Terdampak Corona, UMKM Bisa Ajukan Bebas PPh Final

Terdampak Corona, UMKM Bisa Ajukan Bebas PPh Final

Guna meringankan beban ekonomi wajib pajak di tengah pandemi Virus Corona atau COVID-19, pemerintah menambah jumlah sektor usaha yang bisa menerima fasilitas pajak. Khusus bagi UMKM, bisa memanfaatkan bebas PPh Final karena 0,5% tarif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah.

Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Artinya, meski sebagai pelaku usaha dengan skala masih dalam kelompok UMKM, tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Namun, seiring dengan situasi yang cukup berat untuk perekonomian nasional di tengah pandemi Virus Corona, pemerintah beri insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus disease 2019.

Aturan ini merupakan perubatan atas PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Terdampak Wabah Virus Corona.

5 Jenis Insentif Pajak

Selain memberikan insentif pajak berupa bebas PPh Final bagi UMKM, PMK No. 44/2020 ini juga memberikan perluasan sektor usaha penerima insentif diskon angsuran PPh 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan PPh 22 Impor, dan perluasan penerima pembebasan PPh 21.

Dengan kebijakan ini, UMKM dapat mengajukan pembebasan pajak penghasilan final yang sebesar 0,5% (PP 23/2018). Maka, UMKM tidak perlu lagi menyetor pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak usah lagi memotong atau memungut pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Untuk lebih jelasnya mengenai insentif pajak pembebasan pajak penghasilan final atau PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cara maupun syarat mengajukannya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari seperti dikutip, Senin (11/5).

Note: Jangan lewatkan, Terdampak COVID-19, Ini Daftar Jenis Usaha yang Bebas PPh 21

Syarat dan Cara Ajukan Insentif PPh Final UMKM

Dalam beleid insentif pajak dampak COVID-19 tersebut, syarat dan cara untuk memperoleh insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah bagi wajib pajak UMKM di antaranya:

  • Mengajukan dan memiliki Surat Keterangan PP 23
  • Pengajuan permohonan melalui laman www.pajak.go.id dengan tahapan login di DJP Online, masuk ke menu LayananInfo KSWP kemudian scroll ke bawah dan klik Profil Pemenuhan Kewajiban Saya kemudian pilih fasilitas yang ingin dimanfaatkan
  • Membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak, yang meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut
  • Pemotong atau pemungut pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
  • Laporan realisasi PPh final DTP dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing harus disampaikan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Ilustrasi memanfaatkan insentif pajak penghasilan

Insentif Bebas PPh Final Berlaku 6 Bulan

Insentif pajak PPh Final ditanggung pemerintah ini mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan, hingga masa pajak September 2020. Artinya, pemberian insentif pajak UMKM ini diberikan untuk 6 bulan, yakni mulai April hingga September 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020, karena penerbitan PMK ini di penghujung April dan adanya persiapan proses deployment system aplikasi online Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait perluasan sektor penerima insentif pajak, maka insentif PPh 21 DTP dan Pengurangan Angsuran PPh 25, Anda bisa memanfaatkan masa pajak April 2020 dengan syarat:

  • Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh 21 DTP telah dilakukan paling lambat 20 Mei 2020
  • Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh 25 telah dilakukan paling lambat 15 Mei 2020

Begitu juga dengan wajib pajak yang peredaran bruto tertentu dikenai PPh Final 0,5% (UMKM), bisa memanfaatkan insentif PPh Final DPT untuk masa pajak April 2020.

Caranya, dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 (surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP No. 23/2020) sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DPT paling lambat 20 Mei 2020.

Note: Berikut daftar jenis Pengusaha Terdampak COVID-19 Bisa Dapat Pengurangan Angsuran PPh 25

Insentif Pajak UMKM Diperpanjang hingga Desember 2020

Pemberian insentif pajak dampak pandemi COVID-19 ini berpeluang diperpanjang masa berlakunya. DJP baru-baru ini menyampaikan perlunya memperpanjang masa pemberian insentif pajak tersebut, khususnya bagi UMKM.

Kajian kemungkinan memperpanjang pemberian insentif pajak dampak pandemi COVID-19 ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Mulai dari bagaimana pergerakan wabah ini berlangsung hingga evaluasi sektor-sektor usaha.

Kemungkinan perpanjangan masa berlaku insentif pajak dampak pandemi Virus Corona tersebut akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No. 54/2020.

Seperti diketahui, dalam PMK No. 44/2020 tersebut masa berlaku insentif pajak dampak pandemi untuk UMKM ini berlaku selama April-September 2020.

Sedangkan rencana perpanjangan berlakunya insentif pajak dampak pandemi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Perpres No. 72/2020, kita tunggu saja tanggal rilisnya dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Contoh Perhitungan Insentif Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan PMK No. 44/2020 tersebut, berikut ilustrasi penghitungan PPh final UMKM ditanggung pemerintah;

Contoh 1

Tuan S memiliki usaha Apotek. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari usaha apotek sebesar Rp 3.000.000.000 dalam 1 Tahun Pajak. Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp 4.800.000.000, maka penghasilan dari usaha apotek untuk Tahun Pajak 2020 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018.

Tuan S telah memiliki Surat Keterangan pada 18 Mei 2020. Peredaran bruto Tuan S dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Masa PajakPeredaran BrutoPPh Final Terutang
April 2020Rp 40.500.000Rp 202.500
Mei 2020Rp 60.000.000Rp 300.000
Juni 2020Rp 75.000.000Rp 375.000

Sampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal:

a. 20 Mei 2020, untuk Masa Pajak April 2020;

b. 20 Juni 2020, untuk Masa Pajak Mei 2020;

c. 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak Juni 2020,

Sehingga Tuan S tidak menyetor PPh final ke kas negara.

Note: Penuhi kewajiban pajak penghasilan, Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?

Contoh 2

PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada 24 Januari 2019. Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC pada Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 100.000.000. Sehingga untuk Tahun Pajak 2020 PT ABC dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

Pada bulan Mei 2020, PT ABC memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT D sebesar Rp 10.000.000. Kemudian PT ABC dapat memberikan Surat Keterangan.

Pemotong telah melakukan konfirmasi dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi. Sehingga PT D melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut. Kemudian memberikan PPh final sebesar 0,5% secara tunai pada PT ABC.

PT D memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” . Dan PT ABC harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut. Untuk mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah atas transaksi, harus melaporkan realisasi paling lambat 20 Juni 2020.

Terbaru! Kini Anda Dapat Membuat ID Billing Langsung Melalui eBilling di KlikpajakIlustrasi bayar dan lapor pajak online

Urusan Perpajakan Lancar dengan Klikpajak

Jika klasifikasi usaha Anda termasuk dalam daftar yang bisa mendapat diskon pajak ini, segera ajukan di DJP Online. Agar lebih mudah dalam urusan perpajakan, gunakan aplikasi Klikpajak by Mekari, yang merupakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (Application Service Provider/ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Mengingat kompleksitas urusan perpajakan bisa jadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak badan, sebagai pengusaha atau konsultan pajak, maupun pekerja di divisi yang mengurus pajak perusahaan, sudah selayaknya menggunakan cara mudah untuk mengurus pajak.”

Terlebih bagi UMKM yang masih harus banyak fokus kembangkan bisnis rintisannya. Jika urusan perpajakan saja menyita banyak waktu dan biaya, bagaimana bisa roda bisnis akan berjalan efektif dan efisien?

Apalagi dunia usaha sangat erat kaitannya dengan penerbitan faktur pajak. Semakin banyak transaksi, makin banyak pula faktur pajak yang dibuat. Semua itu perlu pengelolaan dan penanganan yang tepat, simpel dan mudah.

Salah satunya, kemudahan membuat ID Billing sebagai syarat untuk membayar pajak secara online melalui e-Billing. Klikpajak dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing dengan aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.

Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity, makin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Contoh fitur e-Billing di Klikpajak

Aplikasi buat dan lapor pajak online Klikpajak memungkinkan Anda semakin mudah mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Anda juga bisa membuat mengelola berbagai faktur pajak, mulai dari:

  • Membuat faktur pajak masukan
  • Membuat faktur pajak keluaran
  • Membuat faktur pajak retur
  • Mengelola faktur faktur pajak secara simpel

Contoh fitur buat faktur pajak di e-Faktur Klikpajak

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing di Klikpajak. Pelaporan pajak dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT Pajak bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang mudah, di antaranya:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan. Untuk lapor SPT Masa setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan.

Sedangkan pelaporan SPT Tahunan Pribadi menggunakan formulir 1770, yang riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan aman di Klikpajak.

Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.

Contoh fitur lapor pajak melalui e-Filing Klikpajak

Di Klikpajak Data Aman

Di Klikpajak, berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Maka tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Tunggu apalagi, manfaatkan cara urus perpajakan Anda yang mudah di Klikpajak. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Tinggal klik, urusan pajak Anda langsung terupdate secara otomatis. Kalau ada cara yang mudah, efektif dan efisien, kenapa pilih yang ribet, bukan?


PUBLISHED11 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: