, hanya orang pribadi pengusaha atau UMKM yang jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan ketentuan yang ada di UU HPP, bisa bebas PPh.

Tapi tidak hanya itu saja, ada syarat lain agar UMKM tidak harus bayar PPh.

Syarat berikutnya supaya Sobat Klikpajak sebagai WP Pribadi Pengusaha dalam level UMKM dapat terbebas dari PPh, setidaknya harus menghitung PPh dengan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23/2018.

Jadi, poin-poin syarat UMKM tidak dikenai PPh adalah:

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Agar lebih mudah memahami perhitungan PPh Pribadi Pengusaha atau UMKM yang bebas PPh, berikut ilustrasi perhitungannya:

Pak Kelik punya bisnis Katering. Katakanlah jumlah omzet Katering Pak Kelik setiap bulannya sama, yakni Rp40.000.000 per bulan. Sehingga total omzet setahun adalah Rp480.000.000.

Dan memilih menghitung pajak penghasilan usahanya menggunakan tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018.

Maka, perhitungan PPh Final 0,5% PP 23/2018 atas usaha catering Pak Kelik adalah:

PPh Final = Tarif PPh Final x Peredaran Bruto

= 0,5% x Rp400.000.000

= Rp2.000.000 setahun

atau

= Rp2.000.000 : 12 bulan

= Rp166.666 sebulan

Karena dalam UU HPP ditetapkan peredaran bruto Tidak Kena Pajak sebesar Rp500.000.000, maka Pak Kelik tidak perlu membayar PPh Final sebesar Rp166.666 tersebut.

Bagaimana jika jumlah omzet bruto setiap bulannya berbeda-beda?

Artinya, ada kalanya peredaran usaha yang didapat pada bulan tertentu ternyata jumlahnya banyak.

Untuk lebih mudah memahaminya, simak tabel penghitungan Pajak Tuan A pengusaha Toko Kelontong pada Tahun Pajak 2022 seperti yang diilustrasikan Kementerian Keuangan pada pengesahan RUU HPP menjadi UU berikut ini:

Pajak UMKM: Syarat Pengusaha UMKM Bebas PPh di UU HPP*Ilustrasi tabel via dokumentasi DJP Kementerian Keuangan

UKM Bayar PPh Lebih Rendah dengan UU HPP

Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, jelas bahwa bebas pajak penghasilan pribadi ini hanya diberikan pada WP Pribadi dengan skala usaha Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan maksimal omzet bruto Rp500 juta saja.

Bagaimana dengan WP Pribadi Pengusaha dengan skala kecil dan menengah dengan omzet lebih dari Rp500 juta?

Melalui UU HPP, bagi WP Pribadi dengan skala Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dengan omzet di atas Rp500 juta, dapat menikmati PPh yang lebih rendah.

Hal ini terlihat jelas dari ilustrasi di atas yang menunjukkan bahwa Tuan A Pengusaha Toko Kelontong, sebagai pengusaha skala Usaha Kecil tersebut mendapatkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi berkurang Rp2.500.000 dalam perhitungan menggunakan tarif PPh Final 0,5% PP 23/2018.

Tentu saja, siapapun orangnya akan selalu menginginkan usaha yang dijalankannya dapat berkembang pesat dan meraup untung yang diharapkan.

Sebelum Sobat Klikpajak dihadapkan pada urusan bisnis yang lebih kompleks seiring berkembangnya usaha yang dirintis, tidak ada salahnya menyiapkan diri sedari dalam mengelola pajak bisnis.

Sebagai bekal Sobat Klikpajak agar tidak direpotkan lagi soal urusan pajak perusahaan ketika bisnis sudah masuk dalam skala besar.

Karena kita tahu, perusahaan skala menengah atau besar, akan diiringi dengan berbagai kewajiban perpajakan, seperti memungut dan menyetor pajak dari berbagai transaksi.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Oleh larena itu, memiliki support system perpajakan yang tepat akan sangat membantu mengelola pajak bisnis Sobat Klikpajak.

Sekadar sistem pendukung perpajakan biasa saja tidak cukup, Sobat Klikpajak butuh support system yang memiliki Fitur Pajak Online Lengkap dan Terintegrasi.

Sehingga kelola pajak bisnis dapat dilakukan lebih mudah dan cepat hanya dalam satu platform.

Semua itu dapat Sobat Klikpajak temukan melalui aplikasi pajak online Klikpajak sebagai mitra resmi DJP.

Mulai dari menghitung, bayar dan lapor pajak tinggal klik, urusan pajak langsung beres hanya dengan Klikpajak!

Tunggu apalagi? Miliki akun Klikpajak sekarang juga, serahkan urusan pajak bersama Klikpajak, gunakan waktu dan tenaga hanya untuk fokus kembangkan bisnis Anda!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED18 Oct 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: