Penjelasan Lengkap Tentang Regulasi Terbaru Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penjelasan Lengkap Tentang Regulasi Terbaru Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang berasal dari potongan yang dikenakan pada berbagai transaksi yang ada di Indonesia. Transaksi yang dimaksud berbagai macam jenisnya, mulai dari pemberian gaji atau upah, transaksi jual beli, transaksi ekspor impor, dan berbagai macam transaksi lain yang masih dalam wilayah negara Indonesia. Salah satu pajak yang penting, adalah Pajak Pertambahan Nilai. Secara definitif, Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini, yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Nah, pihak yang membayar PPN tersebut adalah konsumen akhir.

Tentu saja, jika Anda merupakan penjual atau pembeli yang memiliki kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, Anda harus mengetahui tata cara serta berbagai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat berbagai hal terkait yang wajib Anda ketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut akan dijabarkan secara detil pada penjelasan dibawah ini.

Pihak yang Wajib Membayar, Menyetor dan Melaporkan PPN

Terdapat dua pembagian pada pihak yang wajib membayar, menyetor dan melaporkan PPn, antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya disebut dengan PKP.

2. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

a) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

b) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.

c) Dirjen Bea dan Cukai.

d) Pertamina.

e) BUMD dan BUMN.

f) Kontraktor bagi hasil dan kontrak karya bidang migas dan pertambangan umum lainnya.

g) Bank Pemerintah.

h) Bank Pembangunan Daerah, atau BPD.

i) Perusahaan operator telepon selular

Berkas yang Disetorkan Oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) Terkait PPN

Selanjutnya menyoal mengenai hal yang menjadi tanggung jawab PKP untuk kemudian disetorkan terkait dengan PPN ini. Secara garis besar dibagi menjadi tiga, yakni :

  1. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selanjutnya yang kemudian disetorkan adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, jika besarnya Pajak Masukan lebih kecil danpada besarnya Pajak Keluaran.
  2. PPbBM yang dipungut oleh PKP Pabrikan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
  3. PPN atau PPnBM yang telah ditetapkan oleh  Dirjen Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, selanjutnya disebut SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut dengan SKPKBT dan Surat Tagihan Pajak atau WTP.

Untuk kewajiban dari pemungut PPN/PPnBM adalah berupa PPN/PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN/PPnBM.

Pembayaran & Penghitungan PPN/PPnBM Pada Regulasi Terbaru

Memang untuk pelaporan PPN yang telah dibuat pada beberapa tahun yang lalu, pelapor bisa mendatangi beberapa tempat yang ditunjuk atau memang diberikan kewenangan untuk menerima laporan PPN tersebut (misalnya saja Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan). Namun terhitung tanggal 1 April 2018, pelporan PPN yang berlaku adalah menggunakan sistem onine atau biasa disebut dengan e-Filling.

Selain dari Pajak Pertambahan Nilai, pajak lain yang kini sudah wajib dilaportkan secara online adalah SPT Masa PPh 21/PPh Pasal 26 dan juga SPT Tahunan Badan bagi PKP. Artinya, tiga jenis pajak tersebut tidak dapat lagi dilaporkan secara manual dengan mendatangi tempat-tempat yang sebelumnya disebutkan. Jadi terhitung pada tanggal di atas, pelaporan PPN yang menjadi tanggungan PKP atau badan usaha dilaporkan secara online, baik melalui situs resmi milik dinas terkait atau aplikasi dan layanan yang secara sah ditunjuk sebagai mitra DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jika kemudian yang dipilih adalah melalui aplikasi atau layanan perpajakan, pastikan layanan tersebut memiliki dasar hukum penetapan mitra DJP yang jelas dan masih berlaku.

Penghitungan Besaran PPN dan Objek yang Menjadi Tanggungan

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi tanggungana dan wajib dilaporkan memiliki besaran 10%. Angka ini dikenakan pada beberapa objek yang diantaranya :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Pemnafaatan barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar wilayan pabean namun dilakukan di dalam wilayah pabean, berlaku pula untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP).

Namun demikian, PPN juga memiliki pengecualian pada beberapa objek pajak seperti :

  1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.
  2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
  3. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Jika dilihat kembali, perlakuan terhadap beberapa objek pajak di atas memang terdapat perbedaan. Hal ini selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini sehingga regulasi yang berlaku bisa terus menyesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan secara real time.

Layanan Perpajakan yang Tepat untuk Pelaporan PPN

Melakukan pelaporan pajak, dalam hal ini PPN, sangat disarankan dengan menggunakan layanan dan aplikasi perpajakan demi memudahkan proses yang berjalan. Selain lebih praktis dan sederhana, pelaporan PPN dengan layanan dan aplikasi mitra DJP ini dinilai sangat menghemat waktu karena wajib pajak telah diberikan rancangan formulir yang tinggal dilakukan pengisian sesuai dengan keperluan.

Tentu terdapat banyak sekali layanan dan aplikasi yang ada untuk membantu urusan pelaporan PPN ini. Sebelum menentukan pilhan, sebaiknya dilakukan riset sederhana agar mengetahui benar kelebihan yang didapat pada masing-masing layanan tersebut. Beberapa hal yang sebaiknya dijadikan pertimbangan utama adalah

  1. Kemitraan resmi dengan DJP dan terverifikasi dengan jelas. Hal ini perlu karena dengan verifikasi yang jelas Anda tidak perlu ragu dengan faktor keamanan dan keandalannya.
  2. Ketersediaan formulir online yang lengkap, sehingga Anda tidak perlu lagi repot untuk mencari formulir yang diperlukan untuk melaporkan pajak tertentu, dalam hal ini PPN.
  3. Sertifikasi dari lembaga dunia, artinya ketika layanan sudah memiliki sertifikasi dari lembaga internasional, kualitasnya bisa dipertanggung jawabkan.
  4. Biaya yang masuk akal. Beberapa layanan perpajakan menerapkan biaya yang tidak masuk akal dan cenderung menjadi pengeluaran tidak perlu, pilih yang menawarkan biaya paling masuk akal, atau bahkan gratis.

Dari seluruh bahasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaporan Pajak Pertambahan Nilai  ini merupakan hal yang cukup penting dan memiliki banyak variabel. Jika dicermati dengan seksama, setiap variabel yang terhubung dengan bahasan PPN merupakan variabel penting dan tidak bisa disepelekan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pelaporan PPN jadi hal yang harus dilakukan dengan benar. Salah satu layanan yang bisa Anda gunakan adalah Klikpajak. Layanan ini memiliki fitur formulir pelaporan pajak yang lengkap sehingga Anda akan sangat mudah melakukan pelaporan berbagai pajak secara online. Selain itu, Klikpajak juga menawarkan fitur arsip penyimpanan yang jelas, sehingga Anda bisa melihat kembali berkas apa saja yang pernah ditransaksikan lewat layanan Klikpajak dan akan sangat mudah untuk melakukan crosscheck dengan data yang lain.


PUBLISHED15 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: