Ketahui Informasi Tentang Pajak Penghasilan UMKM yang Berlaku di Indonesia - Klikpajak

Ketahui Informasi Tentang Pajak Penghasilan UMKM yang Berlaku di Indonesia

Pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Peraturan ini mengganti peraturan nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dasar pertimbangan terbitnya peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat dalam berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. UMKM merupakan salah satu sektor informal yang menjadi sasaran dari terbitnya peraturan ini. Simak berbagai informasi penting tentang pajak penghasilan UMKM berikut ini.

Tujuan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan UMKM

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 0,5% yang bersifat final. Alasan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu juga untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Tujuan penetapan pajak final UMKM ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan ini  telah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018.

Siapa yang Dapat Menikmati Tarif Final 0,5%?

Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis lainnya.

Jangka Waktu Pajak Penghasilan UMKM

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif final sebesar 0,5% berdasarkan adalah sebagai berikut:

  1. Bagi wajib pajak orang pribadi, peraturan tersebut berlaku paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak.
  2. Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma berlaku paling lama 4 (empat) Tahun Pajak.
  3. Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas berlaku paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak Tahun Pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai contoh, wajib pajak terdaftar pada 25 Mei 2018, sebelum berlakunya PP ini maka dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Membayar Pajak Penghasilan UMKM

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyetor sendiri setiap Masa Pajak  berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir. Atau dapat dipotong/dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. Pajak penghasilan UMKM dapat dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Untuk memudahkan wajib pajak, saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan UMKM final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka wajib pajak tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Manfaat Penetapan Pajak Penghasilan UMKM

  1. Penurunan tarif PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% diyakini dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Sisa hasil usaha dengan penurunan pembayaran pajak ini diharapkan dapat digunakan pengusaha untuk ekspansi usahanya atau melakukan investasi.
  2. Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong terjun ke dalam dunia usaha tanpa merasa keberatan oleh tarif pajak.
  3. Selain itu, tarif pajak yang rendah juga dapat mendorong kepatuhan perpajakan lebih meningkat. Sehingga dapat menguatkan  basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal. Kepatuhan UMKM dalam membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.
  4. Dapat memberikan waktu bagi para pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum.

Itulah berbagai informasi tentang pajak penghasilan UMKM yang mengalami penurunan menjadi tarif PPh final sebesar 0,5%. Untuk memudahkan Anda dan pengusaha Indonesia, Klikpajak hadir sebagai layanan perpajakan yang membantu Anda mengelola pajak, mulai dari hitung hingga lapor pajak secara online. Klikpajak merupakan Application Service Provider (ASP) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Dapatkan berbagai informasi seputar perpajakan secara lengkap di Klikpajak dan lapor pajak Anda sekarang juga!


PUBLISHED04 Jan 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: