Ini Jenis UKM Tidak Kena Pajak Penghasilan Final, Siapa Saja?

Siapa Saja Wajib Pajak UKM Tidak Kena Pajak Penghasilan Final?

Usaha Kecil dan Menengah atau UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 Juta sampai dengan paling banyak Rp500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 Juta sampai dengan paling banyak Rp2.5 Miliar.
  2. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 Juta sampai dengan paling banyak Rp10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp50 Miliar.

Peraturan Undang-Undang PPh bagi UKM

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai UKM yang tidak kena Pajak Penghasilan (PPh) Final, Anda perlu mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan PPh bagi UKM. Berikut adalah daftarnya:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu Tahun Pajak. Batasan untuk usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 Juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 Juta. Sedangkan besarnya batasan untuk usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan penjelasan di atas.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur tentang ketentuan umum UU PPh, subjek PPh, objek PPh, dan sebagainya.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mengatur mekanisme PPh Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan ini, disebutkan pula berbagai kriteria Wajib Pajak yang dikenai dan tidak dikenai PPh Final.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya penurunan tarif PPh Final yang semula 1% dari peredaran bruto (omzet) menjadi 0,5% dari omzet selama satu Tahun Pajak.

Kriteria Wajib Pajak Dikenakan PPh Final

Selanjutnya, Anda juga perlu mengetahui siapa saja Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final 0,5%. Berikut adalah kriteria yang dimaksud:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak.

Kriteria Wajib Pajak UKM Tidak Kena PPh Final

  1. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda, pedagang kaki lima, dan sejenisnya.
  2. Wajib Pajak yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4,8 Miliar.

Pada awalnya, UKM yang tidak dikenai PPh Final adalah UKM yang belum memiliki lokasi usaha tetap atau dengan kata lain masih masuk dalam kategori usaha mikro. UKM yang belum memiliki lokasi usaha tetap tetapi memiliki omzet kategori kecil atau menengah dalam satu tahun, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum di dalam Undang-Undang PPh.

Berdasarkan ketentuan umum, kategori untuk penghasilan Rp50 Juta kena pajak 5%, penghasilan Rp50 Juta sampai Rp250 Juta dikenakan tarif PPh 15% sementara tarif 25% berlaku untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp250 Juta sampai Rp500 Juta, serta di atas penghasilan Rp500 Juta kena pajak 30%.

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya (PP Nomor 46 2013). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

  1. 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
  2. 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

 

 


PUBLISHED04 Nov 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: