Regulasi PPN dan Dasar Pengenaannya, Simak Lebih Dalam - Klikpajak

Regulasi PPN dan Dasar Pengenaannya, Simak Lebih Dalam

Ketika membeli makanan seperti fast food dengan brand besar, Anda bisa menemukan kode PPN pada struk yang Anda dapat. Hal ini juga berlaku pada berbagai pembelian lain yang Anda lakukan sebagai konsumen, seperti produk impor dan lain-lainnya.

PPN sendiri adalah Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, yaitu Anda. Pajak ini masuk ke dalam jenis pajak konsumsi, artinya dibayarkan oleh konsumen akhir. Namun demikian, pajaknya tidak disetorkan secara langsung, yang berarti pajak tidak langsung.

Proses pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak ini berada pada level produsen atau pedagang, pihak ini yang kemudian disebut dengan Pengusaha Kena Pajak atau PKP. PKP ini yang nantinya berkewajiban melakukan ketiga hal di atas ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian. Bahasan mengenai detail transaksi bisa dilihat pada artikel terkait di situs ini.

[adrotate banner=”4″]

Tarif Tunggal dan Regulasi Baku

Untuk memudahkan perhitungan dan menyetarakan setiap objek pajak dalam PPN ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, direpresentasikan oleh Dirjen Pajak, kemudian menetapkan tarif tunggal. Tarif PPN adalah sama, sebesar 10% untuk setiap objek yang termasuk dalam barang atau jasa kena pajak dalam konteks ini.

Pajak Pertambahan Nilai juga sebenarnya dikenakan pada kegiatan ekspor, namun besarannya adalah 0%. Hal ini sebagai bentuk nyata dari dukungan pemerintah untuk perkembangan perekonomian dalam negeri, agar industri diringankan dari sisi pajak yang harus dibayarkan. Melihat regulasi baku yang berlaku, terdapat beberapa kali pembaruan yang terjadi.

Regulasi paling awal yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

Sedikitnya ada tiga pembaruan regulasi terkait pajak ini. Pertama terjadi pada tahun 1994 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995), kemudian pada tahun 2000 (dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000). Terakhir terjadi pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang berlaku mulai 1 Januari 2010.

Serangkaian perubahan ini dilakukan karena menyesuaikan dinamika ekonomi dan perindustrian dunia, agar industri dalam negeri juga dapat turut berkembang.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Masuk pada bahasan utama dari artikel ini, yakni terkait dasar pengenaan PPN. Dalam setiap undang-undang yang mengatur, baik yang pertama pada 1984 hingga pada yang terbaru tahun 2009, disebutkan bahwa terdapat lima hal yang dijadikan dasar pengenaan pajak, yakni Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai Lain yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk transaksi tertentu.

Harga Jual

Maksud dari harga jual pada peraturan terkait adalah semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang dan jasa kena pajak. Biaya ini tidak termasuk dari Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU berlaku dan potongan harga yang ada pada Faktur Pajak ketika transaksi terjadi.

Penggantian

Didefinisikan sebagai uang dan semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan barang dan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Hal ini diluar dari PPN yang dipungut berdasarkan UU yang berlaku dan potongan yang ada pada Faktur Pajak.

Bisa juga didefinisikan sebagai nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa, karena pemanfaatan barang dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Artinya barang atau jasa dari luar negeri yang dimanfaatkan di indonesia.

Nilai Impor

Didefinisikan sebagai nilai berupa yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak termasuk dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang yang berlaku.

Nilai Ekspor

Untuk bagian ini tidak dijelaskan lebih lanjut, karena Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada transaksi ekspor adalah 0%.

Nilai Lain

Yang dimaksud adalah kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN. Pajak yang dikenakan adalah sebesar 20% dari nilai total biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan.

Memahami dasar pengenaan PPN pada transaksi yang dilakukan penting untuk Anda, baik yang berstatus sebagai konsumen, atau mungkin Anda yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk membantu Anda secara umum di bidang perpajakan, Anda bisa menggunakan berbagai metode online yang disediakan DJP dan pihak swasta. Misalnya saja Klikpajak, layanan ini bisa membantu menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi tanggungan. Lebih baik lagi karena setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam arsip setiap akun Klikpajak yang dimiliki, sehingga mudah untuk dilacak dan digunakan sewaktu-waktu. Daftar sekarang untuk menggunakan layanan lapor pajak dari Klikpajak secara mudah, cepat, dan gratis!

[adrotate banner=”8″]

 


PUBLISHED13 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: