Ketentuan Pajak Omzet diatas 4,8 Miliar - Klikpajak

Ketentuan Pajak Omzet diatas 4,8 Miliar

Peredaran usaha atau omzet usaha yang diperoleh setiap wajib pajak (WP) Orang Pribadi dan Badan setiap satu tahun pajak akan dihitung ulang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Omzet usaha tersebut dicantumkan dalam setiap pelaporan kewajiban pajak dengan cara pembukuan atau pencatatan. Artikel kali ini akan membahas mengenai ketentuan pajak omzet diatas 4,8 miliar beserta dengan contoh perhitungan pajaknya.

Penjelasan PMK Nomor 15 Tahun 2018

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghitung ulang omzet usaha ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018. Peraturan tersebut berisikan Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP). PMK Nomor 15 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Aturan ini memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan cara lain menghitung peredaran bruto, dalam hal WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya.

Siapakah pihak yang wajib melakukan pencatatan itu? Jawabannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan omzet yang diperoleh kurang dari Rp4.8 Miliar setahun. Sedangkan, pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan berdasarkan Pasal 28 Undang Undang KUP adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Perhitungan Pajak Omset diatas 4,8 Miliar

perhitungan pajak

Sebuah perusahaan atau bisnis, apabila peredaran usaha (omzet) yang dimiliki dalam setahun telah melebihi angka Rp4,8 Miliar, maka atas perhitungan pajak penghasilan tidak menggunakan tarif PPh 1% dari jumlah peredaran usaha. Akan tetapi, atas Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh Pasal 17 UU PPh.

Rumus Perhitungan

Tarif PPh Pasal 17 × Penghasilan Kena Pajak

Bagi Wajib pajak yang menyelenggarakan Pembukuan, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan rumus berikut: Penghasilan – Biaya – PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pencatatan, Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang dibuat oleh Dirjen Pajak kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menggunakan rumus berikut: NPPN – PTKP

Contoh Perhitungan Pajak Omset Diatas 4.8 Miliar

Bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak di atas Rp4.8 – Rp50 Miliar, maka ilustrasi perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Peredaran Bruto atau Omzet yang diperoleh PT Bhakti Perkasa tahun pajak 2018 sebesar Rp5.000.000.000. Sehubungan peredaran bruto tahun 2017 melebih Rp4,8 Miliar, maka untuk tahun pajak 2018, PT Bhakti Persada menggunakan perhitungan umum untuk menghitung pajak terutangnya. Selama tahun 2018, omset yang diperoleh PT Bhakti Persada sebesar Rp6.000.000.000 dan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp953.400.000. Berapa Pajak Terutang yang harus dilunasi PT Bhakti Persada?

PKP Mendapat Fasilitas

= 4.800.000.000/6.000.000.000 × Rp953.400.000

= 762.720.000

PKP Tidak Mendapat Fasilitas

= Rp953.400.000 – 762.720.000

= Rp190.680.000

 

Perhitungan PPh Terutang

Mendapat Fasilitas

= 50% × 25% × Rp762.720.000

= Rp95.340.000

Tidak Mendapat Fasilitas

= 25% × Rp190.680.000

= Rp47.670.000

Total PPh Terutang, Rp95.340.000 – Rp47.670.000 = Rp143.010.000

Jadi, total PPh terutang atas ketentuan pajak omset diatas 4,8 Miliar yang harus dibayar dan dilunasi oleh PT Bhakti Persada adalah sebesar Rp143.010.000.

 

Klikpajak merupakan salah satu Aplikasi Penyedia Jasa Perpajakan (ASP) mitra resmi Dirjen Pajak. Layanan perpajakan online ini menyediakan berbagai informasi perpajakan terbaru dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Klikpajak membantu meringankan beban Anda dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan mudah, cepat, praktis, dan GRATIS selamanya. Gabung dan daftarkan akun Anda sekarang di Klikpajak!


PUBLISHED02 Jul 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: